Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Redesign sistem penganggaran pemerintahDr. Zar Rdj
Tujuan/Manfaat Redesign Sistem Penganggaran
1. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara : Visi Misi Presiden – Fokus Pembangunan (arahan Presiden) – 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan Tugas Fungsi K/L dan Daerah.
2. Dengan Redesign Sistem Penganggaran tidak dibutuhkan fasilitas “Tagging”, namun apabila diperlukan, fasilitas tagging dapat dilakukan secara terbatas.
3. Rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “real work (eye catching)”.
4. Redesign Sistem Penganggaran merupakan upaya untuk penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
1. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
SESUAI PERMENDAGRI 86 Tahun 2017
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2018
2. SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM SATU KESATUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
DIPEDOMANI
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
PD PROV
RENJA
PD PROV
PEDOMAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
RENSTRA
PD K/K
RENJA
PD K/K
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
3. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah. Ditetapkan oleh kepala daerah
setelah RKPD ditetapkan.
RENJA PD
4. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA PD KABUPATEN/KOTA
(
Rancangan
Renja-PD
kab/kota
Pembahasan
Renja SKPD
pada Forum PD
Kabupaten/Kota
Perumusan
program dan
kegiatan,
indikator kinerja,
dana indikatif
PePngolahan
data dan
informasi
Isu-isu penting
penyelenggara
an tugas dan
fungsi PD
Analisis
Gambaran
Pelayanan
SKPD
Penyempurnaan
Rancangan Renja
PD kab/kota
Persiapan
Penyusunan
Renja SKPD
hasil evaluasi
capaian
Renstra PD
kab/kota
hasil evaluasi
pelaksanaan Renja-
PD kab/kota tahun
lalu
Perumusan
Sasaran
Perumusan
Tujuan
Telaahan
Rancangan Awal
RKPD kab/kota
Usulan program &
kegiatan dari
masyarakat
SE KDH
perihal penyampaian
rancangan awal RKPD sebagai
bahan penyusunan rancangan
Renja-SKPD kab/kota
Sinkronisasi
Kebijakan
Nasional dan
Provinsi
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Desa
Penyesuaian
Rancangan Renja
PD kab/kota
Penyesuaian
Rancangan Renja
PD kab/kota
Penyusunan
Rancangan
RKPD
Musrenbang
RKPD
Perumusan
Ranc. akhir
RKPD
Per KDH
RKPD
kab/kota
Penetapan
Renja-PD oleh
KDH
RENJA-SKPD
Kab/Kota
1
2
3
4
Catatan :
penyusunan ranwal
paling lambat
minggu I Desember
5. TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN
2
•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3
•PENYUSUNAN RANCANGAN
4 •PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH
5
•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
6
•PENETAPAN
6. a. Penyusunan dan penetapan keputusan kepala daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja PD;
b. Orientasi mengenai Renja PD;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD; dan
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah bardasarkan SIPD.
•PERSIAPAN PENYUSUNAN
(Pasal 125 Permendagri 86/2017)
1
7. 1. Inventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi
penyusunan Renja Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk
Matrik untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber2 yg
dapat dipertanggungjawabkan
3. Data dan informasi sekurang-kurangnya mencakup data dan
informasi pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
4. Data dan informasi bersumber dari:
i. Peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan nasional
yang terkait;
ii. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan, serta
Renstra PD
PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
8. a. Dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember;
b. Berpedoman pada Rensra PD, hasi evaluasi hasil Renja PD
tahun lalu dan tahun berjalan;
c. Ranwal Renja PD meliputi : analisis gambaran pelayanan
Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD
Pasal 126 sd 129 Permendagri 86/2017)
2
9. SISTEMATIKA RENJA PD
1
•Pendahuluan
2
•Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu
3
•Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
4
•Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5
•Penutup
10. TABEL DALAM DOK RENJA PD sbb :
a. Bab II : Tabel T-C.29 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan
Renja PD, Tabel T-C.30 Pencapaian kinerja pelayanan
perangkat daerah, Tabel T-C. 31 Review terhadap rancangan
awal RKPD, Tabel T-C.32 Usulan program dan kegiatan dari
para pemangku kepentingan.
b. Bab IV : Tabel T-C.33 Rumusan rencana program dan kegiatan
perangkat daerah
Sumber : Lampiran Permendagri 86/2017
11. d. Ranwal Renja PD disempurnakan brdasarkan SE KDH;
e. Penyempurnaan mencakup : perumusan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi
kegiatan dan kelompok sasaran berdsrkn rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif lokasi
kegiatan, dan kel sasaran pada ranwal RKPD;
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA PD
Pasal 126 sd 129 Permendagri 86/2017) lanjutan……..
12. a. Merupakan proses penyempurnaan ranwal Renja PD
berdasarkan SE KDH;
b. Dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah;
c. Ranc Renja PD diverifikasi dan mjd bahan penyempurnaan
ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD;
d. Ranc Renja PD disampaikan paling lambat minggu pertama
bln Maret.
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PD
Pasal 131 sd 135 Permendagri 86/2017)
3
13. a. Dilaksanakan oleh kepala Perengkat Daerah berkordinasi dgn
Bappeda palng lambat 2 minggu setelah SE KDH diterima;
b. Tujuan : penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan,
lokasi dna kelompok sasaran dalam rancangan Renja PD;
c. Hasil dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan dittd
oleh unsur yg mewakili pemangku kepentingan.
FORUM PERANGKAT DAERAH
Pasal 136 sd 137 Permendagri 86/2017)
4
14. a. Merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD
menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada
RKPD ;
b. Tujuan : mempertajam program, kegiatan, pagu indikatof
Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, dna pagu
indikatif yg ditetapkan dalam Perkada RKPD;
c. Rancangan Akhir disajikan dgn sistematika sama dengan
rancangan awal Renja PD.
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
Pasal 138 Permendagri 86/2017)
5
15. a. Rancangan akhir Renja PD dismpkan kepala Perangkat Daerah
kepada Bappeda utk diverifikasi paling lambat 1 minggu setelah
Perkada RKPD;
b. Proses verifikasi paling lambat 2 minggu setelah penyampaian
rancangan akhir Renja PD;
c. Rancangan Akhir disajikan dgn sistematika sama dengan rancangan
awal Renja PD;
d. Renja PD yg telah diverifikasi disampiakn kpd KDH melalui Sekda
utk ditetapkan dgn keputusan kepala daerah;
e. Penetapan Renja PD paling lambat 1 bulan setelah Perkada ttg
RKPD ditetapkan;
f. Renja PD mjd pedoman Perangkat Daerah menyusun RKA
Perangkat Daerah.
PENETAPAN RENJA PD
Pasal 139 sd 143 Permendagri 86/2017)
6
16. PERUBAHAN RENJA PD
PERUBAHAN RENJA-PD DAPAT DILAKUKAN APABILA BERDASARKAN HASIL
EVALUASI PELAKSANAAN DALAM TAHUN BERJALAN MENUNJUKAN ADANYA
KETIDAKSESUAIAN DEANGAN PERKEMBANGAN KEADAAN MELIPUTI:
PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI PRIORITAS PEMBANGUNAN,
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH RENCANA PROGRAM
DAN KEGITAN RKPD BERKENAAN.
SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
17. Perubahan disusun dengan tahapan sbb:
a. Penyusunan rancangan perubahan Renja PD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD;
c. Penetapan perubahan Renja PD.
TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PD
18. 1. Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan
Renja PD setelah PD menerima SE KDH ttg pedoman
penyu perubhn Renja PD
2. Rancangan perubahan Renja PD berpedoman pada
rancangan perubahan RKPD dan hasil dalev
pelaksanaan Renja PD prov, kab/kota sd triwuan II th
berkenaan.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN Renja PD
19. a. Bab I Pendahuluan
b. Bab II Evaluasi Renja PD sd Triwulan II tahun
berkenaan
c. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah
d. Bab VI Penutup
SISTEMATIKA RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PD
20. 1. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja PD.
2. Verifikasi dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan Perubahan
Renja PD telah disusun sesuai dengan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan
Rancangan Perubahan Renja PD.
3. Ranc perubahan Renja PD disusun mjd rancangan akhir perubahan Renja PD
brdsrkan Perkada perubahan RKPD paling lambat 2 minggu setelah Perkada
perubahan RKPD ditetapkan.
4. Bappeda melakukan verifikasi ranc akhir perubahan Renja PD paling lambat 2
minggu setelah perkada ttg perubahan RKPD ditetapkan.
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN Renja PD
21. 1. Bappeda mengajukan seluruh rancangan akhir
perubahan Renja PD yg telah diverifikasi kpd KDH
melalui Sekda utk ditetapkan.
2. Penetapan perubahan Renja PD paling lambat 1 bulan
setelah Perkada ttg perubahan RKPD ditetapkan.
3. Perubahan Renja PD menjadi pedoman Perangkat
Daerah menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
PENETAPAN PERUBAHAN Renja PD
22. 22
PROFIL PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD
Realisasi penyusunan dokumen rencana SKPD berupa Renstra SKPD dan Renja SKPD
oleh 17.694 (tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh empat) SKPD provinsi dan
kabupaten/kota :
Provinsi
• 1.084 SKPD atau 88,8% telah menetapkan Renstra SKPD
• 137 SKPD atau 11,2% belum menetapkan Renstra SKPD;
• 1.072 atau 87,7% telah menetapkan Renja SKPD
• 151 atau 12,3% belum menetapkan Renja SKPD
Kabupaten/Kota:
• 13.704 SKPD atau 83% telah menetapkan Renstra SKPD;
• 2.721 SKPD atau 17% belum menetapkan Renstra SKPD;
• 13.489 atau 82% telah menetapkan Renja SKPD
• 2.936 atau 18% belum menetapkan Renja SKPD
PEMERIKSAAN!!!