2018-03-26 Tugas Fungsi Dit Sistem Perbendaharaaan yang Dilimpahkan ke Vertikal DJPb

2. OUTLINE
• DUKUNGAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA
• PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN
• CORNER DAY TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

3. DASAR HUKUM
3
• Pasal 2 ayat (1)
“PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki
Sertifikat Bendahara”
• Pasal 6
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sertifikasi Bendahara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”
• Pasal 2 ayat (1)
“Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Ujian Sertifikasi”
• Pasal 16A ayat (2)
“Ujian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik”
PMK No. 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No. 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara Pada Satker Pengelola APBN
Perpres No. 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN
Pasal 14 ayat (1) mekanisme sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf b terdiri dari :
a. Mekanisme pengakuan atas sertifikat diklat bendahara dan/atau sertifikat profesi bendahara
b. Mekanisme Ujian Sertifikasi IBT
c. Mekanisme Ujian Sertifikasi CBT yang terintegrasi dengan Penyegaran
d. Mekanisme Ujian Sertifikasi CBT yang terintegrasi dengan diklat bendahara
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-23/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara Pada Satker Pengelola APBN
3
 Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi : huruf j pelaksanaan
dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara.
 Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I menyelenggarakan
fungsi: k. pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative).
 Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
menyelenggarakan fungsi: p. pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative).
 Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara.
PMK No. 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3
 Pasal 3 ayat (1) Tugas TMR adalah mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
 Pasal 12 ayat (2) Metode pelaksanaan tugas TMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pembinaan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada meja layanan, dan
b. pembinaan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di luar meja layanan (over the counter).
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-38PB/2016 Tentang Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management
Representative)

4. TUSI DUKUNGAN SERTIFIKASI BENDAHARA
SEBAGAI UNIT PELAKSANA SERTIFIKASI (UPS)
No Uraian Kegiatan Beban Biaya
1 Menginformasi pengumuman pendaftaran dan
pengumuman hasil sertifikasi bendahara
Tidak ada biaya
2 Menerima pendaftaran peserta sertifikasi bendahara Tidak ada biaya
3 Melakukan verifikasi data peserta sertifikasi
bendahara
Tidak ada biaya
4 Melaksanakan diklat refreshment integrasi ujian
sertifikasi bendahara sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan oleh Unit Penyelenggara
Biaya konsumsi peserta
5 Menyampaikan sertifikat bendahara Tidak ada biaya
6 Melaporkan kegiatan sertifikasi bendahara
(pelaksanaan pendaftaran, ujian dan penyampaian
sertifikat bendahara)
Tidak ada biaya

5. SERTIFIKASI BENDAHARA PADA PERIODE
IMPLEMENTASI TAHUN 2020 DST.
 Kegiatan sertifikasi bendahara diharapkan dapat diselesaikan tahun
2019, dukungan terhadap pelaksanaan sertifikasi bendahara di KPPN
dan Kanwil DJPb akan berakhir di tahun 2019. Semua bendahara tahun
2019 sudah memiliki sertifikat bendahara
 Untuk tahun 2020 dan seterusnya pengusulan kegiatan sertifikasi
bendahara untuk calon bendahara hanya dilakukan melalui BPPK.

6. TUSI PELAKSANAAN TUGAS PEMBINA PENGELOLA PERBENDAHARAAN
(TREASURY MANAGEMENT REPRESENTATIVE )
No Uraian Kegiatan Beban Biaya
1 Menyiapkan materi/uji kompetensi pembinaan,
supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan
teknis, monitoring dan evaluasi di bidang
perbendaharaan
Biaya
pencetakan/penggandaan
materi/uji kompetensi
2 Melaksanakan pembinaan, supervisi, asistensi,
bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan
evaluasi di bidang perbendaharaan
Biaya konsumsi peserta
dan perjalanan dinas
3 Melaksanakan pelayanan informasi (helpdesk)
layanan perbendaharaan kepada satuan kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tidak ada biaya
4 Melaksanakan penilaian kinerja pelaksanaan
anggaran satuan kerja
Tidak ada biaya
5 Pelaksanaan survey kepuasan stakeholders
Biaya
pencetakan/penggandaan
bahan

7. PENGERTIAN
Merupakan salah satu program komunikasi PMO DJPb dalam menyosialisasikan dan transfer
knowledge perkembangan Transformasi Kelembagaan (TK) bagi insan perbendaharaan
TUJUAN
▧ Meningkatkan pemahaman dan kepedulian para pegawai atas implementasi TK
▧ Memberikan informasi mengenai progress dan update pelaksanaan TK di DJPb
▧ Membangun semangat pegawai untuk memberikan masukan secara langsung serta
berperan aktif terkait proses TK yang sedang berjalan
Hak
informasi
pegawai
Kreativitas
Mengedepankan
kreativitas dalam
penyelenggaraan
dan pelaporan.
Diskusi
Kegiatan dalam
bentuk FGD, sharing
session, seminar,
internalisasi, dll.
Anggaran
Kehumasan
Dapat menggunakan
alokasi anggaran
kehumasan bila
diperlukan.
Sinergi
Melibatkan semua
komponen: Kepala
Kantor, Duta TK dan
seluruh pegawai.
Sosialisasi
Penyampaian
informasi TK melalui
pemaparan materi,
penayangan video,
dll.
Efektivitas
& Efisiensi
Memperhatikan
ketersediaan dana
yang ada, dapat
digabungkan dengan
kegiatan lain, atau
bersamaan dengan
unit vertikal terdekat.
PELAKSANAAN
CORNER DAY TRANSFORMASI KELEMBAGAAN