Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
MASTERPLAN
INTEGRATED AREA DEVELOPMENT
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (IAD-PSDA)
KABUPATEN KETAPANG 2024 - 2033

i
KATA SAMBUTAN
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat
Rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang
bekerjasama dengan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya
Alam Berkelanjutan (Sekber PSDA Berkelanjutan) dan Yayasan Titian
Lestari telah menyelesaikan Dokumen Masterplan Integrated Area
Development Pengelolaan Sumber Daya Alam (IAD-PSDA) Kabupaten
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tersusunnya Dokumen Masterplan IAD-
PSDA Kabupaten Ketapang ini, karena sangat sejalan dengan tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Ketapang sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Ketapang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yang mana disebutkan dalam misi yang keenam yaitu
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat
Kabupaten Ketapang dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta
pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah
dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan
pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan
pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan
akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier
effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk
yang berasal dari kegiatan perhutanan sosial.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang tentunya sangat mendukung dengan
adanya pengembangan wilayah terpadu atau Integrated Area Development (IAD) ini dan akan
merencanakan langkah-langkah untuk mengkoordinasikan perangkat daerah terkait agar
mendukung program perhutanan sosial serta mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang
dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan Integrated Area Development
(IAD) di Kabupaten Ketapang.

iv
DAFTAR SINGKATAN
AD-ART : Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga
ADBH : Anggaran Daerah Bagi Hasil
AP : Agropolitan
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes : Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ANR : Assissted Natural Regeneration
BPDLH : Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BPSKL : Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
BPS : Badan Pusat Statistik
BUMDES : Badan Usaha Milik Desa
CA : Cagar Alam
CE : Community Empowerment
CFES : Community Forest Ecosystem Services
CSR : Corporate Social Responsibility
DA : Desa Agropolitan
DAS : Daerah Aliran Sungai
D.I. : Daerah Irigasi
D.I.R. : Daerah Irigasi Rawa
DF : Desa Fokus
DM : Desa Mapan
FF : Flora dan Fauna
GAP : Good Agriculture Practices
HA : Hutan Adat
HD : Hutan Desa
HL : Hutan Lindung
HP : Hutan Produksi
HPK : Hutan Produksi Konversi
HPT : Hutan Produksi Terbatas
IAD-PS : Intergrated Area Developmenty Berbasis Perhutanan Sosial
KPS : Kelompok Perhutanan Sosial
PKPS : Persiapan Kawasan Perhutanan Sosial
RKPS : Rencana Kelompok Perhutanaan Sosial
GIZ : Deutsche Gesellschaft fur Interntionale Zusammenarbeit (Lembaga Nonprofit
Indonesia
GCF : Global Climate Fund
DPMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
HA : Hutan Adat
HD : Hutan Desa

v
HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu
HHK : Hasil Hutan Kayu
HKM : Hutan Kemasyarakatan
IAD-PSDA : Integrated Area Development – Pengelolaan Sumberdaya Alam
IDM : Indeks Desa Membangun
IPEI : Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
KHG : Kawasan Hidrologi Gambut
KK : Kepala Kelurga
KLHK : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHP : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHU : Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Utara
KPHS : Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Selatan
KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KTH : Kelompok Tani Hutan
KUPS : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LPHD : Lembanga Pengelola Hutan Desa
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MHS : Matan Hilir Selatan
MHU : Matan Hilir Utara
MPTS : Multy Purpose Trees Species
NGO : Non-Government Organization
OPD : Organisasi Perangkat Daerah
PAH : Penampungan Air Hujan
PIAPS : Peta Indikatid Perhutanan Sosial
PMPD : Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa
Pokjanas PS : Kelompok Kerja Nasional Perhutanan Sosial
Pokja PPS : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PPBD : Penerimaan Peserta Didik Baru
PSD : Proyek Strategis Daerah
PT. BMJ : Perusahaan Terbatas Buana Megatama Jaya
PT. HKI : Perusahaan Terbatas Hutan Ketapang Industri
PDRB : Pendapatan Domestik Regional Bruto
PS : Perhutanan Sosial
PUPS : Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
RHL : Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah
Sekber : Sekretariat Bersama
SK : Surat Keputusan
SWOT : Strengt, Weakness, Opportunity and Threat
TI : Tropenbos Indonesia

vi
TN : Taman Nasional
TOT : Training of Trainer
UPT : Unit Pelaksana Teknis
UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
WS : Wilayah Sungai
YBL : Yayasan Bambu Lestari
YSBL : Yayasan Sangga Bumi Lestari
YTL : Yayasan Titian Lestari

vii
DAFTAR TABEL
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
1. Jarak Kecamatan Ke Kota Kabupaten Ketapang
2. Luas Lahan Pertanian (Ha) di Kabupaten Ketapang tahun 2018-2022
3. Jumlah kepadatan penduduk dan luas wilayah berdasarkan wilayah
kecamatan di Kabupaten Ketapang Tahun 2022
4. Produksi Tanaman Pangan (ton) Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2022
5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
6. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018-2020.
7. PDRB ADHB (dalam milyar rupiah) beberapa Lapangan Usaha Kabupaten
Ketapang Tahun 2018-2022
8. Produksi Tanaman Perkebunan (ton) Tahun 2018-2022Prioritas
Pembangunan, Sasaran Dan Strateginya
9. Produksi Daging Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak/Unggas (Kg) Tahun
2018-2022
10. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
11. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Strateginya
12. Daftar LPHD/KTH/KPH yang Mendapatkan SK Perhutanan Sosial di
Kabupaten Ketapang
13. Jumlah Persetujuan dan Luas Kawasan PS di KPH Ketapang Utara
14. Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Kabupaten
Ketapang Pada Kondisi Awal (2023 dan 2026)
15. Matrik Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan
16. Desa-desa Dampingan NGO/OPD dan Hasil Scoring Penilaian Sasaran
Prioritas Pengembangan IAD Tahun Periode 2024-2033
17. Peta Jalan Pencapaian (Road Map) Terkait Bidang Pengembangan dan
Sasaran Kegiatan IAD Ketapang Selama Periode 2024-2033
18. Matrik Analisis Bidang Pengembangan berdasarkan Sasaran/Capaian IAD-
PSDA Kabupaten Ketapang
19. Matrik Analisis Sasaran dan Kegiatan IAD-PSDA Ketapang Berdasarkan
Strategi Pengembangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang 2024-2033

viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Ketapang
2. Sebaran Penduduk Kabupaten Ketapang Berdasarkan Kecamatan (%)
3. Grafik Garis Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, 2014-2021
4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ketapang
5. Jumlah pengunjung wisatawan domestik dan Asing di Lokasi Wisata
Kabupaten Ketapang Tahun 2018 – 2022
6. Lokasi sebaran Desa yang mendapatkan SK Persetujuan Perhutanan Sosial,
data sampai tahun 2021 dan update persetujuan sampai dengan tahun 2023
7. Katagori Kelas Kups Di Kabupaten Ketapang.
8. Lokasi PS yang sudah keluar SK-Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di
wilayah Kabupaten Ketapang
9. Peta PIAPS Revisi VIII 2023 Wilayah UPT KPH Ketapang Utara
10. Tahapan Fasilitasi Masterplan-Rencana Aksi Integrated Area Development
(IAD-PSDA) di Kabupaten Ketapang
11. Kolaborasi para pihak (multi stakeholders) dalam membangun Konsep IAD
berbasis Perhutanan Sosial
12. Konsep Pengembangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang melalui Pendekatan
Basis Landscape
13. Pembagian Kluster IAD Berdasarkan Kluster Komoditas/Produk yang Memiliki
Potensi Unggulan Daerah
14. Peta Administrasi 20 kecamatan di Wilayah Kabupaten Ketapang
15. Sebaran 41 Desa-desa Sasaran IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Berdasarkan
Skala Prioritas

ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Lampiran
Lampiran
1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan IAD-PSDA (Bidang Koordinasi Multi
Pihak).
2. Matriks Penilaian (scoring) Penentuan Desa Prioritas dalam Wilayah
Pengembangan Integrated Area Development - Pengelolaan Sumberdaya
Alam Kabupaten Ketapang.
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Para Pihak Dalam Implementasi
Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial.
4. Berita Acara Kesepakatan Bersama Para Pihak Daalam Implementasi
Integrated Area Development (IAD-PSDA) Berbasis Perhutanan Sosial.
5. Dokumentasi proses fasilitasi dan diskusi penyusunan Masterplan IAD –
PSDA Kabupaten Ketapang.

x
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN...................................................................................................i
KATA PENGANTAR ............................................................................................... iii
DAFTAR SINGKATAN............................................................................................. iv
DAFTAR TABEL.................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. viii
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. ix
DAFTAR ISI........................................................................................................... x
I. PENDAHULUAN.............................................................................................. 1
1. Latar Belakang ...................................................................................................1
2. Maksud dan Tujuan.............................................................................................2
3. Landasan Hukum ................................................................................................2
4. Istilah yang Dipakai .............................................................................................4
II. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI PENGEMBANGAN IAD-PSDA KABUPATEN
KETAPANG ...................................................................................................... 6
1. Potensi Umum Kabupaten Ketapang.......................................................................6
2. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang...................... 18
3. Keterkaitan Perhutanan Sosial dengan RPJMD Kabupaten Ketapang........................... 23
4. Gambaran Umum Perhutanan Sosial Kabupaten Ketapang ....................................... 24
5. Keterkaitan IAD dengan RPJMD Kabupaten Ketapang .............................................. 29
6. Komitmen Para Pihak Dalam Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang....................... 35
III. INTEGRATED AREA DEVELOPMENT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN
KETAPANG................................................................................................... 37
1. Tahap Penyusunan IAD Ketapang......................................................................... 37
2. Visi dan Strategi IAD Ketapang 2033 ..................................................................... 39
3. Rancangan (Masterplan) Pengembangan IAD Ketapang............................................ 41
4. Pengembangan Kluster Program IAD Kabupaten Ketapang........................................ 45
5. Lokasi-lokasi IAD-PSDA Kabupaten ketapang.......................................................... 47
IV. PROGRAM, SASARAN DAN RENCANA AKSI IAD-PSDA KABUPATEN KETAPANG........ 57
1. Pengembangan Program dan Sasaran Desa Prioritas................................................ 57
2. Road Map IAD Kabupaten Ketapang..................................................................... 58
3. Pengelompokan Bidang Pengembangan Dalam IAD-PSDA Kabupaten Ketapang............ 61
4. Pengembangan Sasaran dan Rencana Kegiatan UMUM IAD-PSDA Periode 2024-2033 .... 62

1
I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan
kelestarian hutan perlu disusun perencanaan terpadu percepatan persetujuan dan
distribusi akses legal, pendampingan, serta pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
Perencanaan secara terpadu sesuai payung hukum Peraturan Presiden melalui
Pengembangan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial.
Peraturan presiden dimaksud di atas sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian
Lembaga, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk
melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam melaksanakan
percepatan pengelolaan perhutanan sosial dengan melibatkan pihak terkait.
Konsep IAD berbasis Perhutanan Sosial merupakan mandat Perpres Nomor 28 tahun
2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. IAD berbasis
perhutanan sosial ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan
ekonomi masyarakat miskin khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan.
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 31.588 km2
atau setara dengan Provinsi Jawa Tengah (32.801 km2) namun populasi tahun 2022
sekitar 591.917 jiwa (BPS Kabupaten Ketapang, 2023). Kabupaten Ketapang memiliki
sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk berkontribusi dalam meningkatan
perekonomian masyarakat. Pada tahun 2020 sektor primer (petanian, perhutanan,
perikanan serta pertambangan dan penggalian) memberikan kontribusi terbesar
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (AHDB)
yakni sebesar 11,34%. Tahun 2016-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang
terbilang cukup tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin
pembangunan ekonomi yang inklusif sebagaimana yang tertuang dalam Indeks
Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).
Upaya pemerataan ekonomi sebagian besar menyasar pada masyarakat di sekitar
hutan. Upaya ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam peningkatan
pendapatan masyarakat sekaligus pemerataan ekonomi. Salah satu upaya yang
dilakukan berupa pemberian akses legal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
bagi masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan.
Langkah strategis diantaranya mengembangkan kerja kolaboratif dari berbagai pihak,
baik pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)/Non-Government Organization (NGO), perguruan tinggi, pihak
swasta dan media massa. Melalui kolaborasi multi pihak ini diharapkan dapat
memberikan daya ungkit peningkatan ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan

2
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga eksistensi sumberdaya alam dan
lingkungan.
Masterplan IAD Kabupaten Ketapang merupakan rancangan bersama para pihak dan
sinergi rencana aksi pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial
dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang. Pengembangan IAD
Kabupaten Ketapang memiliki tagline Integrated Area Development - Pengelolaan
Sumber Daya Alam atau disingkat “IAD-PSDA Kabupaten Ketapang”. Masterplan ini
tetap memperhatikan visi-misi Pemerintahan Daerah, muatan kearifan lokal dan daya
dukung kawasannya. Pengembangan IAD-PSDA di Kabupaten Ketapang, ditujukan
untuk meningkatkan akselerasi capaian dan memperluas dampak program dengan
tetap menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan. Karenanya, IAD-PSDA
Ketapang merupakan perencanaan strategis yang dirancang melalui spirit kolaborasi
para pihak sebagai sebuah model dengan pendekatan kolaborasi penta helix
(Pemerintah daerah terkait, NGO, Perguruan Tinggi, swasta dan Media Massa).
Dokumen Masterplan Rencana Aksi IAD-PSDA Kabupaten Ketapang ditandatangani
oleh Bupati dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan c.q. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan ditembuskan
ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).
2. Maksud dan Tujuan
IAD berbasis perhutanan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan akses
persetujuan Perhutanan Sosial bagi masyarakat sekitar hutan yang umumnya
memiliki tingkat kesejahteraan relatif rendah. Diharapkan Masyarakat di sekitar
Kawasan hutan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf kehidupannya secara lebih
baik, yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Ketapang.
Optimalisasi proses pencapaian tujuan ini dilakukan melalui aksi kolaborasi sinergi,
sinkronisasi dan harmonisasi antar para pihak (stakeholders) yang berada di
Kabupaten Ketapang diantaranya: Pemerintah Kabupaten Ketapang, pihak Swasta,
NGO’s atau LSM, Perguruan Tinggi dan Media Massa setempat. Diharapkan melalui
kegiatan tersebut dapat menghasilkan capaian dan dampak program secara lebih luas
dan efektif.
3. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan masterplan IAD-PSDA Ketapang di Kabupaten
Ketapang diantarnya sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

3
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573)
3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.
4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Perhutanan Sosial.
5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrsi (PDTT)
Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah.
9) Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Ke Gubernur Nomor 522/6267/SJ Tanggal
18 Nopember 2020 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial.
10) Surat Edaran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522/1792/SJ Tanggal 15
Februari 2020 Tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
11) Surat Edaran Keputusan Meteri Diksi No 138/1625/DJ Tentang Penguatan
Kecamatan Melalui Pemanfataan Kantor Kecamatan Sebagai Rumah Bersama
Pendamping Dan Penyuluh.
12) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
968/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 Tgl 6 September 2022 Tentang Penetapan
Wilayah KPHL Dan KPHP Provinsi Kalimantan Barat.
13) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT KPH
Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat, Sebagaimana Diubah
Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2017
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan Provinsi
Kalimantan Barat
14) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 99 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT KPH
Wilayah Ketapang Utara Provinsi Kalimantan Barat, Sebagaimana Diubah Dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 99 Tahun 2017 Tentang

4
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara Provinsi
Kalimantan Barat.
15) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 44).
16) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52).
17) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Identifikasi
Dan Penetapan Kawasan Bergambut Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahnya.
18) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Masterplan
Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Tata Kelola Gambut Di Kawasan
Hidrologis Gambut Sungai Pawan - Sungai Kepuluk Dan Sungai Kepuluk - Sungai
Pesaguan.
4. Istilah yang Dipakai
Beberapa istilah yang dipakai dalam penyusunan dokumen masterplan IAD-PSDA
Ketapang ini menjadi rujukan dalam pengembangan rencana aksi IAD-PSDA
Kabupaten Ketapang meliputi:
1) Perencanaan terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka
mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan
komprehensif antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota dan pihak terkait sebagaimana tercantum
dalam Perpres nomor 23 tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan
Perhutanan Sosial.
2) Percepatan pengelolaan perhutanan sosial adalah kolaborasi antara Kementerian
Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak
terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial
yang dilaksanakan secara holistic, integrative, tematik dan spasial.
3) Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan Lestari yang dilaksanakan
dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk
meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial
budaya dalam bentuk hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan
kemitraan lingkungan.
4) Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial adalah pemberian akses legal
pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk

5
kegiatan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat,
hutan adat dan kemitraan lingkungan.
5) Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
memiliki kewenangan daerah otonom.
6) Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan
pendampingan terhadap masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan
perhutanan sosial dan pemangku hutan adat, secara perorangan atau kelompok
dan/atau Lembaga.
7) Kelompok kerja percepatan perhutanan sosial adalah kelompok kerja yang
membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan
perhutanan sosial. Pokja percepatan perhutanan sosial dapat di level nasional
(Pokjanas PS), Kelompok Kerja di level provinsi (Pokja PPS Provinsi) dan di level
kabupaten/kota (Pokja PPS Kabupaten/Kota).
8) Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) adalah kelompok tani hutan, gabungan
kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi
pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Masyarakat hukum
adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat
pengelola hutan rakyat.
9) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dibentuk
oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
10) Peta Indikatif Perhutanan Sosial atau selanjutnya disebut PIAPS adalah peta yang
memuat areal Kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
Perluasan akses persetujuan PS disesuaikan dengan target cadangan Potensi
PIAPS yang masih tersedia.
11) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah Upaya untuk pemulihan,
mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan
fungsi hutan, dan daya dukung produktivitas, dan peranannya dalam menjaga
sistem penyangga kehidupan.
12) Integrated Area Development (IAD) adalah pengembangan wilayah terpadu
berbasis perhutanan sosial.

6
II. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI PENGEMBANGAN IAD-PSDA KABUPATEN
KETAPANG
1. Potensi Umum Kabupaten Ketapang
Wilayah administratif. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten dengan luas
wilayah terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Ketapang
sebesar 31.588 km2 yang terdiri 20 kecamatan, 9 kelurahan, dan 253 desa.
Pembentukan Kabupaten Ketapang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Secara administratif Kabupaten
Ketapang memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau
2. Sebelah Selatan : Laut Jawa
3. Sebelah Timur : Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dan
Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong
Utara dan Selat Karimata
Gambar 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Ketapang

7
Letak dan Kondisi Geografis. Wilayah administrasi Kabupaten Ketapang secara
astronomis terletak di 0°19’26,51” Lintang Selatan sampai 3°4’16,59” Lintang Selatan
dan 109°47’36,55” Bujur Timur sampai 111°21’37,36” Bujur Timur. Jarak antara
masing-masing kecamatan ke ibukota kabupaten sangat beragam. Rincian data jarak
antar masing-masing kecamatan dengan ibukota kabupaten dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 1. Jarak Kecamatan ke Kota Kabupaten Ketapang
No. NAMA KECAMATAN JARAK KE IBU KOTA KABUPATEN (Km)
1 Delta Pawan 1
2 Benua Kayong 7
3 Muara Pawan 17
4 Matan Hilir Selatan 30
5 Matan Hilir Utara 52
6 Sungai Melayu Rayak 65
7 Pemahan 86
8 Kendawagan 96
9 Tumbang Titi 100
10 Nanga Tayap 144
11 Jelai Hulu 148
12 Singkup 150
13 Air Upas 175
14 Sandai 183
15 Marau 186
16 Simpang Dua 230
17 Sungai Laur 232
18 Manis Mata 250
19 Hulu Sungai 260
20 Simpang Hulu 325
Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka, 2023
Luas Kawasan. Total luas DAS di Kabupaten Ketapang adalah 33.278 km2. Luas
tersebut sangat besar untuk menampung aliran air hujan dan berpotensi untuk
dimanfaatkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sarana
transportasi dan sumber air baku PDAM. Kebutuhan air untuk rumah tangga
didapatkan melalui sistem pendistribusian melalui perpipaan, sumur maupun
penampung air hujan (PAH).

8
Hidrologi. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah yang berfungsi untuk
menampung, mengalirkan dan membentuk sistem aliran air. Kabupaten Ketapang
memiliki 10 DAS yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah. DAS tersebut
masuk Kawasan Wilayah Sungai (WS) strategis nasional, yaitu WS Pawan. Sebagian
lainnya masuk lintas provinsi, yaitu WS Jelai-Kendawangan. Kawasan Daerah Irigasi
Rawa (D.I.R) Nasional yang menyebar di 8 lokasi, D.I.R Provinsi menyebar di 4 lokasi,
D.I.R Kabupaten menyebar di 10 lokasi dan Daerah Irigasi (D.I.) Kabupaten menyebar
di 15 lokasi.
Curah Hujan. Rata-rata curah hujan per bulan di Kabupaten Ketapang pada tahun
2022 mengalami kenaikan sebesar 1,1 mm dengan curah hujan tahun sebelumnya
yakni 362,7 mm pada tahun 2021 menjadi 363,8 mm pada tahun 2022. Pada tahun
2022, tercatat curah hujan terendah pada bulan Maret sebesar 167,9 mm dengan hari
hujan 27 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan
curah hujan mencapai 695,8 mm dengan jumlah hari hujan 29 hari.
Klimatologi. Hasil pencatatan Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman Ketapang
menunjukkan bahwa rentang suhu yang terjadi selama lima tahun terakhir berkisar
dari 27,60 C hingga 27,80 C. Suhu minimal terjadi pada tahun 2019 dan 2022,
sedangkan suhu maksimal terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Kelembaban udara
berada dalam rentang 81,9-83,35 persen, sedangkan tekanan udaranya berkisar dari
1.008,9 mb hingga 1.009,9 mb.
Tataguna Lahan. Kabupaten Ketapang memiliki ketinggian antara 1-325 mdpl.
Menurut penggunaannya, lahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lahan
pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian dikelompokan menjadi lahan
pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Adapun luas penggunaannya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Luas Lahan Pertanian (Ha) di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
Kabupaten Ketapang mempunyai kawasan hutan yang luasannya
sekitar 3.027.314,73 hektare. Menurunnya luas lahan di Kabupaten Ketapang terjadi
akibat pengalihfungsian lahan pertanian sawah dan bukan sawah serta peningkat luas

9
lahan bukan pertanian. Peningkatan jumlah penduduk, khususnya di Kabupaten
Ketapang, menuntut dipenuhinya ketersediaan bahan makanan yang cukup.
Karenanya, diperlukan pemanfaatan kawasan hutan yang dapat diakses oleh
masyarakat melalui perhutanan sosial dan agroforestry untuk kebutuhan
pengembangan hasil pertanian.
Luas lahan pengembangan pertanian yang masih cukup banyak berada di Kecamatan
Mata Hilir Selatan sedang potensi pertanian yang paling kecil berda di wilayah
Kecamatan Delta Pawan, Simpang dua dan Hulu Sungai yang masing masing seluas
250 Ha, 634 Ha dan 750 Ha.
Kependudukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, tahun
2023, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang pada tahun 2022 sekitar 591.917 jiwa.
Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat adalah Kecamatan Delta
Pawan yaitu sekitar 94.223 jiwa per Km2, sedangkan kecamatan dengan tingkat
kepadatan penduduk terjarang adalah Kecamatan Singkup, yang hanya dihuni sekitar
8.700 jiwa penduduk.
Distribusi penduduk dapat menunjukkan tingkat sebaran penduduk di suatu daerah.
Konteks Kabupaten Ketapang, analisis distribusi penduduk bertujuan untuk
mengetahui daya dukung dan daya tampung tiap kecamatan. Distribusi penduduk
berdasarkan kecamatan di Kabupaten Ketapang tahun 2023 dapat diketahui pada
gambar 2.
Gambar 2. Grafik Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Ketapang Tahun
2022. Sumber: BPS Kabupaten Ketapang, 2023.

10
Tabel 3. Jumlah Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di
Kabupaten Ketapang Tahun 2022
Kecamatan
Jumlah
penduduk (jiwa)
Luas wilayah
(Km2)
Kepadatan penduduk
(jiwa/per Km2)
Kendawangan 59.337 5.859 10,13
Manis Mata 36.630 2.912 12,58
Marau 17.803 1.160 15,35
Singkup 8.700 227 38,33
Air Upas 20.894 793 26,35
Jelai Hulu 21.487 1.358 15,82
Tumbang Titi 29.861 1.198 24,93
Pemahan 6.017 326 18,46
Sungai Melayu Rayak 15.162 122 124,28
Matan Hilir Selatan 42.056 1.813 23,2
Benua Kayong 46.758 349 133,98
Matan Hilir Utara 20.324 720 28,23
Delta Pawan 94.223 74 1.273,28
Muara Pawan 18.984 611 31,07
Nanga Tayap 37.996 1.728 21,99
Sandai 33.807 1.779 19
Hulu Sungai 14.232 4.685 3,04
Sungai Laur 19.571 1.651 11,84
Simpang Hulu 38.503 3.175 12,13
Simpang Dua 9.572 1.048 9,13
Jumlah 591.917 31,588 18,74
Sumber: BPS Kabupaten Ketapang, 2023
Jika dilihat dari distribusi penduduk per kabupaten maka Kecamatan Delta Pawan
memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 1.273,28 jiwa/Km2. Hal ini
disebabkan oleh jumlah penduduk di kecamatan tersebut masuk ke dalam kategori
tertinggi se-Kabupaten Ketapang, padahal luas wilayah kecamatan adalah yang
tersempit (74 Km2) jika dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan lainnya.
Kemudian disusul oleh Kecamatan Benua Kayong dan Sungai Melayu Rayak secara
berurutan merupakan kecamatan dengan kepadatan yang cukup tinggi jika
dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kondisi ini kontras dengan dua kecamatan
yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 10 jiwa/Km2, yaitu Kecamatan
Simpang Dua (9,13 jiwa/Km2), dan Kecamatan Hulu Sungai (3,04 jiwa/Km2).
Sumberdaya Alam. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Ketapang didominasi
produksi padi. Adapun data mengenai produksi tanaman pangan di Kabupaten
Ketapang tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

11
Tabel 4. Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2022
Produksi padi mengalami tren penurunan pada tahun 2018 hingga 2022, dengan total
penurunan sebesar 21.662 Ton. Penurunan produksi juga terjadi pada komoditas ubi
jalar pada tahun 2018 hingga 2022, yaitu sebesar 809 Ton. Penurunan kapasitas
produksi padi dan ubi jalar tersebut secara indikatif disebabkan oleh produktivitas
tanaman pangan yang rendah, belum optimalnya kapasitas SDM petani dan penyuluh
dan pertanian yang belum berorientasi pada agribisnis. Beberapa potensi
pengembangan pertanian untuk komoditas biofarmaka dapat dilihat pada table
berikut.
Perekonomian Masyarakat. Kemiskinan Masyarakat Ketapang yang masuk dalam analisis
Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah kabupaten Ketapang dihitung dengan
menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) oleh Badan Pusat
Statistik (BPS). Dengan kondisi ini berarti tingkat kemiskinan dihitung dengan
menggunakan komponen pengeluaran per kapita. Semakin besar pengeluaran per
kapita, maka tingkat kemiskinan dinilai semakin rendah. Data mengenai kemiskinan
di Kabupaten Ketapang dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Kemiskinan 10,93 10,54 10,29 10,13 9,39
Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023
Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018-2022
Kabupaten 2018 2019 2020 2021 2022
Ketapang 54,86 53,84 53,45 53,04 49,92

12
Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang tergolong
tinggi, tetapi masih belum optimal jika dilihat dari tren yang fluktuatif pada tahun
2018-2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang disumbang oleh sektor
Pertambangan dan Penggalian yang memiliki rata-rata pertumbuhan sektoral
mencapai 11,68 persen pada periode 2018-2022.
Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tabel
berikut.
Gambar 3. Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, Tahun 2018 - 2022. Sumber: BPS Kabupaten
Ketapang dan BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2023
Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ketapang. Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka
Tahun 2023

13
Tabel 6. PDRB ADHB (dalam Milyar rupiah) Beberapa Lapangan Usaha Kabupaten
Ketapang Tahun 2018-2022
Kategori PDRB Lapangan
Usaha
2018 2019 2020 2021 2022 Rata-
rata
Kontri
busi
(%)
A
Pertanian
Kehutanan dan
Perikanan
6.069, 55 6.402, 93 6.600, 43 7.209, 10
801.514
,00
23,55
B
Pertambangan dan
Penggalian
4.756, 73 5.528, 02 6.580, 77 7.725, 39 8.230,5 2 22,31
C
Industri
Pengolahan
3.627, 29 4.018, 25 3.759, 73 4.161, 66 5.215,5 6
14,23
D
Pengadaan Listrik
dan gas
20,05 22,18 23,37 24,69 14,37 0,05
E
Pengadaan air,
pengelolaan
Sampah Limbah
dan Daur Ulang
20,05 22,18 23,37 24,69 25,28
0,08
F. Konstruksi 2.415, 26 2.690, 39 2.690, 39 2.936, 01 3.035,4 2 9,42
G.
Perdagangan besar
dasar eceran ,
reeparasi mobil
dan sepeda motor
2.649, 07 2.945, 03 2.882, 65 2.897, 77 3.323,2 0
10,08
H
ransportasi dan
Pergudangan
537,84 563,73 472,26 449,78 587,46
1,81
I
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum
489,31 539,63 401,92 438,36 483,35
1,64
J
Informasi dan
Komunikasi
725,37 799,25 856,33 887,75 945,32
2,90
K
Jasa Keuangan dan
Asuransi
861,30 858,10 863,79 913,91 988,54
3,10
L Real Estate 635,02 687,28 697,43 690,13 721,38 2,37
MN Jasa Perusahaan 88,28 95,70 91,23 90,89 103,23 0,32
P
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
1.171, 57 1.283, 80 1.339, 55 1.372, 76 1.402,54 4,53
O Jasa Pendidikan 531,81 583,87 512,36 517,82 562,10 1,88
Q
Jasa Kesehatan
dan kegiatan Sosial
251,69 281,95 334,16 453,91 522,73
1,24
RSTU Jasa Lainnya 158,08 175,13 128,55 127,02 137,89 0,51
Total
PDRB Kabupaten
Ketapang
25.000 ,29 27.488 ,71 28.105 ,90 30.911 ,32 34.315, 19 100,00
Berdasarkan PDRB ADHB bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi
sektor yang paling mendominasi di Kabupaten Ketapang dengan rata-rata kontribusi
sebesar 23,55 persen dalam periode 2018-2022. Sektor pertambangan dan
penggalian turut mendominasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 22,31 persen,
kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 14,23 persen.

14
Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan
daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis
terhadap pembiayaan daerah digunakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh
kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap
surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk menentukan
kebijakan pembiayaan pada masa depan. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah
Kabupaten Ketapang dapat dilihat di tabel 6.
Pertanian. Ketimun, cabai rawit, dan terung menjadi komoditas sayuran unggulan di
Kabupaten Ketapang pada tahun 2022. Dibandingkan data tahun 2021, produksi
(kuintal) ketimun, cabai rawit dan terung naik masing-masing sebesar 33,88 persen,
5,91 persen dan 50,31 persen. Tanaman biofarmaka unggulan Kabupaten Ketapang
adalah jahe, kunyit, dan laos/lengkuas. Jahe mengalami penurunan produksi sebesar
4,8 persen. Sedangkan, Kunyit dan laos/lengkuas mengalami kenaikan produksi
masing-masing sebesar 24,17 persen dan 35,31 persen dibandingkan dengan
produksi tahun 2021. Komoditas buah-buahan yang menjadi komoditas unggulan di
Kabupaten Ketapang adalah jeruk siam, nangka dan pisang. Nangka mengalami
penurunan produksi pada tahun 2022 sebesar 38 persen dibanding tahun 2021.
Produksi jeruk siam dan pisang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,63
persen dan 48,20 persen dibanding tahun 2021.
Perkebunan. Luas perkebunanan kelapa sawit rakyat tahun 2022 mengalami kenaikan
dibanding dengan tahun 2021 sebesar 2700 Ha. Selain itu produksi sawit perkebunan
rakyat juga mengalami kenaikan dari 419 ribu ton pada tahun 2021, menjadi 422 ribu
ton pada tahun 2022. Produksi komoditas kelapa selama lima tahun terakhir
meningkat dengan angka pertumbuhan selama lima tahun sebesar 0,28%. Pada tahun
2020 produksi kelapa Kabupaten Ketapang hanya 2,10% dari total produksi kelapa
Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 82.956 ton. Komoditas unggulan daerah
berdasarkan RTWP Kabupaten dan terdapat diseluruh kecamatan terdiri dari kelapa
sawit, karet, kelapa, lada, kakao, tebu, kopi dan aren.

15
Tabel 7. Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Tahun 2018-2022
Perikanan. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Ketapang, pada tahun 2022, produksi perikanan secara keseluruhan di Kabupaten
Ketapang adalah sebanyak 42.107,15 ton. Jumlah produksi perikanan ini mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.335,72 ton (3,07%).
Penurunan ini berasal dari produksi ikan perairan umum dan budidaya kolam yang
menurun masing-masing sebesar 950 ton dan 1.637,715 ton. Produksi Perikanan
kabupaten Ketapang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: perikanan tangkap
(laut) sekitar 58%, budidaya kolam darat sekitar 38% dan perikanan umum sebesar
2,25% dari total produksi ikan di Kabupaten Ketapang sebanyak 4.210,715 ton.
Peternakan. Jeni-jenis peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Ketapang terdiri
dari sapi potong, kerbau, babi, kambing/domba, ayam pedaging dan ayam petelor,
ayam kampung serta itik. Kecamatan yang memproduksi dominan di bidang
peternakan diantaranya ; sapi (kec. Delta Pawan, Benua Kayong, Sandai, Matan hilir
utara dan nanga tayap), ayam pedaging (Kec. MHS, Benua Kayong, Muara Pawan,
Delta Pawan, Manis Mata, Kendawangan, Simpang Hulu dan Nanga Tayap). Produksi
ayam petelur (Kec.kendawangan, Muara Pawan, Sandai dan Air Upas. Rencana inisiasi
pengembangan peternakan ayam petelur ada di kecamatan Nanga Tayap. Untuk
pemeliharan ternak ayam kampung dan itik rata-rata tersebar di 20 kecamatan di
Kabupaten Ketapang.
Tabel 8. Produksi Daging Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak/Unggas (Kg) Tahun
2018-2022
No
Jenis Ternak/
Unggas
2018 2019 2020 2021 2022
1 Sapi Potong 349.868 343.132 342.540 462.112 426.112
2 Kerbau 20.064 20.041 20.944 22.624 22.624
3 Babi 228.088 232.137 180.484 286.575 256.575
4 Kambing/Domba 20.839 40.646 30.726 17.5 17.609

16
5 Ayam Pedaging 3.400.506 4.288.503 4.180.793 5.235,521 5.235.884
6 Ayam Petelur 7.505 28.358 9.581 60.552 60.562
7 Ayam Kampung 176.535 146.943 123.521 159.609 159.609
8 Itik/tik manila 123.536 29.891 30.463 44.955 44.955
Sesuai dengan RTRW Kabupaten pengembangan ternak unggulan adalah ternak yang
terdapat di seluruh kecamatan. Ternak besar terdiri dari sapi dan kerbau; ternak kecil
unggulan adalah kambing dan babi; sedangkan ternak unggas unggulannya adalah
ayam dan itik.
Pariwisata. Ada sekitar 172 objek wisata dan potensi wisata tersebar di 20 kecamatan.
Potensi wisata terbanyak berada di Kecamatan Simpang Hulu, Tumbang Titi dan Delta
Pawan. Jumlah wisatawan domestik meningkat dari tahun 2020-2021 yaitu sekitar
39,45 persen. Pada masa terjadi wabah COVID-19, terjadi pelarangan pengunjung.
Lokasi potensial untuk pengembangan wisata diantaranya adalah: Kecamatan
Kendawangan 16 objek wisata (ow), Kecamatan Tumbang Titi, Kecamantan Matan
Hilir Selatan 14, Kecamatan Delta Pawan 16, Kecamatan Nanga Tayap 8, dan
Kecamantan Sandai 8.
Industri. Unit usaha di Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 berjumlah 815 unit
usaha. Hal ini menjadi sebuah penanda berkembang nya sektor industri di Kabupaten
Ketapang. Unit usaha terbanyak ada di Kecamatan Delta Pawan sebanyak 423 unit
usaha. Investasi di dunia industri di dominasi oleh industri pangan dengan nilai
Gambar 5. Jumlah Pengunjung Wisatawan Domestik dan Asing di Lokasi Wisata Kabupaten Ketapang
Tahun 2018-2022

17
investasi sebesar Rp. 6.664.220 ton diantaranya termasuk industri komoditas padi
padian sebesar 666.980 ton, pembekuan ikan sebesar 324.340 ton, industri
pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas sebesar 51.000 ton dan
industri bambu sebesar 1.500 ton.
Tingkat Kemiskinan. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan basic need
approach berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan dihitung menggunakan
komponen pengeluaran per kapita. Semakin besar pengeluaran per kapita, semakin
kecil kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, jika disandingkan dengan data
pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Ketapang tidak sepenuhnya mampu menjalankan mekanisme multiplier effect. Kondisi
ini menggambarkan bahwa sejumlah uang mengalir ke luar wilayah Kabupaten
Ketapang, sehingga tidak mampu mempercepat penurunan kemiskinan. Adapun data
mengenai kemiskinan di Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada lembar berikut.
Tabel 9. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Kemiskinan 10,93 10,54 10,29 10,54 9,39
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang pada tahun 2018-2022 memiliki
tren yang menurun, namun dari angka tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten
Ketapang masih berada di tiga tertinggi se-Kalimantan Barat setelah Kabupaten
Melawi dan Kabupaten Landak yang masing-masing sebesar 11,44 persen dan 10,01
persen. Meskipun menunjukkan tren yang menurun dalam lima tahun terakhir,
penurunan tersebut bukanlah penurunan yang tergolong cepat. Hal ini terjadi karena
ada kebocoran ekonomi regional dan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi di
sektor non-tambang.
Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam
mengukur kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Ketapang, fokus kesejahteraan
sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas. Fokus kesejahteraan sosial di
Kabupaten Ketapang, fokus kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial
dilakukan terhadap beberapa indikator, yakni: Indeks Pembangunan Manusia, Angka
Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Usia Harapan
Hidup, dan Rasio Penduduk yang bekerja.

18
Budaya. Kabupaten Ketapang dikenal dengan Tanah Kayong, memiliki sejarah
kerajaan dan kekayaan seni budaya. Salah satu seni budaya yang masih bertahan
hingga kini adalah Syair Gulung yang merupakan sarana mengungkapkan pikiran atau
gagasan bagi warga terutama para pemuda di Kabupaten Ketapang. Upaya
Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam melestarikan budaya diselenggarakan melalui
festival seni budaya daerah. Jumlah budaya daerah yang dikembangkan bersifat
fluktuatif dari tahun 2016-2020. Ada sekitar 11 jenis budaya. Komitmen masyarakat
dalam mempertahankan kebudayaan masih relative rendah. Beberapa faktor yang
mempengaruhi diantaranya: a) Minimnya sarana promosi kebudayaan, b) minimnya
sanggar seni budaya, c) tertundanya program pembangunan rumah adat.
2. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang
1) Visi dan Misi Kabupaten Ketapang
Penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026 bagian tidak terpisahkan dan
dalam rangka pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Ketapang, yaitu “Kabupaten
Ketapang Sejahtera, Maju, Mandiri, Adil, Aman dan Bermartabat Tahun 2025”. Visi
tersebut dijabarkan ke dalam lima misi:
a. Membangunan dan mengembangkan infrastruktur yang maju, terpadu dan merata
b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang maju dan bernilai tinggi
c. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif dan
bermartabat
d. Mewujudkan pemerintah yang baik, handal dan professional
e. Mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara Lestari dan berkelanjutan.
Sebagai penjabaran visi dn misinya, pemerintah Kabupaten Ketapang menuangkan
prioritas pembangunannya ke dalam sasaran dan strategi sebagaimana yang
tercantum pada table berikut.
Tabel 10. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Strateginya
No Prioritas
Pembangunan
Sasaran Produk Strategi Pembangunan
1 Pengembangan
Ekonomi
Kerakyatan
yang Maju dan
Bernilai Tinggi
Berbasis Ilmu
Pengetahuan
dan Teknologi
➢ Meningkatnya
produksi dan
pertumbuhan ekonomi
➢ Berkurangnya
pengangguran.
➢ Menurunnya
kemiskinan
Meningkatnya
pendapatan per kapita
➢ Iklim investasi yang semakin
baik, mendorong
perkembangan daerah, daya
saing daerah, dan
munculnya spesialisasi
daerah
➢ Perubahan struktur
ekonomi ditandai dengan
meningkatnya pertanian
dalam arti luas,

19
➢ Meningkatnya
pendapatan daerah
ketergantungan
sumberdaya alam yang tidak
terbarukan secara bertahap
mulai berkurang, industri
pengo-lahan semakin
berkembang dari hulu
sampai hilir
➢ Semakin berperannya
koperasi dan UKM
➢ Pengembangan kawasan
strategis semakin
ditingkatkan
➢ Semakin membaiknya peran
BUMD dalam
pembangunan, yang juga
ditandai oleh peningkatan
peran publik dalam
pengelolaan BUMD
➢ Semakin terpeliharanya
kualitas alam dan terjaganya
budaya meningkatkan
perkembangan pariwisata.
Pengelolaan
Sumberdaya
Alam dan
Lingkungan
Hidup, Serta
Penataan
Ruang dan
Pertanahan
➢ Terjaganya fungsi
dan kelestarian sum
berdaya alam dan
lingkungan hidup
➢ Berkurangnya
kerusakan lahan
➢ Terwujudnya
kepastian hukum
dalam pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan hidup
➢ Terwujudnya
keterpaduan
pemanfaatan
ruang wilayah
➢ Terjaminnya kepastian
hukum dalam
kepemilikan tanah
➢ Pengelolaan sumberdaya
alam dan pengembangan
infrastruktur diprioritaskan
pada perencanaan,
pemanfaatan ruang dan
pengendalian ruang yang
efektif dan partisipatif.
➢ Struktur ruang ditandai
adanya keseimbangan
distribusi antara perkotaan
dan perdesaan, jaringan
pergerakan antar wilayah
yang mapan, dan kegiatan
ekonomi utama yang
bersifat spesialisasi
➢ Penanganan kawasan
pebatasan melalui
pembukaan jalur ekonomi
dan kegiatan unggulan

20
semakin menunjukkan
peningkatan yang ditandai
oleh semakin berkurangnya
ketimpangan.
➢ Kualitas permukiman di
berbagai wilayah
menunjukkan peningkatan,
ditandai oleh semakin
tersedianya perumahan
masyarakat berpendapatan
rendah, meningkatnya
kualitas permukiman, serta
berkurang nya pemukiman
kumuh
➢ Mendorong berbagai kegiatan
penyelamatan dan
pengelolaan lingkungan hidup
berbasis mitigasi bencana
alam
2) Pilar Pembangunan Kabupaten Ketapang
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
merupakan isu internasional yang berangkat dari kesepakatan antar negara dan sudah
ditindak lanjuti menjadi kebijakan nasional. Selain landasan hukum dalam bentuk
Peraturan Presiden, telah dideklarasikan juga sebagai salah satu dari empat
pengarusutamaan (mainstreaming) di dalam RPJMN. Tujuannya adalah sebagai
bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis
pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.
Rencana Pengembangan Terpadu berbasis perhutanan sosial (Integrated Area
Development/IAD) merupakan salah satu rancangan strategi pemanfaatan
sumberdaya alam yang dilakukan secara kolaborasi, memiliki tujuan yang selaras
untuk menciptakan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan berkelanjutan. Rencana
aksi IAD berbasis perhutanan sosial, harus selaras dengan RPJMD Kabupaten
Ketapang. Sehingga dapat disupport secara optimal dalam mekanisme alokasi
anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
3) Program Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang
Mendasarkan pada Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ketapang, pengembangan daerah dilakukan melalui strategi pengembangan berbasis
kawasan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

21
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya di Kabupaten
Ketapang meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan
pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan;
kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan
permukiman; dan lainnya. Beberapa peruntukan dalam pemgembangan Kawasan
memiliki interkoneksi dengan strategi pengembangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang
diantaranya:
a. Kawasan Pengembangan Sumberdaya Alam/Hutan
Kawasan ini tersebar di Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan dan
Simpang Hulu. Di dalam Kawasan ini terdapat hutan desa, antara lain:
a) Hutan Desa Laman Satong di Kecamatan Matan Hilir Utara;
b) Hutan Desa Sungai Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
c) Hutan Desa Sungai Besar di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
d) Hutan Desa Pematang Gadung di Kecamatan Nanga Tayap; dan
e) Hutan Desa Sebadak Raya di Kecamatan Nanga Tayap.
b. Kawasan peruntukan pertanian, meliputi:
a) Kawasan pertanian tanaman pangan
Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh
kecamatan; dan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan
kecamatan.
b) Kawasan pertanian hortikultura
Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan lahan pertanian hortikultura
kecamatan; dan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura
kecamatan.
c) Kawasan perkebunan
Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan dengan tanaman komoditi
unggulan daerah, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, lada, kakao, tebu, kopi
dan aren serta komoditi perkebunan lain sesuai dengan agroklimat di daerah.
d) Kawasan peternakan
Kawasan ini terdiri atas Kawasan ternak besar di seluruh kecamatan dengan
ternak unggulan sapi dan kerbau; ternak kecil di seluruh kecamatan dengan
ternak unggulan kambing dan babi; dan ternak unggas di seluruh kecamatan
dengan ternak unggulan ayam dan itik.

22
c. Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:
a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap yang berada di Kecamatan Matan Hilir
Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan dan
Kendawangan.
b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan yang berada di Kecamatan Matan
Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan,
Kendawangan, Manis Mata, Singkup, Air Upas, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi,
Melayu Rayak, Pemahan, Nanga Tayap, Hulu Sungai, Sandai, Sungai Laur,
Simpang Dua dan Simpang Hulu.
d. Kawasan peruntukan industri, meliputi:
a) Kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan
Muara Pawan, Kecamatan Matan Hilir Utama, Kecamatan Matan Hilir Selatan
dan Kecamatan Kendawangan.
b) Kawasan peruntukan industri kecil dan industri menengah terdapat di seluruh
kecamatan.
e. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
a) Kawasan peruntuk pariwisata budaya terdapat di Kecamatan Simpang Hulu,
Simpang Dua, Sungai Laur, Sandai, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi,
Sungai Melayu Rayak, Jelai Hulu, Marau, Kendawangan, Matan Hilir Selatan,
Benua Kayong, Delta Pawan, Muara Pawan, dan Matan Hilir Utara.
b) Kawasan peruntukan pariwisata alam yang terdiri atas:
➢ Gunung Palung di Kecamatan Matan Hilir Utara, Nanga Tayap, dan Sungai
Laur;
➢ Pantai Tanjung Belandang di Kecamatan Muara Pawan;
➢ Pantai Air Mata Permai di Kecamatan Muara Pawan;
➢ Hutan Kota Ketapang di Kecamatan Delta Pawan;
➢ Pantai Sungai Kinjil di Kecamatan Benua Kayong;
➢ Pantai Pasir Putih/Celincing di Kecamatan Benua Kayong;
➢ Pantai Sungai Jawi/Penage di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
➢ Pantai Tanjung Batu (Pantai Sentigi) di Kecamatan Matan Hilir
Selatan;
➢ Pantai Pagar Mentimun di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
➢ Pantai Sungai Tengar di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
➢ Pantai Tanjung Gangse di Kecamatan Kendawangan;
➢ Pantai Pulau Kucing di Kecamatan Kendawangan;
➢ Pantai Pulau Jambat di Kecamatan Kendawangan;
➢ Pantai Pulau Sahabat di Kecamatan Kendawangan;
➢ Pantai Selat Bilik (Teluk Pacak dan Tanjung Duku) di Kecamatan
Kendawangan;
➢ Bukit Kuri/Bekuri di Kecamatan Sungai Laur;

23
➢ Gunung Bindang di Kecamatan Simpang Hulu;
➢ Pemandian alam Lubuk Tapah di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Arung jeram Riam Rayo di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Gunung Menggelaso di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Gunung Batu Sudah di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Gunung Batu Menanti di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Gua Kakap di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Air Terjun Riam Limpai di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Air Terjun Gunung Berambai di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Riam Inam Kelima di Kecamatan Sungai Melayu Rayak; dan
➢ Riam Pembunuhan di Kecamatan Sungai Melayu Rayak.
Kawasan Agro Industri yang akan di kembangkan di Kecamatan Marau, Singkup, Air
Upas, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Sungai Laur, Sandai
dan Nanga Tayap.
3. Keterkaitan Perhutanan Sosial dengan RPJMD Kabupaten Ketapang
Tujuan penataan ruang Kabupaten Ketapang adalah mewujudkan ruang wilayah
kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
yang berbasiskan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan,
perikanan, industri dan pariwisata di daerah bagian selatan Provinsi. Kebijakan
penataan ruang wilayah Kabupaten Ketapang, yaitu:
1) Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian,
perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata
2) Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep
agropolitan, minapolitan, dan agroindustri
3) Penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang
sistem pemasaran produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan,
kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata
4) Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran produksi
perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan dan industri
5) Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya
tampung lahan dan aspek konservasi
6) Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan
dan lingkungan hidup
Penyusunan rencana strategis dari para perangkat daerah berpedoman kepada
RPJMD, sekaligus Renstra memiliki peran untuk menjabarkan program pembangunan
daerah dan perangkat daerah yang terdapat di dalam RPJMD melalui rumusan kegiatan
dan detil kegiatan. Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra memiliki peran strategis
untuk mencapai target indikator kinerja kepala daerah.

24
Salah satu strategi dalam mencapai tujuan di atas, adalah dengan melakukan
kolaborasi antar para pihak, baik dari aparat pemerintahan,
komunitas/LSM/masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan media massa. Berbagi
peran sesuai dengan kemampuan dan kompetensi, dapat memberikan langkah efektif
dan efisien. Starategi pengembangan kolaborasi ini sudah diamanahkan di dalam
Permen LHK nomor 9 tahun 1921 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Payung hukum dalam pengembangan Rencana Aksi IAD berbasis Perhutanan Sosial ini
adalah Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 mengenai Perencanaan Terpadu
Percepatan Perhutanan Sosial. Perencanaan terpadu percepatan pengelolaan
perhutanan sosial dimaksud meliputi kegiatan: 1) distribusi akses legal, 2)
pengembangan usaha Perhutanan Sosial dan 3) Pendampingan. Strategi ini sangat
selaras dengan Integrated Area Development berbasis perhutanan sosial, yang
mendorong para pihak untuk saling sinergi melaksanakan rencana aksi dalam
merealisasikan mimpi bersama mengenai visi IAD ke depan.
Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 juga menjadi acuan bagi
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi
dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan melibatkan
pihak terkait. Perpres ini telah ditindaklanjuti oleh Kempendagri nomor 900.1.15.5-
1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri tentang hasil verifikasi,
validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
4. Gambaran Umum Perhutanan Sosial Kabupaten Ketapang
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 733 tentang
kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Kalimantan Barat seluas ± 8.389.600
hektar yang dirinci sesuai fungsinya sebagai berikut: Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam seluas ± 1.621.046 Ha, (daratan seluas ± 1.430.101 Ha dan
perairan seluas ± 190.945 Ha). Kawasan Hutan Lindung seluas ± 2.3.874 Ha, Kawasan
Hutan Produksi seluas ± 2.132.398 Ha dan Kawasan Hutan Produksi seluas ± 2.127.365
Ha. Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 197.918 Ha.
Semenatara itu, Kabupaten Ketapang memiliki luas kawasan hutan sekitar
1.742.538,78 Ha. Luasan kawasan ini memiliki rincian luas berdasarkan status dan
fungsi kawasannya sebagai berikut: Cagar Alam (CA) seluas ± 150.248,79 Ha, Hutan
Lindung (HL) seluas ± 318.589,22 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 643,159,52 Ha,
Hutan produksi Konversi (HPK) seluas ± 6.809,91 Ha, Hutan Produksi terbatas (HPT)
seluas ± 604.746,88 Ha, Taman Nasional (TN) seluas ± 18.204,26 Ha dari luasan total
kawasan hutan dimaksud, yang masuk dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)
revisi VIII tahun 2023 ada seluas 124.660 Ha.

25
Kawasan hutan Perhutanan sosial di Kabupaten Ketapang sudah ada sejak tahun 2012,
ada sekitar 3 desa yang memperoleh SK PAK (Penataan Areal Kerja) dari Kementerian
Kehutanan, yaitu Desa Laman Satong, Desa Pematang Gadung dan Desa Sebadak Raya.
SK PAK baru sebatas persetujuan lokasi, kegiatan yang dilakukan di area hutan desa
berupa penataan dan perlindungan kawasan hutan dan belum ada pembentukan KUPS
sebagai badan usaha yang mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Potensi areal Perhutanan berdasarkan peta indikatif perhutanan sosial (PIAPS) revisi-
VIII tahun 2023 memiliki total luas (baik bersifat indikatif maupun sudah definitif)
adalah seluas 152.660,24 Ha. Realisasi pemberian SK persetujuan Perhutanan Sosial
seluas 110.998 ha yang mencakup sasaran 13.703 KK. Skema yang dikembangkan
meliputi Hutan Desa sebanyak 30 SK dengan total luasan sekitar 99.950 ha,
Hutan Kemasyarakatan sebanyak 2 SK persetujuan PS dengan total luas sekitar 3.816
Ha, Hutan Tanaman Rakyat sebanyak 3 SK dengan total luas ± 4.732 Ha, dan Kemitraan
kehutanan satu SK dengan total luasan sekitar 2.500 Ha. Jadi potensi untuk
pengembangan akses legal persetujuan perhutanan sosial di wilayah Kabupaten
Ketapang ± 41.662,24 Ha.
Update terakhir hingga
tahun 2023, perkem-
bangan Kawasan perse-
tujuan Perhutanan Sosial di
Kabupaten Ketapang
diantaranya: lokasi
perhutanan sosial yang
mendapatkan SK perse-
tujuan PS di KPH Keta-pang
Selatan ada 22 ijin dan di
KPH Ketapang Utara ada 4
SK persetujuan PS.
Luas pengelolaan PS di
Ketapang Selatan sekitar ±
66,966 Ha, di KPH Ketapang
Utara sekitar ± 11.521 Ha.
Sedangkan yang masih
dalam tahapan usulan
seluas ±17.169,28 Ha ada
sekitar 6 usulan PS.
Gambar 6. Lokasi Sebaran Desa yang Mendapatkan SK Persetujuan PS, Data - Tahun 2021 dan update
persetujuan - Tahun 2023

26
Gambaran posisi Masyarakat desa yang sudah mendapatkan SK persetujuan
perhutanan sosial di KPH Ketapang Utara dan Selatan hingga tahun 2023 yang riil telah
mendapatkan SK dimaksud sebanyak 26 Kelompok. Masing-masing 22 SK persetujuan
PS di Ketapang Selatan dan 4 persetujuan PS di Ketapang Utara. Sedangkan lainnya
masih dalam proses pengusulan menunggu keputusan persetujuan dan penyerahan
SK persetujuan Pengelolaan Perhutaann Sosial dari KLHK. Usulan Persetujuan
Perhutanan Sosial dimaksud masing-masing 6 usulan Perhutanan Sosial di KPH
Ketapang Selatan dan 6 usulan Perhutanan Sosial di KPH Ketapang Utara. Jumlah
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang sudah difasilitasi sebanyak 53 KUPS dengan
kondisi sebagai mana tercantum pada gambar 6.
1) Wilayah Kerja UPT KPH Ketapang Utara
Berdasarkan data SK tahun 2023 terdapat tambahan SK yang dikeluarkan Bapak
Presiden Joko Widodo di bulan Juni 2023 untuk Wilayah UPT KPH Ketapang
Selatan. Lokasi desa-desa yang telah mendapatkan persetujuan Perhutanan Sosial
dapat dilihat pada tabel berikut.
(1 KUPS)
0%
Platinum
Gold
Silver
Blue
(0 KUPS)
(35 KUPS)
(17 KUPS)
Gambar 7. Kategori Kelas KUPS di Kabupaten Ketapang
Tabel 11. Daftar LPHD/KTH/KPH yang Mendapatkan SK Perhutanan Sosial di
Kabupaten Ketapang

27
Desa desa yang telah mendapatkan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat dilihat pada peta
lokasi sebaran ijin/persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial berdasar PIAPS
revisi VIII tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar 8.
2) Wilayah Kerja UPT KPH Ketapang Utara
Dari total luasan PIAPS di KPH Ketapang Utara, areal yang sudah mendapatkan SK
Persetujuan sebanyak 4 SK dengan total luas sekitar 11.521 Ha sedangkan luasan
PS yang masih dalam usulan ada 7 usulan dengan luasan sekitar 17.169,28 Ha.
Berdasar hasil peta lokasi desa, luasan desa PS dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 12. Jumlah Persetujuan dan Luas Kawasan PS di KPH Ketapang Utara
No SK Persetujuan
KPS/Desa/Kecamatan
Nomor SK/usulan Lokasi
(UPT KPH
Ktp)
Luasan
(Ha)
1 Tanoeh Menjuang (Gema) SK.5913/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018
Utara 4.209
2 Rimak Koling Rata (Ba-nua
Krio)-> Siling Setani
SK.6233/MENLHK-
Utara 1.260
3 Mekar Raya (Mekar Raya) SK.5744/MENLHK-
Utara 1.107
Gambar 8. Lokasi PS yang Sudah Keluar SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten
Ketapang

28
4 Rimbak Benua (Cinta
Manis)
SK.5219/MENLHK-
Utara 4.945
5 Beruak Lestari (Kamora) SK.5493/MENLHK-
Utara 1.220
6 Layang Tangui (Lubuk
Kakap 1)/Hulu Sungai
Sudah keluar SK (FFI) Utara 5.000
7 Batu Rangkaya (Lubuk
Kakap 2)/Hulu Sungai
Dalam proses (FFI) Utara 5.000
8 Tabuh Lestari (Kenyabur
1)/Hulu Sungai
Sudah keluar SK PS (FFI) Utara 4.935
9 Siling Api (Kenyabur
2)/Hulu Sungai
Sudah Keluar SK PS (FFI) Utara 4.963
10 Liboh Menyatu (Batu
Daya)/Simpang Dua
SK.9980/MENLHK-
Utara 2.105
11 Kalam Betuah (SInar
Kuri)/Sungai Laur
SK.9979/MENLHK-
Utara 368
13 Jaga Rimba (Pendamar
Indah)
(Penolakan HD dan usulan
baru skema HA)
Utara -
14 Krio Batuah (Krio Hulu) Masih usulan HA (AMAN) Utara -
Total Luasan 35.112
Berikut gambaran lokasi PIAPS revisi VIII untuk wilayah kerja UPT KPH Ketapang
Utara.
Gambar 9. Peta Piaps Revisi VIII 2023 Wilayah Fungsi Kawasan di Wilayah Kerja UPT KPH Ketapang
Utara

29
5. Keterkaitan IAD dengan RPJMD Kabupaten Ketapang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang yang
merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Masterplan Renaksi IAD-PSDA dapat dilakukan secara sinergi dalam kerangka kerja
kolaboratif. Hal ini dapat mendorong pencapaian kinerja utama pemerintah daerah
secara efektif dan efisien. Pengembangan IAD kabupaten Ketapang dapat
berkontribusi dalam mendorong Pembangunan Kabupaten Ketapang. Indikator
kinerja utama terkait dengan isu pengembangan IAD berbasis perhutanan sosial
diantaranya: 1) Laju pertumbuhan ekonomi sekitar; 2) Tingkat Kemiskinan; 3) Indeks
Resiko Bencana; 4) Indeks kualitas lingkungan; 5) Indeks Desa Membangun; 6) Tingkat
Kemiskinan; 7) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan 8) Indeks Ketahanan Pangan
serta Indeks Kunjungan Wisata dari luar dan dalam negeri.
Tabel 13. Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Kabupaten
Ketapang Pada Kondisi Awal (2023 dan 2026)
No IKU kepala Daerah
Kondisi Awal
(2023)
Target 3 thn
(2026)
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 7,18 7,52
2 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,01 3,35
3 Indeks Resiko Bencana 105,8 87,14
4 Indeks Kualitas Lingkungan 72,62 75,16
5 Indeks Desa Membangun 0,371 0,77
6 Tingkat Kemiskinan 9,987 % 9,13 %
7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,62 75,16
8 Indeks Ketahanan Pangan 78,56 83,84
9 Indeks Kunjungan Wisata 19.15 22.46
IAD-PSDA Kabupaten Ketapang dan Sinergitas dengan Rencana dan Anggaran Dana
Desa. Desa-desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan
pembangunan desa harus sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa
pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Hal tersebut dilakukan dengan menyelaraskan RPJMDes dengan arah kebijakan
perencanaan pembangunan kabupaten. Sasaran IAD PSDA Kabupaten Ketapang di
tingkat tapak adalah para kelompok perhutanan sosial/kelompok usaha perhutanan
sosial yang mendapatkan akses legal perhutanan sosial yang berada di level desa.

30
Karenanya rencana KUPS yang menjadi landasan kerja kelompok dapat menyesuaikan
dengan proses proses perencanaan yang ada di tingkat desa melalui musrembangdes
sehingga ada keselarasan dengan penyusunan rencana dan anggran dalam RKPDes.
Pada tahun 2023, telah dituangkan dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 7 tahun
2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan Dana Desa dapat
digunakan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas
Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur
dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Desa ini. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs
Desa.
Dalam pelaksanaannya pembangunan desa merujuk pada SDGs desa yang merupakan
sebuah proses keberlanjutan. SDGs Desa dimaksudkan sebagai proses pembangunan
desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan. Beberapa focus perhatian dalam
sinergi Penganggaran Dana Desa diantaranya:
1) Pemenuhan kebutuhan dasar
2) Pembangunan sarana dan prasarana desa,
3) Pengembangan potensi ekonomi lokal
4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Pada regulasi Permendesa Nomor 7 tahun 2023 yang mengatur prioritas anggaran
dana desa khususnya pengembangan potensi ekonomi lokal. Dalam lembar lampiran
dinyatakan bahwa pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa/BUMDESA bersama, mencakup pengembangan usaha
dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Desa yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan antara lain; a)
pengelolaan hutan desa; b) pengelolaan usaha hutan sosial; c) pengelolaan hutan adat;
d) pengelolaan air minum; e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau
peternakan; f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan,
penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan g) pengembangan sarana produksi
pemasaran dan distribusi produk.
Sinergi Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang. Pengembangan
investasi dan ekonomi Masyarakat di Kabupaten Katepang, perlu menyesuaikan
dengan pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Ketapang menjadi panduan dalam pengembangan kluster
komoditas/produk pada IAD Kabupaten Ketapang yang mengakomodasi isu-isu

31
strategis dan perkembangan terbaru. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus sesuai dengan daya dukung kawasan
serta arah kebijakan pembangunan agar terwujud keterpaduan
penggunaan/pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan sumber
daya manusia, kelembagaan dan ekosistemnya.
Sinergi dalam Pencegahan Karhutla. Pengembangan Model IAD berbasis komoditas
dan atau landscape ini (khususnya di lahan gambut) sangat terkait dengan kebijakan
daerah dalam penanganan Karhutla khususnya kawasan gambut dalam.
Pengembangan di areal resiko kebakaran tinggi pada kawasan gambut dapat di dorong
dengan pengembangan IAD yang berorientasi pada Imbal jasa lingkungan. Rancangan
pengembangan kluster IAD di kawasan rawan kebakaran perlu sinergi dengan
rancangan strategi pencegahan Karhutla khususnya di kawasan hutan lindung sekitar
landscape Pawan-Kepulu-Pesaguan. Model pengembangan di Kawasan ini dengan
mempertimbangkan prinsip prinsip Kawasan Hidrologi Gabut (KHG) seperti: 1)
Rewetting (melalui pembangunan canal dan sumur bor, 2) Revegetasi melalui
regenerasi alami (Assisted Natural Regeneration/ANR), dan Revitalisasi (agroforestry,
perikanan dan ekowisata). Rancangan bangun IAD-PSDA Kabupaten ketapang ini
dalam Kawasan gambut bersinergi dengan perencanaan strategik pencegahan
kebakaran hutan dan lahan berbasis tata kelola gambut pada Kesatuan Hidrologis
Gambut (KHG) Sungai Pawan-Sungai Kepulu dan Sungai Pesaguan yang digagas Sekber
PSDA.
Sinergi IAD_PSDA dengan Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan
Peternakan. Komoditas dan atau produk strategis yang dapat menjadi unggulan
kabupaten meliputi Karet, Kopi, Buah-buahan, biofarmaka, jagung dan lainnya.
Beberapa komoditas dimaksud di atas dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
Karet. Produksi karet dalam lima tahun terakhir bersif fluktuatif namun produksinya
cenderung mengalami penurunan. Rata- rata pertumbuhan produksi komoditas karet
selama tahun 2016-2020 turun sebesar 0,18% per tahun. Pertumbuhan produktivitas
tanaman karet selama lima tahun terakhir turun sebesar 0,91% per tahun, dan tidak
ada penambahan luas tanaman sejak tahun 2016. Harga karet yang fluktuatif sangat
mempengaruhi minatmasyarakat untuk membudidayakan karet danmeningkatkan
produksi dari tanaman yang sudah ada. Pengembangan produktivitas karet dapat
dikembangkan melalui peningkatan nilai produk dengan meningkatkan profit margin.
Alternatif pengembangannya dengan menghadirkan mitra usaha dengan Perusahaan
yang mampu menjamin akses pasar produk karet. Fasilitasi yang diperlukan kedepan
adalah membangun basis pengembangan paska produksi dan akses pasar. Sehingga
selain jumlah produk dan pendapatan total, petani mendapatkan nilai tambah dari
produk Masyarakat petani.

32
Kopi. Produksi komoditas kopi selama lima tahun terakhir cenderung menurun
dengan angka pertumbuhan sejak tahun 2016 sebesar (-0,29%). Meskipun rata-rata
luas tanaman kopi cenderung meningkat dengan pertumbuhan 3,69% tetapi rata-rata
produktivitas tanaman kopi selama lima tahun (-0,29%). Luas tanaman yang
meningkat belum diimbangi dengan produktivitas tanaman yang tinggi sehingga
belum mampu mendongkrak produksi tanaman kopi. Pertumbuhan luas tanaman
selama lima tahun yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa masyarakat
mulai berminat membudidayakan kopi sebagai komoditas usaha tani.
Peningkatan produktivitas kopi ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk melalui
pengolahan paska panen. Masyarakat perlu mendapatkan penguatan kapasitas
sumberdaya manusia untuk melakukan processing dari buah cherry menjadi green
bean dan roasted bean. Memberikan jaminan rantai pasok (supply chain) produk dari
Masyarakat agar mampu melakukan akses pasar baik di tingkat Provinsi maupun
nasional.
Buah-buahan. Produksi buah-buahan selama tahun 2016-2020 mengalami
pertumbuhan positif dan terus meningkat selama lima tahun dengan rata-rata
pertumbuhan 15,99% per tahun. Baik produktivitas maupun luas panen tanaman
buah-buahan juga cenderung meningkat setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan
produktivitas tanaman hortikultura 4,09% per tahun dan rata-rata pertumbuhan luas
panen sebesar 11,43% per tahun. Secara umum terkait produksi tanaman
hortikultura beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah peningkatan luas
panen, perbaikan dan penerapan teknik budidaya hortikultura ramah lingkungan
sehingga kebun hortikultura dapat berproduksi secara optimal. Tanaman hortikultura
memiliki jenis sangat beragam dan banyak komoditasnya dengan teknik budidaya
spesifik. Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) sangat penting agar produksi
hortikultura mampu bersaing dengan produk luar.
Biofarmaka. Produksi lada selama lima tahun terakhir cenderung meningkat namun
dengan pertumbuhan yang relatif rendah%. Namun luas tanaman maupun
produktivitas tanaman lada memiliki pertumbuhan positif. Rata-rata pertumbuhan
luas tanaman lada sebesar 1,18% per tahun dan rata-rata pertumbuhan produktivitas
sebesar 0,49% per tahun. Rendahnya produktivitas lada disebabkan karena masih
rendahnya penggunaan bibit unggul yang direkomendasikan. Peningkatan produk
dengan pengolahan paska panen dapat menghasilkan diversifikasi produk yang dapat
dipasarkan melalui jejaring galeri hasil hutan. Sinergi dengan OPD terkait
dimungkinkan mampu meningkatkan nilai tambah produk dan akses market. Selain
itu upaya perbaikan packaging yang menarik (eye-catching) dapat meningkatkan
ketertarikan pasar terhadap produk masyarakat.

33
Tanaman Jagung. Produksi jagung selama lima tahun terakhir 2016 - 2020 cenderung
meningkat dengan angka pertumbuhan sebesar 51,77%. Produksi jagung yang
meningkat disebabkan oleh luas tanam dan luas panen jagung dalam lima tahun
terakhir cenderung meningkat dengan pertumbuhan luas tanam sebesar 18,12%%.
Luas tanaman tahun 2019 merupakan luas tanam tertinggi selama lima tahun
terakhir, hal ini disebabkan adanya stimulan bantuan benih jagung hibrida oleh
Pemerintah Pusat. Saat ini minat petani yang semakin besar untuk budidaya jagung
karena sudah terbuka pasar untuk menampung produksi jagung sebagai pakan ternak.
Selain itu, produktivitas tanaman jagung mengalami peningkatan selama 5 tahun
dengan rata-rata pertumbuhan 19.58%
Ternak Besar. Populasi ternak sapi tahun 2020 di Kabupaten Ketapang sebesar 35.116
ekor, menunjukkan bahwa 22,51% populasi ternak sapiKalimantan Barat berada di
Kabupaten Ketapang. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi ternak sapi di
Kabupaten Ketapang salah satu yang terbesar dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan
Barat. Pengembangan sistem mini-range dalam budidaya sapi dengan menyediakan
kandang alami dengan pola penanaman rumput secara agroforestry serta
mengembangkan produk turunan dari kotoran sapi menjadi pupuk organik (pupuk
padat, pupuk organic cair atau pengembangan bio energy terbarukan).
Ternak Unggas. Populasi ternak unggas selama tahun 2016-2020 fluktuatif dan
cenderung mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar
0,97% per tahun. Pengembangan peternakan unggas perlu dilakukan secara
terintegrasi dengan pengembangan model integrated farming. Peternakan dapat
ditingkatkan skala ekonominya melalui perluasan usaha lintas desa (basis kawasan).
Pengembangkan yang memungkinkan adalah ternak ayam petelor. Untuk
meningkatkan efisiensi para peternak perlu dilatih dalam mengembangkan pakan
alternatif (buatan) sehingga tidak menggantungkan pada pakan pabrikan yang
harganya cenderung mahal. Lokasi yang masih sangat potensial dikembangkan adalah
desa desa yang ada di kecamatan Nanga Tayap. Pengembangan Ternak unggas (ayam
petelur) dapat diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdesaan untuk
mengembangkan skala ekonomi usaha.
Tanaman Bambu. Tanaman bambu cukup potensial di beberapa desa, bahkan ada
desa-desa yang sebenarnya berpotensi dan dapat ditingkatkan menjadi desa
penghasil komoditas bambu. Pada perkembangnya, model kluster IAD dapat
mengembangkan pembibitan bambu untuk upaya ekspansi penanaman yang lebih
luas ke beberapa desa sekitarnya. Selain itu, perlu mengembangkan introduksi jenis
bambu yang bernilai tinggi dan cocok dengan daya dukung Kawasan untuk memenuhi
peluang kebutuhan industri. Beberapa perusahan yang masih membutuhan suplai
pasokan bahan baku dapat menjadi mitra usaha dalam mengembangkan supply chain
komoditas dan atau dalam bentuk joint investment. Upaya pengembangan dapat
bekerjasama Lembaga dana atau pegiat bambu di tingkat nasional maupun

34
mancanegara melalui model kerjasama usaha seperti gerakan membangun Desa
Bambu (Bamboo Village).
Sinergi Dengan Pengembangan Kawasan Perdesaan. Pengembangan Kawasan
perdesaan ditujukan untuk mengembangkan komoditas/produk produk dari desa
yang memiliki kesamaan dalam mengembangkan sumber daya alam yang bisa
mengejar konsep one village one product. Dalam rangka pengembangan skala usaha
ini perlu mendorong desa-desa sekitarnya untuk pengembangan interkoneksi ataupun
model kluster bisnis yang berorentasi pada keberlanjutan usaha. Beberapa lokasi
prioritas pada pengembangan kawasan perdesaan difokuskan pada daerah yang
memiliiki sumber daya potensial seperti wisata, Perkebunan, pertanian, peternakan,
perikanan dan imbal jasa lingkungan. Kegiatan ini bisa dikembangkan di wilayah desa-
desa terkoneksi seperti di Desa Sepakat Jaya, Tanjung Medan dan Pangkalan Telok
Kecamatan Nanga Tayap.
Kebutuhan Pengembangan MPTS (Mult Purpose Tree Species). Pengembangan
pohon alternatif yang mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus dapat
mendukung pengembangan usaha terintegrasi seperti pengembangan usaha pupuk
organik dari pengelolaan limbah peternakan. Salah satu contoh yang dapat
dikembangkan misalnya penanaman pohon Gamal. Pohon ini sangat potensial untuk
mendukung alternatif diversifikasi usaha peternakan di tingkat Masyarakat. Dari sisi
pasar, ada kebutuhan 6000 ton kayu untuk mendukung bahan energi terbarukan dari
PLN. Untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan penguatan kapasitas
masyarakat, keterampilan dan penyusunan rencana dan kelayakan usaha,
manajemen pengelolaan usaha serta penguatan manajemen kelembagaan kelompok
Masyarakat (BUMDesa, KPS, KUPS, Kelompok Tani, UMKM dan lainnya.
Tantangan yang dihadapi. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemegang izin
perhutanan sosial pasca memperoleh izin, diantaranya:
1. Keterbatasan akses kepada pembiayaan yang dibutuhkan untuk melakukan
pengelolaan areal izin perhutanan sosial mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban.
2. Minimnya kegiatan pendampingan dan penyuluhan dalam upaya peningkatan
kapasitas kelembagaan baik bagi lembaga pemegang izin maupun Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk melakukan pengelolaan areal perhutanan
sosial.
3. Minimnya akses pasar terkait produk-produk yang dihasilkan melalui pengelolaan
komoditas yang berasal dari areal perhutanan sosial.
4. Keterbatasan sarana, prasarana infrastruktur yang dapat mendukung pemegang
izin melakukan pengelolaan perhutanan sosial, seperti akses jalan menuju lokasi
areal perhutanan sosial maupun menuju lokasi di dalam areal izin yang akan
dikelola.

35
5. Konflik status lahan, potensi sumberdaya alam dan batas wilayah yang masih
belum jelas.
6. Ancaman terhadap kerusakan areal izin perhutanan sosial seperti, kebakaran
hutan dan lahan, penebangan liar dan pertambangan ilegal.
7. Rendahnya kualitas hasil-hasil produksi lembaga pengelola perhutanan sosial.
Peluang Pengembangan PS. Beberapa peluangperhutanan sosial di tingkat tapak yang
ada di Kabupaten Ketapang diantaranya sebagai berikut:
1. Dalam pengelolaan perhutanan sosial, telah terbentuk KUPS-KUPS yang
mengelola areal sesuai dengan potensi-potensi yang ada.
2. KUPS yang telah terbentuk, menunjukan bahwa 42% KUPS pada kondisi aktif dan
berjalan, 33% belum berjalan dan 9% berjalan tetapi memiliki banyak kendala.
Selebihnya pada kondisi tidak berjalan dan belum memiliki KUPS.
3. Dari hasil identifikasi terkait potensi sumber daya alam yang dikelola KUPS
terdapat banyak potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai bentuk
kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Potensi-potensi tersebut diantaranya
komoditas berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu, buah-buahan,
peternakan, perikanan, anyaman, jasa lingkungan berupa destinasi wisata dan
potensi air bersih.
4. Izin-izin perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Ketapang memiliki pendamping
baik bersifat lembaga, KPH, mandiri dan pendamping yang ditugaskan oleh
BPSKL. Dengan adanya tenaga pendamping tersebut dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan perhutanan sosial di tingkat
tapak.
5. Sebagian sebaran izin perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Ketapang juga
berdampingan dengan izin konsesi sektor swasta yang dapat didorong untuk
memberikan kontribusi kepada masyarakat atau kelompok pemegang izin
perhutanan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
6. Komitmen Para Pihak Dalam Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang
Pengembangan rencana terpadu wilayah berbasisperhutanan sosial merupakan strategi
perencanaan kolaboratif dengan memberikan peluang akses Masyarakat terhadap
sumberdaya Kawasan melalui akses legal perhutanan sosial. Sehingga diharapkan
Masyarakat mampu mendapatkan sumber daya untuk peningkatan pendapat
keluarganya yang akan berkontribusi pada pemerataan ekonomi masyarakat Kabupaten
Ketapang dan selaras dengan arah Pembangunan jangka menengah Kabupaten ketapag
pada umumnya. Sebanyak kurang lebih 24 perwakilan lembaga yang terdiri dari OPD-
OPD serta mitra Pembangunan Kabupaten Ketapang (swasta,NGO,perguruan tinggi dan
media massa) telah menandatangani berita acara komitmen pengembangan integrated
Area Develoment pada tanggal 10 Oktober 2023 pada acara Sosialisasi dan Komitmen

36
Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang di Ruang Pertemuan Gedung Bappeda
Kabupaten Ketapang.
Sebagai bentuk komitmen Pemda Kabupaten Ketapang terhadap dukungan
perencanaan terpadu percepatan perhutanan sosial (IAD-PSDA Kabupaten Ketapang)
adalah menginisisasi pembentukan tim perumus dalam penyusunan masterplan IAD
berbasis perhutanan sosial. Rancangan masterplan IAD Kabupaten Ketapang harus
sejalan dengan visi dan misi serta RPJMD Kabupaten Ketapang. Pada tahun berjalan
rancangan IAD perlu menyesuaikan dengan RPJMD, sehingga dukungan penganggaran
masih bisa disinergikan sesuai kebutuhan.
Model pengembangan IAD berdasarkan potensi sumberdaya alam, kapasitas
masyarakat dan daya dukung kawasan di Kabupaten Ketapang dapat dilakukan dengan
mengembangkan model-model pengelolaan Kawasan (basis landscape dengan
mempertimbangkan aspek yuridiksi) berbasis komoditas/produk seperti agroforestry,
agrosilvopartura, silvo fishery serta pengembangan kawasan wisata/pariwisata maupun
imbal jasa lingkungan.

37
III. INTEGRATED AREA DEVELOPMENT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN
KETAPANG
1. Tahap Penyusunan IAD Ketapang
Tahapan pengembangan Masterplan IAD Kabupaten Ketapang diinisiasi oleh Yayasan
Titian Lestari yang memiliki perhatian dalam mengembangkan program Perhutanan
Sosial di Kabupaten Ketapang. Inisiasi ini dalam perjalanannya bersinergi dengan
forum secretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Ketapang.
Tidak hanya peningkatan ekonomi Masyarakat di sekitar hutan, tetapi juga
memberikan dampak dalam pemerataan ekonomi masyarakat sekaligus menjamin
keberlanjutan manfaat lingkungan.
Proses inisiasi perencanaan terpadu dalam rangka percepatan perhutanan sosial
disambut baik oleh Forum multi pihak yang sudah berjalan secara efektif di Kabupaten
Ketapang melalui Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Alam (Sekber-PSDA)
yang berkantor di kantor Mitra Pembangunan Ketapang (MPK). Selanjutnya
komunikasi secara efektif secara smooth dilakukan bersama Pemda Ketapang melalui
Bappeda kabupaten Ketapang yang memiliki kepercayaan dari Bupati sekaligus
memegang kewenangan dalam mengembangkan perencanaan strategis daerah.
Sebagaimana mandat yang tertuang dalam Perpres Nomor 28 tahun 2023 tentang
Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial dinyatakanpada pasal 12 ayat 1-3
bahwa percepatan pembentukan dan pengembangan IAD dilakukan pada lokasi yang
memiliki potensi usaha dalam satu lanscape untuk meningkatkan sekala ekonomi dan
nilai tambah produk baik di dalam maupun di luar Kawasan hutan. Kegiatan
pengembangan IAD dimaksud dapat meliputi: 1) Perluasan distribusi persetujuan
pengelolaan perhutanan sosial, 2) Pengembangan usaha, 3) Penyediaan sarana dan
prasarana, pendampingan, 4) Pelatihan serta 5) Penelitian dan pengembangan.
Mandat dimaksud di atas perlu sejalan dengan visi misi Pemerintah Daerah setempat
yang menjadi aktor pelaksana pembangunan daerah. Kabupaten Ketapang sudah
mencanangkan program-program prioritas yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karenanya Upaya sinkronisasi
program priortitas kabupaten yang memiliki pendekatan yuridiksi dengan
pengembangan IAD berbasis perhutanan sosial yang memiliki pendekatan landscape
serta sinkronisasi para pihak di luar pemerintah (mitra Pembangunan) yang memiliki
kepentingan program, menjadi sebuah kebutuhan.
Tahapan penyusunan Materplan IAD ini meliputi: 1) Membangun komitmen
pengembangan IAD Ketapang, 2) Penyusunan masterplan dan rencana aksi IAD dan
pengesahannya oleh Bupati/Walikota dan 3) Pelaporan IAD oleh Bupati /Walikota
kepada Menteri dengan tembusan kepada yang menyelenggarakan urusan

38
pemerintahan dalam negeri dan gubernur pada lokasi penyelenggaraan IAD.
Penyusunan Masterplan IAD difasilitasi oleh fasilitator IAD dengan dukungan Yayasan
Titian serta berkolaborasi dengan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Alam
yang berlokasi di kantor Mitra Pembangunan Ketapang (MPK). Tahapan fasilitasi
penyusunan Masterplan IAD Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada bagan berikut.
Tahapan pelaksanaan fasilitasi penyusunan Masterplan – Rencana Aksi IAD – PSDA
Kabupaten Ketapang antara lain sebagai berikut:
1) Lokakarya sharing pengalaman fasilitasi dan Sosialisasi IAD Kabupaten Ketapang
Merupakan Upaya sosialisasi terhadap berbagai pengalaman proses fasilitasi
penyusunan dan pengembangan masterplan/rencana aksi IAD-PSDA kepada
seluruh pihak pada acara multi stakeholder yang digagas oleh Yayasan Titian Lestari
melalui Sekretariat Bersama di Kantor MPK Kabupaten Ketapang.
2) Lokakarya Sosialisasi dan Pembuatan Komitmen Rencana Aksi IAD Ketapang.
Lokarkarya dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang pengertian Integrated Area Development. Lokakarya juga dimaksudkan
untuk memberikan pemahaman bersama tentang peluang kebijakan transfer fiscal
antar kementrian serta membangun komitmen bersama bagi para pihak untuk
mengembangkan IAD di Kabupaten Ketapang.
3) Rapat Konsolidasi Tim Perumus. Rapat ini merupakan diskusi tindak lanjut antar
berbagai pihak baik secara semi formal maupun informal untuk menggali seluruh
input dan kegiatan yang berpotensi untuk disinergikan dalam rebuah rencana aksi
terpadu. Selama pelaksanaan diskusi, rapat konsolidasi tim perumus ini dilakukan
Gambar 10. Tahapan Fasilitasi Masterplan - Rencana Aksi Integrated Area
Development (IAD-PSDA) di Kabupaten Ketapang

39
secara berkesinambungan (rountable discussion). Proses diskusi dilakukan secara
partisipatif, fasilitator membangun transfer knowledge terkait konsepsi IAD,
berbagi pengalaman dan ide dalam mengembangan rencana strategis secara
bertahap berdasarkan proses input dan feedback selama proses diskusi. Proses
dibangun atas prinsip inklusivitas. Rancangan Masterplan ini menjadi bagian
ownership bagi semua pihak di tingkat Kabupaten yang telihat di dalam proses
diskusi perancangan masterplan IAD.
4) Lokakarya Masterplan dan Rencana Aksi IAD Kabupaten Ketapang. Kegiatan
lokakarya ini merupakan proses penyusunan draft nol Masterplan hasil rountable
discussion tim perumus yang berasal dari representative para pihak (Pemda, NGO,
Perguruan Tinggi, Swasta dan Media Massa di tingkat Kabupaten serta
kelengkapan rencana aksi dari masing masing OPD maupun mitra pembangunan
lainnya yang memiliki wilayah kerja di Kawasan/Wilayah Aministrasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten Ketapang, terkait pengembangan IAD berbasis perhutanan
sosial di kabupaten Ketapang.
5) Finalisasi masterplan dan rencana Aksi IAD-PSDA Ketapang dan penandatanganan
Dokumen masterplan-Rencana Aksi IAD-PSDA Ketapang. Kegiatan
penandatanganan masterplan IAD Kabupaten Ketapang didahului dengan kegiatan
audiensi tim Perumus IAD yang di lead oleh Bappeda Kabupaten Ketapang Bersama
Bappeda Kabupaten Ketapang. Tim perumus memberikan update perkembangan,
penyusunan Masterplan serta Rencana Aksi IAD-PSDA Kabupaten Ketapang.
6) Lokakarya Desiminasi IAD – PSDA Ketapang melibatkan tingkat Provinsi dan Pusat.
Lokakarya ini ditujukan untuk mensosialisasikan draft rancangan masterplan IAD
Kabupaten kepada para pihak (Pokja PPS Provinsi) sekaligus menjaring input dan
dukungan program yang bisa diberikan oleh para pihak di tingkat Provinsi dalam
Rencana Aksi Bersama IAD-PSDA Kabupaten Ketapang.
Lokakarya Desiminasi IAD - PSDA di tingkat Nasional (pusat). Lokakarya ini ditujukan
untuk memberikan sosialisasi terkait rancang bangun/Masterplan Rencana Aksi IAD-
PSDA Ketapang di tingkat Kementerian dan Lembaga (PokjaNas). Lokakarya ini
diharapkan bahwa Rencana Aksi IAD Kabupaten Ketapang mendapat perhatian dari
para pihak di tingkat Pusat (Nasional) sekaligus menjaring input /dukungan sinergi
program yang bisa dikontrubsikan antar Kementrian Lembaga di tingkat Pusat kepada
Daerah (kabupaten) yang terkait dengan kegiatan Perencanaan Terpadu Percepatan
Perhutanan Sosial.
2. Visi dan Strategi IAD Ketapang 2033
Pada tanggal 10 Oktober 2023 telah dibuat berita acara komitmen para pihak dalam
pengembangan IAD Kabupaten Ketapang yang sejalan dengan visi misi Pemda
kabupaten Ketapang yakni melanjutkan visi Ketapang Maju. Visi ini diharapkan mampu

40
untuk menjawab dua tantangan utama yang berkaitan dengan IAD ini diantaranya: 1)
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan
pengentasan kemiskinan dan 2) Kecenderungan turunnya kualitas Lingkungan Hidup.
Untuk menjawabnya maka solusi alternatif yang diperlukan adalah: 1) Perhutanan
Sosial perlu menjadi Pusat Pengembangan Ekonomi Desa dan 2) Pengembangan
berbasis komoditas/produk seperti HHBK/Agromaritim (Agroforestry/Silvo
fishery/silvo pastural/ Agropolitan)/ Wisata dan HHK perlu dilakukan secara
terintegrasi Hulu-Hilir
Visi IAD Kabupaten Ketapang yaitu: Visi IAD Ketapang berdasarkan hasil diskusi follow
up (rountable discussion) adalah “IAD berbasis Perhutanan Sosial secara Kolaboratif
yang Mampu Mensejahterakan Masyarakat dengan Menjaga Keberlanjutan
Lingkungan”.
Tema IAD yang dipilih untuk Kabupaten Ketapang menjadi sebuah Misi selama 10
tahun ke depan adalah: “Pengelolaan Sumber Kawasan Hutan/Alam Untuk
Peningkatan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan” (IAD-PSDA).
Pendekatan yang dibangun adalah pendekatan berbasis Kawasan dan
mempertimbangkan aspek yuridiksi sebagai bagian pendekatan teknokratis dengan
pengembangan berbagai kluster produk: kluster Agroforestry (agro-silfo-fishery-
pastura), agropolitan dan HHBK, Kluster Pariwisata, kluster imbal jasa Lingkungan dan
kluster Hasil Hutan Kayu. Areal pengembangan Kawasan IAD dapat dilakukan di lokasi
PS atau lokasi kawasan hutan di luar PS dan Kawasan PS yang berinterkoneksi dengan
pengembangan ekonomi/lingkungan di kawasan APL khususnya dalam pengembangan
ekonomi berbasis landscape serta memiliki interkoneksi pengembangan IAD dalam
aspek kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha di wilayah Unit KPH
Ketapang Selatan dan wilayah Unit KPH Ketapang Utara.
Strategi global dan nilai nilai dalam penyusunan Masterplan IAD- PSDA Kabupaten
Ketapang adalah sebagai berikut:
1) Kolaborasi
Aktivitas yang dibangun di setiap lokasi pengembangan kluster merupakan
wahana bekerja secara kolaboratif dari para pihak sesuai kompetensi dan
cakupan kerjanya yang dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan.
2) Peningkatan Kapasitas
Aktivitas yang dilaksanakan secara kolaboratif mampu memberikan ruang belajar
bagi para pihak dan Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia (baik pengetahuan, keterampilan mupun sikap positif) maupun kapasitas
manajemen kelembagaannya.
3) Optimalisasi Pelaksanaan

41
Kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil (output) dan keluaran
(outcome) yang efektif dan efisien, shingga memberikan dampak yang dirasakan
oleh semua pihak secara optimal baik yang bersifat ekonomi, sosial maupun
lingkungan.
4) Akses Pendanaan
Beberapa kegiatan yang masuk dalam rencana aksi IAD dapat dilakukan dengan
mengembangkan akses pendanaan potensial baik ditingkat daerah, Provinsi
maupun pusat kepada pihak Swasta/CSR, layanan 41 lembaga keuangan maupun
hibah donor.
3. Rancangan (Masterplan) Pengembangan IAD Ketapang
Rancangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang merupakan perpaduan antara strategi
pengembangan Kawasan berbasis Perhutanan Sosial yang terintegrasi sesuai dengan
lokus desa dan tujuan dalam pengelolaan kawasannya seperti Kawasan
Pengembangan Karhutla dianaranya; pengembangan Kawasan Perdesaan, dan
Pengembangan Agropolitan maupun yang masuk pada wilayah pengembangan proyek
strategis daerah (PSD). Strategi keterpaduan pendekatan program dapat dilihat pada
gambar berikut.
Analisis yang digunakan untuk mencari strategi pengembangan program
menggunakan Analisa SWOT (Kekuatan / Strengthen, Kelemahan/Weaknesses,
Peluang/Opportunity dan Tantangan/Threat).
KEKUATAN:
1) Dana tersedia, beberapa NGO telah bekerjasama dengan Lembaga dana (donor)
untuk skema pendampingan melalui CSR, Imbal Jasa Lingkungan. Beberapa
Perusahaan besar Cargill group memfasilitasi skema pengembangan jasa
lingkungan lebih dari 1 Milyar perdesa pertahun selama jangka waktu yang cukup
Panjang yakni 25 tahun. Namun demikian dalam konteks penganggaran daerah,
IAD
MANDIRI
&
BERLANJU
T
PEMERINTAH
PERGURUAN
TINGGI
SWASTA
MEDIA MASSA
CSO/NGO
(KOMUNITAS)
MASYARAKAT
(PEOPLE)
Gambar 11. Kolaborasi Para Pihak (multi stakeholders) Dalam Membangun Konsep IAD
Berbasis Perhutanan Sosial

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Similar to Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (20)

More from Ryadhi EthniCitizen

More from Ryadhi EthniCitizen (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat