Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.09/2017 tentang
Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern
Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat, yang telah
diubah dengan PMK nomor 17/PMK.09/2019.
• Kepmenkumham Nomor M.HH-01.KU.04.01 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Akun Signifikan dan Satuan Kerja Penerap, Penilai Dan
Konsolidator PIPK Kemenkumham Tahun 2023
• Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK-KU.04.01-94 Tanggal 3 Mei
2023 hal Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
(PIPK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023
RUJUKAN
SEMAKIN
PASTI
3. • Pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2015, BPK RI
menemukan bahwa Kementerian/Lembaga belum memiliki SPI yang memadai (walau
SoR LK menyatakan SPI memadai).
• BPK merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk menerbitkan aturan
pelaksanaan SPI untuk bidang keuangan.
• Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Kementerian
Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan
Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat, yang telah
diubah dengan PMK nomor 17/PMK.09/2019.
• Berdasar pasal 3 PMK no 17 Tahun 2019 tujuan penerapan PIPK adalah untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern
yang memadai.
• Pasal 4 menyatakan bahwa PIPK diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas
pelaporan.
OVERVIEW PMK PIPK
SEMAKIN
PASTI
6. LINGKUP PENERAPAN PIPK
Laporan Keuangan
Berkualitas
Pengendalian Umum TIK (PUTIK)
5 Unsur Pengendalian Intern
Pengendalian Intern Tingkat
Entitas
Pengendalian Aplikasi
Pengendalian Manual
Pengendalian Intern Tingkat
Proses/Transaksi
1 2
PIPK
7. Susunan:
1. Laporan Hasil Penilaian PIPK + Lampiran
2. SK Tim Penilai
3. Program Kerja Tim Penilai
4. Tabel A s.d D (untuk satker) atau E (untuk Konsolidator)
5. Laporan Pelaksanaan Penilaian + Lampiran
Lampiran:
1. Dokumentasi Rapat, Survei / Wawancara (Foto / screenshot)
dan lain-lain
2. Dokumen / sample dokumen yang diuji
OUTPUT: LAPORAN HASIL PENILAIAN PIPK
SEMAKIN
PASTI
10. EVALUASI INTERNAL ROKEU PIPK 2022
• Tim Penilai hanya menyampaikan Tabel A – D atau s.d E tanpa
menyampaikan Laporan Hasil Penilaian
• Tim Penilai tidak menyusun Program Kerja
• Tabel A tidak ada paraf dan tanggal Tim Penilai
• Belum seluruh satker sampling melampirkan dokumentasi survei, wawancara
EPITE (Tabel B.1) dan kegiatan lainnya Tidak ada Tabulasi hasil survei atau
wawancara sebagai dasar penentuan skor pada Tabel EPITE
• Survei PUTIK tidak dilaksanakan (Tabel B.2)
• Ketidaktepatan pengisian Tabel C, D, E dan pengambilan kesimpulan
SEMAKIN
PASTI
11. CHR ITJEN ATAS PIPK UAPA KEMENKUMHAM 2022
Reviu terhadap sampling Penilaian atas Penerapan PIPK telah memadai, yaitu sejumlah 50% dari masing-
masing satuan kerja yang mencatat transaksi akun signifikan:
1. Akun 117111 (Persediaan Barang Konsumsi berupa Dokumen Keimigrasian Paspor), sebanyak 126 satuan
kerja (100%).
2. Akun 533111 dan/atau 533121 (Belanja Modal dan/atau Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan),
sebanyak 82 dari 84 satuan kerja (98%).
PENILAIAN KELEMAHAN GABUNGAN
1. Tim Penilai Telah Membuat Simpulan PIPK Gabungan Secara Wajar dan Didukung oleh Bukti-Bukti Yang
Dapat Diandalkan
2. Tim Penilai telah membuat simpulan PIPK "Efektif" secara wajar yang hampir seluruhnya telah dilampirkan
bukti data dukung yang cukup.
3. Tim Penilai Melakukan Penyesuaian Dengan Pertimbangan Yang Sesuai
a. Masih terdapat Entitas Akuntansi/Pelaporan memberikan konversi nilai "1“ yang kurang tepat karena
seharusnya diberikan konversi nilai "0" karena simpulan penilaian Tabel D "Tidak Ada Kelemahan".
b. Tim Penilai tidak melakukan usulan Penyesuaian karena Penilaian Gabungan tidak ditemukan
Kelemahan.
SIMPULAN PIPK: "PENGENDALIAN INTERN EFEKTIF (PIE)"
SEMAKIN
PASTI
12. REKOMENDASI CHR ITJEN ATAS PIPK UAPA KEMENKUMHAM 2022
Direkomendasikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan selaku Pembina UAPA
agar melakukan perbaikan terhadap Penyelenggaraan PIPK Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
1. Melengkapi data dukung bagi Entitas Akuntansi/Pelaporan yang belum melampirkan berupa
kertas kerja Tabel B.1.
2. Bagi Entitas Akuntansi/Pelaporan yang telah menyusun Tabel C.1, agar melengkapi:
• Isian nomor dokumen bagi Entitas Akuntansi/Pelaporan yang telah menyusun Tabel C.1;
• Data dukung dokumen atribut pengendalian.
• Menyesuaikan jumlah Tabel C.1 agar selaras dengan jumlah pengendalian pada Tabel A.
3. Memperbaiki konversi nilai konversi nilai "0" bagi Entitas Akuntansi/Pelaporan yang memiliki
simpulan penilaian Tabel D "Tidak Ada Kelemahan".
SEMAKIN
PASTI
14. AKUN SIGNIFIKAN 2023 & SATKER SAMPLING
Akun Signifikan:
a. Akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan), dikhususkan
atas transaksi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang memiliki transaksi Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan
Bangunan; dan
b. Akun 212112 (Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar), dikhususkan atas
transaksi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang memiliki transaksi Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar.
Satker Sampling dan Konsolidator:
241 satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu Sekretariat
Jenderal, Ditjen Kekayaan Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan
Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, satker Pemasyarakatan, dan satker
Keimigrasian.
SEMAKIN
PASTI
15. TIMELINE PIPK 2023
Surat Sekretaris Jenderal nomor SEK-KU.04.01-94 tanggal 3 Mei 2023
SEMAKIN
PASTI
16. OUTPUT: LAPORAN HASIL PENILAIAN PIPK 2023
Susunan:
• Laporan Hasil Penilaian PIPK + Lampiran (mengandung kesimpulan, disusun
paling akhir)
• SK Tim Penilai
• Program Kerja Tim Penilai
• Tabel A s.d D (untuk satker) atau E (untuk Konsolidator)
• Laporan Pelaksanaan Penilaian + Lampiran
Lampiran:
• Dokumentasi Rapat, Survei / Wawancara (Foto / screenshot) dan lain-lain
• Dokumen / sample dokumen yang diuji
SEMAKIN
PASTI
17. SK TIM PENILAI & PROGRAM KERJA
SK Tim Penilai PIPK
(mengacu ke Juknis Kumham 2022)
Program Kerja Tim Penilai
(PMK halaman 42)
SEMAKIN
PASTI
18. TABEL A (IDENTIFIKASI RESIKO
DAN KECUKUPAN RANCANGAN PENGENDALIANNYA)
Akun 212112 (Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar)
SEMAKIN
PASTI
21. TABEL B1 (PENGUJIAN PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS)
• Permintaan Responden (Survei dan Wawancara) 30 orang atau sejumlah pegawai satker
• Survei, Wawancara, Reviu Dokumen, Observasi
SEMAKIN
PASTI
26. Akun 212112 (Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar)
DOKUMEN PENGENDALIAN & ATRIBUT PADA TABEL A
SEMAKIN
PASTI
27. Akun 212112 (Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar)
Dokumen: Laporan Monitoring Jurnal
SAKTI Modul GLP:
Cara cetak: Klik GL, Proses, Monitoring Jurnal
Filter pencarian : GLP
Periode Download : Des 2022
DOKUMEN PENGENDALIAN & ATRIBUT 2023
SEMAKIN
PASTI
28. Akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan
DOKUMEN PENGENDALIAN & ATRIBUT PADA TABEL A
SEMAKIN
PASTI
29. Akun 212112 (Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar)
DOKUMEN PENGENDALIAN & ATRIBUT 2023
SEMAKIN
PASTI
30. TABEL D (PENILAIAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI
PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KELEMAHAN)
SEMAKIN
PASTI
33. LPP menjelaskan:
1. Perbandingan Program Kerja dengan praktek riil
(waktu, metode, dokumen, dan lain-lain);
2. Pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Tim
Penilai.
LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN
PIPK KEMENKUMHAM TAHUN 2022
SEMAKIN
PASTI
34. Reminder Timeline PIPK
Surat Sekretaris Jenderal nomor SEK-KU.04.01-94 tanggal 3 Mei 2023
SK Tim Penilai dan Program Kerja
dapat disusun setelah LK Audited
Penilaian Tabel A, B1 dan B2 dapat
dilakukan setelah ada Program Kerja
Penilaian Tabel C dapat dilakukan
jika telah terdapat pembayaran
utang belanja barang dan
pendapatan sewa
Jika sampai dengan September
2023 utang belanja barang belum
seluruhnya lunas, agar dijelaskan
di dalam LPP
SEMAKIN
PASTI
