SlideShare a Scribd company logo
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
MASTERPLAN
INTEGRATED AREA DEVELOPMENT
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (IAD-PSDA)
KABUPATEN KETAPANG 2024 - 2033
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
i
KATA SAMBUTAN
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat
Rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang
bekerjasama dengan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya
Alam Berkelanjutan (Sekber PSDA Berkelanjutan) dan Yayasan Titian
Lestari telah menyelesaikan Dokumen Masterplan Integrated Area
Development Pengelolaan Sumber Daya Alam (IAD-PSDA) Kabupaten
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tersusunnya Dokumen Masterplan IAD-
PSDA Kabupaten Ketapang ini, karena sangat sejalan dengan tujuan dan sasaran
pembangunan Kabupaten Ketapang sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Ketapang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yang mana disebutkan dalam misi yang keenam yaitu
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat
Kabupaten Ketapang dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta
pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah
dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan
pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan
pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan
akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier
effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk
yang berasal dari kegiatan perhutanan sosial.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang tentunya sangat mendukung dengan
adanya pengembangan wilayah terpadu atau Integrated Area Development (IAD) ini dan akan
merencanakan langkah-langkah untuk mengkoordinasikan perangkat daerah terkait agar
mendukung program perhutanan sosial serta mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang
dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan Integrated Area Development
(IAD) di Kabupaten Ketapang.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
iv
DAFTAR SINGKATAN
AD-ART : Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga
ADBH : Anggaran Daerah Bagi Hasil
AP : Agropolitan
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes : Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ANR : Assissted Natural Regeneration
BPDLH : Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BPSKL : Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
BPS : Badan Pusat Statistik
BUMDES : Badan Usaha Milik Desa
CA : Cagar Alam
CE : Community Empowerment
CFES : Community Forest Ecosystem Services
CSR : Corporate Social Responsibility
DA : Desa Agropolitan
DAS : Daerah Aliran Sungai
D.I. : Daerah Irigasi
D.I.R. : Daerah Irigasi Rawa
DF : Desa Fokus
DM : Desa Mapan
FF : Flora dan Fauna
GAP : Good Agriculture Practices
HA : Hutan Adat
HD : Hutan Desa
HL : Hutan Lindung
HP : Hutan Produksi
HPK : Hutan Produksi Konversi
HPT : Hutan Produksi Terbatas
IAD-PS : Intergrated Area Developmenty Berbasis Perhutanan Sosial
KPS : Kelompok Perhutanan Sosial
PKPS : Persiapan Kawasan Perhutanan Sosial
RKPS : Rencana Kelompok Perhutanaan Sosial
GIZ : Deutsche Gesellschaft fur Interntionale Zusammenarbeit (Lembaga Nonprofit
Indonesia
GCF : Global Climate Fund
DPMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
HA : Hutan Adat
HD : Hutan Desa
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
v
HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu
HHK : Hasil Hutan Kayu
HKM : Hutan Kemasyarakatan
IAD-PSDA : Integrated Area Development – Pengelolaan Sumberdaya Alam
IDM : Indeks Desa Membangun
IPEI : Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
KHG : Kawasan Hidrologi Gambut
KK : Kepala Kelurga
KLHK : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHP : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHU : Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Utara
KPHS : Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Selatan
KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KTH : Kelompok Tani Hutan
KUPS : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LPHD : Lembanga Pengelola Hutan Desa
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MHS : Matan Hilir Selatan
MHU : Matan Hilir Utara
MPTS : Multy Purpose Trees Species
NGO : Non-Government Organization
OPD : Organisasi Perangkat Daerah
PAH : Penampungan Air Hujan
PIAPS : Peta Indikatid Perhutanan Sosial
PMPD : Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa
Pokjanas PS : Kelompok Kerja Nasional Perhutanan Sosial
Pokja PPS : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PPBD : Penerimaan Peserta Didik Baru
PSD : Proyek Strategis Daerah
PT. BMJ : Perusahaan Terbatas Buana Megatama Jaya
PT. HKI : Perusahaan Terbatas Hutan Ketapang Industri
PDRB : Pendapatan Domestik Regional Bruto
PS : Perhutanan Sosial
PUPS : Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
RHL : Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah
Sekber : Sekretariat Bersama
SK : Surat Keputusan
SWOT : Strengt, Weakness, Opportunity and Threat
TI : Tropenbos Indonesia
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
vi
TN : Taman Nasional
TOT : Training of Trainer
UPT : Unit Pelaksana Teknis
UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
WS : Wilayah Sungai
YBL : Yayasan Bambu Lestari
YSBL : Yayasan Sangga Bumi Lestari
YTL : Yayasan Titian Lestari
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
vii
DAFTAR TABEL
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
1. Jarak Kecamatan Ke Kota Kabupaten Ketapang
2. Luas Lahan Pertanian (Ha) di Kabupaten Ketapang tahun 2018-2022
3. Jumlah kepadatan penduduk dan luas wilayah berdasarkan wilayah
kecamatan di Kabupaten Ketapang Tahun 2022
4. Produksi Tanaman Pangan (ton) Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2022
5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
6. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018-2020.
7. PDRB ADHB (dalam milyar rupiah) beberapa Lapangan Usaha Kabupaten
Ketapang Tahun 2018-2022
8. Produksi Tanaman Perkebunan (ton) Tahun 2018-2022Prioritas
Pembangunan, Sasaran Dan Strateginya
9. Produksi Daging Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak/Unggas (Kg) Tahun
2018-2022
10. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
11. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Strateginya
12. Daftar LPHD/KTH/KPH yang Mendapatkan SK Perhutanan Sosial di
Kabupaten Ketapang
13. Jumlah Persetujuan dan Luas Kawasan PS di KPH Ketapang Utara
14. Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Kabupaten
Ketapang Pada Kondisi Awal (2023 dan 2026)
15. Matrik Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan
16. Desa-desa Dampingan NGO/OPD dan Hasil Scoring Penilaian Sasaran
Prioritas Pengembangan IAD Tahun Periode 2024-2033
17. Peta Jalan Pencapaian (Road Map) Terkait Bidang Pengembangan dan
Sasaran Kegiatan IAD Ketapang Selama Periode 2024-2033
18. Matrik Analisis Bidang Pengembangan berdasarkan Sasaran/Capaian IAD-
PSDA Kabupaten Ketapang
19. Matrik Analisis Sasaran dan Kegiatan IAD-PSDA Ketapang Berdasarkan
Strategi Pengembangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang 2024-2033
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Ketapang
2. Sebaran Penduduk Kabupaten Ketapang Berdasarkan Kecamatan (%)
3. Grafik Garis Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, 2014-2021
4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ketapang
5. Jumlah pengunjung wisatawan domestik dan Asing di Lokasi Wisata
Kabupaten Ketapang Tahun 2018 – 2022
6. Lokasi sebaran Desa yang mendapatkan SK Persetujuan Perhutanan Sosial,
data sampai tahun 2021 dan update persetujuan sampai dengan tahun 2023
7. Katagori Kelas Kups Di Kabupaten Ketapang.
8. Lokasi PS yang sudah keluar SK-Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di
wilayah Kabupaten Ketapang
9. Peta PIAPS Revisi VIII 2023 Wilayah UPT KPH Ketapang Utara
10. Tahapan Fasilitasi Masterplan-Rencana Aksi Integrated Area Development
(IAD-PSDA) di Kabupaten Ketapang
11. Kolaborasi para pihak (multi stakeholders) dalam membangun Konsep IAD
berbasis Perhutanan Sosial
12. Konsep Pengembangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang melalui Pendekatan
Basis Landscape
13. Pembagian Kluster IAD Berdasarkan Kluster Komoditas/Produk yang Memiliki
Potensi Unggulan Daerah
14. Peta Administrasi 20 kecamatan di Wilayah Kabupaten Ketapang
15. Sebaran 41 Desa-desa Sasaran IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Berdasarkan
Skala Prioritas
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Lampiran
Lampiran
1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan IAD-PSDA (Bidang Koordinasi Multi
Pihak).
2. Matriks Penilaian (scoring) Penentuan Desa Prioritas dalam Wilayah
Pengembangan Integrated Area Development - Pengelolaan Sumberdaya
Alam Kabupaten Ketapang.
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Para Pihak Dalam Implementasi
Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial.
4. Berita Acara Kesepakatan Bersama Para Pihak Daalam Implementasi
Integrated Area Development (IAD-PSDA) Berbasis Perhutanan Sosial.
5. Dokumentasi proses fasilitasi dan diskusi penyusunan Masterplan IAD –
PSDA Kabupaten Ketapang.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
x
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN...................................................................................................i
KATA PENGANTAR ............................................................................................... iii
DAFTAR SINGKATAN............................................................................................. iv
DAFTAR TABEL.................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. viii
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. ix
DAFTAR ISI........................................................................................................... x
I. PENDAHULUAN.............................................................................................. 1
1. Latar Belakang ...................................................................................................1
2. Maksud dan Tujuan.............................................................................................2
3. Landasan Hukum ................................................................................................2
4. Istilah yang Dipakai .............................................................................................4
II. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI PENGEMBANGAN IAD-PSDA KABUPATEN
KETAPANG ...................................................................................................... 6
1. Potensi Umum Kabupaten Ketapang.......................................................................6
2. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang...................... 18
3. Keterkaitan Perhutanan Sosial dengan RPJMD Kabupaten Ketapang........................... 23
4. Gambaran Umum Perhutanan Sosial Kabupaten Ketapang ....................................... 24
5. Keterkaitan IAD dengan RPJMD Kabupaten Ketapang .............................................. 29
6. Komitmen Para Pihak Dalam Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang....................... 35
III. INTEGRATED AREA DEVELOPMENT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN
KETAPANG................................................................................................... 37
1. Tahap Penyusunan IAD Ketapang......................................................................... 37
2. Visi dan Strategi IAD Ketapang 2033 ..................................................................... 39
3. Rancangan (Masterplan) Pengembangan IAD Ketapang............................................ 41
4. Pengembangan Kluster Program IAD Kabupaten Ketapang........................................ 45
5. Lokasi-lokasi IAD-PSDA Kabupaten ketapang.......................................................... 47
IV. PROGRAM, SASARAN DAN RENCANA AKSI IAD-PSDA KABUPATEN KETAPANG........ 57
1. Pengembangan Program dan Sasaran Desa Prioritas................................................ 57
2. Road Map IAD Kabupaten Ketapang..................................................................... 58
3. Pengelompokan Bidang Pengembangan Dalam IAD-PSDA Kabupaten Ketapang............ 61
4. Pengembangan Sasaran dan Rencana Kegiatan UMUM IAD-PSDA Periode 2024-2033 .... 62
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
1
I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan
kelestarian hutan perlu disusun perencanaan terpadu percepatan persetujuan dan
distribusi akses legal, pendampingan, serta pengembangan usaha Perhutanan Sosial.
Perencanaan secara terpadu sesuai payung hukum Peraturan Presiden melalui
Pengembangan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial.
Peraturan presiden dimaksud di atas sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian
Lembaga, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk
melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam melaksanakan
percepatan pengelolaan perhutanan sosial dengan melibatkan pihak terkait.
Konsep IAD berbasis Perhutanan Sosial merupakan mandat Perpres Nomor 28 tahun
2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. IAD berbasis
perhutanan sosial ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan
ekonomi masyarakat miskin khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan.
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 31.588 km2
atau setara dengan Provinsi Jawa Tengah (32.801 km2) namun populasi tahun 2022
sekitar 591.917 jiwa (BPS Kabupaten Ketapang, 2023). Kabupaten Ketapang memiliki
sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk berkontribusi dalam meningkatan
perekonomian masyarakat. Pada tahun 2020 sektor primer (petanian, perhutanan,
perikanan serta pertambangan dan penggalian) memberikan kontribusi terbesar
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (AHDB)
yakni sebesar 11,34%. Tahun 2016-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang
terbilang cukup tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin
pembangunan ekonomi yang inklusif sebagaimana yang tertuang dalam Indeks
Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).
Upaya pemerataan ekonomi sebagian besar menyasar pada masyarakat di sekitar
hutan. Upaya ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam peningkatan
pendapatan masyarakat sekaligus pemerataan ekonomi. Salah satu upaya yang
dilakukan berupa pemberian akses legal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
bagi masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan.
Langkah strategis diantaranya mengembangkan kerja kolaboratif dari berbagai pihak,
baik pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)/Non-Government Organization (NGO), perguruan tinggi, pihak
swasta dan media massa. Melalui kolaborasi multi pihak ini diharapkan dapat
memberikan daya ungkit peningkatan ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
2
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga eksistensi sumberdaya alam dan
lingkungan.
Masterplan IAD Kabupaten Ketapang merupakan rancangan bersama para pihak dan
sinergi rencana aksi pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial
dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang. Pengembangan IAD
Kabupaten Ketapang memiliki tagline Integrated Area Development - Pengelolaan
Sumber Daya Alam atau disingkat “IAD-PSDA Kabupaten Ketapang”. Masterplan ini
tetap memperhatikan visi-misi Pemerintahan Daerah, muatan kearifan lokal dan daya
dukung kawasannya. Pengembangan IAD-PSDA di Kabupaten Ketapang, ditujukan
untuk meningkatkan akselerasi capaian dan memperluas dampak program dengan
tetap menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan. Karenanya, IAD-PSDA
Ketapang merupakan perencanaan strategis yang dirancang melalui spirit kolaborasi
para pihak sebagai sebuah model dengan pendekatan kolaborasi penta helix
(Pemerintah daerah terkait, NGO, Perguruan Tinggi, swasta dan Media Massa).
Dokumen Masterplan Rencana Aksi IAD-PSDA Kabupaten Ketapang ditandatangani
oleh Bupati dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan c.q. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan ditembuskan
ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).
2. Maksud dan Tujuan
IAD berbasis perhutanan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan akses
persetujuan Perhutanan Sosial bagi masyarakat sekitar hutan yang umumnya
memiliki tingkat kesejahteraan relatif rendah. Diharapkan Masyarakat di sekitar
Kawasan hutan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf kehidupannya secara lebih
baik, yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Ketapang.
Optimalisasi proses pencapaian tujuan ini dilakukan melalui aksi kolaborasi sinergi,
sinkronisasi dan harmonisasi antar para pihak (stakeholders) yang berada di
Kabupaten Ketapang diantaranya: Pemerintah Kabupaten Ketapang, pihak Swasta,
NGO’s atau LSM, Perguruan Tinggi dan Media Massa setempat. Diharapkan melalui
kegiatan tersebut dapat menghasilkan capaian dan dampak program secara lebih luas
dan efektif.
3. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan masterplan IAD-PSDA Ketapang di Kabupaten
Ketapang diantarnya sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
3
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573)
3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.
4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Perhutanan Sosial.
5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrsi (PDTT)
Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah.
9) Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Ke Gubernur Nomor 522/6267/SJ Tanggal
18 Nopember 2020 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial.
10) Surat Edaran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522/1792/SJ Tanggal 15
Februari 2020 Tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
11) Surat Edaran Keputusan Meteri Diksi No 138/1625/DJ Tentang Penguatan
Kecamatan Melalui Pemanfataan Kantor Kecamatan Sebagai Rumah Bersama
Pendamping Dan Penyuluh.
12) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
968/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 Tgl 6 September 2022 Tentang Penetapan
Wilayah KPHL Dan KPHP Provinsi Kalimantan Barat.
13) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT KPH
Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat, Sebagaimana Diubah
Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2017
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan Provinsi
Kalimantan Barat
14) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 99 Tahun 2017 Tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT KPH
Wilayah Ketapang Utara Provinsi Kalimantan Barat, Sebagaimana Diubah Dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 99 Tahun 2017 Tentang
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
4
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara Provinsi
Kalimantan Barat.
15) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 44).
16) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52).
17) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Identifikasi
Dan Penetapan Kawasan Bergambut Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahnya.
18) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Masterplan
Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Tata Kelola Gambut Di Kawasan
Hidrologis Gambut Sungai Pawan - Sungai Kepuluk Dan Sungai Kepuluk - Sungai
Pesaguan.
4. Istilah yang Dipakai
Beberapa istilah yang dipakai dalam penyusunan dokumen masterplan IAD-PSDA
Ketapang ini menjadi rujukan dalam pengembangan rencana aksi IAD-PSDA
Kabupaten Ketapang meliputi:
1) Perencanaan terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka
mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan
komprehensif antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota dan pihak terkait sebagaimana tercantum
dalam Perpres nomor 23 tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan
Perhutanan Sosial.
2) Percepatan pengelolaan perhutanan sosial adalah kolaborasi antara Kementerian
Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak
terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial
yang dilaksanakan secara holistic, integrative, tematik dan spasial.
3) Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan Lestari yang dilaksanakan
dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk
meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial
budaya dalam bentuk hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan
kemitraan lingkungan.
4) Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial adalah pemberian akses legal
pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
5
kegiatan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat,
hutan adat dan kemitraan lingkungan.
5) Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
memiliki kewenangan daerah otonom.
6) Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan
pendampingan terhadap masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan
perhutanan sosial dan pemangku hutan adat, secara perorangan atau kelompok
dan/atau Lembaga.
7) Kelompok kerja percepatan perhutanan sosial adalah kelompok kerja yang
membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan
perhutanan sosial. Pokja percepatan perhutanan sosial dapat di level nasional
(Pokjanas PS), Kelompok Kerja di level provinsi (Pokja PPS Provinsi) dan di level
kabupaten/kota (Pokja PPS Kabupaten/Kota).
8) Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) adalah kelompok tani hutan, gabungan
kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi
pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Masyarakat hukum
adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat
pengelola hutan rakyat.
9) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dibentuk
oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
10) Peta Indikatif Perhutanan Sosial atau selanjutnya disebut PIAPS adalah peta yang
memuat areal Kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
Perluasan akses persetujuan PS disesuaikan dengan target cadangan Potensi
PIAPS yang masih tersedia.
11) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah Upaya untuk pemulihan,
mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan
fungsi hutan, dan daya dukung produktivitas, dan peranannya dalam menjaga
sistem penyangga kehidupan.
12) Integrated Area Development (IAD) adalah pengembangan wilayah terpadu
berbasis perhutanan sosial.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
6
II. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI PENGEMBANGAN IAD-PSDA KABUPATEN
KETAPANG
1. Potensi Umum Kabupaten Ketapang
Wilayah administratif. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten dengan luas
wilayah terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Ketapang
sebesar 31.588 km2 yang terdiri 20 kecamatan, 9 kelurahan, dan 253 desa.
Pembentukan Kabupaten Ketapang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Secara administratif Kabupaten
Ketapang memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau
2. Sebelah Selatan : Laut Jawa
3. Sebelah Timur : Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dan
Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong
Utara dan Selat Karimata
Gambar 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Ketapang
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
7
Letak dan Kondisi Geografis. Wilayah administrasi Kabupaten Ketapang secara
astronomis terletak di 0°19’26,51” Lintang Selatan sampai 3°4’16,59” Lintang Selatan
dan 109°47’36,55” Bujur Timur sampai 111°21’37,36” Bujur Timur. Jarak antara
masing-masing kecamatan ke ibukota kabupaten sangat beragam. Rincian data jarak
antar masing-masing kecamatan dengan ibukota kabupaten dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 1. Jarak Kecamatan ke Kota Kabupaten Ketapang
No. NAMA KECAMATAN JARAK KE IBU KOTA KABUPATEN (Km)
1 Delta Pawan 1
2 Benua Kayong 7
3 Muara Pawan 17
4 Matan Hilir Selatan 30
5 Matan Hilir Utara 52
6 Sungai Melayu Rayak 65
7 Pemahan 86
8 Kendawagan 96
9 Tumbang Titi 100
10 Nanga Tayap 144
11 Jelai Hulu 148
12 Singkup 150
13 Air Upas 175
14 Sandai 183
15 Marau 186
16 Simpang Dua 230
17 Sungai Laur 232
18 Manis Mata 250
19 Hulu Sungai 260
20 Simpang Hulu 325
Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka, 2023
Luas Kawasan. Total luas DAS di Kabupaten Ketapang adalah 33.278 km2. Luas
tersebut sangat besar untuk menampung aliran air hujan dan berpotensi untuk
dimanfaatkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sarana
transportasi dan sumber air baku PDAM. Kebutuhan air untuk rumah tangga
didapatkan melalui sistem pendistribusian melalui perpipaan, sumur maupun
penampung air hujan (PAH).
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
8
Hidrologi. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah yang berfungsi untuk
menampung, mengalirkan dan membentuk sistem aliran air. Kabupaten Ketapang
memiliki 10 DAS yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah. DAS tersebut
masuk Kawasan Wilayah Sungai (WS) strategis nasional, yaitu WS Pawan. Sebagian
lainnya masuk lintas provinsi, yaitu WS Jelai-Kendawangan. Kawasan Daerah Irigasi
Rawa (D.I.R) Nasional yang menyebar di 8 lokasi, D.I.R Provinsi menyebar di 4 lokasi,
D.I.R Kabupaten menyebar di 10 lokasi dan Daerah Irigasi (D.I.) Kabupaten menyebar
di 15 lokasi.
Curah Hujan. Rata-rata curah hujan per bulan di Kabupaten Ketapang pada tahun
2022 mengalami kenaikan sebesar 1,1 mm dengan curah hujan tahun sebelumnya
yakni 362,7 mm pada tahun 2021 menjadi 363,8 mm pada tahun 2022. Pada tahun
2022, tercatat curah hujan terendah pada bulan Maret sebesar 167,9 mm dengan hari
hujan 27 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan
curah hujan mencapai 695,8 mm dengan jumlah hari hujan 29 hari.
Klimatologi. Hasil pencatatan Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman Ketapang
menunjukkan bahwa rentang suhu yang terjadi selama lima tahun terakhir berkisar
dari 27,60 C hingga 27,80 C. Suhu minimal terjadi pada tahun 2019 dan 2022,
sedangkan suhu maksimal terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Kelembaban udara
berada dalam rentang 81,9-83,35 persen, sedangkan tekanan udaranya berkisar dari
1.008,9 mb hingga 1.009,9 mb.
Tataguna Lahan. Kabupaten Ketapang memiliki ketinggian antara 1-325 mdpl.
Menurut penggunaannya, lahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lahan
pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian dikelompokan menjadi lahan
pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Adapun luas penggunaannya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Luas Lahan Pertanian (Ha) di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
Kabupaten Ketapang mempunyai kawasan hutan yang luasannya
sekitar 3.027.314,73 hektare. Menurunnya luas lahan di Kabupaten Ketapang terjadi
akibat pengalihfungsian lahan pertanian sawah dan bukan sawah serta peningkat luas
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
9
lahan bukan pertanian. Peningkatan jumlah penduduk, khususnya di Kabupaten
Ketapang, menuntut dipenuhinya ketersediaan bahan makanan yang cukup.
Karenanya, diperlukan pemanfaatan kawasan hutan yang dapat diakses oleh
masyarakat melalui perhutanan sosial dan agroforestry untuk kebutuhan
pengembangan hasil pertanian.
Luas lahan pengembangan pertanian yang masih cukup banyak berada di Kecamatan
Mata Hilir Selatan sedang potensi pertanian yang paling kecil berda di wilayah
Kecamatan Delta Pawan, Simpang dua dan Hulu Sungai yang masing masing seluas
250 Ha, 634 Ha dan 750 Ha.
Kependudukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, tahun
2023, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang pada tahun 2022 sekitar 591.917 jiwa.
Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat adalah Kecamatan Delta
Pawan yaitu sekitar 94.223 jiwa per Km2, sedangkan kecamatan dengan tingkat
kepadatan penduduk terjarang adalah Kecamatan Singkup, yang hanya dihuni sekitar
8.700 jiwa penduduk.
Distribusi penduduk dapat menunjukkan tingkat sebaran penduduk di suatu daerah.
Konteks Kabupaten Ketapang, analisis distribusi penduduk bertujuan untuk
mengetahui daya dukung dan daya tampung tiap kecamatan. Distribusi penduduk
berdasarkan kecamatan di Kabupaten Ketapang tahun 2023 dapat diketahui pada
gambar 2.
Gambar 2. Grafik Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Ketapang Tahun
2022. Sumber: BPS Kabupaten Ketapang, 2023.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
10
Tabel 3. Jumlah Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di
Kabupaten Ketapang Tahun 2022
Kecamatan
Jumlah
penduduk (jiwa)
Luas wilayah
(Km2)
Kepadatan penduduk
(jiwa/per Km2)
Kendawangan 59.337 5.859 10,13
Manis Mata 36.630 2.912 12,58
Marau 17.803 1.160 15,35
Singkup 8.700 227 38,33
Air Upas 20.894 793 26,35
Jelai Hulu 21.487 1.358 15,82
Tumbang Titi 29.861 1.198 24,93
Pemahan 6.017 326 18,46
Sungai Melayu Rayak 15.162 122 124,28
Matan Hilir Selatan 42.056 1.813 23,2
Benua Kayong 46.758 349 133,98
Matan Hilir Utara 20.324 720 28,23
Delta Pawan 94.223 74 1.273,28
Muara Pawan 18.984 611 31,07
Nanga Tayap 37.996 1.728 21,99
Sandai 33.807 1.779 19
Hulu Sungai 14.232 4.685 3,04
Sungai Laur 19.571 1.651 11,84
Simpang Hulu 38.503 3.175 12,13
Simpang Dua 9.572 1.048 9,13
Jumlah 591.917 31,588 18,74
Sumber: BPS Kabupaten Ketapang, 2023
Jika dilihat dari distribusi penduduk per kabupaten maka Kecamatan Delta Pawan
memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 1.273,28 jiwa/Km2. Hal ini
disebabkan oleh jumlah penduduk di kecamatan tersebut masuk ke dalam kategori
tertinggi se-Kabupaten Ketapang, padahal luas wilayah kecamatan adalah yang
tersempit (74 Km2) jika dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan lainnya.
Kemudian disusul oleh Kecamatan Benua Kayong dan Sungai Melayu Rayak secara
berurutan merupakan kecamatan dengan kepadatan yang cukup tinggi jika
dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kondisi ini kontras dengan dua kecamatan
yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 10 jiwa/Km2, yaitu Kecamatan
Simpang Dua (9,13 jiwa/Km2), dan Kecamatan Hulu Sungai (3,04 jiwa/Km2).
Sumberdaya Alam. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Ketapang didominasi
produksi padi. Adapun data mengenai produksi tanaman pangan di Kabupaten
Ketapang tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat sebagai berikut.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
11
Tabel 4. Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2022
Produksi padi mengalami tren penurunan pada tahun 2018 hingga 2022, dengan total
penurunan sebesar 21.662 Ton. Penurunan produksi juga terjadi pada komoditas ubi
jalar pada tahun 2018 hingga 2022, yaitu sebesar 809 Ton. Penurunan kapasitas
produksi padi dan ubi jalar tersebut secara indikatif disebabkan oleh produktivitas
tanaman pangan yang rendah, belum optimalnya kapasitas SDM petani dan penyuluh
dan pertanian yang belum berorientasi pada agribisnis. Beberapa potensi
pengembangan pertanian untuk komoditas biofarmaka dapat dilihat pada table
berikut.
Perekonomian Masyarakat. Kemiskinan Masyarakat Ketapang yang masuk dalam analisis
Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah kabupaten Ketapang dihitung dengan
menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) oleh Badan Pusat
Statistik (BPS). Dengan kondisi ini berarti tingkat kemiskinan dihitung dengan
menggunakan komponen pengeluaran per kapita. Semakin besar pengeluaran per
kapita, maka tingkat kemiskinan dinilai semakin rendah. Data mengenai kemiskinan
di Kabupaten Ketapang dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Kemiskinan 10,93 10,54 10,29 10,13 9,39
Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023
Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018-2022
Kabupaten 2018 2019 2020 2021 2022
Ketapang 54,86 53,84 53,45 53,04 49,92
Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
12
Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang tergolong
tinggi, tetapi masih belum optimal jika dilihat dari tren yang fluktuatif pada tahun
2018-2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang disumbang oleh sektor
Pertambangan dan Penggalian yang memiliki rata-rata pertumbuhan sektoral
mencapai 11,68 persen pada periode 2018-2022.
Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tabel
berikut.
Gambar 3. Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, Tahun 2018 - 2022. Sumber: BPS Kabupaten
Ketapang dan BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2023
Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ketapang. Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka
Tahun 2023
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
13
Tabel 6. PDRB ADHB (dalam Milyar rupiah) Beberapa Lapangan Usaha Kabupaten
Ketapang Tahun 2018-2022
Kategori PDRB Lapangan
Usaha
2018 2019 2020 2021 2022 Rata-
rata
Kontri
busi
(%)
A
Pertanian
Kehutanan dan
Perikanan
6.069, 55 6.402, 93 6.600, 43 7.209, 10
801.514
,00
23,55
B
Pertambangan dan
Penggalian
4.756, 73 5.528, 02 6.580, 77 7.725, 39 8.230,5 2 22,31
C
Industri
Pengolahan
3.627, 29 4.018, 25 3.759, 73 4.161, 66 5.215,5 6
14,23
D
Pengadaan Listrik
dan gas
20,05 22,18 23,37 24,69 14,37 0,05
E
Pengadaan air,
pengelolaan
Sampah Limbah
dan Daur Ulang
20,05 22,18 23,37 24,69 25,28
0,08
F. Konstruksi 2.415, 26 2.690, 39 2.690, 39 2.936, 01 3.035,4 2 9,42
G.
Perdagangan besar
dasar eceran ,
reeparasi mobil
dan sepeda motor
2.649, 07 2.945, 03 2.882, 65 2.897, 77 3.323,2 0
10,08
H
ransportasi dan
Pergudangan
537,84 563,73 472,26 449,78 587,46
1,81
I
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum
489,31 539,63 401,92 438,36 483,35
1,64
J
Informasi dan
Komunikasi
725,37 799,25 856,33 887,75 945,32
2,90
K
Jasa Keuangan dan
Asuransi
861,30 858,10 863,79 913,91 988,54
3,10
L Real Estate 635,02 687,28 697,43 690,13 721,38 2,37
MN Jasa Perusahaan 88,28 95,70 91,23 90,89 103,23 0,32
P
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
1.171, 57 1.283, 80 1.339, 55 1.372, 76 1.402,54 4,53
O Jasa Pendidikan 531,81 583,87 512,36 517,82 562,10 1,88
Q
Jasa Kesehatan
dan kegiatan Sosial
251,69 281,95 334,16 453,91 522,73
1,24
RSTU Jasa Lainnya 158,08 175,13 128,55 127,02 137,89 0,51
Total
PDRB Kabupaten
Ketapang
25.000 ,29 27.488 ,71 28.105 ,90 30.911 ,32 34.315, 19 100,00
Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka, 2023
Berdasarkan PDRB ADHB bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi
sektor yang paling mendominasi di Kabupaten Ketapang dengan rata-rata kontribusi
sebesar 23,55 persen dalam periode 2018-2022. Sektor pertambangan dan
penggalian turut mendominasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 22,31 persen,
kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 14,23 persen.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
14
Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan
daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis
terhadap pembiayaan daerah digunakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh
kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap
surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk menentukan
kebijakan pembiayaan pada masa depan. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah
Kabupaten Ketapang dapat dilihat di tabel 6.
Pertanian. Ketimun, cabai rawit, dan terung menjadi komoditas sayuran unggulan di
Kabupaten Ketapang pada tahun 2022. Dibandingkan data tahun 2021, produksi
(kuintal) ketimun, cabai rawit dan terung naik masing-masing sebesar 33,88 persen,
5,91 persen dan 50,31 persen. Tanaman biofarmaka unggulan Kabupaten Ketapang
adalah jahe, kunyit, dan laos/lengkuas. Jahe mengalami penurunan produksi sebesar
4,8 persen. Sedangkan, Kunyit dan laos/lengkuas mengalami kenaikan produksi
masing-masing sebesar 24,17 persen dan 35,31 persen dibandingkan dengan
produksi tahun 2021. Komoditas buah-buahan yang menjadi komoditas unggulan di
Kabupaten Ketapang adalah jeruk siam, nangka dan pisang. Nangka mengalami
penurunan produksi pada tahun 2022 sebesar 38 persen dibanding tahun 2021.
Produksi jeruk siam dan pisang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,63
persen dan 48,20 persen dibanding tahun 2021.
Perkebunan. Luas perkebunanan kelapa sawit rakyat tahun 2022 mengalami kenaikan
dibanding dengan tahun 2021 sebesar 2700 Ha. Selain itu produksi sawit perkebunan
rakyat juga mengalami kenaikan dari 419 ribu ton pada tahun 2021, menjadi 422 ribu
ton pada tahun 2022. Produksi komoditas kelapa selama lima tahun terakhir
meningkat dengan angka pertumbuhan selama lima tahun sebesar 0,28%. Pada tahun
2020 produksi kelapa Kabupaten Ketapang hanya 2,10% dari total produksi kelapa
Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 82.956 ton. Komoditas unggulan daerah
berdasarkan RTWP Kabupaten dan terdapat diseluruh kecamatan terdiri dari kelapa
sawit, karet, kelapa, lada, kakao, tebu, kopi dan aren.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
15
Tabel 7. Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Tahun 2018-2022
Perikanan. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Ketapang, pada tahun 2022, produksi perikanan secara keseluruhan di Kabupaten
Ketapang adalah sebanyak 42.107,15 ton. Jumlah produksi perikanan ini mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.335,72 ton (3,07%).
Penurunan ini berasal dari produksi ikan perairan umum dan budidaya kolam yang
menurun masing-masing sebesar 950 ton dan 1.637,715 ton. Produksi Perikanan
kabupaten Ketapang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: perikanan tangkap
(laut) sekitar 58%, budidaya kolam darat sekitar 38% dan perikanan umum sebesar
2,25% dari total produksi ikan di Kabupaten Ketapang sebanyak 4.210,715 ton.
Peternakan. Jeni-jenis peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Ketapang terdiri
dari sapi potong, kerbau, babi, kambing/domba, ayam pedaging dan ayam petelor,
ayam kampung serta itik. Kecamatan yang memproduksi dominan di bidang
peternakan diantaranya ; sapi (kec. Delta Pawan, Benua Kayong, Sandai, Matan hilir
utara dan nanga tayap), ayam pedaging (Kec. MHS, Benua Kayong, Muara Pawan,
Delta Pawan, Manis Mata, Kendawangan, Simpang Hulu dan Nanga Tayap). Produksi
ayam petelur (Kec.kendawangan, Muara Pawan, Sandai dan Air Upas. Rencana inisiasi
pengembangan peternakan ayam petelur ada di kecamatan Nanga Tayap. Untuk
pemeliharan ternak ayam kampung dan itik rata-rata tersebar di 20 kecamatan di
Kabupaten Ketapang.
Tabel 8. Produksi Daging Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak/Unggas (Kg) Tahun
2018-2022
No
Jenis Ternak/
Unggas
2018 2019 2020 2021 2022
1 Sapi Potong 349.868 343.132 342.540 462.112 426.112
2 Kerbau 20.064 20.041 20.944 22.624 22.624
3 Babi 228.088 232.137 180.484 286.575 256.575
4 Kambing/Domba 20.839 40.646 30.726 17.5 17.609
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
16
5 Ayam Pedaging 3.400.506 4.288.503 4.180.793 5.235,521 5.235.884
6 Ayam Petelur 7.505 28.358 9.581 60.552 60.562
7 Ayam Kampung 176.535 146.943 123.521 159.609 159.609
8 Itik/tik manila 123.536 29.891 30.463 44.955 44.955
Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka, 2023
Sesuai dengan RTRW Kabupaten pengembangan ternak unggulan adalah ternak yang
terdapat di seluruh kecamatan. Ternak besar terdiri dari sapi dan kerbau; ternak kecil
unggulan adalah kambing dan babi; sedangkan ternak unggas unggulannya adalah
ayam dan itik.
Pariwisata. Ada sekitar 172 objek wisata dan potensi wisata tersebar di 20 kecamatan.
Potensi wisata terbanyak berada di Kecamatan Simpang Hulu, Tumbang Titi dan Delta
Pawan. Jumlah wisatawan domestik meningkat dari tahun 2020-2021 yaitu sekitar
39,45 persen. Pada masa terjadi wabah COVID-19, terjadi pelarangan pengunjung.
Lokasi potensial untuk pengembangan wisata diantaranya adalah: Kecamatan
Kendawangan 16 objek wisata (ow), Kecamatan Tumbang Titi, Kecamantan Matan
Hilir Selatan 14, Kecamatan Delta Pawan 16, Kecamatan Nanga Tayap 8, dan
Kecamantan Sandai 8.
Industri. Unit usaha di Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 berjumlah 815 unit
usaha. Hal ini menjadi sebuah penanda berkembang nya sektor industri di Kabupaten
Ketapang. Unit usaha terbanyak ada di Kecamatan Delta Pawan sebanyak 423 unit
usaha. Investasi di dunia industri di dominasi oleh industri pangan dengan nilai
Gambar 5. Jumlah Pengunjung Wisatawan Domestik dan Asing di Lokasi Wisata Kabupaten Ketapang
Tahun 2018-2022
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
17
investasi sebesar Rp. 6.664.220 ton diantaranya termasuk industri komoditas padi
padian sebesar 666.980 ton, pembekuan ikan sebesar 324.340 ton, industri
pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas sebesar 51.000 ton dan
industri bambu sebesar 1.500 ton.
Tingkat Kemiskinan. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan basic need
approach berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan dihitung menggunakan
komponen pengeluaran per kapita. Semakin besar pengeluaran per kapita, semakin
kecil kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, jika disandingkan dengan data
pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Ketapang tidak sepenuhnya mampu menjalankan mekanisme multiplier effect. Kondisi
ini menggambarkan bahwa sejumlah uang mengalir ke luar wilayah Kabupaten
Ketapang, sehingga tidak mampu mempercepat penurunan kemiskinan. Adapun data
mengenai kemiskinan di Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada lembar berikut.
Tabel 9. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Kemiskinan 10,93 10,54 10,29 10,54 9,39
Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang pada tahun 2018-2022 memiliki
tren yang menurun, namun dari angka tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten
Ketapang masih berada di tiga tertinggi se-Kalimantan Barat setelah Kabupaten
Melawi dan Kabupaten Landak yang masing-masing sebesar 11,44 persen dan 10,01
persen. Meskipun menunjukkan tren yang menurun dalam lima tahun terakhir,
penurunan tersebut bukanlah penurunan yang tergolong cepat. Hal ini terjadi karena
ada kebocoran ekonomi regional dan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi di
sektor non-tambang.
Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam
mengukur kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Ketapang, fokus kesejahteraan
sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas. Fokus kesejahteraan sosial di
Kabupaten Ketapang, fokus kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial
dilakukan terhadap beberapa indikator, yakni: Indeks Pembangunan Manusia, Angka
Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Usia Harapan
Hidup, dan Rasio Penduduk yang bekerja.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
18
Budaya. Kabupaten Ketapang dikenal dengan Tanah Kayong, memiliki sejarah
kerajaan dan kekayaan seni budaya. Salah satu seni budaya yang masih bertahan
hingga kini adalah Syair Gulung yang merupakan sarana mengungkapkan pikiran atau
gagasan bagi warga terutama para pemuda di Kabupaten Ketapang. Upaya
Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam melestarikan budaya diselenggarakan melalui
festival seni budaya daerah. Jumlah budaya daerah yang dikembangkan bersifat
fluktuatif dari tahun 2016-2020. Ada sekitar 11 jenis budaya. Komitmen masyarakat
dalam mempertahankan kebudayaan masih relative rendah. Beberapa faktor yang
mempengaruhi diantaranya: a) Minimnya sarana promosi kebudayaan, b) minimnya
sanggar seni budaya, c) tertundanya program pembangunan rumah adat.
2. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang
1) Visi dan Misi Kabupaten Ketapang
Penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026 bagian tidak terpisahkan dan
dalam rangka pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Ketapang, yaitu “Kabupaten
Ketapang Sejahtera, Maju, Mandiri, Adil, Aman dan Bermartabat Tahun 2025”. Visi
tersebut dijabarkan ke dalam lima misi:
a. Membangunan dan mengembangkan infrastruktur yang maju, terpadu dan merata
b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang maju dan bernilai tinggi
c. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif dan
bermartabat
d. Mewujudkan pemerintah yang baik, handal dan professional
e. Mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara Lestari dan berkelanjutan.
Sebagai penjabaran visi dn misinya, pemerintah Kabupaten Ketapang menuangkan
prioritas pembangunannya ke dalam sasaran dan strategi sebagaimana yang
tercantum pada table berikut.
Tabel 10. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Strateginya
No Prioritas
Pembangunan
Sasaran Produk Strategi Pembangunan
1 Pengembangan
Ekonomi
Kerakyatan
yang Maju dan
Bernilai Tinggi
Berbasis Ilmu
Pengetahuan
dan Teknologi
➢ Meningkatnya
produksi dan
pertumbuhan ekonomi
➢ Berkurangnya
pengangguran.
➢ Menurunnya
kemiskinan
Meningkatnya
pendapatan per kapita
➢ Iklim investasi yang semakin
baik, mendorong
perkembangan daerah, daya
saing daerah, dan
munculnya spesialisasi
daerah
➢ Perubahan struktur
ekonomi ditandai dengan
meningkatnya pertanian
dalam arti luas,
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
19
➢ Meningkatnya
pendapatan daerah
ketergantungan
sumberdaya alam yang tidak
terbarukan secara bertahap
mulai berkurang, industri
pengo-lahan semakin
berkembang dari hulu
sampai hilir
➢ Semakin berperannya
koperasi dan UKM
➢ Pengembangan kawasan
strategis semakin
ditingkatkan
➢ Semakin membaiknya peran
BUMD dalam
pembangunan, yang juga
ditandai oleh peningkatan
peran publik dalam
pengelolaan BUMD
➢ Semakin terpeliharanya
kualitas alam dan terjaganya
budaya meningkatkan
perkembangan pariwisata.
Pengelolaan
Sumberdaya
Alam dan
Lingkungan
Hidup, Serta
Penataan
Ruang dan
Pertanahan
➢ Terjaganya fungsi
dan kelestarian sum
berdaya alam dan
lingkungan hidup
➢ Berkurangnya
kerusakan lahan
➢ Terwujudnya
kepastian hukum
dalam pengelolaan
sumberdaya alam
dan lingkungan hidup
➢ Terwujudnya
keterpaduan
pemanfaatan
ruang wilayah
➢ Terjaminnya kepastian
hukum dalam
kepemilikan tanah
➢ Pengelolaan sumberdaya
alam dan pengembangan
infrastruktur diprioritaskan
pada perencanaan,
pemanfaatan ruang dan
pengendalian ruang yang
efektif dan partisipatif.
➢ Struktur ruang ditandai
adanya keseimbangan
distribusi antara perkotaan
dan perdesaan, jaringan
pergerakan antar wilayah
yang mapan, dan kegiatan
ekonomi utama yang
bersifat spesialisasi
➢ Penanganan kawasan
pebatasan melalui
pembukaan jalur ekonomi
dan kegiatan unggulan
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
20
semakin menunjukkan
peningkatan yang ditandai
oleh semakin berkurangnya
ketimpangan.
➢ Kualitas permukiman di
berbagai wilayah
menunjukkan peningkatan,
ditandai oleh semakin
tersedianya perumahan
masyarakat berpendapatan
rendah, meningkatnya
kualitas permukiman, serta
berkurang nya pemukiman
kumuh
➢ Mendorong berbagai kegiatan
penyelamatan dan
pengelolaan lingkungan hidup
berbasis mitigasi bencana
alam
2) Pilar Pembangunan Kabupaten Ketapang
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
merupakan isu internasional yang berangkat dari kesepakatan antar negara dan sudah
ditindak lanjuti menjadi kebijakan nasional. Selain landasan hukum dalam bentuk
Peraturan Presiden, telah dideklarasikan juga sebagai salah satu dari empat
pengarusutamaan (mainstreaming) di dalam RPJMN. Tujuannya adalah sebagai
bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis
pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.
Rencana Pengembangan Terpadu berbasis perhutanan sosial (Integrated Area
Development/IAD) merupakan salah satu rancangan strategi pemanfaatan
sumberdaya alam yang dilakukan secara kolaborasi, memiliki tujuan yang selaras
untuk menciptakan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan berkelanjutan. Rencana
aksi IAD berbasis perhutanan sosial, harus selaras dengan RPJMD Kabupaten
Ketapang. Sehingga dapat disupport secara optimal dalam mekanisme alokasi
anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
3) Program Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang
Mendasarkan pada Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Ketapang, pengembangan daerah dilakukan melalui strategi pengembangan berbasis
kawasan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
21
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya di Kabupaten
Ketapang meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan
pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan;
kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan
permukiman; dan lainnya. Beberapa peruntukan dalam pemgembangan Kawasan
memiliki interkoneksi dengan strategi pengembangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang
diantaranya:
a. Kawasan Pengembangan Sumberdaya Alam/Hutan
Kawasan ini tersebar di Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan dan
Simpang Hulu. Di dalam Kawasan ini terdapat hutan desa, antara lain:
a) Hutan Desa Laman Satong di Kecamatan Matan Hilir Utara;
b) Hutan Desa Sungai Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
c) Hutan Desa Sungai Besar di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
d) Hutan Desa Pematang Gadung di Kecamatan Nanga Tayap; dan
e) Hutan Desa Sebadak Raya di Kecamatan Nanga Tayap.
b. Kawasan peruntukan pertanian, meliputi:
a) Kawasan pertanian tanaman pangan
Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh
kecamatan; dan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh
kecamatan.
b) Kawasan pertanian hortikultura
Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan lahan pertanian hortikultura
berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh
kecamatan; dan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura
berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh
kecamatan.
c) Kawasan perkebunan
Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan dengan tanaman komoditi
unggulan daerah, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, lada, kakao, tebu, kopi
dan aren serta komoditi perkebunan lain sesuai dengan agroklimat di daerah.
d) Kawasan peternakan
Kawasan ini terdiri atas Kawasan ternak besar di seluruh kecamatan dengan
ternak unggulan sapi dan kerbau; ternak kecil di seluruh kecamatan dengan
ternak unggulan kambing dan babi; dan ternak unggas di seluruh kecamatan
dengan ternak unggulan ayam dan itik.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
22
c. Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:
a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap yang berada di Kecamatan Matan Hilir
Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan dan
Kendawangan.
b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan yang berada di Kecamatan Matan
Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan,
Kendawangan, Manis Mata, Singkup, Air Upas, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi,
Melayu Rayak, Pemahan, Nanga Tayap, Hulu Sungai, Sandai, Sungai Laur,
Simpang Dua dan Simpang Hulu.
d. Kawasan peruntukan industri, meliputi:
a) Kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan
Muara Pawan, Kecamatan Matan Hilir Utama, Kecamatan Matan Hilir Selatan
dan Kecamatan Kendawangan.
b) Kawasan peruntukan industri kecil dan industri menengah terdapat di seluruh
kecamatan.
e. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
a) Kawasan peruntuk pariwisata budaya terdapat di Kecamatan Simpang Hulu,
Simpang Dua, Sungai Laur, Sandai, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi,
Sungai Melayu Rayak, Jelai Hulu, Marau, Kendawangan, Matan Hilir Selatan,
Benua Kayong, Delta Pawan, Muara Pawan, dan Matan Hilir Utara.
b) Kawasan peruntukan pariwisata alam yang terdiri atas:
➢ Gunung Palung di Kecamatan Matan Hilir Utara, Nanga Tayap, dan Sungai
Laur;
➢ Pantai Tanjung Belandang di Kecamatan Muara Pawan;
➢ Pantai Air Mata Permai di Kecamatan Muara Pawan;
➢ Hutan Kota Ketapang di Kecamatan Delta Pawan;
➢ Pantai Sungai Kinjil di Kecamatan Benua Kayong;
➢ Pantai Pasir Putih/Celincing di Kecamatan Benua Kayong;
➢ Pantai Sungai Jawi/Penage di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
➢ Pantai Tanjung Batu (Pantai Sentigi) di Kecamatan Matan Hilir
Selatan;
➢ Pantai Pagar Mentimun di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
➢ Pantai Sungai Tengar di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
➢ Pantai Tanjung Gangse di Kecamatan Kendawangan;
➢ Pantai Pulau Kucing di Kecamatan Kendawangan;
➢ Pantai Pulau Jambat di Kecamatan Kendawangan;
➢ Pantai Pulau Sahabat di Kecamatan Kendawangan;
➢ Pantai Selat Bilik (Teluk Pacak dan Tanjung Duku) di Kecamatan
Kendawangan;
➢ Bukit Kuri/Bekuri di Kecamatan Sungai Laur;
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
23
➢ Gunung Bindang di Kecamatan Simpang Hulu;
➢ Pemandian alam Lubuk Tapah di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Arung jeram Riam Rayo di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Gunung Menggelaso di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Gunung Batu Sudah di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Gunung Batu Menanti di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Gua Kakap di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Air Terjun Riam Limpai di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Air Terjun Gunung Berambai di Kecamatan Tumbang Titi;
➢ Riam Inam Kelima di Kecamatan Sungai Melayu Rayak; dan
➢ Riam Pembunuhan di Kecamatan Sungai Melayu Rayak.
Kawasan Agro Industri yang akan di kembangkan di Kecamatan Marau, Singkup, Air
Upas, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Sungai Laur, Sandai
dan Nanga Tayap.
3. Keterkaitan Perhutanan Sosial dengan RPJMD Kabupaten Ketapang
Tujuan penataan ruang Kabupaten Ketapang adalah mewujudkan ruang wilayah
kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
yang berbasiskan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan,
perikanan, industri dan pariwisata di daerah bagian selatan Provinsi. Kebijakan
penataan ruang wilayah Kabupaten Ketapang, yaitu:
1) Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian,
perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata
2) Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep
agropolitan, minapolitan, dan agroindustri
3) Penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang
sistem pemasaran produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan,
kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata
4) Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran produksi
perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan dan industri
5) Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya
tampung lahan dan aspek konservasi
6) Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan
dan lingkungan hidup
Penyusunan rencana strategis dari para perangkat daerah berpedoman kepada
RPJMD, sekaligus Renstra memiliki peran untuk menjabarkan program pembangunan
daerah dan perangkat daerah yang terdapat di dalam RPJMD melalui rumusan kegiatan
dan detil kegiatan. Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra memiliki peran strategis
untuk mencapai target indikator kinerja kepala daerah.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
24
Salah satu strategi dalam mencapai tujuan di atas, adalah dengan melakukan
kolaborasi antar para pihak, baik dari aparat pemerintahan,
komunitas/LSM/masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan media massa. Berbagi
peran sesuai dengan kemampuan dan kompetensi, dapat memberikan langkah efektif
dan efisien. Starategi pengembangan kolaborasi ini sudah diamanahkan di dalam
Permen LHK nomor 9 tahun 1921 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Payung hukum dalam pengembangan Rencana Aksi IAD berbasis Perhutanan Sosial ini
adalah Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 mengenai Perencanaan Terpadu
Percepatan Perhutanan Sosial. Perencanaan terpadu percepatan pengelolaan
perhutanan sosial dimaksud meliputi kegiatan: 1) distribusi akses legal, 2)
pengembangan usaha Perhutanan Sosial dan 3) Pendampingan. Strategi ini sangat
selaras dengan Integrated Area Development berbasis perhutanan sosial, yang
mendorong para pihak untuk saling sinergi melaksanakan rencana aksi dalam
merealisasikan mimpi bersama mengenai visi IAD ke depan.
Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 juga menjadi acuan bagi
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi
dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan melibatkan
pihak terkait. Perpres ini telah ditindaklanjuti oleh Kempendagri nomor 900.1.15.5-
1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri tentang hasil verifikasi,
validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
4. Gambaran Umum Perhutanan Sosial Kabupaten Ketapang
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 733 tentang
kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Kalimantan Barat seluas ± 8.389.600
hektar yang dirinci sesuai fungsinya sebagai berikut: Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam seluas ± 1.621.046 Ha, (daratan seluas ± 1.430.101 Ha dan
perairan seluas ± 190.945 Ha). Kawasan Hutan Lindung seluas ± 2.3.874 Ha, Kawasan
Hutan Produksi seluas ± 2.132.398 Ha dan Kawasan Hutan Produksi seluas ± 2.127.365
Ha. Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 197.918 Ha.
Semenatara itu, Kabupaten Ketapang memiliki luas kawasan hutan sekitar
1.742.538,78 Ha. Luasan kawasan ini memiliki rincian luas berdasarkan status dan
fungsi kawasannya sebagai berikut: Cagar Alam (CA) seluas ± 150.248,79 Ha, Hutan
Lindung (HL) seluas ± 318.589,22 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 643,159,52 Ha,
Hutan produksi Konversi (HPK) seluas ± 6.809,91 Ha, Hutan Produksi terbatas (HPT)
seluas ± 604.746,88 Ha, Taman Nasional (TN) seluas ± 18.204,26 Ha dari luasan total
kawasan hutan dimaksud, yang masuk dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)
revisi VIII tahun 2023 ada seluas 124.660 Ha.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
25
Kawasan hutan Perhutanan sosial di Kabupaten Ketapang sudah ada sejak tahun 2012,
ada sekitar 3 desa yang memperoleh SK PAK (Penataan Areal Kerja) dari Kementerian
Kehutanan, yaitu Desa Laman Satong, Desa Pematang Gadung dan Desa Sebadak Raya.
SK PAK baru sebatas persetujuan lokasi, kegiatan yang dilakukan di area hutan desa
berupa penataan dan perlindungan kawasan hutan dan belum ada pembentukan KUPS
sebagai badan usaha yang mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Potensi areal Perhutanan berdasarkan peta indikatif perhutanan sosial (PIAPS) revisi-
VIII tahun 2023 memiliki total luas (baik bersifat indikatif maupun sudah definitif)
adalah seluas 152.660,24 Ha. Realisasi pemberian SK persetujuan Perhutanan Sosial
seluas 110.998 ha yang mencakup sasaran 13.703 KK. Skema yang dikembangkan
meliputi Hutan Desa sebanyak 30 SK dengan total luasan sekitar 99.950 ha,
Hutan Kemasyarakatan sebanyak 2 SK persetujuan PS dengan total luas sekitar 3.816
Ha, Hutan Tanaman Rakyat sebanyak 3 SK dengan total luas ± 4.732 Ha, dan Kemitraan
kehutanan satu SK dengan total luasan sekitar 2.500 Ha. Jadi potensi untuk
pengembangan akses legal persetujuan perhutanan sosial di wilayah Kabupaten
Ketapang ± 41.662,24 Ha.
Update terakhir hingga
tahun 2023, perkem-
bangan Kawasan perse-
tujuan Perhutanan Sosial di
Kabupaten Ketapang
diantaranya: lokasi
perhutanan sosial yang
mendapatkan SK perse-
tujuan PS di KPH Keta-pang
Selatan ada 22 ijin dan di
KPH Ketapang Utara ada 4
SK persetujuan PS.
Luas pengelolaan PS di
Ketapang Selatan sekitar ±
66,966 Ha, di KPH Ketapang
Utara sekitar ± 11.521 Ha.
Sedangkan yang masih
dalam tahapan usulan
seluas ±17.169,28 Ha ada
sekitar 6 usulan PS.
Gambar 6. Lokasi Sebaran Desa yang Mendapatkan SK Persetujuan PS, Data - Tahun 2021 dan update
persetujuan - Tahun 2023
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
26
Gambaran posisi Masyarakat desa yang sudah mendapatkan SK persetujuan
perhutanan sosial di KPH Ketapang Utara dan Selatan hingga tahun 2023 yang riil telah
mendapatkan SK dimaksud sebanyak 26 Kelompok. Masing-masing 22 SK persetujuan
PS di Ketapang Selatan dan 4 persetujuan PS di Ketapang Utara. Sedangkan lainnya
masih dalam proses pengusulan menunggu keputusan persetujuan dan penyerahan
SK persetujuan Pengelolaan Perhutaann Sosial dari KLHK. Usulan Persetujuan
Perhutanan Sosial dimaksud masing-masing 6 usulan Perhutanan Sosial di KPH
Ketapang Selatan dan 6 usulan Perhutanan Sosial di KPH Ketapang Utara. Jumlah
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang sudah difasilitasi sebanyak 53 KUPS dengan
kondisi sebagai mana tercantum pada gambar 6.
1) Wilayah Kerja UPT KPH Ketapang Utara
Berdasarkan data SK tahun 2023 terdapat tambahan SK yang dikeluarkan Bapak
Presiden Joko Widodo di bulan Juni 2023 untuk Wilayah UPT KPH Ketapang
Selatan. Lokasi desa-desa yang telah mendapatkan persetujuan Perhutanan Sosial
dapat dilihat pada tabel berikut.
(1 KUPS)
0%
Platinum
Gold
Silver
Blue
(0 KUPS)
(35 KUPS)
(17 KUPS)
Gambar 7. Kategori Kelas KUPS di Kabupaten Ketapang
Tabel 11. Daftar LPHD/KTH/KPH yang Mendapatkan SK Perhutanan Sosial di
Kabupaten Ketapang
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
27
Desa desa yang telah mendapatkan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat dilihat pada peta
lokasi sebaran ijin/persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial berdasar PIAPS
revisi VIII tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar 8.
2) Wilayah Kerja UPT KPH Ketapang Utara
Dari total luasan PIAPS di KPH Ketapang Utara, areal yang sudah mendapatkan SK
Persetujuan sebanyak 4 SK dengan total luas sekitar 11.521 Ha sedangkan luasan
PS yang masih dalam usulan ada 7 usulan dengan luasan sekitar 17.169,28 Ha.
Berdasar hasil peta lokasi desa, luasan desa PS dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 12. Jumlah Persetujuan dan Luas Kawasan PS di KPH Ketapang Utara
No SK Persetujuan
KPS/Desa/Kecamatan
Nomor SK/usulan Lokasi
(UPT KPH
Ktp)
Luasan
(Ha)
1 Tanoeh Menjuang (Gema) SK.5913/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018
Utara 4.209
2 Rimak Koling Rata (Ba-nua
Krio)-> Siling Setani
SK.6233/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018
Utara 1.260
3 Mekar Raya (Mekar Raya) SK.5744/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/8/2022
Utara 1.107
Gambar 8. Lokasi PS yang Sudah Keluar SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten
Ketapang
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
28
4 Rimbak Benua (Cinta
Manis)
SK.5219/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023
Utara 4.945
5 Beruak Lestari (Kamora) SK.5493/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023
Utara 1.220
6 Layang Tangui (Lubuk
Kakap 1)/Hulu Sungai
Sudah keluar SK (FFI) Utara 5.000
7 Batu Rangkaya (Lubuk
Kakap 2)/Hulu Sungai
Dalam proses (FFI) Utara 5.000
8 Tabuh Lestari (Kenyabur
1)/Hulu Sungai
Sudah keluar SK PS (FFI) Utara 4.935
9 Siling Api (Kenyabur
2)/Hulu Sungai
Sudah Keluar SK PS (FFI) Utara 4.963
10 Liboh Menyatu (Batu
Daya)/Simpang Dua
SK.9980/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023
Utara 2.105
11 Kalam Betuah (SInar
Kuri)/Sungai Laur
SK.9979/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023
Utara 368
13 Jaga Rimba (Pendamar
Indah)
(Penolakan HD dan usulan
baru skema HA)
Utara -
14 Krio Batuah (Krio Hulu) Masih usulan HA (AMAN) Utara -
Total Luasan 35.112
Berikut gambaran lokasi PIAPS revisi VIII untuk wilayah kerja UPT KPH Ketapang
Utara.
Gambar 9. Peta Piaps Revisi VIII 2023 Wilayah Fungsi Kawasan di Wilayah Kerja UPT KPH Ketapang
Utara
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
29
5. Keterkaitan IAD dengan RPJMD Kabupaten Ketapang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang yang
merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Masterplan Renaksi IAD-PSDA dapat dilakukan secara sinergi dalam kerangka kerja
kolaboratif. Hal ini dapat mendorong pencapaian kinerja utama pemerintah daerah
secara efektif dan efisien. Pengembangan IAD kabupaten Ketapang dapat
berkontribusi dalam mendorong Pembangunan Kabupaten Ketapang. Indikator
kinerja utama terkait dengan isu pengembangan IAD berbasis perhutanan sosial
diantaranya: 1) Laju pertumbuhan ekonomi sekitar; 2) Tingkat Kemiskinan; 3) Indeks
Resiko Bencana; 4) Indeks kualitas lingkungan; 5) Indeks Desa Membangun; 6) Tingkat
Kemiskinan; 7) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan 8) Indeks Ketahanan Pangan
serta Indeks Kunjungan Wisata dari luar dan dalam negeri.
Tabel 13. Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Kabupaten
Ketapang Pada Kondisi Awal (2023 dan 2026)
No IKU kepala Daerah
Kondisi Awal
(2023)
Target 3 thn
(2026)
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 7,18 7,52
2 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,01 3,35
3 Indeks Resiko Bencana 105,8 87,14
4 Indeks Kualitas Lingkungan 72,62 75,16
5 Indeks Desa Membangun 0,371 0,77
6 Tingkat Kemiskinan 9,987 % 9,13 %
7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,62 75,16
8 Indeks Ketahanan Pangan 78,56 83,84
9 Indeks Kunjungan Wisata 19.15 22.46
IAD-PSDA Kabupaten Ketapang dan Sinergitas dengan Rencana dan Anggaran Dana
Desa. Desa-desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan
pembangunan desa harus sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa
pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Hal tersebut dilakukan dengan menyelaraskan RPJMDes dengan arah kebijakan
perencanaan pembangunan kabupaten. Sasaran IAD PSDA Kabupaten Ketapang di
tingkat tapak adalah para kelompok perhutanan sosial/kelompok usaha perhutanan
sosial yang mendapatkan akses legal perhutanan sosial yang berada di level desa.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
30
Karenanya rencana KUPS yang menjadi landasan kerja kelompok dapat menyesuaikan
dengan proses proses perencanaan yang ada di tingkat desa melalui musrembangdes
sehingga ada keselarasan dengan penyusunan rencana dan anggran dalam RKPDes.
Pada tahun 2023, telah dituangkan dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri Desa,
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 7 tahun
2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan Dana Desa dapat
digunakan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas
Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur
dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Desa ini. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs
Desa.
Dalam pelaksanaannya pembangunan desa merujuk pada SDGs desa yang merupakan
sebuah proses keberlanjutan. SDGs Desa dimaksudkan sebagai proses pembangunan
desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan. Beberapa focus perhatian dalam
sinergi Penganggaran Dana Desa diantaranya:
1) Pemenuhan kebutuhan dasar
2) Pembangunan sarana dan prasarana desa,
3) Pengembangan potensi ekonomi lokal
4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Pada regulasi Permendesa Nomor 7 tahun 2023 yang mengatur prioritas anggaran
dana desa khususnya pengembangan potensi ekonomi lokal. Dalam lembar lampiran
dinyatakan bahwa pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa/BUMDESA bersama, mencakup pengembangan usaha
dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Desa yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan antara lain; a)
pengelolaan hutan desa; b) pengelolaan usaha hutan sosial; c) pengelolaan hutan adat;
d) pengelolaan air minum; e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau
peternakan; f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan,
penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan g) pengembangan sarana produksi
pemasaran dan distribusi produk.
Sinergi Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang. Pengembangan
investasi dan ekonomi Masyarakat di Kabupaten Katepang, perlu menyesuaikan
dengan pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Ketapang menjadi panduan dalam pengembangan kluster
komoditas/produk pada IAD Kabupaten Ketapang yang mengakomodasi isu-isu
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
31
strategis dan perkembangan terbaru. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus sesuai dengan daya dukung kawasan
serta arah kebijakan pembangunan agar terwujud keterpaduan
penggunaan/pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan sumber
daya manusia, kelembagaan dan ekosistemnya.
Sinergi dalam Pencegahan Karhutla. Pengembangan Model IAD berbasis komoditas
dan atau landscape ini (khususnya di lahan gambut) sangat terkait dengan kebijakan
daerah dalam penanganan Karhutla khususnya kawasan gambut dalam.
Pengembangan di areal resiko kebakaran tinggi pada kawasan gambut dapat di dorong
dengan pengembangan IAD yang berorientasi pada Imbal jasa lingkungan. Rancangan
pengembangan kluster IAD di kawasan rawan kebakaran perlu sinergi dengan
rancangan strategi pencegahan Karhutla khususnya di kawasan hutan lindung sekitar
landscape Pawan-Kepulu-Pesaguan. Model pengembangan di Kawasan ini dengan
mempertimbangkan prinsip prinsip Kawasan Hidrologi Gabut (KHG) seperti: 1)
Rewetting (melalui pembangunan canal dan sumur bor, 2) Revegetasi melalui
regenerasi alami (Assisted Natural Regeneration/ANR), dan Revitalisasi (agroforestry,
perikanan dan ekowisata). Rancangan bangun IAD-PSDA Kabupaten ketapang ini
dalam Kawasan gambut bersinergi dengan perencanaan strategik pencegahan
kebakaran hutan dan lahan berbasis tata kelola gambut pada Kesatuan Hidrologis
Gambut (KHG) Sungai Pawan-Sungai Kepulu dan Sungai Pesaguan yang digagas Sekber
PSDA.
Sinergi IAD_PSDA dengan Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan
Peternakan. Komoditas dan atau produk strategis yang dapat menjadi unggulan
kabupaten meliputi Karet, Kopi, Buah-buahan, biofarmaka, jagung dan lainnya.
Beberapa komoditas dimaksud di atas dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:
Karet. Produksi karet dalam lima tahun terakhir bersif fluktuatif namun produksinya
cenderung mengalami penurunan. Rata- rata pertumbuhan produksi komoditas karet
selama tahun 2016-2020 turun sebesar 0,18% per tahun. Pertumbuhan produktivitas
tanaman karet selama lima tahun terakhir turun sebesar 0,91% per tahun, dan tidak
ada penambahan luas tanaman sejak tahun 2016. Harga karet yang fluktuatif sangat
mempengaruhi minatmasyarakat untuk membudidayakan karet danmeningkatkan
produksi dari tanaman yang sudah ada. Pengembangan produktivitas karet dapat
dikembangkan melalui peningkatan nilai produk dengan meningkatkan profit margin.
Alternatif pengembangannya dengan menghadirkan mitra usaha dengan Perusahaan
yang mampu menjamin akses pasar produk karet. Fasilitasi yang diperlukan kedepan
adalah membangun basis pengembangan paska produksi dan akses pasar. Sehingga
selain jumlah produk dan pendapatan total, petani mendapatkan nilai tambah dari
produk Masyarakat petani.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
32
Kopi. Produksi komoditas kopi selama lima tahun terakhir cenderung menurun
dengan angka pertumbuhan sejak tahun 2016 sebesar (-0,29%). Meskipun rata-rata
luas tanaman kopi cenderung meningkat dengan pertumbuhan 3,69% tetapi rata-rata
produktivitas tanaman kopi selama lima tahun (-0,29%). Luas tanaman yang
meningkat belum diimbangi dengan produktivitas tanaman yang tinggi sehingga
belum mampu mendongkrak produksi tanaman kopi. Pertumbuhan luas tanaman
selama lima tahun yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa masyarakat
mulai berminat membudidayakan kopi sebagai komoditas usaha tani.
Peningkatan produktivitas kopi ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk melalui
pengolahan paska panen. Masyarakat perlu mendapatkan penguatan kapasitas
sumberdaya manusia untuk melakukan processing dari buah cherry menjadi green
bean dan roasted bean. Memberikan jaminan rantai pasok (supply chain) produk dari
Masyarakat agar mampu melakukan akses pasar baik di tingkat Provinsi maupun
nasional.
Buah-buahan. Produksi buah-buahan selama tahun 2016-2020 mengalami
pertumbuhan positif dan terus meningkat selama lima tahun dengan rata-rata
pertumbuhan 15,99% per tahun. Baik produktivitas maupun luas panen tanaman
buah-buahan juga cenderung meningkat setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan
produktivitas tanaman hortikultura 4,09% per tahun dan rata-rata pertumbuhan luas
panen sebesar 11,43% per tahun. Secara umum terkait produksi tanaman
hortikultura beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah peningkatan luas
panen, perbaikan dan penerapan teknik budidaya hortikultura ramah lingkungan
sehingga kebun hortikultura dapat berproduksi secara optimal. Tanaman hortikultura
memiliki jenis sangat beragam dan banyak komoditasnya dengan teknik budidaya
spesifik. Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) sangat penting agar produksi
hortikultura mampu bersaing dengan produk luar.
Biofarmaka. Produksi lada selama lima tahun terakhir cenderung meningkat namun
dengan pertumbuhan yang relatif rendah%. Namun luas tanaman maupun
produktivitas tanaman lada memiliki pertumbuhan positif. Rata-rata pertumbuhan
luas tanaman lada sebesar 1,18% per tahun dan rata-rata pertumbuhan produktivitas
sebesar 0,49% per tahun. Rendahnya produktivitas lada disebabkan karena masih
rendahnya penggunaan bibit unggul yang direkomendasikan. Peningkatan produk
dengan pengolahan paska panen dapat menghasilkan diversifikasi produk yang dapat
dipasarkan melalui jejaring galeri hasil hutan. Sinergi dengan OPD terkait
dimungkinkan mampu meningkatkan nilai tambah produk dan akses market. Selain
itu upaya perbaikan packaging yang menarik (eye-catching) dapat meningkatkan
ketertarikan pasar terhadap produk masyarakat.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
33
Tanaman Jagung. Produksi jagung selama lima tahun terakhir 2016 - 2020 cenderung
meningkat dengan angka pertumbuhan sebesar 51,77%. Produksi jagung yang
meningkat disebabkan oleh luas tanam dan luas panen jagung dalam lima tahun
terakhir cenderung meningkat dengan pertumbuhan luas tanam sebesar 18,12%%.
Luas tanaman tahun 2019 merupakan luas tanam tertinggi selama lima tahun
terakhir, hal ini disebabkan adanya stimulan bantuan benih jagung hibrida oleh
Pemerintah Pusat. Saat ini minat petani yang semakin besar untuk budidaya jagung
karena sudah terbuka pasar untuk menampung produksi jagung sebagai pakan ternak.
Selain itu, produktivitas tanaman jagung mengalami peningkatan selama 5 tahun
dengan rata-rata pertumbuhan 19.58%
Ternak Besar. Populasi ternak sapi tahun 2020 di Kabupaten Ketapang sebesar 35.116
ekor, menunjukkan bahwa 22,51% populasi ternak sapiKalimantan Barat berada di
Kabupaten Ketapang. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi ternak sapi di
Kabupaten Ketapang salah satu yang terbesar dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan
Barat. Pengembangan sistem mini-range dalam budidaya sapi dengan menyediakan
kandang alami dengan pola penanaman rumput secara agroforestry serta
mengembangkan produk turunan dari kotoran sapi menjadi pupuk organik (pupuk
padat, pupuk organic cair atau pengembangan bio energy terbarukan).
Ternak Unggas. Populasi ternak unggas selama tahun 2016-2020 fluktuatif dan
cenderung mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar
0,97% per tahun. Pengembangan peternakan unggas perlu dilakukan secara
terintegrasi dengan pengembangan model integrated farming. Peternakan dapat
ditingkatkan skala ekonominya melalui perluasan usaha lintas desa (basis kawasan).
Pengembangkan yang memungkinkan adalah ternak ayam petelor. Untuk
meningkatkan efisiensi para peternak perlu dilatih dalam mengembangkan pakan
alternatif (buatan) sehingga tidak menggantungkan pada pakan pabrikan yang
harganya cenderung mahal. Lokasi yang masih sangat potensial dikembangkan adalah
desa desa yang ada di kecamatan Nanga Tayap. Pengembangan Ternak unggas (ayam
petelur) dapat diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdesaan untuk
mengembangkan skala ekonomi usaha.
Tanaman Bambu. Tanaman bambu cukup potensial di beberapa desa, bahkan ada
desa-desa yang sebenarnya berpotensi dan dapat ditingkatkan menjadi desa
penghasil komoditas bambu. Pada perkembangnya, model kluster IAD dapat
mengembangkan pembibitan bambu untuk upaya ekspansi penanaman yang lebih
luas ke beberapa desa sekitarnya. Selain itu, perlu mengembangkan introduksi jenis
bambu yang bernilai tinggi dan cocok dengan daya dukung Kawasan untuk memenuhi
peluang kebutuhan industri. Beberapa perusahan yang masih membutuhan suplai
pasokan bahan baku dapat menjadi mitra usaha dalam mengembangkan supply chain
komoditas dan atau dalam bentuk joint investment. Upaya pengembangan dapat
bekerjasama Lembaga dana atau pegiat bambu di tingkat nasional maupun
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
34
mancanegara melalui model kerjasama usaha seperti gerakan membangun Desa
Bambu (Bamboo Village).
Sinergi Dengan Pengembangan Kawasan Perdesaan. Pengembangan Kawasan
perdesaan ditujukan untuk mengembangkan komoditas/produk produk dari desa
yang memiliki kesamaan dalam mengembangkan sumber daya alam yang bisa
mengejar konsep one village one product. Dalam rangka pengembangan skala usaha
ini perlu mendorong desa-desa sekitarnya untuk pengembangan interkoneksi ataupun
model kluster bisnis yang berorentasi pada keberlanjutan usaha. Beberapa lokasi
prioritas pada pengembangan kawasan perdesaan difokuskan pada daerah yang
memiliiki sumber daya potensial seperti wisata, Perkebunan, pertanian, peternakan,
perikanan dan imbal jasa lingkungan. Kegiatan ini bisa dikembangkan di wilayah desa-
desa terkoneksi seperti di Desa Sepakat Jaya, Tanjung Medan dan Pangkalan Telok
Kecamatan Nanga Tayap.
Kebutuhan Pengembangan MPTS (Mult Purpose Tree Species). Pengembangan
pohon alternatif yang mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus dapat
mendukung pengembangan usaha terintegrasi seperti pengembangan usaha pupuk
organik dari pengelolaan limbah peternakan. Salah satu contoh yang dapat
dikembangkan misalnya penanaman pohon Gamal. Pohon ini sangat potensial untuk
mendukung alternatif diversifikasi usaha peternakan di tingkat Masyarakat. Dari sisi
pasar, ada kebutuhan 6000 ton kayu untuk mendukung bahan energi terbarukan dari
PLN. Untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan penguatan kapasitas
masyarakat, keterampilan dan penyusunan rencana dan kelayakan usaha,
manajemen pengelolaan usaha serta penguatan manajemen kelembagaan kelompok
Masyarakat (BUMDesa, KPS, KUPS, Kelompok Tani, UMKM dan lainnya.
Tantangan yang dihadapi. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemegang izin
perhutanan sosial pasca memperoleh izin, diantaranya:
1. Keterbatasan akses kepada pembiayaan yang dibutuhkan untuk melakukan
pengelolaan areal izin perhutanan sosial mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban.
2. Minimnya kegiatan pendampingan dan penyuluhan dalam upaya peningkatan
kapasitas kelembagaan baik bagi lembaga pemegang izin maupun Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk melakukan pengelolaan areal perhutanan
sosial.
3. Minimnya akses pasar terkait produk-produk yang dihasilkan melalui pengelolaan
komoditas yang berasal dari areal perhutanan sosial.
4. Keterbatasan sarana, prasarana infrastruktur yang dapat mendukung pemegang
izin melakukan pengelolaan perhutanan sosial, seperti akses jalan menuju lokasi
areal perhutanan sosial maupun menuju lokasi di dalam areal izin yang akan
dikelola.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
35
5. Konflik status lahan, potensi sumberdaya alam dan batas wilayah yang masih
belum jelas.
6. Ancaman terhadap kerusakan areal izin perhutanan sosial seperti, kebakaran
hutan dan lahan, penebangan liar dan pertambangan ilegal.
7. Rendahnya kualitas hasil-hasil produksi lembaga pengelola perhutanan sosial.
Peluang Pengembangan PS. Beberapa peluangperhutanan sosial di tingkat tapak yang
ada di Kabupaten Ketapang diantaranya sebagai berikut:
1. Dalam pengelolaan perhutanan sosial, telah terbentuk KUPS-KUPS yang
mengelola areal sesuai dengan potensi-potensi yang ada.
2. KUPS yang telah terbentuk, menunjukan bahwa 42% KUPS pada kondisi aktif dan
berjalan, 33% belum berjalan dan 9% berjalan tetapi memiliki banyak kendala.
Selebihnya pada kondisi tidak berjalan dan belum memiliki KUPS.
3. Dari hasil identifikasi terkait potensi sumber daya alam yang dikelola KUPS
terdapat banyak potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai bentuk
kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Potensi-potensi tersebut diantaranya
komoditas berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu, buah-buahan,
peternakan, perikanan, anyaman, jasa lingkungan berupa destinasi wisata dan
potensi air bersih.
4. Izin-izin perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Ketapang memiliki pendamping
baik bersifat lembaga, KPH, mandiri dan pendamping yang ditugaskan oleh
BPSKL. Dengan adanya tenaga pendamping tersebut dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan perhutanan sosial di tingkat
tapak.
5. Sebagian sebaran izin perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Ketapang juga
berdampingan dengan izin konsesi sektor swasta yang dapat didorong untuk
memberikan kontribusi kepada masyarakat atau kelompok pemegang izin
perhutanan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
6. Komitmen Para Pihak Dalam Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang
Pengembangan rencana terpadu wilayah berbasisperhutanan sosial merupakan strategi
perencanaan kolaboratif dengan memberikan peluang akses Masyarakat terhadap
sumberdaya Kawasan melalui akses legal perhutanan sosial. Sehingga diharapkan
Masyarakat mampu mendapatkan sumber daya untuk peningkatan pendapat
keluarganya yang akan berkontribusi pada pemerataan ekonomi masyarakat Kabupaten
Ketapang dan selaras dengan arah Pembangunan jangka menengah Kabupaten ketapag
pada umumnya. Sebanyak kurang lebih 24 perwakilan lembaga yang terdiri dari OPD-
OPD serta mitra Pembangunan Kabupaten Ketapang (swasta,NGO,perguruan tinggi dan
media massa) telah menandatangani berita acara komitmen pengembangan integrated
Area Develoment pada tanggal 10 Oktober 2023 pada acara Sosialisasi dan Komitmen
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
36
Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang di Ruang Pertemuan Gedung Bappeda
Kabupaten Ketapang.
Sebagai bentuk komitmen Pemda Kabupaten Ketapang terhadap dukungan
perencanaan terpadu percepatan perhutanan sosial (IAD-PSDA Kabupaten Ketapang)
adalah menginisisasi pembentukan tim perumus dalam penyusunan masterplan IAD
berbasis perhutanan sosial. Rancangan masterplan IAD Kabupaten Ketapang harus
sejalan dengan visi dan misi serta RPJMD Kabupaten Ketapang. Pada tahun berjalan
rancangan IAD perlu menyesuaikan dengan RPJMD, sehingga dukungan penganggaran
masih bisa disinergikan sesuai kebutuhan.
Model pengembangan IAD berdasarkan potensi sumberdaya alam, kapasitas
masyarakat dan daya dukung kawasan di Kabupaten Ketapang dapat dilakukan dengan
mengembangkan model-model pengelolaan Kawasan (basis landscape dengan
mempertimbangkan aspek yuridiksi) berbasis komoditas/produk seperti agroforestry,
agrosilvopartura, silvo fishery serta pengembangan kawasan wisata/pariwisata maupun
imbal jasa lingkungan.
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
37
III. INTEGRATED AREA DEVELOPMENT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN
KETAPANG
1. Tahap Penyusunan IAD Ketapang
Tahapan pengembangan Masterplan IAD Kabupaten Ketapang diinisiasi oleh Yayasan
Titian Lestari yang memiliki perhatian dalam mengembangkan program Perhutanan
Sosial di Kabupaten Ketapang. Inisiasi ini dalam perjalanannya bersinergi dengan
forum secretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Ketapang.
Tidak hanya peningkatan ekonomi Masyarakat di sekitar hutan, tetapi juga
memberikan dampak dalam pemerataan ekonomi masyarakat sekaligus menjamin
keberlanjutan manfaat lingkungan.
Proses inisiasi perencanaan terpadu dalam rangka percepatan perhutanan sosial
disambut baik oleh Forum multi pihak yang sudah berjalan secara efektif di Kabupaten
Ketapang melalui Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Alam (Sekber-PSDA)
yang berkantor di kantor Mitra Pembangunan Ketapang (MPK). Selanjutnya
komunikasi secara efektif secara smooth dilakukan bersama Pemda Ketapang melalui
Bappeda kabupaten Ketapang yang memiliki kepercayaan dari Bupati sekaligus
memegang kewenangan dalam mengembangkan perencanaan strategis daerah.
Sebagaimana mandat yang tertuang dalam Perpres Nomor 28 tahun 2023 tentang
Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial dinyatakanpada pasal 12 ayat 1-3
bahwa percepatan pembentukan dan pengembangan IAD dilakukan pada lokasi yang
memiliki potensi usaha dalam satu lanscape untuk meningkatkan sekala ekonomi dan
nilai tambah produk baik di dalam maupun di luar Kawasan hutan. Kegiatan
pengembangan IAD dimaksud dapat meliputi: 1) Perluasan distribusi persetujuan
pengelolaan perhutanan sosial, 2) Pengembangan usaha, 3) Penyediaan sarana dan
prasarana, pendampingan, 4) Pelatihan serta 5) Penelitian dan pengembangan.
Mandat dimaksud di atas perlu sejalan dengan visi misi Pemerintah Daerah setempat
yang menjadi aktor pelaksana pembangunan daerah. Kabupaten Ketapang sudah
mencanangkan program-program prioritas yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karenanya Upaya sinkronisasi
program priortitas kabupaten yang memiliki pendekatan yuridiksi dengan
pengembangan IAD berbasis perhutanan sosial yang memiliki pendekatan landscape
serta sinkronisasi para pihak di luar pemerintah (mitra Pembangunan) yang memiliki
kepentingan program, menjadi sebuah kebutuhan.
Tahapan penyusunan Materplan IAD ini meliputi: 1) Membangun komitmen
pengembangan IAD Ketapang, 2) Penyusunan masterplan dan rencana aksi IAD dan
pengesahannya oleh Bupati/Walikota dan 3) Pelaporan IAD oleh Bupati /Walikota
kepada Menteri dengan tembusan kepada yang menyelenggarakan urusan
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
38
pemerintahan dalam negeri dan gubernur pada lokasi penyelenggaraan IAD.
Penyusunan Masterplan IAD difasilitasi oleh fasilitator IAD dengan dukungan Yayasan
Titian serta berkolaborasi dengan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Alam
yang berlokasi di kantor Mitra Pembangunan Ketapang (MPK). Tahapan fasilitasi
penyusunan Masterplan IAD Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada bagan berikut.
Tahapan pelaksanaan fasilitasi penyusunan Masterplan – Rencana Aksi IAD – PSDA
Kabupaten Ketapang antara lain sebagai berikut:
1) Lokakarya sharing pengalaman fasilitasi dan Sosialisasi IAD Kabupaten Ketapang
Merupakan Upaya sosialisasi terhadap berbagai pengalaman proses fasilitasi
penyusunan dan pengembangan masterplan/rencana aksi IAD-PSDA kepada
seluruh pihak pada acara multi stakeholder yang digagas oleh Yayasan Titian Lestari
melalui Sekretariat Bersama di Kantor MPK Kabupaten Ketapang.
2) Lokakarya Sosialisasi dan Pembuatan Komitmen Rencana Aksi IAD Ketapang.
Lokarkarya dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang pengertian Integrated Area Development. Lokakarya juga dimaksudkan
untuk memberikan pemahaman bersama tentang peluang kebijakan transfer fiscal
antar kementrian serta membangun komitmen bersama bagi para pihak untuk
mengembangkan IAD di Kabupaten Ketapang.
3) Rapat Konsolidasi Tim Perumus. Rapat ini merupakan diskusi tindak lanjut antar
berbagai pihak baik secara semi formal maupun informal untuk menggali seluruh
input dan kegiatan yang berpotensi untuk disinergikan dalam rebuah rencana aksi
terpadu. Selama pelaksanaan diskusi, rapat konsolidasi tim perumus ini dilakukan
Gambar 10. Tahapan Fasilitasi Masterplan - Rencana Aksi Integrated Area
Development (IAD-PSDA) di Kabupaten Ketapang
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
39
secara berkesinambungan (rountable discussion). Proses diskusi dilakukan secara
partisipatif, fasilitator membangun transfer knowledge terkait konsepsi IAD,
berbagi pengalaman dan ide dalam mengembangan rencana strategis secara
bertahap berdasarkan proses input dan feedback selama proses diskusi. Proses
dibangun atas prinsip inklusivitas. Rancangan Masterplan ini menjadi bagian
ownership bagi semua pihak di tingkat Kabupaten yang telihat di dalam proses
diskusi perancangan masterplan IAD.
4) Lokakarya Masterplan dan Rencana Aksi IAD Kabupaten Ketapang. Kegiatan
lokakarya ini merupakan proses penyusunan draft nol Masterplan hasil rountable
discussion tim perumus yang berasal dari representative para pihak (Pemda, NGO,
Perguruan Tinggi, Swasta dan Media Massa di tingkat Kabupaten serta
kelengkapan rencana aksi dari masing masing OPD maupun mitra pembangunan
lainnya yang memiliki wilayah kerja di Kawasan/Wilayah Aministrasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten Ketapang, terkait pengembangan IAD berbasis perhutanan
sosial di kabupaten Ketapang.
5) Finalisasi masterplan dan rencana Aksi IAD-PSDA Ketapang dan penandatanganan
Dokumen masterplan-Rencana Aksi IAD-PSDA Ketapang. Kegiatan
penandatanganan masterplan IAD Kabupaten Ketapang didahului dengan kegiatan
audiensi tim Perumus IAD yang di lead oleh Bappeda Kabupaten Ketapang Bersama
Bappeda Kabupaten Ketapang. Tim perumus memberikan update perkembangan,
penyusunan Masterplan serta Rencana Aksi IAD-PSDA Kabupaten Ketapang.
6) Lokakarya Desiminasi IAD – PSDA Ketapang melibatkan tingkat Provinsi dan Pusat.
Lokakarya ini ditujukan untuk mensosialisasikan draft rancangan masterplan IAD
Kabupaten kepada para pihak (Pokja PPS Provinsi) sekaligus menjaring input dan
dukungan program yang bisa diberikan oleh para pihak di tingkat Provinsi dalam
Rencana Aksi Bersama IAD-PSDA Kabupaten Ketapang.
Lokakarya Desiminasi IAD - PSDA di tingkat Nasional (pusat). Lokakarya ini ditujukan
untuk memberikan sosialisasi terkait rancang bangun/Masterplan Rencana Aksi IAD-
PSDA Ketapang di tingkat Kementerian dan Lembaga (PokjaNas). Lokakarya ini
diharapkan bahwa Rencana Aksi IAD Kabupaten Ketapang mendapat perhatian dari
para pihak di tingkat Pusat (Nasional) sekaligus menjaring input /dukungan sinergi
program yang bisa dikontrubsikan antar Kementrian Lembaga di tingkat Pusat kepada
Daerah (kabupaten) yang terkait dengan kegiatan Perencanaan Terpadu Percepatan
Perhutanan Sosial.
2. Visi dan Strategi IAD Ketapang 2033
Pada tanggal 10 Oktober 2023 telah dibuat berita acara komitmen para pihak dalam
pengembangan IAD Kabupaten Ketapang yang sejalan dengan visi misi Pemda
kabupaten Ketapang yakni melanjutkan visi Ketapang Maju. Visi ini diharapkan mampu
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
40
untuk menjawab dua tantangan utama yang berkaitan dengan IAD ini diantaranya: 1)
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan
pengentasan kemiskinan dan 2) Kecenderungan turunnya kualitas Lingkungan Hidup.
Untuk menjawabnya maka solusi alternatif yang diperlukan adalah: 1) Perhutanan
Sosial perlu menjadi Pusat Pengembangan Ekonomi Desa dan 2) Pengembangan
berbasis komoditas/produk seperti HHBK/Agromaritim (Agroforestry/Silvo
fishery/silvo pastural/ Agropolitan)/ Wisata dan HHK perlu dilakukan secara
terintegrasi Hulu-Hilir
Visi IAD Kabupaten Ketapang yaitu: Visi IAD Ketapang berdasarkan hasil diskusi follow
up (rountable discussion) adalah “IAD berbasis Perhutanan Sosial secara Kolaboratif
yang Mampu Mensejahterakan Masyarakat dengan Menjaga Keberlanjutan
Lingkungan”.
Tema IAD yang dipilih untuk Kabupaten Ketapang menjadi sebuah Misi selama 10
tahun ke depan adalah: “Pengelolaan Sumber Kawasan Hutan/Alam Untuk
Peningkatan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan” (IAD-PSDA).
Pendekatan yang dibangun adalah pendekatan berbasis Kawasan dan
mempertimbangkan aspek yuridiksi sebagai bagian pendekatan teknokratis dengan
pengembangan berbagai kluster produk: kluster Agroforestry (agro-silfo-fishery-
pastura), agropolitan dan HHBK, Kluster Pariwisata, kluster imbal jasa Lingkungan dan
kluster Hasil Hutan Kayu. Areal pengembangan Kawasan IAD dapat dilakukan di lokasi
PS atau lokasi kawasan hutan di luar PS dan Kawasan PS yang berinterkoneksi dengan
pengembangan ekonomi/lingkungan di kawasan APL khususnya dalam pengembangan
ekonomi berbasis landscape serta memiliki interkoneksi pengembangan IAD dalam
aspek kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha di wilayah Unit KPH
Ketapang Selatan dan wilayah Unit KPH Ketapang Utara.
Strategi global dan nilai nilai dalam penyusunan Masterplan IAD- PSDA Kabupaten
Ketapang adalah sebagai berikut:
1) Kolaborasi
Aktivitas yang dibangun di setiap lokasi pengembangan kluster merupakan
wahana bekerja secara kolaboratif dari para pihak sesuai kompetensi dan
cakupan kerjanya yang dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan.
2) Peningkatan Kapasitas
Aktivitas yang dilaksanakan secara kolaboratif mampu memberikan ruang belajar
bagi para pihak dan Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia (baik pengetahuan, keterampilan mupun sikap positif) maupun kapasitas
manajemen kelembagaannya.
3) Optimalisasi Pelaksanaan
Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang
41
Kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil (output) dan keluaran
(outcome) yang efektif dan efisien, shingga memberikan dampak yang dirasakan
oleh semua pihak secara optimal baik yang bersifat ekonomi, sosial maupun
lingkungan.
4) Akses Pendanaan
Beberapa kegiatan yang masuk dalam rencana aksi IAD dapat dilakukan dengan
mengembangkan akses pendanaan potensial baik ditingkat daerah, Provinsi
maupun pusat kepada pihak Swasta/CSR, layanan 41 lembaga keuangan maupun
hibah donor.
3. Rancangan (Masterplan) Pengembangan IAD Ketapang
Rancangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang merupakan perpaduan antara strategi
pengembangan Kawasan berbasis Perhutanan Sosial yang terintegrasi sesuai dengan
lokus desa dan tujuan dalam pengelolaan kawasannya seperti Kawasan
Pengembangan Karhutla dianaranya; pengembangan Kawasan Perdesaan, dan
Pengembangan Agropolitan maupun yang masuk pada wilayah pengembangan proyek
strategis daerah (PSD). Strategi keterpaduan pendekatan program dapat dilihat pada
gambar berikut.
Analisis yang digunakan untuk mencari strategi pengembangan program
menggunakan Analisa SWOT (Kekuatan / Strengthen, Kelemahan/Weaknesses,
Peluang/Opportunity dan Tantangan/Threat).
KEKUATAN:
1) Dana tersedia, beberapa NGO telah bekerjasama dengan Lembaga dana (donor)
untuk skema pendampingan melalui CSR, Imbal Jasa Lingkungan. Beberapa
Perusahaan besar Cargill group memfasilitasi skema pengembangan jasa
lingkungan lebih dari 1 Milyar perdesa pertahun selama jangka waktu yang cukup
Panjang yakni 25 tahun. Namun demikian dalam konteks penganggaran daerah,
IAD
MANDIRI
&
BERLANJU
T
PEMERINTAH
PERGURUAN
TINGGI
SWASTA
MEDIA MASSA
CSO/NGO
(KOMUNITAS)
MASYARAKAT
(PEOPLE)
Gambar 11. Kolaborasi Para Pihak (multi stakeholders) Dalam Membangun Konsep IAD
Berbasis Perhutanan Sosial
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

More Related Content

What's hot

Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Dadang Solihin
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Oswar Mungkasa
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Dadang Solihin
 
IAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City IndexIAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City Index
Oswar Mungkasa
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Didi Sadili
 
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
H2O Management
 
Manajemen Pembangunan Indonesia
Manajemen Pembangunan IndonesiaManajemen Pembangunan Indonesia
Manajemen Pembangunan Indonesia
Randy Wrihatnolo
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
Dadang Solihin
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
gunawankusumo
 
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di DaerahPenguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah
infosanitasi
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Penataan Ruang
 
Low Carbon City - Giorgia Rambelli
Low Carbon City - Giorgia RambelliLow Carbon City - Giorgia Rambelli
Low Carbon City - Giorgia Rambelli
Mayors in Action 3rd Centralized Training
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaMateri Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Nur Hilaliyah
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaan
EkoWahyudi107
 
Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi
Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi
Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi
Oswar Mungkasa
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
TALLER CUMBRE22NOV_3.ppt
TALLER CUMBRE22NOV_3.pptTALLER CUMBRE22NOV_3.ppt
TALLER CUMBRE22NOV_3.ppt
carlos807410
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
Teguh Kristyanto
 

What's hot (20)

Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMDPentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
Pentingnya Strategi dan Akselerasi Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
IAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City IndexIAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City Index
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
 
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah
 
Manajemen Pembangunan Indonesia
Manajemen Pembangunan IndonesiaManajemen Pembangunan Indonesia
Manajemen Pembangunan Indonesia
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di DaerahPenguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
 
Low Carbon City - Giorgia Rambelli
Low Carbon City - Giorgia RambelliLow Carbon City - Giorgia Rambelli
Low Carbon City - Giorgia Rambelli
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaMateri Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaan
 
Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi
Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi
Alternatif Pola Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
TALLER CUMBRE22NOV_3.ppt
TALLER CUMBRE22NOV_3.pptTALLER CUMBRE22NOV_3.ppt
TALLER CUMBRE22NOV_3.ppt
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 

Similar to Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
ZayGawoh
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptx
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptxKEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptx
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptx
Didi584616
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
riyanto apri
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxMateri Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
rahmatbuludawa1
 
Standar Operasional Prosedur SDGs Desa 2021.pptx
Standar Operasional Prosedur SDGs Desa 2021.pptxStandar Operasional Prosedur SDGs Desa 2021.pptx
Standar Operasional Prosedur SDGs Desa 2021.pptx
bumdeswibawamukti1
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
CIFOR-ICRAF
 
IPPD TA.2021
IPPD TA.2021IPPD TA.2021
IPPD TA.2021
udhi purnomo
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungAbdul Kohar
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Aulia Arif
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
feri hadiansyah
 
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdfpermendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
TriSetyanto4
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
Eka Saputra
 
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
TV Desa
 
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
BalaiKBJatiroto
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
Ahmad Yani Lahati Ahyan
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
raflydirgantara2
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Oswar Mungkasa
 
Rencana strategis 2015 2019
Rencana strategis 2015 2019Rencana strategis 2015 2019
Rencana strategis 2015 2019
Agung Kriswiyanto
 
Profil Gampong Jeulikat
Profil Gampong JeulikatProfil Gampong Jeulikat
Profil Gampong Jeulikat
GampongJeulikat
 

Similar to Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (20)

01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptx
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptxKEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptx
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA & PERDESAAN BERBASIS.pptx
 
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaanPemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Pemetaan desa untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxMateri Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
 
Standar Operasional Prosedur SDGs Desa 2021.pptx
Standar Operasional Prosedur SDGs Desa 2021.pptxStandar Operasional Prosedur SDGs Desa 2021.pptx
Standar Operasional Prosedur SDGs Desa 2021.pptx
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
IPPD TA.2021
IPPD TA.2021IPPD TA.2021
IPPD TA.2021
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes Cilayung
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdfpermendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
permendesa21tahun2020tentangpup3md-220812035718-d97bd8ae (1).pdf
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
 
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
 
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
Laporan. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksana Tugas Deputi Gubernur DKI Jakarta bid...
 
Rencana strategis 2015 2019
Rencana strategis 2015 2019Rencana strategis 2015 2019
Rencana strategis 2015 2019
 
Profil Gampong Jeulikat
Profil Gampong JeulikatProfil Gampong Jeulikat
Profil Gampong Jeulikat
 

More from Ryadhi EthniCitizen

Panitia MHA Kab. Kerinci
Panitia MHA Kab. KerinciPanitia MHA Kab. Kerinci
Panitia MHA Kab. Kerinci
Ryadhi EthniCitizen
 
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Ryadhi EthniCitizen
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
Ryadhi EthniCitizen
 
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Ryadhi EthniCitizen
 
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi ISK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
Ryadhi EthniCitizen
 
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from SumatraPongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Ryadhi EthniCitizen
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Ryadhi EthniCitizen
 
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaPermendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Ryadhi EthniCitizen
 
Peta PIAPS versi 1
Peta PIAPS versi 1Peta PIAPS versi 1
Peta PIAPS versi 1
Ryadhi EthniCitizen
 
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan SosialKumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Ryadhi EthniCitizen
 
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAMTARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
Ryadhi EthniCitizen
 
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi KalumpangEnsiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
Ryadhi EthniCitizen
 
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan GambutPP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
Ryadhi EthniCitizen
 
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHDPerdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Ryadhi EthniCitizen
 
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan SosialPermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
Ryadhi EthniCitizen
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
Ryadhi EthniCitizen
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Ryadhi EthniCitizen
 
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Ryadhi EthniCitizen
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Ryadhi EthniCitizen
 
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ryadhi EthniCitizen
 

More from Ryadhi EthniCitizen (20)

Panitia MHA Kab. Kerinci
Panitia MHA Kab. KerinciPanitia MHA Kab. Kerinci
Panitia MHA Kab. Kerinci
 
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
 
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
 
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi ISK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
 
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from SumatraPongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaPermendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
 
Peta PIAPS versi 1
Peta PIAPS versi 1Peta PIAPS versi 1
Peta PIAPS versi 1
 
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan SosialKumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
 
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAMTARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
 
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi KalumpangEnsiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
 
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan GambutPP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
 
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHDPerdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
 
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan SosialPermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
 
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
 
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
 

Recently uploaded

Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
projecttomarss
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 

Recently uploaded (7)

Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contohslip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
slip gaji karyawan contoh slip gaji karyawan contoh
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
 

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

  • 1. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang MASTERPLAN INTEGRATED AREA DEVELOPMENT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (IAD-PSDA) KABUPATEN KETAPANG 2024 - 2033
  • 2. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang i KATA SAMBUTAN Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang bekerjasama dengan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sekber PSDA Berkelanjutan) dan Yayasan Titian Lestari telah menyelesaikan Dokumen Masterplan Integrated Area Development Pengelolaan Sumber Daya Alam (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tersusunnya Dokumen Masterplan IAD- PSDA Kabupaten Ketapang ini, karena sangat sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ketapang sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yang mana disebutkan dalam misi yang keenam yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk yang berasal dari kegiatan perhutanan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang tentunya sangat mendukung dengan adanya pengembangan wilayah terpadu atau Integrated Area Development (IAD) ini dan akan merencanakan langkah-langkah untuk mengkoordinasikan perangkat daerah terkait agar mendukung program perhutanan sosial serta mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan Integrated Area Development (IAD) di Kabupaten Ketapang.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang iv DAFTAR SINGKATAN AD-ART : Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga ADBH : Anggaran Daerah Bagi Hasil AP : Agropolitan APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBDes : Anggaran Pendapatan Belanja Desa APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara ANR : Assissted Natural Regeneration BPDLH : Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPSKL : Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan BPS : Badan Pusat Statistik BUMDES : Badan Usaha Milik Desa CA : Cagar Alam CE : Community Empowerment CFES : Community Forest Ecosystem Services CSR : Corporate Social Responsibility DA : Desa Agropolitan DAS : Daerah Aliran Sungai D.I. : Daerah Irigasi D.I.R. : Daerah Irigasi Rawa DF : Desa Fokus DM : Desa Mapan FF : Flora dan Fauna GAP : Good Agriculture Practices HA : Hutan Adat HD : Hutan Desa HL : Hutan Lindung HP : Hutan Produksi HPK : Hutan Produksi Konversi HPT : Hutan Produksi Terbatas IAD-PS : Intergrated Area Developmenty Berbasis Perhutanan Sosial KPS : Kelompok Perhutanan Sosial PKPS : Persiapan Kawasan Perhutanan Sosial RKPS : Rencana Kelompok Perhutanaan Sosial GIZ : Deutsche Gesellschaft fur Interntionale Zusammenarbeit (Lembaga Nonprofit Indonesia GCF : Global Climate Fund DPMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa HA : Hutan Adat HD : Hutan Desa
  • 6. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang v HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu HHK : Hasil Hutan Kayu HKM : Hutan Kemasyarakatan IAD-PSDA : Integrated Area Development – Pengelolaan Sumberdaya Alam IDM : Indeks Desa Membangun IPEI : Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif KHG : Kawasan Hidrologi Gambut KK : Kepala Kelurga KLHK : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan KPHP : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHU : Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Utara KPHS : Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Selatan KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung KTH : Kelompok Tani Hutan KUPS : Kelompok Usaha Perhutanan Sosial LPHD : Lembanga Pengelola Hutan Desa LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MHS : Matan Hilir Selatan MHU : Matan Hilir Utara MPTS : Multy Purpose Trees Species NGO : Non-Government Organization OPD : Organisasi Perangkat Daerah PAH : Penampungan Air Hujan PIAPS : Peta Indikatid Perhutanan Sosial PMPD : Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa Pokjanas PS : Kelompok Kerja Nasional Perhutanan Sosial Pokja PPS : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial PPBD : Penerimaan Peserta Didik Baru PSD : Proyek Strategis Daerah PT. BMJ : Perusahaan Terbatas Buana Megatama Jaya PT. HKI : Perusahaan Terbatas Hutan Ketapang Industri PDRB : Pendapatan Domestik Regional Bruto PS : Perhutanan Sosial PUPS : Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial RHL : Rehabilitasi Hutan dan Lahan RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah Sekber : Sekretariat Bersama SK : Surat Keputusan SWOT : Strengt, Weakness, Opportunity and Threat TI : Tropenbos Indonesia
  • 7. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang vi TN : Taman Nasional TOT : Training of Trainer UPT : Unit Pelaksana Teknis UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah WS : Wilayah Sungai YBL : Yayasan Bambu Lestari YSBL : Yayasan Sangga Bumi Lestari YTL : Yayasan Titian Lestari
  • 8. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang vii DAFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel 1. Jarak Kecamatan Ke Kota Kabupaten Ketapang 2. Luas Lahan Pertanian (Ha) di Kabupaten Ketapang tahun 2018-2022 3. Jumlah kepadatan penduduk dan luas wilayah berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Ketapang Tahun 2022 4. Produksi Tanaman Pangan (ton) Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2022 5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022 6. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2020. 7. PDRB ADHB (dalam milyar rupiah) beberapa Lapangan Usaha Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022 8. Produksi Tanaman Perkebunan (ton) Tahun 2018-2022Prioritas Pembangunan, Sasaran Dan Strateginya 9. Produksi Daging Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak/Unggas (Kg) Tahun 2018-2022 10. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022 11. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Strateginya 12. Daftar LPHD/KTH/KPH yang Mendapatkan SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Ketapang 13. Jumlah Persetujuan dan Luas Kawasan PS di KPH Ketapang Utara 14. Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Pada Kondisi Awal (2023 dan 2026) 15. Matrik Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan 16. Desa-desa Dampingan NGO/OPD dan Hasil Scoring Penilaian Sasaran Prioritas Pengembangan IAD Tahun Periode 2024-2033 17. Peta Jalan Pencapaian (Road Map) Terkait Bidang Pengembangan dan Sasaran Kegiatan IAD Ketapang Selama Periode 2024-2033 18. Matrik Analisis Bidang Pengembangan berdasarkan Sasaran/Capaian IAD- PSDA Kabupaten Ketapang 19. Matrik Analisis Sasaran dan Kegiatan IAD-PSDA Ketapang Berdasarkan Strategi Pengembangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang 2024-2033
  • 9. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang viii DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar 1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Ketapang 2. Sebaran Penduduk Kabupaten Ketapang Berdasarkan Kecamatan (%) 3. Grafik Garis Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, 2014-2021 4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ketapang 5. Jumlah pengunjung wisatawan domestik dan Asing di Lokasi Wisata Kabupaten Ketapang Tahun 2018 – 2022 6. Lokasi sebaran Desa yang mendapatkan SK Persetujuan Perhutanan Sosial, data sampai tahun 2021 dan update persetujuan sampai dengan tahun 2023 7. Katagori Kelas Kups Di Kabupaten Ketapang. 8. Lokasi PS yang sudah keluar SK-Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah Kabupaten Ketapang 9. Peta PIAPS Revisi VIII 2023 Wilayah UPT KPH Ketapang Utara 10. Tahapan Fasilitasi Masterplan-Rencana Aksi Integrated Area Development (IAD-PSDA) di Kabupaten Ketapang 11. Kolaborasi para pihak (multi stakeholders) dalam membangun Konsep IAD berbasis Perhutanan Sosial 12. Konsep Pengembangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang melalui Pendekatan Basis Landscape 13. Pembagian Kluster IAD Berdasarkan Kluster Komoditas/Produk yang Memiliki Potensi Unggulan Daerah 14. Peta Administrasi 20 kecamatan di Wilayah Kabupaten Ketapang 15. Sebaran 41 Desa-desa Sasaran IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Berdasarkan Skala Prioritas
  • 10. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang ix DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Lampiran Lampiran 1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan IAD-PSDA (Bidang Koordinasi Multi Pihak). 2. Matriks Penilaian (scoring) Penentuan Desa Prioritas dalam Wilayah Pengembangan Integrated Area Development - Pengelolaan Sumberdaya Alam Kabupaten Ketapang. 3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Para Pihak Dalam Implementasi Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial. 4. Berita Acara Kesepakatan Bersama Para Pihak Daalam Implementasi Integrated Area Development (IAD-PSDA) Berbasis Perhutanan Sosial. 5. Dokumentasi proses fasilitasi dan diskusi penyusunan Masterplan IAD – PSDA Kabupaten Ketapang.
  • 11. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang x DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN...................................................................................................i KATA PENGANTAR ............................................................................................... iii DAFTAR SINGKATAN............................................................................................. iv DAFTAR TABEL.................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. viii DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. ix DAFTAR ISI........................................................................................................... x I. PENDAHULUAN.............................................................................................. 1 1. Latar Belakang ...................................................................................................1 2. Maksud dan Tujuan.............................................................................................2 3. Landasan Hukum ................................................................................................2 4. Istilah yang Dipakai .............................................................................................4 II. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI PENGEMBANGAN IAD-PSDA KABUPATEN KETAPANG ...................................................................................................... 6 1. Potensi Umum Kabupaten Ketapang.......................................................................6 2. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang...................... 18 3. Keterkaitan Perhutanan Sosial dengan RPJMD Kabupaten Ketapang........................... 23 4. Gambaran Umum Perhutanan Sosial Kabupaten Ketapang ....................................... 24 5. Keterkaitan IAD dengan RPJMD Kabupaten Ketapang .............................................. 29 6. Komitmen Para Pihak Dalam Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang....................... 35 III. INTEGRATED AREA DEVELOPMENT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN KETAPANG................................................................................................... 37 1. Tahap Penyusunan IAD Ketapang......................................................................... 37 2. Visi dan Strategi IAD Ketapang 2033 ..................................................................... 39 3. Rancangan (Masterplan) Pengembangan IAD Ketapang............................................ 41 4. Pengembangan Kluster Program IAD Kabupaten Ketapang........................................ 45 5. Lokasi-lokasi IAD-PSDA Kabupaten ketapang.......................................................... 47 IV. PROGRAM, SASARAN DAN RENCANA AKSI IAD-PSDA KABUPATEN KETAPANG........ 57 1. Pengembangan Program dan Sasaran Desa Prioritas................................................ 57 2. Road Map IAD Kabupaten Ketapang..................................................................... 58 3. Pengelompokan Bidang Pengembangan Dalam IAD-PSDA Kabupaten Ketapang............ 61 4. Pengembangan Sasaran dan Rencana Kegiatan UMUM IAD-PSDA Periode 2024-2033 .... 62
  • 12. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 1 I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan perlu disusun perencanaan terpadu percepatan persetujuan dan distribusi akses legal, pendampingan, serta pengembangan usaha Perhutanan Sosial. Perencanaan secara terpadu sesuai payung hukum Peraturan Presiden melalui Pengembangan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial. Peraturan presiden dimaksud di atas sekaligus menjadi acuan bagi Kementerian Lembaga, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam melaksanakan percepatan pengelolaan perhutanan sosial dengan melibatkan pihak terkait. Konsep IAD berbasis Perhutanan Sosial merupakan mandat Perpres Nomor 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. IAD berbasis perhutanan sosial ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan ekonomi masyarakat miskin khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan. Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 31.588 km2 atau setara dengan Provinsi Jawa Tengah (32.801 km2) namun populasi tahun 2022 sekitar 591.917 jiwa (BPS Kabupaten Ketapang, 2023). Kabupaten Ketapang memiliki sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk berkontribusi dalam meningkatan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2020 sektor primer (petanian, perhutanan, perikanan serta pertambangan dan penggalian) memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (AHDB) yakni sebesar 11,34%. Tahun 2016-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang terbilang cukup tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin pembangunan ekonomi yang inklusif sebagaimana yang tertuang dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Upaya pemerataan ekonomi sebagian besar menyasar pada masyarakat di sekitar hutan. Upaya ini diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus pemerataan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan berupa pemberian akses legal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial bagi masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan. Langkah strategis diantaranya mengembangkan kerja kolaboratif dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non-Government Organization (NGO), perguruan tinggi, pihak swasta dan media massa. Melalui kolaborasi multi pihak ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit peningkatan ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan
  • 13. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 2 kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga eksistensi sumberdaya alam dan lingkungan. Masterplan IAD Kabupaten Ketapang merupakan rancangan bersama para pihak dan sinergi rencana aksi pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Ketapang. Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang memiliki tagline Integrated Area Development - Pengelolaan Sumber Daya Alam atau disingkat “IAD-PSDA Kabupaten Ketapang”. Masterplan ini tetap memperhatikan visi-misi Pemerintahan Daerah, muatan kearifan lokal dan daya dukung kawasannya. Pengembangan IAD-PSDA di Kabupaten Ketapang, ditujukan untuk meningkatkan akselerasi capaian dan memperluas dampak program dengan tetap menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan. Karenanya, IAD-PSDA Ketapang merupakan perencanaan strategis yang dirancang melalui spirit kolaborasi para pihak sebagai sebuah model dengan pendekatan kolaborasi penta helix (Pemerintah daerah terkait, NGO, Perguruan Tinggi, swasta dan Media Massa). Dokumen Masterplan Rencana Aksi IAD-PSDA Kabupaten Ketapang ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan ditembuskan ke Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). 2. Maksud dan Tujuan IAD berbasis perhutanan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan akses persetujuan Perhutanan Sosial bagi masyarakat sekitar hutan yang umumnya memiliki tingkat kesejahteraan relatif rendah. Diharapkan Masyarakat di sekitar Kawasan hutan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf kehidupannya secara lebih baik, yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang. Optimalisasi proses pencapaian tujuan ini dilakukan melalui aksi kolaborasi sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi antar para pihak (stakeholders) yang berada di Kabupaten Ketapang diantaranya: Pemerintah Kabupaten Ketapang, pihak Swasta, NGO’s atau LSM, Perguruan Tinggi dan Media Massa setempat. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat menghasilkan capaian dan dampak program secara lebih luas dan efektif. 3. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan masterplan IAD-PSDA Ketapang di Kabupaten Ketapang diantarnya sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  • 14. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 3 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrsi (PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah. 9) Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Ke Gubernur Nomor 522/6267/SJ Tanggal 18 Nopember 2020 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial. 10) Surat Edaran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 522/1792/SJ Tanggal 15 Februari 2020 Tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 11) Surat Edaran Keputusan Meteri Diksi No 138/1625/DJ Tentang Penguatan Kecamatan Melalui Pemanfataan Kantor Kecamatan Sebagai Rumah Bersama Pendamping Dan Penyuluh. 12) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 968/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 Tgl 6 September 2022 Tentang Penetapan Wilayah KPHL Dan KPHP Provinsi Kalimantan Barat. 13) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat 14) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT KPH Wilayah Ketapang Utara Provinsi Kalimantan Barat, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 99 Tahun 2017 Tentang
  • 15. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 4 Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara Provinsi Kalimantan Barat. 15) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44). 16) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52). 17) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Identifikasi Dan Penetapan Kawasan Bergambut Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya. 18) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Masterplan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Tata Kelola Gambut Di Kawasan Hidrologis Gambut Sungai Pawan - Sungai Kepuluk Dan Sungai Kepuluk - Sungai Pesaguan. 4. Istilah yang Dipakai Beberapa istilah yang dipakai dalam penyusunan dokumen masterplan IAD-PSDA Ketapang ini menjadi rujukan dalam pengembangan rencana aksi IAD-PSDA Kabupaten Ketapang meliputi: 1) Perencanaan terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pihak terkait sebagaimana tercantum dalam Perpres nomor 23 tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. 2) Percepatan pengelolaan perhutanan sosial adalah kolaborasi antara Kementerian Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistic, integrative, tematik dan spasial. 3) Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan Lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan lingkungan. 4) Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk
  • 16. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 5 kegiatan pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan lingkungan. 5) Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah otonom. 6) Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan pemangku hutan adat, secara perorangan atau kelompok dan/atau Lembaga. 7) Kelompok kerja percepatan perhutanan sosial adalah kelompok kerja yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial. Pokja percepatan perhutanan sosial dapat di level nasional (Pokjanas PS), Kelompok Kerja di level provinsi (Pokja PPS Provinsi) dan di level kabupaten/kota (Pokja PPS Kabupaten/Kota). 8) Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) adalah kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Masyarakat hukum adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat. 9) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha. 10) Peta Indikatif Perhutanan Sosial atau selanjutnya disebut PIAPS adalah peta yang memuat areal Kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial. Perluasan akses persetujuan PS disesuaikan dengan target cadangan Potensi PIAPS yang masih tersedia. 11) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah Upaya untuk pemulihan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan fungsi hutan, dan daya dukung produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. 12) Integrated Area Development (IAD) adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial.
  • 17. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 6 II. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI PENGEMBANGAN IAD-PSDA KABUPATEN KETAPANG 1. Potensi Umum Kabupaten Ketapang Wilayah administratif. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Ketapang sebesar 31.588 km2 yang terdiri 20 kecamatan, 9 kelurahan, dan 253 desa. Pembentukan Kabupaten Ketapang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Secara administratif Kabupaten Ketapang memiliki batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau 2. Sebelah Selatan : Laut Jawa 3. Sebelah Timur : Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Sebelah Barat : Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara dan Selat Karimata Gambar 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Ketapang
  • 18. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 7 Letak dan Kondisi Geografis. Wilayah administrasi Kabupaten Ketapang secara astronomis terletak di 0°19’26,51” Lintang Selatan sampai 3°4’16,59” Lintang Selatan dan 109°47’36,55” Bujur Timur sampai 111°21’37,36” Bujur Timur. Jarak antara masing-masing kecamatan ke ibukota kabupaten sangat beragam. Rincian data jarak antar masing-masing kecamatan dengan ibukota kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1. Jarak Kecamatan ke Kota Kabupaten Ketapang No. NAMA KECAMATAN JARAK KE IBU KOTA KABUPATEN (Km) 1 Delta Pawan 1 2 Benua Kayong 7 3 Muara Pawan 17 4 Matan Hilir Selatan 30 5 Matan Hilir Utara 52 6 Sungai Melayu Rayak 65 7 Pemahan 86 8 Kendawagan 96 9 Tumbang Titi 100 10 Nanga Tayap 144 11 Jelai Hulu 148 12 Singkup 150 13 Air Upas 175 14 Sandai 183 15 Marau 186 16 Simpang Dua 230 17 Sungai Laur 232 18 Manis Mata 250 19 Hulu Sungai 260 20 Simpang Hulu 325 Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka, 2023 Luas Kawasan. Total luas DAS di Kabupaten Ketapang adalah 33.278 km2. Luas tersebut sangat besar untuk menampung aliran air hujan dan berpotensi untuk dimanfaatkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sarana transportasi dan sumber air baku PDAM. Kebutuhan air untuk rumah tangga didapatkan melalui sistem pendistribusian melalui perpipaan, sumur maupun penampung air hujan (PAH).
  • 19. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 8 Hidrologi. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah yang berfungsi untuk menampung, mengalirkan dan membentuk sistem aliran air. Kabupaten Ketapang memiliki 10 DAS yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah. DAS tersebut masuk Kawasan Wilayah Sungai (WS) strategis nasional, yaitu WS Pawan. Sebagian lainnya masuk lintas provinsi, yaitu WS Jelai-Kendawangan. Kawasan Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) Nasional yang menyebar di 8 lokasi, D.I.R Provinsi menyebar di 4 lokasi, D.I.R Kabupaten menyebar di 10 lokasi dan Daerah Irigasi (D.I.) Kabupaten menyebar di 15 lokasi. Curah Hujan. Rata-rata curah hujan per bulan di Kabupaten Ketapang pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,1 mm dengan curah hujan tahun sebelumnya yakni 362,7 mm pada tahun 2021 menjadi 363,8 mm pada tahun 2022. Pada tahun 2022, tercatat curah hujan terendah pada bulan Maret sebesar 167,9 mm dengan hari hujan 27 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan curah hujan mencapai 695,8 mm dengan jumlah hari hujan 29 hari. Klimatologi. Hasil pencatatan Stasiun Meteorologi Rahadi Oesman Ketapang menunjukkan bahwa rentang suhu yang terjadi selama lima tahun terakhir berkisar dari 27,60 C hingga 27,80 C. Suhu minimal terjadi pada tahun 2019 dan 2022, sedangkan suhu maksimal terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Kelembaban udara berada dalam rentang 81,9-83,35 persen, sedangkan tekanan udaranya berkisar dari 1.008,9 mb hingga 1.009,9 mb. Tataguna Lahan. Kabupaten Ketapang memiliki ketinggian antara 1-325 mdpl. Menurut penggunaannya, lahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian dikelompokan menjadi lahan pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Adapun luas penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Luas Lahan Pertanian (Ha) di Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022 Kabupaten Ketapang mempunyai kawasan hutan yang luasannya sekitar 3.027.314,73 hektare. Menurunnya luas lahan di Kabupaten Ketapang terjadi akibat pengalihfungsian lahan pertanian sawah dan bukan sawah serta peningkat luas
  • 20. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 9 lahan bukan pertanian. Peningkatan jumlah penduduk, khususnya di Kabupaten Ketapang, menuntut dipenuhinya ketersediaan bahan makanan yang cukup. Karenanya, diperlukan pemanfaatan kawasan hutan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui perhutanan sosial dan agroforestry untuk kebutuhan pengembangan hasil pertanian. Luas lahan pengembangan pertanian yang masih cukup banyak berada di Kecamatan Mata Hilir Selatan sedang potensi pertanian yang paling kecil berda di wilayah Kecamatan Delta Pawan, Simpang dua dan Hulu Sungai yang masing masing seluas 250 Ha, 634 Ha dan 750 Ha. Kependudukan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang pada tahun 2022 sekitar 591.917 jiwa. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terpadat adalah Kecamatan Delta Pawan yaitu sekitar 94.223 jiwa per Km2, sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terjarang adalah Kecamatan Singkup, yang hanya dihuni sekitar 8.700 jiwa penduduk. Distribusi penduduk dapat menunjukkan tingkat sebaran penduduk di suatu daerah. Konteks Kabupaten Ketapang, analisis distribusi penduduk bertujuan untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung tiap kecamatan. Distribusi penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Ketapang tahun 2023 dapat diketahui pada gambar 2. Gambar 2. Grafik Persentase Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Ketapang Tahun 2022. Sumber: BPS Kabupaten Ketapang, 2023.
  • 21. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 10 Tabel 3. Jumlah Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Kecamatan Jumlah penduduk (jiwa) Luas wilayah (Km2) Kepadatan penduduk (jiwa/per Km2) Kendawangan 59.337 5.859 10,13 Manis Mata 36.630 2.912 12,58 Marau 17.803 1.160 15,35 Singkup 8.700 227 38,33 Air Upas 20.894 793 26,35 Jelai Hulu 21.487 1.358 15,82 Tumbang Titi 29.861 1.198 24,93 Pemahan 6.017 326 18,46 Sungai Melayu Rayak 15.162 122 124,28 Matan Hilir Selatan 42.056 1.813 23,2 Benua Kayong 46.758 349 133,98 Matan Hilir Utara 20.324 720 28,23 Delta Pawan 94.223 74 1.273,28 Muara Pawan 18.984 611 31,07 Nanga Tayap 37.996 1.728 21,99 Sandai 33.807 1.779 19 Hulu Sungai 14.232 4.685 3,04 Sungai Laur 19.571 1.651 11,84 Simpang Hulu 38.503 3.175 12,13 Simpang Dua 9.572 1.048 9,13 Jumlah 591.917 31,588 18,74 Sumber: BPS Kabupaten Ketapang, 2023 Jika dilihat dari distribusi penduduk per kabupaten maka Kecamatan Delta Pawan memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 1.273,28 jiwa/Km2. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk di kecamatan tersebut masuk ke dalam kategori tertinggi se-Kabupaten Ketapang, padahal luas wilayah kecamatan adalah yang tersempit (74 Km2) jika dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan lainnya. Kemudian disusul oleh Kecamatan Benua Kayong dan Sungai Melayu Rayak secara berurutan merupakan kecamatan dengan kepadatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kondisi ini kontras dengan dua kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 10 jiwa/Km2, yaitu Kecamatan Simpang Dua (9,13 jiwa/Km2), dan Kecamatan Hulu Sungai (3,04 jiwa/Km2). Sumberdaya Alam. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Ketapang didominasi produksi padi. Adapun data mengenai produksi tanaman pangan di Kabupaten Ketapang tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat sebagai berikut.
  • 22. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 11 Tabel 4. Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Ketapang Tahun 2017-2022 Produksi padi mengalami tren penurunan pada tahun 2018 hingga 2022, dengan total penurunan sebesar 21.662 Ton. Penurunan produksi juga terjadi pada komoditas ubi jalar pada tahun 2018 hingga 2022, yaitu sebesar 809 Ton. Penurunan kapasitas produksi padi dan ubi jalar tersebut secara indikatif disebabkan oleh produktivitas tanaman pangan yang rendah, belum optimalnya kapasitas SDM petani dan penyuluh dan pertanian yang belum berorientasi pada agribisnis. Beberapa potensi pengembangan pertanian untuk komoditas biofarmaka dapat dilihat pada table berikut. Perekonomian Masyarakat. Kemiskinan Masyarakat Ketapang yang masuk dalam analisis Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah kabupaten Ketapang dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kondisi ini berarti tingkat kemiskinan dihitung dengan menggunakan komponen pengeluaran per kapita. Semakin besar pengeluaran per kapita, maka tingkat kemiskinan dinilai semakin rendah. Data mengenai kemiskinan di Kabupaten Ketapang dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022 Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 Persentase Kemiskinan 10,93 10,54 10,29 10,13 9,39 Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023 Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022 Kabupaten 2018 2019 2020 2021 2022 Ketapang 54,86 53,84 53,45 53,04 49,92 Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023
  • 23. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 12 Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang tergolong tinggi, tetapi masih belum optimal jika dilihat dari tren yang fluktuatif pada tahun 2018-2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang disumbang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian yang memiliki rata-rata pertumbuhan sektoral mencapai 11,68 persen pada periode 2018-2022. Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut. Gambar 3. Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, Tahun 2018 - 2022. Sumber: BPS Kabupaten Ketapang dan BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2023 Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ketapang. Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2023
  • 24. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 13 Tabel 6. PDRB ADHB (dalam Milyar rupiah) Beberapa Lapangan Usaha Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022 Kategori PDRB Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022 Rata- rata Kontri busi (%) A Pertanian Kehutanan dan Perikanan 6.069, 55 6.402, 93 6.600, 43 7.209, 10 801.514 ,00 23,55 B Pertambangan dan Penggalian 4.756, 73 5.528, 02 6.580, 77 7.725, 39 8.230,5 2 22,31 C Industri Pengolahan 3.627, 29 4.018, 25 3.759, 73 4.161, 66 5.215,5 6 14,23 D Pengadaan Listrik dan gas 20,05 22,18 23,37 24,69 14,37 0,05 E Pengadaan air, pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang 20,05 22,18 23,37 24,69 25,28 0,08 F. Konstruksi 2.415, 26 2.690, 39 2.690, 39 2.936, 01 3.035,4 2 9,42 G. Perdagangan besar dasar eceran , reeparasi mobil dan sepeda motor 2.649, 07 2.945, 03 2.882, 65 2.897, 77 3.323,2 0 10,08 H ransportasi dan Pergudangan 537,84 563,73 472,26 449,78 587,46 1,81 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 489,31 539,63 401,92 438,36 483,35 1,64 J Informasi dan Komunikasi 725,37 799,25 856,33 887,75 945,32 2,90 K Jasa Keuangan dan Asuransi 861,30 858,10 863,79 913,91 988,54 3,10 L Real Estate 635,02 687,28 697,43 690,13 721,38 2,37 MN Jasa Perusahaan 88,28 95,70 91,23 90,89 103,23 0,32 P Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.171, 57 1.283, 80 1.339, 55 1.372, 76 1.402,54 4,53 O Jasa Pendidikan 531,81 583,87 512,36 517,82 562,10 1,88 Q Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial 251,69 281,95 334,16 453,91 522,73 1,24 RSTU Jasa Lainnya 158,08 175,13 128,55 127,02 137,89 0,51 Total PDRB Kabupaten Ketapang 25.000 ,29 27.488 ,71 28.105 ,90 30.911 ,32 34.315, 19 100,00 Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka, 2023 Berdasarkan PDRB ADHB bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor yang paling mendominasi di Kabupaten Ketapang dengan rata-rata kontribusi sebesar 23,55 persen dalam periode 2018-2022. Sektor pertambangan dan penggalian turut mendominasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 22,31 persen, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 14,23 persen.
  • 25. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 14 Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis terhadap pembiayaan daerah digunakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa depan. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah Kabupaten Ketapang dapat dilihat di tabel 6. Pertanian. Ketimun, cabai rawit, dan terung menjadi komoditas sayuran unggulan di Kabupaten Ketapang pada tahun 2022. Dibandingkan data tahun 2021, produksi (kuintal) ketimun, cabai rawit dan terung naik masing-masing sebesar 33,88 persen, 5,91 persen dan 50,31 persen. Tanaman biofarmaka unggulan Kabupaten Ketapang adalah jahe, kunyit, dan laos/lengkuas. Jahe mengalami penurunan produksi sebesar 4,8 persen. Sedangkan, Kunyit dan laos/lengkuas mengalami kenaikan produksi masing-masing sebesar 24,17 persen dan 35,31 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2021. Komoditas buah-buahan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Ketapang adalah jeruk siam, nangka dan pisang. Nangka mengalami penurunan produksi pada tahun 2022 sebesar 38 persen dibanding tahun 2021. Produksi jeruk siam dan pisang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,63 persen dan 48,20 persen dibanding tahun 2021. Perkebunan. Luas perkebunanan kelapa sawit rakyat tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2021 sebesar 2700 Ha. Selain itu produksi sawit perkebunan rakyat juga mengalami kenaikan dari 419 ribu ton pada tahun 2021, menjadi 422 ribu ton pada tahun 2022. Produksi komoditas kelapa selama lima tahun terakhir meningkat dengan angka pertumbuhan selama lima tahun sebesar 0,28%. Pada tahun 2020 produksi kelapa Kabupaten Ketapang hanya 2,10% dari total produksi kelapa Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 82.956 ton. Komoditas unggulan daerah berdasarkan RTWP Kabupaten dan terdapat diseluruh kecamatan terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, lada, kakao, tebu, kopi dan aren.
  • 26. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 15 Tabel 7. Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Tahun 2018-2022 Perikanan. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, pada tahun 2022, produksi perikanan secara keseluruhan di Kabupaten Ketapang adalah sebanyak 42.107,15 ton. Jumlah produksi perikanan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.335,72 ton (3,07%). Penurunan ini berasal dari produksi ikan perairan umum dan budidaya kolam yang menurun masing-masing sebesar 950 ton dan 1.637,715 ton. Produksi Perikanan kabupaten Ketapang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: perikanan tangkap (laut) sekitar 58%, budidaya kolam darat sekitar 38% dan perikanan umum sebesar 2,25% dari total produksi ikan di Kabupaten Ketapang sebanyak 4.210,715 ton. Peternakan. Jeni-jenis peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Ketapang terdiri dari sapi potong, kerbau, babi, kambing/domba, ayam pedaging dan ayam petelor, ayam kampung serta itik. Kecamatan yang memproduksi dominan di bidang peternakan diantaranya ; sapi (kec. Delta Pawan, Benua Kayong, Sandai, Matan hilir utara dan nanga tayap), ayam pedaging (Kec. MHS, Benua Kayong, Muara Pawan, Delta Pawan, Manis Mata, Kendawangan, Simpang Hulu dan Nanga Tayap). Produksi ayam petelur (Kec.kendawangan, Muara Pawan, Sandai dan Air Upas. Rencana inisiasi pengembangan peternakan ayam petelur ada di kecamatan Nanga Tayap. Untuk pemeliharan ternak ayam kampung dan itik rata-rata tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Tabel 8. Produksi Daging Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak/Unggas (Kg) Tahun 2018-2022 No Jenis Ternak/ Unggas 2018 2019 2020 2021 2022 1 Sapi Potong 349.868 343.132 342.540 462.112 426.112 2 Kerbau 20.064 20.041 20.944 22.624 22.624 3 Babi 228.088 232.137 180.484 286.575 256.575 4 Kambing/Domba 20.839 40.646 30.726 17.5 17.609
  • 27. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 16 5 Ayam Pedaging 3.400.506 4.288.503 4.180.793 5.235,521 5.235.884 6 Ayam Petelur 7.505 28.358 9.581 60.552 60.562 7 Ayam Kampung 176.535 146.943 123.521 159.609 159.609 8 Itik/tik manila 123.536 29.891 30.463 44.955 44.955 Sumber: Kabupaten Ketapang Dalam Angka, 2023 Sesuai dengan RTRW Kabupaten pengembangan ternak unggulan adalah ternak yang terdapat di seluruh kecamatan. Ternak besar terdiri dari sapi dan kerbau; ternak kecil unggulan adalah kambing dan babi; sedangkan ternak unggas unggulannya adalah ayam dan itik. Pariwisata. Ada sekitar 172 objek wisata dan potensi wisata tersebar di 20 kecamatan. Potensi wisata terbanyak berada di Kecamatan Simpang Hulu, Tumbang Titi dan Delta Pawan. Jumlah wisatawan domestik meningkat dari tahun 2020-2021 yaitu sekitar 39,45 persen. Pada masa terjadi wabah COVID-19, terjadi pelarangan pengunjung. Lokasi potensial untuk pengembangan wisata diantaranya adalah: Kecamatan Kendawangan 16 objek wisata (ow), Kecamatan Tumbang Titi, Kecamantan Matan Hilir Selatan 14, Kecamatan Delta Pawan 16, Kecamatan Nanga Tayap 8, dan Kecamantan Sandai 8. Industri. Unit usaha di Kabupaten Ketapang pada tahun 2021 berjumlah 815 unit usaha. Hal ini menjadi sebuah penanda berkembang nya sektor industri di Kabupaten Ketapang. Unit usaha terbanyak ada di Kecamatan Delta Pawan sebanyak 423 unit usaha. Investasi di dunia industri di dominasi oleh industri pangan dengan nilai Gambar 5. Jumlah Pengunjung Wisatawan Domestik dan Asing di Lokasi Wisata Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022
  • 28. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 17 investasi sebesar Rp. 6.664.220 ton diantaranya termasuk industri komoditas padi padian sebesar 666.980 ton, pembekuan ikan sebesar 324.340 ton, industri pengolahan dan pengawetan daging dan daging unggas sebesar 51.000 ton dan industri bambu sebesar 1.500 ton. Tingkat Kemiskinan. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan basic need approach berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan dihitung menggunakan komponen pengeluaran per kapita. Semakin besar pengeluaran per kapita, semakin kecil kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Ketapang, jika disandingkan dengan data pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ketapang tidak sepenuhnya mampu menjalankan mekanisme multiplier effect. Kondisi ini menggambarkan bahwa sejumlah uang mengalir ke luar wilayah Kabupaten Ketapang, sehingga tidak mampu mempercepat penurunan kemiskinan. Adapun data mengenai kemiskinan di Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada lembar berikut. Tabel 9. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2018-2022 Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 Persentase Kemiskinan 10,93 10,54 10,29 10,54 9,39 Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang pada tahun 2018-2022 memiliki tren yang menurun, namun dari angka tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Ketapang masih berada di tiga tertinggi se-Kalimantan Barat setelah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak yang masing-masing sebesar 11,44 persen dan 10,01 persen. Meskipun menunjukkan tren yang menurun dalam lima tahun terakhir, penurunan tersebut bukanlah penurunan yang tergolong cepat. Hal ini terjadi karena ada kebocoran ekonomi regional dan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi di sektor non-tambang. Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Ketapang, fokus kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas. Fokus kesejahteraan sosial di Kabupaten Ketapang, fokus kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator, yakni: Indeks Pembangunan Manusia, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Usia Harapan Hidup, dan Rasio Penduduk yang bekerja.
  • 29. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 18 Budaya. Kabupaten Ketapang dikenal dengan Tanah Kayong, memiliki sejarah kerajaan dan kekayaan seni budaya. Salah satu seni budaya yang masih bertahan hingga kini adalah Syair Gulung yang merupakan sarana mengungkapkan pikiran atau gagasan bagi warga terutama para pemuda di Kabupaten Ketapang. Upaya Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam melestarikan budaya diselenggarakan melalui festival seni budaya daerah. Jumlah budaya daerah yang dikembangkan bersifat fluktuatif dari tahun 2016-2020. Ada sekitar 11 jenis budaya. Komitmen masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan masih relative rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: a) Minimnya sarana promosi kebudayaan, b) minimnya sanggar seni budaya, c) tertundanya program pembangunan rumah adat. 2. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang 1) Visi dan Misi Kabupaten Ketapang Penyusunan RPJMD Kabupaten Ketapang 2021-2026 bagian tidak terpisahkan dan dalam rangka pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Ketapang, yaitu “Kabupaten Ketapang Sejahtera, Maju, Mandiri, Adil, Aman dan Bermartabat Tahun 2025”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi: a. Membangunan dan mengembangkan infrastruktur yang maju, terpadu dan merata b. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang maju dan bernilai tinggi c. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif dan bermartabat d. Mewujudkan pemerintah yang baik, handal dan professional e. Mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara Lestari dan berkelanjutan. Sebagai penjabaran visi dn misinya, pemerintah Kabupaten Ketapang menuangkan prioritas pembangunannya ke dalam sasaran dan strategi sebagaimana yang tercantum pada table berikut. Tabel 10. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Strateginya No Prioritas Pembangunan Sasaran Produk Strategi Pembangunan 1 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Maju dan Bernilai Tinggi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ➢ Meningkatnya produksi dan pertumbuhan ekonomi ➢ Berkurangnya pengangguran. ➢ Menurunnya kemiskinan Meningkatnya pendapatan per kapita ➢ Iklim investasi yang semakin baik, mendorong perkembangan daerah, daya saing daerah, dan munculnya spesialisasi daerah ➢ Perubahan struktur ekonomi ditandai dengan meningkatnya pertanian dalam arti luas,
  • 30. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 19 ➢ Meningkatnya pendapatan daerah ketergantungan sumberdaya alam yang tidak terbarukan secara bertahap mulai berkurang, industri pengo-lahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir ➢ Semakin berperannya koperasi dan UKM ➢ Pengembangan kawasan strategis semakin ditingkatkan ➢ Semakin membaiknya peran BUMD dalam pembangunan, yang juga ditandai oleh peningkatan peran publik dalam pengelolaan BUMD ➢ Semakin terpeliharanya kualitas alam dan terjaganya budaya meningkatkan perkembangan pariwisata. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Serta Penataan Ruang dan Pertanahan ➢ Terjaganya fungsi dan kelestarian sum berdaya alam dan lingkungan hidup ➢ Berkurangnya kerusakan lahan ➢ Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ➢ Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah ➢ Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah ➢ Pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan infrastruktur diprioritaskan pada perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang efektif dan partisipatif. ➢ Struktur ruang ditandai adanya keseimbangan distribusi antara perkotaan dan perdesaan, jaringan pergerakan antar wilayah yang mapan, dan kegiatan ekonomi utama yang bersifat spesialisasi ➢ Penanganan kawasan pebatasan melalui pembukaan jalur ekonomi dan kegiatan unggulan
  • 31. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 20 semakin menunjukkan peningkatan yang ditandai oleh semakin berkurangnya ketimpangan. ➢ Kualitas permukiman di berbagai wilayah menunjukkan peningkatan, ditandai oleh semakin tersedianya perumahan masyarakat berpendapatan rendah, meningkatnya kualitas permukiman, serta berkurang nya pemukiman kumuh ➢ Mendorong berbagai kegiatan penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam 2) Pilar Pembangunan Kabupaten Ketapang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan isu internasional yang berangkat dari kesepakatan antar negara dan sudah ditindak lanjuti menjadi kebijakan nasional. Selain landasan hukum dalam bentuk Peraturan Presiden, telah dideklarasikan juga sebagai salah satu dari empat pengarusutamaan (mainstreaming) di dalam RPJMN. Tujuannya adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Rencana Pengembangan Terpadu berbasis perhutanan sosial (Integrated Area Development/IAD) merupakan salah satu rancangan strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan secara kolaborasi, memiliki tujuan yang selaras untuk menciptakan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan berkelanjutan. Rencana aksi IAD berbasis perhutanan sosial, harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Ketapang. Sehingga dapat disupport secara optimal dalam mekanisme alokasi anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. 3) Program Pengembangan Daerah Kabupaten Ketapang Mendasarkan pada Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang, pengembangan daerah dilakukan melalui strategi pengembangan berbasis kawasan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
  • 32. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 21 untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya di Kabupaten Ketapang meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan lainnya. Beberapa peruntukan dalam pemgembangan Kawasan memiliki interkoneksi dengan strategi pengembangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang diantaranya: a. Kawasan Pengembangan Sumberdaya Alam/Hutan Kawasan ini tersebar di Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan dan Simpang Hulu. Di dalam Kawasan ini terdapat hutan desa, antara lain: a) Hutan Desa Laman Satong di Kecamatan Matan Hilir Utara; b) Hutan Desa Sungai Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan; c) Hutan Desa Sungai Besar di Kecamatan Matan Hilir Selatan; d) Hutan Desa Pematang Gadung di Kecamatan Nanga Tayap; dan e) Hutan Desa Sebadak Raya di Kecamatan Nanga Tayap. b. Kawasan peruntukan pertanian, meliputi: a) Kawasan pertanian tanaman pangan Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan; dan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan. b) Kawasan pertanian hortikultura Kawasan ini terdiri dari kawasan perlindungan lahan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan; dan kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan. c) Kawasan perkebunan Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan dengan tanaman komoditi unggulan daerah, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, lada, kakao, tebu, kopi dan aren serta komoditi perkebunan lain sesuai dengan agroklimat di daerah. d) Kawasan peternakan Kawasan ini terdiri atas Kawasan ternak besar di seluruh kecamatan dengan ternak unggulan sapi dan kerbau; ternak kecil di seluruh kecamatan dengan ternak unggulan kambing dan babi; dan ternak unggas di seluruh kecamatan dengan ternak unggulan ayam dan itik.
  • 33. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 22 c. Kawasan peruntukan perikanan, meliputi: a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap yang berada di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan dan Kendawangan. b) Kawasan peruntukan budidaya perikanan yang berada di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Manis Mata, Singkup, Air Upas, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Melayu Rayak, Pemahan, Nanga Tayap, Hulu Sungai, Sandai, Sungai Laur, Simpang Dua dan Simpang Hulu. d. Kawasan peruntukan industri, meliputi: a) Kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan Muara Pawan, Kecamatan Matan Hilir Utama, Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Kecamatan Kendawangan. b) Kawasan peruntukan industri kecil dan industri menengah terdapat di seluruh kecamatan. e. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi: a) Kawasan peruntuk pariwisata budaya terdapat di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Sandai, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Jelai Hulu, Marau, Kendawangan, Matan Hilir Selatan, Benua Kayong, Delta Pawan, Muara Pawan, dan Matan Hilir Utara. b) Kawasan peruntukan pariwisata alam yang terdiri atas: ➢ Gunung Palung di Kecamatan Matan Hilir Utara, Nanga Tayap, dan Sungai Laur; ➢ Pantai Tanjung Belandang di Kecamatan Muara Pawan; ➢ Pantai Air Mata Permai di Kecamatan Muara Pawan; ➢ Hutan Kota Ketapang di Kecamatan Delta Pawan; ➢ Pantai Sungai Kinjil di Kecamatan Benua Kayong; ➢ Pantai Pasir Putih/Celincing di Kecamatan Benua Kayong; ➢ Pantai Sungai Jawi/Penage di Kecamatan Matan Hilir Selatan; ➢ Pantai Tanjung Batu (Pantai Sentigi) di Kecamatan Matan Hilir Selatan; ➢ Pantai Pagar Mentimun di Kecamatan Matan Hilir Selatan; ➢ Pantai Sungai Tengar di Kecamatan Matan Hilir Selatan; ➢ Pantai Tanjung Gangse di Kecamatan Kendawangan; ➢ Pantai Pulau Kucing di Kecamatan Kendawangan; ➢ Pantai Pulau Jambat di Kecamatan Kendawangan; ➢ Pantai Pulau Sahabat di Kecamatan Kendawangan; ➢ Pantai Selat Bilik (Teluk Pacak dan Tanjung Duku) di Kecamatan Kendawangan; ➢ Bukit Kuri/Bekuri di Kecamatan Sungai Laur;
  • 34. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 23 ➢ Gunung Bindang di Kecamatan Simpang Hulu; ➢ Pemandian alam Lubuk Tapah di Kecamatan Tumbang Titi; ➢ Arung jeram Riam Rayo di Kecamatan Tumbang Titi; ➢ Gunung Menggelaso di Kecamatan Tumbang Titi; ➢ Gunung Batu Sudah di Kecamatan Tumbang Titi; ➢ Gunung Batu Menanti di Kecamatan Tumbang Titi; ➢ Gua Kakap di Kecamatan Tumbang Titi; ➢ Air Terjun Riam Limpai di Kecamatan Tumbang Titi; ➢ Air Terjun Gunung Berambai di Kecamatan Tumbang Titi; ➢ Riam Inam Kelima di Kecamatan Sungai Melayu Rayak; dan ➢ Riam Pembunuhan di Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Kawasan Agro Industri yang akan di kembangkan di Kecamatan Marau, Singkup, Air Upas, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Sungai Laur, Sandai dan Nanga Tayap. 3. Keterkaitan Perhutanan Sosial dengan RPJMD Kabupaten Ketapang Tujuan penataan ruang Kabupaten Ketapang adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasiskan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata di daerah bagian selatan Provinsi. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ketapang, yaitu: 1) Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata 2) Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan, minapolitan, dan agroindustri 3) Penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata 4) Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran produksi perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan dan industri 5) Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi 6) Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup Penyusunan rencana strategis dari para perangkat daerah berpedoman kepada RPJMD, sekaligus Renstra memiliki peran untuk menjabarkan program pembangunan daerah dan perangkat daerah yang terdapat di dalam RPJMD melalui rumusan kegiatan dan detil kegiatan. Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra memiliki peran strategis untuk mencapai target indikator kinerja kepala daerah.
  • 35. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 24 Salah satu strategi dalam mencapai tujuan di atas, adalah dengan melakukan kolaborasi antar para pihak, baik dari aparat pemerintahan, komunitas/LSM/masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan media massa. Berbagi peran sesuai dengan kemampuan dan kompetensi, dapat memberikan langkah efektif dan efisien. Starategi pengembangan kolaborasi ini sudah diamanahkan di dalam Permen LHK nomor 9 tahun 1921 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Payung hukum dalam pengembangan Rencana Aksi IAD berbasis Perhutanan Sosial ini adalah Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 mengenai Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. Perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial dimaksud meliputi kegiatan: 1) distribusi akses legal, 2) pengembangan usaha Perhutanan Sosial dan 3) Pendampingan. Strategi ini sangat selaras dengan Integrated Area Development berbasis perhutanan sosial, yang mendorong para pihak untuk saling sinergi melaksanakan rencana aksi dalam merealisasikan mimpi bersama mengenai visi IAD ke depan. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 juga menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan melibatkan pihak terkait. Perpres ini telah ditindaklanjuti oleh Kempendagri nomor 900.1.15.5- 1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. 4. Gambaran Umum Perhutanan Sosial Kabupaten Ketapang Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 733 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Kalimantan Barat seluas ± 8.389.600 hektar yang dirinci sesuai fungsinya sebagai berikut: Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas ± 1.621.046 Ha, (daratan seluas ± 1.430.101 Ha dan perairan seluas ± 190.945 Ha). Kawasan Hutan Lindung seluas ± 2.3.874 Ha, Kawasan Hutan Produksi seluas ± 2.132.398 Ha dan Kawasan Hutan Produksi seluas ± 2.127.365 Ha. Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 197.918 Ha. Semenatara itu, Kabupaten Ketapang memiliki luas kawasan hutan sekitar 1.742.538,78 Ha. Luasan kawasan ini memiliki rincian luas berdasarkan status dan fungsi kawasannya sebagai berikut: Cagar Alam (CA) seluas ± 150.248,79 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 318.589,22 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 643,159,52 Ha, Hutan produksi Konversi (HPK) seluas ± 6.809,91 Ha, Hutan Produksi terbatas (HPT) seluas ± 604.746,88 Ha, Taman Nasional (TN) seluas ± 18.204,26 Ha dari luasan total kawasan hutan dimaksud, yang masuk dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi VIII tahun 2023 ada seluas 124.660 Ha.
  • 36. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 25 Kawasan hutan Perhutanan sosial di Kabupaten Ketapang sudah ada sejak tahun 2012, ada sekitar 3 desa yang memperoleh SK PAK (Penataan Areal Kerja) dari Kementerian Kehutanan, yaitu Desa Laman Satong, Desa Pematang Gadung dan Desa Sebadak Raya. SK PAK baru sebatas persetujuan lokasi, kegiatan yang dilakukan di area hutan desa berupa penataan dan perlindungan kawasan hutan dan belum ada pembentukan KUPS sebagai badan usaha yang mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Potensi areal Perhutanan berdasarkan peta indikatif perhutanan sosial (PIAPS) revisi- VIII tahun 2023 memiliki total luas (baik bersifat indikatif maupun sudah definitif) adalah seluas 152.660,24 Ha. Realisasi pemberian SK persetujuan Perhutanan Sosial seluas 110.998 ha yang mencakup sasaran 13.703 KK. Skema yang dikembangkan meliputi Hutan Desa sebanyak 30 SK dengan total luasan sekitar 99.950 ha, Hutan Kemasyarakatan sebanyak 2 SK persetujuan PS dengan total luas sekitar 3.816 Ha, Hutan Tanaman Rakyat sebanyak 3 SK dengan total luas ± 4.732 Ha, dan Kemitraan kehutanan satu SK dengan total luasan sekitar 2.500 Ha. Jadi potensi untuk pengembangan akses legal persetujuan perhutanan sosial di wilayah Kabupaten Ketapang ± 41.662,24 Ha. Update terakhir hingga tahun 2023, perkem- bangan Kawasan perse- tujuan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ketapang diantaranya: lokasi perhutanan sosial yang mendapatkan SK perse- tujuan PS di KPH Keta-pang Selatan ada 22 ijin dan di KPH Ketapang Utara ada 4 SK persetujuan PS. Luas pengelolaan PS di Ketapang Selatan sekitar ± 66,966 Ha, di KPH Ketapang Utara sekitar ± 11.521 Ha. Sedangkan yang masih dalam tahapan usulan seluas ±17.169,28 Ha ada sekitar 6 usulan PS. Gambar 6. Lokasi Sebaran Desa yang Mendapatkan SK Persetujuan PS, Data - Tahun 2021 dan update persetujuan - Tahun 2023
  • 37. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 26 Gambaran posisi Masyarakat desa yang sudah mendapatkan SK persetujuan perhutanan sosial di KPH Ketapang Utara dan Selatan hingga tahun 2023 yang riil telah mendapatkan SK dimaksud sebanyak 26 Kelompok. Masing-masing 22 SK persetujuan PS di Ketapang Selatan dan 4 persetujuan PS di Ketapang Utara. Sedangkan lainnya masih dalam proses pengusulan menunggu keputusan persetujuan dan penyerahan SK persetujuan Pengelolaan Perhutaann Sosial dari KLHK. Usulan Persetujuan Perhutanan Sosial dimaksud masing-masing 6 usulan Perhutanan Sosial di KPH Ketapang Selatan dan 6 usulan Perhutanan Sosial di KPH Ketapang Utara. Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang sudah difasilitasi sebanyak 53 KUPS dengan kondisi sebagai mana tercantum pada gambar 6. 1) Wilayah Kerja UPT KPH Ketapang Utara Berdasarkan data SK tahun 2023 terdapat tambahan SK yang dikeluarkan Bapak Presiden Joko Widodo di bulan Juni 2023 untuk Wilayah UPT KPH Ketapang Selatan. Lokasi desa-desa yang telah mendapatkan persetujuan Perhutanan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut. (1 KUPS) 0% Platinum Gold Silver Blue (0 KUPS) (35 KUPS) (17 KUPS) Gambar 7. Kategori Kelas KUPS di Kabupaten Ketapang Tabel 11. Daftar LPHD/KTH/KPH yang Mendapatkan SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Ketapang
  • 38. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 27 Desa desa yang telah mendapatkan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat dilihat pada peta lokasi sebaran ijin/persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial berdasar PIAPS revisi VIII tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar 8. 2) Wilayah Kerja UPT KPH Ketapang Utara Dari total luasan PIAPS di KPH Ketapang Utara, areal yang sudah mendapatkan SK Persetujuan sebanyak 4 SK dengan total luas sekitar 11.521 Ha sedangkan luasan PS yang masih dalam usulan ada 7 usulan dengan luasan sekitar 17.169,28 Ha. Berdasar hasil peta lokasi desa, luasan desa PS dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 12. Jumlah Persetujuan dan Luas Kawasan PS di KPH Ketapang Utara No SK Persetujuan KPS/Desa/Kecamatan Nomor SK/usulan Lokasi (UPT KPH Ktp) Luasan (Ha) 1 Tanoeh Menjuang (Gema) SK.5913/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 Utara 4.209 2 Rimak Koling Rata (Ba-nua Krio)-> Siling Setani SK.6233/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 Utara 1.260 3 Mekar Raya (Mekar Raya) SK.5744/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/8/2022 Utara 1.107 Gambar 8. Lokasi PS yang Sudah Keluar SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ketapang
  • 39. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 28 4 Rimbak Benua (Cinta Manis) SK.5219/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023 Utara 4.945 5 Beruak Lestari (Kamora) SK.5493/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023 Utara 1.220 6 Layang Tangui (Lubuk Kakap 1)/Hulu Sungai Sudah keluar SK (FFI) Utara 5.000 7 Batu Rangkaya (Lubuk Kakap 2)/Hulu Sungai Dalam proses (FFI) Utara 5.000 8 Tabuh Lestari (Kenyabur 1)/Hulu Sungai Sudah keluar SK PS (FFI) Utara 4.935 9 Siling Api (Kenyabur 2)/Hulu Sungai Sudah Keluar SK PS (FFI) Utara 4.963 10 Liboh Menyatu (Batu Daya)/Simpang Dua SK.9980/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 Utara 2.105 11 Kalam Betuah (SInar Kuri)/Sungai Laur SK.9979/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 Utara 368 13 Jaga Rimba (Pendamar Indah) (Penolakan HD dan usulan baru skema HA) Utara - 14 Krio Batuah (Krio Hulu) Masih usulan HA (AMAN) Utara - Total Luasan 35.112 Berikut gambaran lokasi PIAPS revisi VIII untuk wilayah kerja UPT KPH Ketapang Utara. Gambar 9. Peta Piaps Revisi VIII 2023 Wilayah Fungsi Kawasan di Wilayah Kerja UPT KPH Ketapang Utara
  • 40. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 29 5. Keterkaitan IAD dengan RPJMD Kabupaten Ketapang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Masterplan Renaksi IAD-PSDA dapat dilakukan secara sinergi dalam kerangka kerja kolaboratif. Hal ini dapat mendorong pencapaian kinerja utama pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Pengembangan IAD kabupaten Ketapang dapat berkontribusi dalam mendorong Pembangunan Kabupaten Ketapang. Indikator kinerja utama terkait dengan isu pengembangan IAD berbasis perhutanan sosial diantaranya: 1) Laju pertumbuhan ekonomi sekitar; 2) Tingkat Kemiskinan; 3) Indeks Resiko Bencana; 4) Indeks kualitas lingkungan; 5) Indeks Desa Membangun; 6) Tingkat Kemiskinan; 7) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan 8) Indeks Ketahanan Pangan serta Indeks Kunjungan Wisata dari luar dan dalam negeri. Tabel 13. Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Kabupaten Ketapang Pada Kondisi Awal (2023 dan 2026) No IKU kepala Daerah Kondisi Awal (2023) Target 3 thn (2026) 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 7,18 7,52 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,01 3,35 3 Indeks Resiko Bencana 105,8 87,14 4 Indeks Kualitas Lingkungan 72,62 75,16 5 Indeks Desa Membangun 0,371 0,77 6 Tingkat Kemiskinan 9,987 % 9,13 % 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,62 75,16 8 Indeks Ketahanan Pangan 78,56 83,84 9 Indeks Kunjungan Wisata 19.15 22.46 IAD-PSDA Kabupaten Ketapang dan Sinergitas dengan Rencana dan Anggaran Dana Desa. Desa-desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan desa harus sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan dengan menyelaraskan RPJMDes dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Sasaran IAD PSDA Kabupaten Ketapang di tingkat tapak adalah para kelompok perhutanan sosial/kelompok usaha perhutanan sosial yang mendapatkan akses legal perhutanan sosial yang berada di level desa.
  • 41. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 30 Karenanya rencana KUPS yang menjadi landasan kerja kelompok dapat menyesuaikan dengan proses proses perencanaan yang ada di tingkat desa melalui musrembangdes sehingga ada keselarasan dengan penyusunan rencana dan anggran dalam RKPDes. Pada tahun 2023, telah dituangkan dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa ini. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa merujuk pada SDGs desa yang merupakan sebuah proses keberlanjutan. SDGs Desa dimaksudkan sebagai proses pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan. Beberapa focus perhatian dalam sinergi Penganggaran Dana Desa diantaranya: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar 2) Pembangunan sarana dan prasarana desa, 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan Pada regulasi Permendesa Nomor 7 tahun 2023 yang mengatur prioritas anggaran dana desa khususnya pengembangan potensi ekonomi lokal. Dalam lembar lampiran dinyatakan bahwa pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDESA bersama, mencakup pengembangan usaha dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan antara lain; a) pengelolaan hutan desa; b) pengelolaan usaha hutan sosial; c) pengelolaan hutan adat; d) pengelolaan air minum; e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan; f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk. Sinergi Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang. Pengembangan investasi dan ekonomi Masyarakat di Kabupaten Katepang, perlu menyesuaikan dengan pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang menjadi panduan dalam pengembangan kluster komoditas/produk pada IAD Kabupaten Ketapang yang mengakomodasi isu-isu
  • 42. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 31 strategis dan perkembangan terbaru. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus sesuai dengan daya dukung kawasan serta arah kebijakan pembangunan agar terwujud keterpaduan penggunaan/pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia, kelembagaan dan ekosistemnya. Sinergi dalam Pencegahan Karhutla. Pengembangan Model IAD berbasis komoditas dan atau landscape ini (khususnya di lahan gambut) sangat terkait dengan kebijakan daerah dalam penanganan Karhutla khususnya kawasan gambut dalam. Pengembangan di areal resiko kebakaran tinggi pada kawasan gambut dapat di dorong dengan pengembangan IAD yang berorientasi pada Imbal jasa lingkungan. Rancangan pengembangan kluster IAD di kawasan rawan kebakaran perlu sinergi dengan rancangan strategi pencegahan Karhutla khususnya di kawasan hutan lindung sekitar landscape Pawan-Kepulu-Pesaguan. Model pengembangan di Kawasan ini dengan mempertimbangkan prinsip prinsip Kawasan Hidrologi Gabut (KHG) seperti: 1) Rewetting (melalui pembangunan canal dan sumur bor, 2) Revegetasi melalui regenerasi alami (Assisted Natural Regeneration/ANR), dan Revitalisasi (agroforestry, perikanan dan ekowisata). Rancangan bangun IAD-PSDA Kabupaten ketapang ini dalam Kawasan gambut bersinergi dengan perencanaan strategik pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis tata kelola gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Pawan-Sungai Kepulu dan Sungai Pesaguan yang digagas Sekber PSDA. Sinergi IAD_PSDA dengan Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan. Komoditas dan atau produk strategis yang dapat menjadi unggulan kabupaten meliputi Karet, Kopi, Buah-buahan, biofarmaka, jagung dan lainnya. Beberapa komoditas dimaksud di atas dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: Karet. Produksi karet dalam lima tahun terakhir bersif fluktuatif namun produksinya cenderung mengalami penurunan. Rata- rata pertumbuhan produksi komoditas karet selama tahun 2016-2020 turun sebesar 0,18% per tahun. Pertumbuhan produktivitas tanaman karet selama lima tahun terakhir turun sebesar 0,91% per tahun, dan tidak ada penambahan luas tanaman sejak tahun 2016. Harga karet yang fluktuatif sangat mempengaruhi minatmasyarakat untuk membudidayakan karet danmeningkatkan produksi dari tanaman yang sudah ada. Pengembangan produktivitas karet dapat dikembangkan melalui peningkatan nilai produk dengan meningkatkan profit margin. Alternatif pengembangannya dengan menghadirkan mitra usaha dengan Perusahaan yang mampu menjamin akses pasar produk karet. Fasilitasi yang diperlukan kedepan adalah membangun basis pengembangan paska produksi dan akses pasar. Sehingga selain jumlah produk dan pendapatan total, petani mendapatkan nilai tambah dari produk Masyarakat petani.
  • 43. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 32 Kopi. Produksi komoditas kopi selama lima tahun terakhir cenderung menurun dengan angka pertumbuhan sejak tahun 2016 sebesar (-0,29%). Meskipun rata-rata luas tanaman kopi cenderung meningkat dengan pertumbuhan 3,69% tetapi rata-rata produktivitas tanaman kopi selama lima tahun (-0,29%). Luas tanaman yang meningkat belum diimbangi dengan produktivitas tanaman yang tinggi sehingga belum mampu mendongkrak produksi tanaman kopi. Pertumbuhan luas tanaman selama lima tahun yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa masyarakat mulai berminat membudidayakan kopi sebagai komoditas usaha tani. Peningkatan produktivitas kopi ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk melalui pengolahan paska panen. Masyarakat perlu mendapatkan penguatan kapasitas sumberdaya manusia untuk melakukan processing dari buah cherry menjadi green bean dan roasted bean. Memberikan jaminan rantai pasok (supply chain) produk dari Masyarakat agar mampu melakukan akses pasar baik di tingkat Provinsi maupun nasional. Buah-buahan. Produksi buah-buahan selama tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan positif dan terus meningkat selama lima tahun dengan rata-rata pertumbuhan 15,99% per tahun. Baik produktivitas maupun luas panen tanaman buah-buahan juga cenderung meningkat setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan produktivitas tanaman hortikultura 4,09% per tahun dan rata-rata pertumbuhan luas panen sebesar 11,43% per tahun. Secara umum terkait produksi tanaman hortikultura beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah peningkatan luas panen, perbaikan dan penerapan teknik budidaya hortikultura ramah lingkungan sehingga kebun hortikultura dapat berproduksi secara optimal. Tanaman hortikultura memiliki jenis sangat beragam dan banyak komoditasnya dengan teknik budidaya spesifik. Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) sangat penting agar produksi hortikultura mampu bersaing dengan produk luar. Biofarmaka. Produksi lada selama lima tahun terakhir cenderung meningkat namun dengan pertumbuhan yang relatif rendah%. Namun luas tanaman maupun produktivitas tanaman lada memiliki pertumbuhan positif. Rata-rata pertumbuhan luas tanaman lada sebesar 1,18% per tahun dan rata-rata pertumbuhan produktivitas sebesar 0,49% per tahun. Rendahnya produktivitas lada disebabkan karena masih rendahnya penggunaan bibit unggul yang direkomendasikan. Peningkatan produk dengan pengolahan paska panen dapat menghasilkan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan melalui jejaring galeri hasil hutan. Sinergi dengan OPD terkait dimungkinkan mampu meningkatkan nilai tambah produk dan akses market. Selain itu upaya perbaikan packaging yang menarik (eye-catching) dapat meningkatkan ketertarikan pasar terhadap produk masyarakat.
  • 44. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 33 Tanaman Jagung. Produksi jagung selama lima tahun terakhir 2016 - 2020 cenderung meningkat dengan angka pertumbuhan sebesar 51,77%. Produksi jagung yang meningkat disebabkan oleh luas tanam dan luas panen jagung dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan pertumbuhan luas tanam sebesar 18,12%%. Luas tanaman tahun 2019 merupakan luas tanam tertinggi selama lima tahun terakhir, hal ini disebabkan adanya stimulan bantuan benih jagung hibrida oleh Pemerintah Pusat. Saat ini minat petani yang semakin besar untuk budidaya jagung karena sudah terbuka pasar untuk menampung produksi jagung sebagai pakan ternak. Selain itu, produktivitas tanaman jagung mengalami peningkatan selama 5 tahun dengan rata-rata pertumbuhan 19.58% Ternak Besar. Populasi ternak sapi tahun 2020 di Kabupaten Ketapang sebesar 35.116 ekor, menunjukkan bahwa 22,51% populasi ternak sapiKalimantan Barat berada di Kabupaten Ketapang. Hal ini mengindikasikan bahwa populasi ternak sapi di Kabupaten Ketapang salah satu yang terbesar dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Pengembangan sistem mini-range dalam budidaya sapi dengan menyediakan kandang alami dengan pola penanaman rumput secara agroforestry serta mengembangkan produk turunan dari kotoran sapi menjadi pupuk organik (pupuk padat, pupuk organic cair atau pengembangan bio energy terbarukan). Ternak Unggas. Populasi ternak unggas selama tahun 2016-2020 fluktuatif dan cenderung mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,97% per tahun. Pengembangan peternakan unggas perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan model integrated farming. Peternakan dapat ditingkatkan skala ekonominya melalui perluasan usaha lintas desa (basis kawasan). Pengembangkan yang memungkinkan adalah ternak ayam petelor. Untuk meningkatkan efisiensi para peternak perlu dilatih dalam mengembangkan pakan alternatif (buatan) sehingga tidak menggantungkan pada pakan pabrikan yang harganya cenderung mahal. Lokasi yang masih sangat potensial dikembangkan adalah desa desa yang ada di kecamatan Nanga Tayap. Pengembangan Ternak unggas (ayam petelur) dapat diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdesaan untuk mengembangkan skala ekonomi usaha. Tanaman Bambu. Tanaman bambu cukup potensial di beberapa desa, bahkan ada desa-desa yang sebenarnya berpotensi dan dapat ditingkatkan menjadi desa penghasil komoditas bambu. Pada perkembangnya, model kluster IAD dapat mengembangkan pembibitan bambu untuk upaya ekspansi penanaman yang lebih luas ke beberapa desa sekitarnya. Selain itu, perlu mengembangkan introduksi jenis bambu yang bernilai tinggi dan cocok dengan daya dukung Kawasan untuk memenuhi peluang kebutuhan industri. Beberapa perusahan yang masih membutuhan suplai pasokan bahan baku dapat menjadi mitra usaha dalam mengembangkan supply chain komoditas dan atau dalam bentuk joint investment. Upaya pengembangan dapat bekerjasama Lembaga dana atau pegiat bambu di tingkat nasional maupun
  • 45. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 34 mancanegara melalui model kerjasama usaha seperti gerakan membangun Desa Bambu (Bamboo Village). Sinergi Dengan Pengembangan Kawasan Perdesaan. Pengembangan Kawasan perdesaan ditujukan untuk mengembangkan komoditas/produk produk dari desa yang memiliki kesamaan dalam mengembangkan sumber daya alam yang bisa mengejar konsep one village one product. Dalam rangka pengembangan skala usaha ini perlu mendorong desa-desa sekitarnya untuk pengembangan interkoneksi ataupun model kluster bisnis yang berorentasi pada keberlanjutan usaha. Beberapa lokasi prioritas pada pengembangan kawasan perdesaan difokuskan pada daerah yang memiliiki sumber daya potensial seperti wisata, Perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan imbal jasa lingkungan. Kegiatan ini bisa dikembangkan di wilayah desa- desa terkoneksi seperti di Desa Sepakat Jaya, Tanjung Medan dan Pangkalan Telok Kecamatan Nanga Tayap. Kebutuhan Pengembangan MPTS (Mult Purpose Tree Species). Pengembangan pohon alternatif yang mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus dapat mendukung pengembangan usaha terintegrasi seperti pengembangan usaha pupuk organik dari pengelolaan limbah peternakan. Salah satu contoh yang dapat dikembangkan misalnya penanaman pohon Gamal. Pohon ini sangat potensial untuk mendukung alternatif diversifikasi usaha peternakan di tingkat Masyarakat. Dari sisi pasar, ada kebutuhan 6000 ton kayu untuk mendukung bahan energi terbarukan dari PLN. Untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, keterampilan dan penyusunan rencana dan kelayakan usaha, manajemen pengelolaan usaha serta penguatan manajemen kelembagaan kelompok Masyarakat (BUMDesa, KPS, KUPS, Kelompok Tani, UMKM dan lainnya. Tantangan yang dihadapi. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemegang izin perhutanan sosial pasca memperoleh izin, diantaranya: 1. Keterbatasan akses kepada pembiayaan yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan areal izin perhutanan sosial mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban. 2. Minimnya kegiatan pendampingan dan penyuluhan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan baik bagi lembaga pemegang izin maupun Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk melakukan pengelolaan areal perhutanan sosial. 3. Minimnya akses pasar terkait produk-produk yang dihasilkan melalui pengelolaan komoditas yang berasal dari areal perhutanan sosial. 4. Keterbatasan sarana, prasarana infrastruktur yang dapat mendukung pemegang izin melakukan pengelolaan perhutanan sosial, seperti akses jalan menuju lokasi areal perhutanan sosial maupun menuju lokasi di dalam areal izin yang akan dikelola.
  • 46. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 35 5. Konflik status lahan, potensi sumberdaya alam dan batas wilayah yang masih belum jelas. 6. Ancaman terhadap kerusakan areal izin perhutanan sosial seperti, kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar dan pertambangan ilegal. 7. Rendahnya kualitas hasil-hasil produksi lembaga pengelola perhutanan sosial. Peluang Pengembangan PS. Beberapa peluangperhutanan sosial di tingkat tapak yang ada di Kabupaten Ketapang diantaranya sebagai berikut: 1. Dalam pengelolaan perhutanan sosial, telah terbentuk KUPS-KUPS yang mengelola areal sesuai dengan potensi-potensi yang ada. 2. KUPS yang telah terbentuk, menunjukan bahwa 42% KUPS pada kondisi aktif dan berjalan, 33% belum berjalan dan 9% berjalan tetapi memiliki banyak kendala. Selebihnya pada kondisi tidak berjalan dan belum memiliki KUPS. 3. Dari hasil identifikasi terkait potensi sumber daya alam yang dikelola KUPS terdapat banyak potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai bentuk kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Potensi-potensi tersebut diantaranya komoditas berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu, buah-buahan, peternakan, perikanan, anyaman, jasa lingkungan berupa destinasi wisata dan potensi air bersih. 4. Izin-izin perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Ketapang memiliki pendamping baik bersifat lembaga, KPH, mandiri dan pendamping yang ditugaskan oleh BPSKL. Dengan adanya tenaga pendamping tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak. 5. Sebagian sebaran izin perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Ketapang juga berdampingan dengan izin konsesi sektor swasta yang dapat didorong untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat atau kelompok pemegang izin perhutanan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. 6. Komitmen Para Pihak Dalam Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang Pengembangan rencana terpadu wilayah berbasisperhutanan sosial merupakan strategi perencanaan kolaboratif dengan memberikan peluang akses Masyarakat terhadap sumberdaya Kawasan melalui akses legal perhutanan sosial. Sehingga diharapkan Masyarakat mampu mendapatkan sumber daya untuk peningkatan pendapat keluarganya yang akan berkontribusi pada pemerataan ekonomi masyarakat Kabupaten Ketapang dan selaras dengan arah Pembangunan jangka menengah Kabupaten ketapag pada umumnya. Sebanyak kurang lebih 24 perwakilan lembaga yang terdiri dari OPD- OPD serta mitra Pembangunan Kabupaten Ketapang (swasta,NGO,perguruan tinggi dan media massa) telah menandatangani berita acara komitmen pengembangan integrated Area Develoment pada tanggal 10 Oktober 2023 pada acara Sosialisasi dan Komitmen
  • 47. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 36 Pengembangan IAD Kabupaten Ketapang di Ruang Pertemuan Gedung Bappeda Kabupaten Ketapang. Sebagai bentuk komitmen Pemda Kabupaten Ketapang terhadap dukungan perencanaan terpadu percepatan perhutanan sosial (IAD-PSDA Kabupaten Ketapang) adalah menginisisasi pembentukan tim perumus dalam penyusunan masterplan IAD berbasis perhutanan sosial. Rancangan masterplan IAD Kabupaten Ketapang harus sejalan dengan visi dan misi serta RPJMD Kabupaten Ketapang. Pada tahun berjalan rancangan IAD perlu menyesuaikan dengan RPJMD, sehingga dukungan penganggaran masih bisa disinergikan sesuai kebutuhan. Model pengembangan IAD berdasarkan potensi sumberdaya alam, kapasitas masyarakat dan daya dukung kawasan di Kabupaten Ketapang dapat dilakukan dengan mengembangkan model-model pengelolaan Kawasan (basis landscape dengan mempertimbangkan aspek yuridiksi) berbasis komoditas/produk seperti agroforestry, agrosilvopartura, silvo fishery serta pengembangan kawasan wisata/pariwisata maupun imbal jasa lingkungan.
  • 48. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 37 III. INTEGRATED AREA DEVELOPMENT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN KETAPANG 1. Tahap Penyusunan IAD Ketapang Tahapan pengembangan Masterplan IAD Kabupaten Ketapang diinisiasi oleh Yayasan Titian Lestari yang memiliki perhatian dalam mengembangkan program Perhutanan Sosial di Kabupaten Ketapang. Inisiasi ini dalam perjalanannya bersinergi dengan forum secretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Ketapang. Tidak hanya peningkatan ekonomi Masyarakat di sekitar hutan, tetapi juga memberikan dampak dalam pemerataan ekonomi masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan manfaat lingkungan. Proses inisiasi perencanaan terpadu dalam rangka percepatan perhutanan sosial disambut baik oleh Forum multi pihak yang sudah berjalan secara efektif di Kabupaten Ketapang melalui Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Alam (Sekber-PSDA) yang berkantor di kantor Mitra Pembangunan Ketapang (MPK). Selanjutnya komunikasi secara efektif secara smooth dilakukan bersama Pemda Ketapang melalui Bappeda kabupaten Ketapang yang memiliki kepercayaan dari Bupati sekaligus memegang kewenangan dalam mengembangkan perencanaan strategis daerah. Sebagaimana mandat yang tertuang dalam Perpres Nomor 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial dinyatakanpada pasal 12 ayat 1-3 bahwa percepatan pembentukan dan pengembangan IAD dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanscape untuk meningkatkan sekala ekonomi dan nilai tambah produk baik di dalam maupun di luar Kawasan hutan. Kegiatan pengembangan IAD dimaksud dapat meliputi: 1) Perluasan distribusi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, 2) Pengembangan usaha, 3) Penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, 4) Pelatihan serta 5) Penelitian dan pengembangan. Mandat dimaksud di atas perlu sejalan dengan visi misi Pemerintah Daerah setempat yang menjadi aktor pelaksana pembangunan daerah. Kabupaten Ketapang sudah mencanangkan program-program prioritas yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karenanya Upaya sinkronisasi program priortitas kabupaten yang memiliki pendekatan yuridiksi dengan pengembangan IAD berbasis perhutanan sosial yang memiliki pendekatan landscape serta sinkronisasi para pihak di luar pemerintah (mitra Pembangunan) yang memiliki kepentingan program, menjadi sebuah kebutuhan. Tahapan penyusunan Materplan IAD ini meliputi: 1) Membangun komitmen pengembangan IAD Ketapang, 2) Penyusunan masterplan dan rencana aksi IAD dan pengesahannya oleh Bupati/Walikota dan 3) Pelaporan IAD oleh Bupati /Walikota kepada Menteri dengan tembusan kepada yang menyelenggarakan urusan
  • 49. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 38 pemerintahan dalam negeri dan gubernur pada lokasi penyelenggaraan IAD. Penyusunan Masterplan IAD difasilitasi oleh fasilitator IAD dengan dukungan Yayasan Titian serta berkolaborasi dengan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berlokasi di kantor Mitra Pembangunan Ketapang (MPK). Tahapan fasilitasi penyusunan Masterplan IAD Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada bagan berikut. Tahapan pelaksanaan fasilitasi penyusunan Masterplan – Rencana Aksi IAD – PSDA Kabupaten Ketapang antara lain sebagai berikut: 1) Lokakarya sharing pengalaman fasilitasi dan Sosialisasi IAD Kabupaten Ketapang Merupakan Upaya sosialisasi terhadap berbagai pengalaman proses fasilitasi penyusunan dan pengembangan masterplan/rencana aksi IAD-PSDA kepada seluruh pihak pada acara multi stakeholder yang digagas oleh Yayasan Titian Lestari melalui Sekretariat Bersama di Kantor MPK Kabupaten Ketapang. 2) Lokakarya Sosialisasi dan Pembuatan Komitmen Rencana Aksi IAD Ketapang. Lokarkarya dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengertian Integrated Area Development. Lokakarya juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bersama tentang peluang kebijakan transfer fiscal antar kementrian serta membangun komitmen bersama bagi para pihak untuk mengembangkan IAD di Kabupaten Ketapang. 3) Rapat Konsolidasi Tim Perumus. Rapat ini merupakan diskusi tindak lanjut antar berbagai pihak baik secara semi formal maupun informal untuk menggali seluruh input dan kegiatan yang berpotensi untuk disinergikan dalam rebuah rencana aksi terpadu. Selama pelaksanaan diskusi, rapat konsolidasi tim perumus ini dilakukan Gambar 10. Tahapan Fasilitasi Masterplan - Rencana Aksi Integrated Area Development (IAD-PSDA) di Kabupaten Ketapang
  • 50. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 39 secara berkesinambungan (rountable discussion). Proses diskusi dilakukan secara partisipatif, fasilitator membangun transfer knowledge terkait konsepsi IAD, berbagi pengalaman dan ide dalam mengembangan rencana strategis secara bertahap berdasarkan proses input dan feedback selama proses diskusi. Proses dibangun atas prinsip inklusivitas. Rancangan Masterplan ini menjadi bagian ownership bagi semua pihak di tingkat Kabupaten yang telihat di dalam proses diskusi perancangan masterplan IAD. 4) Lokakarya Masterplan dan Rencana Aksi IAD Kabupaten Ketapang. Kegiatan lokakarya ini merupakan proses penyusunan draft nol Masterplan hasil rountable discussion tim perumus yang berasal dari representative para pihak (Pemda, NGO, Perguruan Tinggi, Swasta dan Media Massa di tingkat Kabupaten serta kelengkapan rencana aksi dari masing masing OPD maupun mitra pembangunan lainnya yang memiliki wilayah kerja di Kawasan/Wilayah Aministrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang, terkait pengembangan IAD berbasis perhutanan sosial di kabupaten Ketapang. 5) Finalisasi masterplan dan rencana Aksi IAD-PSDA Ketapang dan penandatanganan Dokumen masterplan-Rencana Aksi IAD-PSDA Ketapang. Kegiatan penandatanganan masterplan IAD Kabupaten Ketapang didahului dengan kegiatan audiensi tim Perumus IAD yang di lead oleh Bappeda Kabupaten Ketapang Bersama Bappeda Kabupaten Ketapang. Tim perumus memberikan update perkembangan, penyusunan Masterplan serta Rencana Aksi IAD-PSDA Kabupaten Ketapang. 6) Lokakarya Desiminasi IAD – PSDA Ketapang melibatkan tingkat Provinsi dan Pusat. Lokakarya ini ditujukan untuk mensosialisasikan draft rancangan masterplan IAD Kabupaten kepada para pihak (Pokja PPS Provinsi) sekaligus menjaring input dan dukungan program yang bisa diberikan oleh para pihak di tingkat Provinsi dalam Rencana Aksi Bersama IAD-PSDA Kabupaten Ketapang. Lokakarya Desiminasi IAD - PSDA di tingkat Nasional (pusat). Lokakarya ini ditujukan untuk memberikan sosialisasi terkait rancang bangun/Masterplan Rencana Aksi IAD- PSDA Ketapang di tingkat Kementerian dan Lembaga (PokjaNas). Lokakarya ini diharapkan bahwa Rencana Aksi IAD Kabupaten Ketapang mendapat perhatian dari para pihak di tingkat Pusat (Nasional) sekaligus menjaring input /dukungan sinergi program yang bisa dikontrubsikan antar Kementrian Lembaga di tingkat Pusat kepada Daerah (kabupaten) yang terkait dengan kegiatan Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. 2. Visi dan Strategi IAD Ketapang 2033 Pada tanggal 10 Oktober 2023 telah dibuat berita acara komitmen para pihak dalam pengembangan IAD Kabupaten Ketapang yang sejalan dengan visi misi Pemda kabupaten Ketapang yakni melanjutkan visi Ketapang Maju. Visi ini diharapkan mampu
  • 51. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 40 untuk menjawab dua tantangan utama yang berkaitan dengan IAD ini diantaranya: 1) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dan 2) Kecenderungan turunnya kualitas Lingkungan Hidup. Untuk menjawabnya maka solusi alternatif yang diperlukan adalah: 1) Perhutanan Sosial perlu menjadi Pusat Pengembangan Ekonomi Desa dan 2) Pengembangan berbasis komoditas/produk seperti HHBK/Agromaritim (Agroforestry/Silvo fishery/silvo pastural/ Agropolitan)/ Wisata dan HHK perlu dilakukan secara terintegrasi Hulu-Hilir Visi IAD Kabupaten Ketapang yaitu: Visi IAD Ketapang berdasarkan hasil diskusi follow up (rountable discussion) adalah “IAD berbasis Perhutanan Sosial secara Kolaboratif yang Mampu Mensejahterakan Masyarakat dengan Menjaga Keberlanjutan Lingkungan”. Tema IAD yang dipilih untuk Kabupaten Ketapang menjadi sebuah Misi selama 10 tahun ke depan adalah: “Pengelolaan Sumber Kawasan Hutan/Alam Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Keberlanjutan” (IAD-PSDA). Pendekatan yang dibangun adalah pendekatan berbasis Kawasan dan mempertimbangkan aspek yuridiksi sebagai bagian pendekatan teknokratis dengan pengembangan berbagai kluster produk: kluster Agroforestry (agro-silfo-fishery- pastura), agropolitan dan HHBK, Kluster Pariwisata, kluster imbal jasa Lingkungan dan kluster Hasil Hutan Kayu. Areal pengembangan Kawasan IAD dapat dilakukan di lokasi PS atau lokasi kawasan hutan di luar PS dan Kawasan PS yang berinterkoneksi dengan pengembangan ekonomi/lingkungan di kawasan APL khususnya dalam pengembangan ekonomi berbasis landscape serta memiliki interkoneksi pengembangan IAD dalam aspek kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha di wilayah Unit KPH Ketapang Selatan dan wilayah Unit KPH Ketapang Utara. Strategi global dan nilai nilai dalam penyusunan Masterplan IAD- PSDA Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut: 1) Kolaborasi Aktivitas yang dibangun di setiap lokasi pengembangan kluster merupakan wahana bekerja secara kolaboratif dari para pihak sesuai kompetensi dan cakupan kerjanya yang dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan. 2) Peningkatan Kapasitas Aktivitas yang dilaksanakan secara kolaboratif mampu memberikan ruang belajar bagi para pihak dan Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (baik pengetahuan, keterampilan mupun sikap positif) maupun kapasitas manajemen kelembagaannya. 3) Optimalisasi Pelaksanaan
  • 52. Masterplan Integrated Area Development (IAD-PSDA) Kabupaten Ketapang 41 Kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil (output) dan keluaran (outcome) yang efektif dan efisien, shingga memberikan dampak yang dirasakan oleh semua pihak secara optimal baik yang bersifat ekonomi, sosial maupun lingkungan. 4) Akses Pendanaan Beberapa kegiatan yang masuk dalam rencana aksi IAD dapat dilakukan dengan mengembangkan akses pendanaan potensial baik ditingkat daerah, Provinsi maupun pusat kepada pihak Swasta/CSR, layanan 41 lembaga keuangan maupun hibah donor. 3. Rancangan (Masterplan) Pengembangan IAD Ketapang Rancangan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang merupakan perpaduan antara strategi pengembangan Kawasan berbasis Perhutanan Sosial yang terintegrasi sesuai dengan lokus desa dan tujuan dalam pengelolaan kawasannya seperti Kawasan Pengembangan Karhutla dianaranya; pengembangan Kawasan Perdesaan, dan Pengembangan Agropolitan maupun yang masuk pada wilayah pengembangan proyek strategis daerah (PSD). Strategi keterpaduan pendekatan program dapat dilihat pada gambar berikut. Analisis yang digunakan untuk mencari strategi pengembangan program menggunakan Analisa SWOT (Kekuatan / Strengthen, Kelemahan/Weaknesses, Peluang/Opportunity dan Tantangan/Threat). KEKUATAN: 1) Dana tersedia, beberapa NGO telah bekerjasama dengan Lembaga dana (donor) untuk skema pendampingan melalui CSR, Imbal Jasa Lingkungan. Beberapa Perusahaan besar Cargill group memfasilitasi skema pengembangan jasa lingkungan lebih dari 1 Milyar perdesa pertahun selama jangka waktu yang cukup Panjang yakni 25 tahun. Namun demikian dalam konteks penganggaran daerah, IAD MANDIRI & BERLANJU T PEMERINTAH PERGURUAN TINGGI SWASTA MEDIA MASSA CSO/NGO (KOMUNITAS) MASYARAKAT (PEOPLE) Gambar 11. Kolaborasi Para Pihak (multi stakeholders) Dalam Membangun Konsep IAD Berbasis Perhutanan Sosial