Panel i rakornas 2019 - ketua bpk ri

1. “KEBIJAKAN PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA 2020-2024”
Bogor, 13 November 2019

2. Agenda paparan
Dasar Hukum
Sinergitas BPK dengan Lembaga Perwakilan, Pemerintah dan APH
Pemeriksaan BPK yang Berkualitas dan Bermanfaat
Gambaran Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019
Arah Kebijakan Pemeriksaan BPK 2020-2024
1
2
3
4
5

3. SINERGITAS
ANTAR
LEMBAGA
BPK
APH
Kepolisian,
Kejaksaan,
KPK
LEMBAGA
PERWAKILAN
DPR, DPD
DPRD
PEMERINTAH
Presiden,
Gubernur,
Bupati/Walikota
APIP
• Mandatory BPK memeriksa Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Negara
• BPK Melakukan Pemeriksaan Keuangan,
Kinerja dan PDTT
• BPK memantau TLRHP dan Kerugian
Negara/Daerah
• Hasil Pemeriksaan dan Pemantauan
TLRHP dan Kerugian Negara/Daerah
disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD
• Temuan berindikasi fraud dilaporkan ke
APH (Kepolisian,Kejaksaan, KPK)
• BPK melakukan Perhitungan Kerugian
Negara/Daerah

4. Peranan BPK
Perencanaan,
Pelaksanaan,
Pelaporan
Program
Pembangunan
Pemeriksaan yang
Berkualitas dan
Bermanfaat
(Keuangan, PDTT,
Kinerja)
Transparan
Akuntabel Manfaat
untuk Mencapai
Tujuan Bernegara
Transparan dan Akuntabel antara
lain ditunjukkan dengan Opini
Laporan Keuangan yang semakin
BaiK
Pemantauan
TLRHP
BPK

5. GAMBARAN HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2019
OPINI DAN PERBANDINGAN OPINI LKPD DENGAN TARGET RPJMN
5
Opini Provinsi
(34)
Kabupaten
(415)
Kota
(93)
WTP 32 (94%) 327 (79%) 84 (90%)
Target 2019
(RPJMN)
85% 60% 65%
Perbandingan Opini
WTP
2017 2018
411 (76%) 443 (82%)
Hasil Pemeriksaan
542 (100%) LKPD Tahun 2018 dari 542 Pemda

6. PERKEMBANGAN OPINI LKPD
BERDASARKAN
TINGKAT PEMERINTAHAN
6

7. SEBAB-SEBAB KENAIKAN DAN PENURUNAN
OPINI LKPD TAHUN 2018
7
Pemda antara lain telah melakukan upaya perbaikan di
antaranya:
1. Mengidentifikasi dan menelusuri aset tetap yang tidak
diketahui keberadaannya dan mencatatnya ke dalam
Kartu Inventaris Barang (KIB);
2. Memerinci aset peralatan dan mesin serta aset tetap
lainnya yang dicatat secara gabungan dan telah
mengatribusi belanja modal pemeliharaan/rehabilitasi
gedung dan jalan ke aset induk, serta telah menetapkan
status jalan yang telah divalidasi;
3. Menganggarkan pendapatan dan belanja BOS pada
APBD dan mencatat realisasi pendapatan dan belanja
BOS serta aset yang diperoleh dari dana BOS pada LK;
4. Pemulihan kelebihan pembayaran belanja barang/jasa
dan belanja modal oleh penyedia dengan menyetor ke
Kasda;
5. Menyajikan pendapatan dan belanja operasi BLUD
secara akurat dan sesuai dengan SAP.
Opini selain WTPKenaikan Opini

8. PETA PERMASALAHAN LKPD TAHUN 2018
8

9. 9
AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN STRATEGI PEMERIKSAAN BPK RENSTRA 2020-2024
TEMATIK
NASIONAL
RPJMN 2020-2024 & SDGs
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas
Rencana Pembangunan
Daerah/Kewilayahan
TEMATIK
LOKAL
TEMATIK
LOKAL
TEMATIK
LOKAL
HASIL PEMERIKSAAN:
STRATEGIS, ANTISIPATIF,
DAN RESPONSIF
Rekomendasi/Pendapat
Pembangunan
Nasional /
Agenda
Global
Rekomendasi/ Pendapat
Pembangunan
Daerah/
Kewilayahan
PENGUATAN FOCAL POINT BPK
Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan
Meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
Membangun Kebudayaan dan
Karakter Bangsa
Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik
PEMERIKSAAN
SIGNIFIKAN
LAINNYA

10. IntegritasIndependensi Profesionalisme
BPK dan Model Kematangan Lembaga Pemeriksa

11. IntegritasIndependensi Profesionalisme 11