SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
GAMBAR/FOTO TEMATIK
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jumat, 27 Januari 2023
@ 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Langkah-Langkah Strategis
Penyusunan LKKL
Tahun 2022 Unaudited
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pembaharuan Peraturan terkait Penyusunan Laporan Keuangan
PMK KABA
PMK SAPP
PMK SAI
PERDIRJEN PERBENDAHARAAN
HIBAH LANGSUNG DALAM MATA
UANG ASING
KEPDIRJEN PERBENDAHARAAN PEMUTAKHIRAN
BAGAN AKUN STANDAR
(PMK 231/PMK.05/2022)
(PMK 217/PMK.05/2022)
(PMK 232/PMK.05/2022)
(PER-9/PB/2022)
(KEP-291/PB/2022)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Proses Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI
dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
Pelaporan
Tutup Periode
Validasi dan Posting
Persediaan
Aset Tetap
Jrn Komitmen
Jrn Pembayaran
Jrn Bendahara
Jrn Persediaan
Neraca Saldo
Lap Basis Kas
Lap Basis
Akrual
Lap BMN
Konsol
Saldo Neraca
Jrn Aset Tetap
Jrn Manual/
Penyesuaian
Migrasi Saldo Awal
Rekonsiliasi
Pendetilan
Komitmen
Pembayaran
Bendahara
Jrn Persediaan
Jrn Aset Tetap
GLP
Piutang
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Timeline Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Tahun 2022
4
26 JAN 27 JAN 17 FEB 28 FEB
 Batas Waktu Penerbitan
SHR Tidak Kena Sanksi
 Tutup Buku Permanen s.d.
Periode 12 Modul GLP
BATAS WAKTU
K/L non PC-PEN dengan
jumlah s.d. 10 Satker
PENYAMPAIAN LK
TMT Pengenaan
Sanksi
SANKSI
K/L PC-PEN dan
K/L dengan > 10 Satker
PENYAMPAIAN LK
1 – 26 JAN
Periode Penyelesaian
Rekonsiliasi
REKONSILIASI
LKKL Tahun 2022 (Unaudited) disampaikan dalam bentuk softcopy (format .pdf) melalui
alamat email bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id
2023
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Penyusunan dan Penyampaian LK
5
LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui
data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang
terbuku sampai dengan 31 Desember 2022
1 4
Memastikan seluruh satker di lingkupnya telah
menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara
UAKPA dengan KPPN untuk periode Desember
2022 sampai dengan terbitnya Surat Hasil
Rekonsiliasi (SHR)
2
Memastikan seluruh satker (termasuk subsatker)
telah melakukan tutup buku Modul Persediaan
dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen
Modul GLP sampai dengan periode Desember
2022 (Periode 12 dan 13)
3
Memperhatikan batas waktu penyampaian LK
Tahun 2022 (Unaudited) untuk setiap jenjang
Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan
5
Memastikan lembar muka/face setiap komponen
LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
6
Memastikan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah
disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari
Pengguna Anggaran serta Pernyataan Telah
Direviu
Hal-hal yang perlu diperhatikan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketentuan Rekonsiliasi Eksternal Periode Desember 2022
6
• Hasil Rekonsiliasi Keuangan
sama (TDK Rupiah & TDK CoA
nihil)
• Satker (termasuk SubSatker)
yang telah melakukan Tutup
Buku Modul Persediaan dan
Modul Aset Tetap, serta Tutup
Permanen Modul GLP s.d.
Periode 12, Penyelesaian/
Perbaikan data dapat
menggunakan Periode 13
sampai LKKL Tahun 2022
(Unaudited) disampaikan kepada
Kemenkeu c.q. Dit. APK DJPb
Penerbitan SHR
Penyelesaian/Perbaikan data agar tidak
menyebabkan terjadinya selisih rekonsiliasi
SAKTI-SPAN (TDK)
Catatan
Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai SAPP
Pedoman Rekonsiliasi
Rekonsiliasi antar UAKPA dengan
KPPN dilakukan melalui
Aplikasi MonSAKTI
Pelaksanaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan LK
7
seluruh transaksi sepanjang Tahun
2022 telah diselesaikan pada Aplikasi
SAKTI serta telah dilakukan proses
verifikasi dalam rangka menjaga
validitas dan kualitas data
seluruh satker telah memperoleh
SHR untuk pelaksanaan rekonsiliasi
eksternal periode Desember 2022
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketentuan Tutup Buku pada Aplikasi SAKTI
8
01
02
03
04
Tutup Periode 12
Dilakukan dalam rangka penyusunan LK tingkat
UAKPA Tahun 2022 (dalam rangka pembentukan
penyusutan & penyisihan)
K/L Monitoring Tutup Buku
Memanfaatkan menu Monitoring Tutup Buku pada
Aplikasi SAKTI untuk memantau pelaksanaan
Tutup Buku satker pada lingkupnya.
Tutup Periode 13
Dilakukan setelah LKKL (Tingkat UAPA)
disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat APK DJPb
K/L Mengatur Jadwal Tutup Buku
Jadwal tutup buku s.d. Desember 2022 (periode 12 dan
13) seluruh satker lingkupnya diatur sesuai dengan
kebutuhan masing-masing K/L
© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pedoman Peningkatan Kualitas LK
 To Do List
 Monitoring
 Daftar/Rincian
9
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Strategi Peningkatan Kualitas LK
1. Memastikan permasalahan pada LKKL Triwulan III Tahun 2022 telah
ditindaklanjuti
2. Memanfaatkan dan menindaklanjuti menu To Do List, Monitoring, dan
Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data
laporan keuangan
3. Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L
dengan Kertas Kerja Telaah sesuai PMK yang mengatur mengenai Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
4. Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi
keuangan, termasuk Memo Penyesuaian
5. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019
6. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam
menjaga keandalan dan kualitas penyajian LKKL
10
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu To Do List
11
menunjukkan bahwa satker masih memiliki
kewajiban untuk melakukan normalisasi
beserta tindak lanjut atas BMN anomali pada
saat dilakukan migrasi data dari Aplikasi e-
Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI
Monitoring Normalisasi dan Tinjut Normalisasi
01
menunjukkan bahwa belum dituntaskan
proses pendetilan kode barang pada modul
Persediaan/Aset Tetap atas BAST yang
direkam pada Modul Komitmen
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum
Didetilkan
02
Satker agar memastikan seluruh transaksi TK telah
dicatat transaksi TM-nya oleh satker Penerima
(termasuk TKTM internal/ antara satker induk
dengan subsakter /antar sesama subsatker)
Transfer Keluar Belum Dilakukan Transfer Masuk
(TKTM)
03
seluruh transaksi Reklas Keluar pada Aplikasi SAKTI
harus dilakukan input transaksi Reklas Masuknya.
Proses RKRM harus dilakukan dalam tahun yang
sama.
Reklasifikasi Keluar Belum Dilakukan
Reklasifikasi Masuk (RKRM)
04
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu To Do List
12
Satker segera menindaklanjuti permasalahan
sesuai juknis S-40/PB/PB.6/2022 tgl 30 Sept 2022
hal Penyusunan dan Penyampaian
LKKL Triwulan III Tahun 2022
Ketidaksesuaian Akun Belanja vs Kode Barang
Aset/Persediaan
05
Seluruh penerimaan/setoran akun TP/TGR belum
dipasangkan dengan piutang yang telah direkam
pada Modul Piutang akan termonitor dalam menu
ini. Satker diharapkan dapat mengidentifikasi dan
melakukan transaksi settlement pada Modul
Piutang
Pendapatan Belum di-Settle Piutang
06
penyisihan piutang tidak lagi dilakukan dengan
cara jurnal manual, namun menggunakan menu
yang telah disediakan pada Modul Piutang
sehingga terbentuk jurnal otomasi.
Penyisihan piutang akan terbentuk sesuai dengan
kualitas masing masing piutang.
Belum Penyisihan Piutang
07
implementasi role Operator, Validator dan
Approver, khususnya pada Modul Aset Tetap,
membuat transaksi yang telah selesai direkam
oleh operator belum langsung masuk ke dalam
laporan BMN. Diperlukan adanya validasi oleh
validator serta persetujuan dari approver
Aset Belum Validasi Approve
08
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu Monitoring
13
digunakan untuk memantau berbagai kondisi yang terdapat pada setiap satker mulai dari:
 Monitoring Admin
 Monitoring Penganggaran
 Monitoring Pelaporan
Monitoring pelaporan di antaranya untuk menangkap beberapa kondisi pada satker terkait:
Monitoring
posisi tutup periode
pada masing-masing
modul
rincian saldo piutang sampai
dengan periode pelaporan
beserta kualitas dan tanggal
jatuh temponya
Monitoring transaksi Hibah BJS
Saldo KDP yang pada tahun berjalan belum
didefinitifkan sebagai aset tetap sehingga
perlu dijelaskan dalam CaLK
Monitoring atas
transaksi resiprokal
Monitoring atas
transaksi TKTM
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu Daftar/Rincian
14
Neraca Tidak
Balance
Rincian Persediaan
Diserahkan Ke
Masyarakat
Daftar Buku Besar
Pengembalian
Belanja Melebihi
Realisasi
Pagu Minus
(Basis SP2D)
Rincian Pendapatan Perolehan
Aset Lainnya (491429)
List Jurnal Modul
GLP
Pajak Non DJP dan
DJBC
Dalam rangka melakukan penelusuran data, meningkatkan validitas data, serta memberikan penjelasan
tambahan atas penyajian masing-masing pos pada LK, Entitas akuntansi dan entitas pelaporan dapat
memanfaatkan sub-menu yang terdapat dalam menu Daftar/Rincian.
Daftar Barang Hilang,
Usul RB ke Pengelola dan
BMN Henti Guna
© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketentuan Tambahan
 Program PC-PEN dan Prioritas Nasional
 Transaksi PHLN dan Program Percepatan Penurunan Stunting
15
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pengungkapan Program PC-PEN dan Prioritas Nasional
Identifikasi setiap Rincian Output dan alokasinya pada RKA-K/L dan
DIPA yang berkaitan dengan PC PEN dan/atau Prioritas Nasional
Pastikan telah dilakukan proses tagging yang akurat atas anggaran
masing2 Satker pelaksana PC-PEN dan/atau Prioritas Nasional
Satker melakukan input data target dan capaian output secara
akurat dan memvalidasinya melalui aplikasi SAKTI
Data yang telah diinput dan divalidasi menjadi bahan pelaporan
dan pengungkapan pelaksanaan PC PEN dan Prioritas Nasional
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Transaksi PHLN
17
02
01
03
K/L agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LKKL Tahun 2022
dan mengungkapkan secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CaLK
K/L yang memiliki Program Percepatan Penurunan Stunting (terdapat di
9 K/L) agar dapat mengungkapkan ikhtisar keuangan program tersebut
pada Catatan Penting Lainnya di CaLK
Laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing masing lender/donor agar
disampaikan sesuai periodisasi, format, dan/atau mekanisme yang ditetapkan
oleh masing-masing lender/donor.
© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Terima Kasih
www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI
18

More Related Content

Similar to Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited

Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Tito Franky
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
ssuserf9d0a9
 
Pembinaan PIPK 2023 materi v2 230515 21.44_Edit Fakhri AW.pptx
Pembinaan PIPK 2023 materi v2 230515 21.44_Edit Fakhri AW.pptxPembinaan PIPK 2023 materi v2 230515 21.44_Edit Fakhri AW.pptx
Pembinaan PIPK 2023 materi v2 230515 21.44_Edit Fakhri AW.pptx
HQMultiverse
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Solin123
 
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
dinkes4
 
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdfPaparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
AnggaPebriant1
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Ahmad Abdul Haq
 

Similar to Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited (20)

Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Materi Direktur APK.pptx
Materi Direktur APK.pptxMateri Direktur APK.pptx
Materi Direktur APK.pptx
 
Overview sakti
Overview saktiOverview sakti
Overview sakti
 
Petunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuangan
Petunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuanganPetunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuangan
Petunjuk penggunaan aplikasi sakti kementerian keuangan
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
Pembinaan PIPK 2023 materi v2 230515 21.44_Edit Fakhri AW.pptx
Pembinaan PIPK 2023 materi v2 230515 21.44_Edit Fakhri AW.pptxPembinaan PIPK 2023 materi v2 230515 21.44_Edit Fakhri AW.pptx
Pembinaan PIPK 2023 materi v2 230515 21.44_Edit Fakhri AW.pptx
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
 
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
SAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdfSAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdf
 
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdfPaparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdfSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
 
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNPeran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN
 
Slide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptx
Slide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptxSlide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptx
Slide S-31 Penyusunan Penyampaian LK 2023 Unaudited_Satker.pptx
 

Recently uploaded

Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
alimenyut76
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
gulieglue
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (12)

Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 

Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited

  • 1. © 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan GAMBAR/FOTO TEMATIK Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jumat, 27 Januari 2023 @ 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Langkah-Langkah Strategis Penyusunan LKKL Tahun 2022 Unaudited
  • 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pembaharuan Peraturan terkait Penyusunan Laporan Keuangan PMK KABA PMK SAPP PMK SAI PERDIRJEN PERBENDAHARAAN HIBAH LANGSUNG DALAM MATA UANG ASING KEPDIRJEN PERBENDAHARAAN PEMUTAKHIRAN BAGAN AKUN STANDAR (PMK 231/PMK.05/2022) (PMK 217/PMK.05/2022) (PMK 232/PMK.05/2022) (PER-9/PB/2022) (KEP-291/PB/2022)
  • 3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Pelaporan Tutup Periode Validasi dan Posting Persediaan Aset Tetap Jrn Komitmen Jrn Pembayaran Jrn Bendahara Jrn Persediaan Neraca Saldo Lap Basis Kas Lap Basis Akrual Lap BMN Konsol Saldo Neraca Jrn Aset Tetap Jrn Manual/ Penyesuaian Migrasi Saldo Awal Rekonsiliasi Pendetilan Komitmen Pembayaran Bendahara Jrn Persediaan Jrn Aset Tetap GLP Piutang
  • 4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Timeline Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Tahun 2022 4 26 JAN 27 JAN 17 FEB 28 FEB  Batas Waktu Penerbitan SHR Tidak Kena Sanksi  Tutup Buku Permanen s.d. Periode 12 Modul GLP BATAS WAKTU K/L non PC-PEN dengan jumlah s.d. 10 Satker PENYAMPAIAN LK TMT Pengenaan Sanksi SANKSI K/L PC-PEN dan K/L dengan > 10 Satker PENYAMPAIAN LK 1 – 26 JAN Periode Penyelesaian Rekonsiliasi REKONSILIASI LKKL Tahun 2022 (Unaudited) disampaikan dalam bentuk softcopy (format .pdf) melalui alamat email bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id 2023
  • 5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Penyusunan dan Penyampaian LK 5 LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan 31 Desember 2022 1 4 Memastikan seluruh satker di lingkupnya telah menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN untuk periode Desember 2022 sampai dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) 2 Memastikan seluruh satker (termasuk subsatker) telah melakukan tutup buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen Modul GLP sampai dengan periode Desember 2022 (Periode 12 dan 13) 3 Memperhatikan batas waktu penyampaian LK Tahun 2022 (Unaudited) untuk setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan 5 Memastikan lembar muka/face setiap komponen LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran 6 Memastikan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pengguna Anggaran serta Pernyataan Telah Direviu Hal-hal yang perlu diperhatikan
  • 6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ketentuan Rekonsiliasi Eksternal Periode Desember 2022 6 • Hasil Rekonsiliasi Keuangan sama (TDK Rupiah & TDK CoA nihil) • Satker (termasuk SubSatker) yang telah melakukan Tutup Buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta Tutup Permanen Modul GLP s.d. Periode 12, Penyelesaian/ Perbaikan data dapat menggunakan Periode 13 sampai LKKL Tahun 2022 (Unaudited) disampaikan kepada Kemenkeu c.q. Dit. APK DJPb Penerbitan SHR Penyelesaian/Perbaikan data agar tidak menyebabkan terjadinya selisih rekonsiliasi SAKTI-SPAN (TDK) Catatan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai SAPP Pedoman Rekonsiliasi Rekonsiliasi antar UAKPA dengan KPPN dilakukan melalui Aplikasi MonSAKTI Pelaksanaan
  • 7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan LK 7 seluruh transaksi sepanjang Tahun 2022 telah diselesaikan pada Aplikasi SAKTI serta telah dilakukan proses verifikasi dalam rangka menjaga validitas dan kualitas data seluruh satker telah memperoleh SHR untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Desember 2022
  • 8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ketentuan Tutup Buku pada Aplikasi SAKTI 8 01 02 03 04 Tutup Periode 12 Dilakukan dalam rangka penyusunan LK tingkat UAKPA Tahun 2022 (dalam rangka pembentukan penyusutan & penyisihan) K/L Monitoring Tutup Buku Memanfaatkan menu Monitoring Tutup Buku pada Aplikasi SAKTI untuk memantau pelaksanaan Tutup Buku satker pada lingkupnya. Tutup Periode 13 Dilakukan setelah LKKL (Tingkat UAPA) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat APK DJPb K/L Mengatur Jadwal Tutup Buku Jadwal tutup buku s.d. Desember 2022 (periode 12 dan 13) seluruh satker lingkupnya diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing K/L
  • 9. © 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pedoman Peningkatan Kualitas LK  To Do List  Monitoring  Daftar/Rincian 9
  • 10. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Strategi Peningkatan Kualitas LK 1. Memastikan permasalahan pada LKKL Triwulan III Tahun 2022 telah ditindaklanjuti 2. Memanfaatkan dan menindaklanjuti menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan keuangan 3. Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L dengan Kertas Kerja Telaah sesuai PMK yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi 4. Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi keuangan, termasuk Memo Penyesuaian 5. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 6. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan dan kualitas penyajian LKKL 10
  • 11. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menu To Do List 11 menunjukkan bahwa satker masih memiliki kewajiban untuk melakukan normalisasi beserta tindak lanjut atas BMN anomali pada saat dilakukan migrasi data dari Aplikasi e- Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI Monitoring Normalisasi dan Tinjut Normalisasi 01 menunjukkan bahwa belum dituntaskan proses pendetilan kode barang pada modul Persediaan/Aset Tetap atas BAST yang direkam pada Modul Komitmen Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Didetilkan 02 Satker agar memastikan seluruh transaksi TK telah dicatat transaksi TM-nya oleh satker Penerima (termasuk TKTM internal/ antara satker induk dengan subsakter /antar sesama subsatker) Transfer Keluar Belum Dilakukan Transfer Masuk (TKTM) 03 seluruh transaksi Reklas Keluar pada Aplikasi SAKTI harus dilakukan input transaksi Reklas Masuknya. Proses RKRM harus dilakukan dalam tahun yang sama. Reklasifikasi Keluar Belum Dilakukan Reklasifikasi Masuk (RKRM) 04
  • 12. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menu To Do List 12 Satker segera menindaklanjuti permasalahan sesuai juknis S-40/PB/PB.6/2022 tgl 30 Sept 2022 hal Penyusunan dan Penyampaian LKKL Triwulan III Tahun 2022 Ketidaksesuaian Akun Belanja vs Kode Barang Aset/Persediaan 05 Seluruh penerimaan/setoran akun TP/TGR belum dipasangkan dengan piutang yang telah direkam pada Modul Piutang akan termonitor dalam menu ini. Satker diharapkan dapat mengidentifikasi dan melakukan transaksi settlement pada Modul Piutang Pendapatan Belum di-Settle Piutang 06 penyisihan piutang tidak lagi dilakukan dengan cara jurnal manual, namun menggunakan menu yang telah disediakan pada Modul Piutang sehingga terbentuk jurnal otomasi. Penyisihan piutang akan terbentuk sesuai dengan kualitas masing masing piutang. Belum Penyisihan Piutang 07 implementasi role Operator, Validator dan Approver, khususnya pada Modul Aset Tetap, membuat transaksi yang telah selesai direkam oleh operator belum langsung masuk ke dalam laporan BMN. Diperlukan adanya validasi oleh validator serta persetujuan dari approver Aset Belum Validasi Approve 08
  • 13. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menu Monitoring 13 digunakan untuk memantau berbagai kondisi yang terdapat pada setiap satker mulai dari:  Monitoring Admin  Monitoring Penganggaran  Monitoring Pelaporan Monitoring pelaporan di antaranya untuk menangkap beberapa kondisi pada satker terkait: Monitoring posisi tutup periode pada masing-masing modul rincian saldo piutang sampai dengan periode pelaporan beserta kualitas dan tanggal jatuh temponya Monitoring transaksi Hibah BJS Saldo KDP yang pada tahun berjalan belum didefinitifkan sebagai aset tetap sehingga perlu dijelaskan dalam CaLK Monitoring atas transaksi resiprokal Monitoring atas transaksi TKTM
  • 14. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menu Daftar/Rincian 14 Neraca Tidak Balance Rincian Persediaan Diserahkan Ke Masyarakat Daftar Buku Besar Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Pagu Minus (Basis SP2D) Rincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) List Jurnal Modul GLP Pajak Non DJP dan DJBC Dalam rangka melakukan penelusuran data, meningkatkan validitas data, serta memberikan penjelasan tambahan atas penyajian masing-masing pos pada LK, Entitas akuntansi dan entitas pelaporan dapat memanfaatkan sub-menu yang terdapat dalam menu Daftar/Rincian. Daftar Barang Hilang, Usul RB ke Pengelola dan BMN Henti Guna
  • 15. © 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ketentuan Tambahan  Program PC-PEN dan Prioritas Nasional  Transaksi PHLN dan Program Percepatan Penurunan Stunting 15
  • 16. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pengungkapan Program PC-PEN dan Prioritas Nasional Identifikasi setiap Rincian Output dan alokasinya pada RKA-K/L dan DIPA yang berkaitan dengan PC PEN dan/atau Prioritas Nasional Pastikan telah dilakukan proses tagging yang akurat atas anggaran masing2 Satker pelaksana PC-PEN dan/atau Prioritas Nasional Satker melakukan input data target dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui aplikasi SAKTI Data yang telah diinput dan divalidasi menjadi bahan pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan PC PEN dan Prioritas Nasional
  • 17. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Transaksi PHLN 17 02 01 03 K/L agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LKKL Tahun 2022 dan mengungkapkan secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CaLK K/L yang memiliki Program Percepatan Penurunan Stunting (terdapat di 9 K/L) agar dapat mengungkapkan ikhtisar keuangan program tersebut pada Catatan Penting Lainnya di CaLK Laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing masing lender/donor agar disampaikan sesuai periodisasi, format, dan/atau mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing lender/donor.
  • 18. © 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Terima Kasih www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI Direktorat Jenderal Perbendaharaan - DJPb Kemenkeu RI @DJPbKemenkeu_RI 18