SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
r SALINAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 06 /HK.A2/3327 /2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN PEMALANG
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,
Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat ayat (1)
bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17 /PMK.A9 l2ol9 tentang Pedoman
Penerapa, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk
mendukung proses penyusunan laporan Keuangan
Semester II tahun 2O2L;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17 /PMK.09I2O19 tentang Pedoman Penerapstr,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib
dilakukan oleh Kementenan/lembaga untuk
mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.05|2OL6 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177 /PMK.05 /2O15 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian l,aporan Keuangan Kementerian
Negara /I*mbaga wajib menyelenggarakan Sistem
Akuntansi lnstansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan
Keuangan;
b
C
jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
d
e
bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada
huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim
Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun
dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada
huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZOLT Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2A2O tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T ahun
Anggaran 2O2L (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 2391;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi
Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010
tentang StandarAkuntansi Pemerintahan;
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
Mengingat 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK. OS l2OL6 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177 /PMK.OS / 2O15 tentang PedomanPenyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara lLembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor LT /PMK.09 l2ol9
tentang Pedoman Penerapan. Penilaian, Dan
Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2O2O tentang Trgas. Fungsi. Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (SP-
DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
Bagran Anggaran 076 Tahun Anggaran 2A22 Nomor
076.01.2.657370 I 2022 tanggal 17 November 2O2L;
Menetapkan
KESATU
KEDUA
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG TENTANG TIM PEI{YUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK).
Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas:
a. Membantu manajemen dalam pelaksanaan penyusuna.n
penerapan PIPK;
b. Melakukan mitigasi terkait akun signilikan untuk
proses penerapan PIPK;
c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta
validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis
dalam penerapan PIPK;
e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan
keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan
material;
f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam
penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana
pengendalian, dokumen pendukung dan tipe
pengendalian;
g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang
merupakan pernyataan manqjemen tentang berbagai
transaksi dan akun yang terkait dalam laporan
keuangan;
h. Menyusun penerapan PIPK sesuai table A yaitu
identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan
pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendali*) ;
i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat
proses/transaksi;
j. Melakukan penyusunan penerapa.n PIPK pada tingkat
proses/ transaksi dilaksanakan tahunan;
k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka
menyusun laporan PIPK;
1. Melakukan monitoring dan verifikasi laporan keuangan
tingkat Satuan Keda Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemd*g;
m. Melakukan pembinaan kepada seluruh
penanggungiawab dan operator SAI pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
n. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusun
Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten
Pemalang, Sekretaris Provinsi Jawa Tengah, Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat
KPU RI.
Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas:
a. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya
penilaian;
b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit
kerja KPU KabuPaten Pemalang;
jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMLM KABT]PATEN PEMALANG
dan Sdm
SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
ttd.
c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas
rekomendasi;
d. Mendokumentasikan, menilai dan memantau
implementasi PIPK;
e. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
f. Menyampaikan laporan hasil Penilaian PIPK kepada
Tim Penilai UAKPA dan UAPPA-W;
g. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka
menyusun laporan PIPK;
h. Melakukan veri{ikasi laporan keuangan dari seluruh
Satuan Kerja KPU di wilayah Kabupaten Pemalang;
i. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan
penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten
Pemalang, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Biro
Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat
KPU RI.
Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan
Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17 /PMK.O9 12019 tentang Pedoman Penerapan,
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.
Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya
keputusa.n ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pemalang Bagian Anggaran 076 Tahun
Anggararr 2O22.
Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun
2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 6 Januai2022
fr!
t
i
I
ANITA
tI
w
KURNIA DIAN WIJANARKO
t*
jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
TIM PEI{TUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN PEMALANG,
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN PEMALANG
NOMOR 06/HK.O2 I 3327 / 2A22
TENTANG
TIM PEI{YUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kas dan Sdm
P.
.a
t'.
='
:;
F.
+
-
NO. NAMA JABATAN
1 TOMI WASITO ADI, S.A.P Kasubbag Keuangan Umum dan
Losistik
2 HARTONO Bendaha-ra
3 WARYOTO Operator Simak Dan Saiba
4 AENI KURNIAWATI, S.E. Staf Pengelola Keuangan
7, ,
1
0)t
I
KURNIA DIAN WIJANARKO
ttd.
jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 6 Januari 2A22
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 06/HK.O2 /3327 12022
TENTANG
TIM PEI{YUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
KURNIA DIAN WIJANARKO
ttd
Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUP PEMALANG
Kasub
WA
,I
t.
NO. NAMA JABATAN
1 TOMI WASITO ADI, S.A.P Kepala Subbagian Keuangan Umum
dan Logistik
2 NUGROHO FIADTWIBOWO, S.T Kepala Subbagian Tekhnis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat
3 SUMTYANTI, S.E. Kepala Subbagian Perencanaan,
Data dan Informasi
4 ANITA KURNIAWATI, S.E. Kepala Subbagian Hukum dan SDM
ANITA
Ll
Sdm
.
,l
jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang

More Related Content

Similar to Kpt 06 Tahun 2022.pdf

2. Webinar PNBP Kemenhub_redtop_200622_edit.pdf
2. Webinar PNBP Kemenhub_redtop_200622_edit.pdf2. Webinar PNBP Kemenhub_redtop_200622_edit.pdf
2. Webinar PNBP Kemenhub_redtop_200622_edit.pdfFloridaNumbery
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfYandryAbun1
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptxWakhyudi
 
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxSlide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxElisaNurCholis1
 
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdfPaparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdfAnggaPebriant1
 
CALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdfCALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdfdiskominfopb1
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxLukiBas
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...Eksanto Santo
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info Jadwal Bimtek
 
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptxTeknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptximanfirmansyah69
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009Usman Yasin
 
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfBahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfMamanAbdurrahman20
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005rumputeki
 
Perdirjen662005
Perdirjen662005Perdirjen662005
Perdirjen662005akupunya1
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdfFloridaNumbery
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019Mikhail Rasyid
 

Similar to Kpt 06 Tahun 2022.pdf (20)

2. Webinar PNBP Kemenhub_redtop_200622_edit.pdf
2. Webinar PNBP Kemenhub_redtop_200622_edit.pdf2. Webinar PNBP Kemenhub_redtop_200622_edit.pdf
2. Webinar PNBP Kemenhub_redtop_200622_edit.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxSlide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
 
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdfPaparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
 
CALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdfCALK 2022 DI UPLOAD.pdf
CALK 2022 DI UPLOAD.pdf
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptx
 
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019
 
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptxTeknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
 
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfBahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005
 
Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005
 
Perdirjen662005
Perdirjen662005Perdirjen662005
Perdirjen662005
 
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
1. Pokok-pokok penambahan AA 2_edit160622.pdf
 
PERDA X 30 EKS.pdf
PERDA X 30 EKS.pdfPERDA X 30 EKS.pdf
PERDA X 30 EKS.pdf
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
 

Recently uploaded

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (16)

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

Kpt 06 Tahun 2022.pdf

  • 1. r SALINAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 06 /HK.A2/3327 /2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN PEMALANG SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat ayat (1) bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.A9 l2ol9 tentang Pedoman Penerapa, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan Semester II tahun 2O2L; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09I2O19 tentang Pedoman Penerapstr, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementenan/lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05|2OL6 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05 /2O15 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian l,aporan Keuangan Kementerian Negara /I*mbaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi lnstansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan; b C jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
  • 2. d e bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK; bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLT Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2A2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T ahun Anggaran 2O2L (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2391; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
  • 3. 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. OS l2OL6 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.OS / 2O15 tentang PedomanPenyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara lLembaga; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor LT /PMK.09 l2ol9 tentang Pedoman Penerapan. Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Trgas. Fungsi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (SP- DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Bagran Anggaran 076 Tahun Anggaran 2A22 Nomor 076.01.2.657370 I 2022 tanggal 17 November 2O2L; Menetapkan KESATU KEDUA MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG TIM PEI{YUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK). Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: a. Membantu manajemen dalam pelaksanaan penyusuna.n penerapan PIPK; b. Melakukan mitigasi terkait akun signilikan untuk proses penerapan PIPK; c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi; jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
  • 4. d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK; e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material; f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian; g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manqjemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan; h. Menyusun penerapan PIPK sesuai table A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendali*) ; i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi; j. Melakukan penyusunan penerapa.n PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilaksanakan tahunan; k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK; 1. Melakukan monitoring dan verifikasi laporan keuangan tingkat Satuan Keda Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemd*g; m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungiawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang; n. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusun Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pemalang, Sekretaris Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI. Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: a. Menyusun jadwal kebutuhan dan sumber daya penilaian; b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja KPU KabuPaten Pemalang; jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
  • 5. KETIGA KEEMPAT KELIMA Salinan sesuai dengan aslinnya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMLM KABT]PATEN PEMALANG dan Sdm SEKRETARIS, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG, ttd. c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi; d. Mendokumentasikan, menilai dan memantau implementasi PIPK; e. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK; f. Menyampaikan laporan hasil Penilaian PIPK kepada Tim Penilai UAKPA dan UAPPA-W; g. Melakukan Rapat Koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK; h. Melakukan veri{ikasi laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja KPU di wilayah Kabupaten Pemalang; i. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pemalang, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU, dan Inspektorat KPU RI. Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.O9 12019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusa.n ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggararr 2O22. Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 6 Januai2022 fr! t i I ANITA tI w KURNIA DIAN WIJANARKO t* jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
  • 6. TIM PEI{TUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 6 Januari 2022 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN PEMALANG, LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN PEMALANG NOMOR 06/HK.O2 I 3327 / 2A22 TENTANG TIM PEI{YUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG Salinan sesuai dengan aslinnya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG Kas dan Sdm P. .a t'. =' :; F. + - NO. NAMA JABATAN 1 TOMI WASITO ADI, S.A.P Kasubbag Keuangan Umum dan Losistik 2 HARTONO Bendaha-ra 3 WARYOTO Operator Simak Dan Saiba 4 AENI KURNIAWATI, S.E. Staf Pengelola Keuangan 7, , 1 0)t I KURNIA DIAN WIJANARKO ttd. jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang
  • 7. TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 6 Januari 2A22 LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 06/HK.O2 /3327 12022 TENTANG TIM PEI{YUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG, KURNIA DIAN WIJANARKO ttd Salinan sesuai dengan aslinnya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUP PEMALANG Kasub WA ,I t. NO. NAMA JABATAN 1 TOMI WASITO ADI, S.A.P Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik 2 NUGROHO FIADTWIBOWO, S.T Kepala Subbagian Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 3 SUMTYANTI, S.E. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi 4 ANITA KURNIAWATI, S.E. Kepala Subbagian Hukum dan SDM ANITA Ll Sdm . ,l jdih.kpu.go.id/jateng/pemalang