Surat ini diteruskan berkali-kali melalui media whatsapp. Surat ini berisikan jawaban dari 21 pertanyaan Pemerintah Daerah terkait pendelegasian tugas KPA, PA, PPK, PPTK.

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan
keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman
https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : OvysfK
Nomor Tiket : SK202103190004
Nomor : 5616/D.1.1/03/2021 19 Maret 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tanggapan Permohonan Petunjuk Dan Pendapat
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 280/61/BPBJ-LK/III/2021 tanggal 3 Maret 2021
perihal Mohon Petunjuk Dan Pendapat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagaimana terlampir.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.
Direktur Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Emin Adhy Muhaemin
Tembusan :
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP

3. Lampiran Jawaban Surat Kabupaten Lima Puluh Kota
No Dasar Hukum Pertanyaan Tanggapan
1
Pasal 11 ayat (3) mengamanatkan
bahwa “Dalam hal tidak ada
penetapan PPK pada Pengadaan
Barang/jasa yang menggunakan
anggaran belanja dari APBD,
PA/KPA menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas PPK
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf
m”
Dalam hal Penugasan oleh PA/KPA ini,
apakah bentuk kewenangan delegasi
atau mandat sebagaimana dimaksud
dalam UU Nomor 30 tahun 2014?
Penugasan PPTK oleh PA/KPA untuk
melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
Ketentuan dimaksud menyatakan bahwa PPTK
“ditugaskan” untuk melaksanakan “tugas” PPK.
Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau
yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang
menjadi tanggung jawab.
Sehingga ketentuan dimaksud dimaknai bahwa
PPTK melaksanakan pekerjaan PPK dalam
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf m dan PPTK bertanggung jawab atas
pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
2
Apakah maksudnya dalam pasal ini
adalah PPTK yang melaksanakan ikatan
perjanjian dan mengendalikan kontrak?
Tugas PPK yang dilaksanakan oleh PPTK adalah
tugas PPK sebagaimana dimaksud pada pasal 11
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, termasuk
di dalamnya adalah mengendalikan kontrak
sebagaimana tercantum pada Pasal 11 ayat (1)
huruf i.
Adapun “melakukan ikatan perjanjian” dan
“melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja” sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan keuangan negara
dan pengelolaan keuangan daerah merupakan
kewenangan PA yang dapat didelegasikan kepada
KPA. Selanjutnya dalam Perpres No 16/2018
kewenangan ini dapat ditugaskan kepada PPK.

4. 3
Apakah PA/KPA pada Perangkat
Daerah boleh untuk tidak menetapkan
salah satu pelaku pengadaan yaitu
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
tidak dapat dilepaskan dari pengaturan
pengelolaan keuangan baik APBN (pusat) maupun
APBD (keuangan daerah).
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana
diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
mengatur bahwa pelaksanaan tugas PPK
memerlukan kompetensi PPK. Oleh karenanya
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tugas
PPK diarahkan untuk dapat dilaksanakan oleh
personil yang memiliki kompetensi.
Namun demikian, dalam hal personil yang memiliki
kompetensi PPK masih terbatas, PA/KPA dapat
merangkap sebagai PPK atau pelaksanaan tugas
PPK dapat ditugaskan kepada PPTK sepanjang
memenuhi kompetensi PPK sebagaimana
tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) Perpres
Nomor 12 Tahun 2021
4
Dalam hal PPTK yang melaksanakan
tugas PPK, bagaimana tata cara admin
agency SPSE membuat akun PPK
dalam aplikasi SPSE?
PPTK dimaksud dapat didaftarkan sebagai PPK
dalam aplikasi SPSE
5
Persyaratan kompetensi apa yang harus
dimiliki oleh PPTK yang melaksanakan
tugas PPK, apakah cukup dengan
memiliki sertifikat pengadaan
barang/jasa tingkat dasar/level 1?
Pelaksanaan tugas PPK harus memenuhi
persyaratan kompetensi PPK. Dalam hal belum
memiliki, PPK wajib memiliki sertifikat keahlian
tingkat dasar sepanjang belum memiliki sertifikat
kompetensi sampai dengan 31 Desember 2023

5. 6
Pada pelaksanaan APBD, bagaimana
korelasinya dengan Permendagri 77
Tahun 2020 terkait dengan penetapan
PA/KPA yang sekaligus bertindak dan
merangkap sebagai PPK?
Korelasi ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018
sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12
Tahun 2021 dengan Permendagri Nomor 77 Tahun
2020 terkait penetapan PPK, dapat dilakukan
dengan alternatif pilihan sebagai berikut:
1. PA/KPA merangkap PPK
2. PA/KPA menetapkan personil sebagai PPK
dan menugaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan KPA sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perpres
Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah
dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa
3. PA/KPA menunjuk PPTK untuk melaksanakan
tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana
diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa
7 Pasal 19 ayat (2) mengamanatkan
bahwa:
“ Dalam penyusunan spesifikasi
teknis/KAK dimungkinkan
penyebutan merk terhadap:a.
komponen barang/jasa; b. suku
cadang; c. bagian dari satu sistem
yang sudah ada; atau d.
barang/jasa dalam katalog
elektronik atau Toko Daring
Pada pelaksanaan tender cepat, apakah
tidak boleh lagi menyebutkan merk,
dengan justifikas oleh PPK yang
berdasarkan sangat variatifnya merk
suatu barang/produk sejenis?
Penyebutan merk dalam tender cepat
dimungkinkan sepanjang memenuhi ketentuan
Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c sebagaimana
tertuang dalam pasal 38 ayat (6)
8
Pada pelaksanaan tender cepat,
bagaimana strategi oleh PPK kegiatan
untuk tidak mengarah kepada merk
tertentu?
Dalam pelaksanaan tender cepat, PPK dapat
melakukan lamgkah-langkah sebagai berikut:
1. Memahami karakteristik pasar barang/jasa
terkait bagaimana penyediaan barang yang
dibutuhkan
2. Memahami standar dan kualitas yang
dibutuhkan
3. Spesifikasi harus dapat didetailkan dengan
rinci dan jelas

6. 9
Apakah toko daring yang sebagaimana
dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf
d, pengelola kegiatan dapat belanja
kegiatan APBD melalui situs belanja
online yang ada di Indonesia, misalnya
seperti Lazada, Bukalpak,
Shopee,Tokopedia, dsb?
Toko daring diantaranya adalah sebagaimana yang
disebutkan. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut
mengenai pengadaan melalui toko daring akan
diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.
10
Pasal 74a ayat (8)
mengamanatkan bahwa “Sumber
Daya Pengelola Fungsi
Pengadaan Barang/Jasa
berkedudukan di UKPBJ”
Apakah semua proses pemilihan
pengadaan langsung yang ada di
perangkat daerah harus dilaksanakan di
UKPBJ?
Ya karena UKPBJ memiliki fungsi pengelolaan
pengadaan barang/jasa
11
Apakah semua pejabat pengadaan
harus berkedudukan di UKPBJ?
Untuk Pejabat Pengadaan yang dilakukan oleh
JFPPBJ maka harus berkedudukan di UKPBJ.
Dalam hal setelah dilakukan langkah-langkah
berikut:
1. Dilakukan pemetaan seluruh jumlah paket
pengadaan;
2. JF PPBJ agar berkedudukan seluruhnya di
UKPBJ
3. Dilakukan analisa pemenuhan angka kredit
minimal bagi JF PPBJ dan dilakukan analisa
beban kerja untuk masing-masing JF PPBJ
Masih terdapat paket pengadaan langsung yang
tidak dapat dilaksanakan oleh JF PPBJ sebagai
Pejabat Pengadaan karena sudah melebihi beban
kerja, maka paket pengadaan langsung dapat
dipetakan untuk dilaksanakan oleh Pejabat
Pengadaan yang bukan JFPPBJ di luar UKPBJ
12
Apakah semua pejabat fungsional PPBJ
yang ada di pemerintah daerah harus
berkedudukan di UKPBJ?
Ya, Pejabat Fungsional PPBJ berkedudukan di
UKPBJ
13
Pejabat fungsional PPBJ kami yang saat
ini berkedudukan di perangkat daerah
untuk membantu pelaksanaan proses
PBJ di perangkat daerah, apakah wajib
dipindahtugaskan ke UKPBJ?
Ya, Pejabat Fungsional PPBJ berkedudukan di
UKPBJ

7. 14
Pasal 74b ayat (2)
mengamanatkan “Dalam hal
jumlah Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa di lingkungan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah belum mencukupi sesuai
rencana aksi pemenuhan
Pengelola Pengadaan Barang/
Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka: a. pelaksanaan
tugas Pokja Pemilihan dilakukan
dengan ketentuan:
1. Pokja Pemilihan untuk setiap
paket pengadaan, wajib
beranggotakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa;
Apa saja indikator tercukupinya
pemenuhan PPBJ di pemerintah
daerah?
Semua pelaksanaan pengelolaan pengadaan
barang/jasa dilakukan oleh JF PPBJ dengan beban
kerja dan perhitungan angka kredit minimal tahunan
yang memenuhi
15
Dengan kondisi SDM yang pada UKPBJ
kami seperti dalam pokok surat ini, pada
kondisi bagaimana kami dapat
melaksanakan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 74b ayat (2) tersebut?
1. Dilakukan pemetaan seluruh jumlah paket
pengadaan;
2. JF PPBJ agar berkedudukan seluruhnya di
UKPBJ
3. Dilakukan analisa pemenuhan angka kredit
minimal bagi JF PPBJ dan dilakukan analisa
beban kerja untuk masing-masing JF PPBJ
4. Dilakukan pemetaan paket tender/seleksi
dengan ketersediaan JF PPBJ untuk
memenuhi ketentuan keanggotaan 1 (satu)
JF PPBJ dalam tiap Pokja Pemilhan
16
Pasal 75 Ayat (3a):
(3a) Kepala UKPBJ wajib
memenuhi standar kompetensi
jabatan yang mencakup
kompetensi teknis di bidang
Pengadaan Barang/Jasa.(**)
Persyaratan kompetensi jabatan atau
kompetensi teknis apa yang arus dimiliki
oleh Kepala UKPBJ?
Ketentuan kompetensi jabatan Kepala UKPBJ akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala LKPP
17
Apakah Kepala UKPBJ cukup dengan
memiliki sertifikat Pengadaan
Barang/Jasa Tingkat Dasar level 1?
18
Pasal II Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 mengamanatkan:
“Pada saat Peraturan Presiden ini
mulai berlaku, Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan
Jasa Konsultansi Konstruksi/
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
tetap dilaksanakan sesuai:
a. Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan
Apa pedoman dan acuan SBD untuk
Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan
Jasa Konsultansi Non Konstruksi?
Sesuai dengan SE Kepala LKPP Nomor 1 tahun
2021 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan
Perpres No 12 Tahun 2021 angka 5 dan 6,
peraturan pelaksana Perpres Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
masih berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/atau belum diganti dengan Peraturan LKPP
pelaksanaan Perpres No 12/2021
19
Sebelum diterbitkannya Perlem LKPP
terkait pedoman jasa konstruksi, khusus
untuk segmentasi usaha kecil, apakah
pokja pemilihan mengikuti ketentuan
Peruntukan paket mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12
Tahun 2021, sedangkan tata cara mengikuti
ketentuan PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2020.

8. Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
dan peraturan pelaksana;
sampai diterbitkannya Peraturan
Kepala Lembaga mengenai
Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi/Pengadaan Jasa
Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi.”
Permen PUPR 14/2020 (2.5 Miliar) atau
ketentuan pada Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 (15 Miliar)?
20
Jika seandainya terjadi pada kondisi
proses tender sedang berlangsung atau
sudah selesai oleh pokja pemilihan pada
aplikasi SPSE, dan jika ternyata Perlem
LKPP pengganti Permen PUPR 14/2020
dipublish dan jika tanggal
pengundangannya sebelum/sedang
pelaksanaan pengumuman tender
dimaksud, apakah pokja pemilihan
dalam kondisi ini harus membatalkan
proses tender yang sedang berlangsung
atau yang sudah selesai tersebut?
Apakah boleh pokja pemilihan
melanjutkan proses yang sedang atau
telah ada hasil pemilihan yang
dilaksanakan tersebut?
Proses tender tetap dilanjutkan
21
Perlem LKPP 15/2018 pasal 5 ayat
(1) mengamanatkan bahwa
“PA/KPA menetapkan PPK pada
K/L/PD”
Pada pelaksanaan APBD, apabila PA
sudah mendelegasikan tugasnya
kepada KPA, apakah PA tersebut yang
juga Kepala OPD masih dapat menjadi
PPK dan Pejabat Penandatangan
Kontrak pada suatu kegiatan yang
menjadi tanggungjawab KPA
dimaksud?
Dalam hal keseluruhan kewenangan terkait
penandantanganan ikatan perjanjian (kontrak)
sudah didelegasikan, maka PA tidak dapat
melakukan penandatanganan dimaksud kecuali
1. KPA berhalangan sehingga tidak dapat
melaksanakan kewenangan dimaksud;
2. KPA mengembalikan pendelegasian; atau
3. PA mencabut pendelegasian dimaksud.