Indonesian Ministry of Transport Decree Number 3 Years 2014

1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 3 TAHUN 2014
Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Perhubungan
Jakarta, November 2014

2. PROSES
Penguatan perencanaan
melalui peningkatan :
1. Regulasi Perencanaan;
2. Konsistensi Proses
Perencanaan;
3. Evaluasi Perencanaan.
KONSEP
PERENCANAAN
 Transparan;
 Partisipatif;
 Akuntabel;
 Inovatif.
PENGUATAN PERENCANAAN
OUTPUT /OUTCOMES
2
PEMBANGUNAN
OPTIMAL
DAN BERKUALITAS
TINDAK LANJUT
1. Revisi KM no 31 tahun 2006
tentang Pedoman, Penyusunan
dan Proses Perencanaan
Perhubungan;
2. PM no 3 tahun 2014 tentang
pedoman penyusunan RKA di
lingkungan Kemenhub;
3. Standar Biaya Khusus
Kemenhub;
4. E-planning;
5. E-performance;
6. Terbentuk Tim Percepatan
penyelesaian Rencana Induk.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
3
MAKSUD (Pasal 2)
Maksud ditetapkannya Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
di lingkungan Kementerian Perhubungan ini adalah sebagai panduan bagi
seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.
TUJUAN (Pasal 3)
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang :
1. Tertib, Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan, Partisipatif, Inovatif dan
Akuntabel, memperhatikan Rasa Keadilan dan Kepatutan.
2. AMAN Untuk Semua Pihak yang Terkait.

4. ACUAN DAN PENDEKATAN
(Pasal 4)
4
ACUAN PENYUSUNAN RKA (Ayat 1)
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
3. Rencana Strategis Kementerian.
4. Rencana Induk.
5. Sistem Transportasi Nasional yang dijabarkan dalam Tataran Transportasi Nasional,
Tataran Transportasi Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal.
6. Kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden yang tertuang dalam Rencana
Kerja Pemerintah (RKP).
7. Aspirasi DPR-RI yang diusulkan pada saat Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar
Pendapat yang telah memenuhi kriteria perencanaan.
PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA (Ayat 2)
1. Penganggaran Terpadu;.
2. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).
3. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
4. Pendekatan Bottom Up Planning dan Top Down Planning.

5. PRIORITAS PENGALOKASIAN ANGGARAN
(Pasal 6)
1. Mendukung pencapaian sasaran prioritas Pembangunan Nasional;
2. Pemenuhan kebutuhan anggaran operasional dasar : gaji, honorarium dan
5
tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran.
3. Penyediaan dana pendamping/local cost.
4. Kegiatan lanjutan/penyelesaian pembangunan.
5. Kegiatan kontrak tahun jamak/multiyears.
6. Pelayanan keperintisan.
7. Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi.
8. Pertimbangan politis : pembangunan KTI, Daerah Rawan Bencana, Kawasan
Tertinggal, Terdepan dan Terluar.
9. Pelaksanaan Inpres-Inpres dalam rangka percepatan pembangunan wilayah.
10. Pembangunan Sumber Daya Manusia.
11. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Inovasi Bidang Perhubungan
melalui Penelitian dan Pengembangan.
12. Kegiatan pengawasan dan akuntabilitas bidang perhubungan.

6. 6
PROSES/TAHAPAN PENYUSUNAN RKA

7. TIMELINE PENYUSUNAN RKA
7
Penyempurnaan & Penyampaian Kelengkapan
Data Dukung Kegiatan ( ± 6 Bulan Kerja)
PAGU
Trilateral
Meeting
KEBUTUHAN
Maret
April
ALOKASI ANGGARAN
Nota Keuangan
PAGU ANGGARAN
Mei
PAGU INDIKATIF
Musren-bangnas
(Bappenas,
Kemenkeu, K/L dan
Bappeda)
Juli
Penelitian /Reviu
Agustus’
Penelaahan Alokasi
Anggaran di DJA
Oktober
Sept Desember
Batas Akhir
Persetujuan DPR
November
Terbit DIPA
Nov-
Des
Koordinasi di
Pemerintah
Propinsi
Waktu Konsultasi dg
DPR (Raker/RDP)
Februari Juni
Januari

8. PEMBAHASAN TERPADU PENYUSUNAN PAGU KEBUTUHAN
1 3 4
Pembahasan Terpadu
UPT/Satker/BUMN
2
Usulan
Kegiatan
Gubernur/Kadishub
(Rakornis)
Unit Eselon I
7 6
Rapat Pleno
Kementerian
Usulan
Kegiatan
Kab/Kota
MENHUB
dari
Pagu
Kebutuhan
8
MENKEU + KA-BAPPENAS
Koordinasi awal
1. Tujuan : Menetapkan Pagu
Kebutuhan Kemenhub.
2. Dipimpin Menteri
Perhubungan, Dihadiri
Eselon I dan Eselon II.
3. Dimungkinkan Penyesuian
Thd Volume, Biaya &
Lingkup Kegiatan.
4. Dituangkan dalam Berita
Acara yang ditandatangan
Eselon I, Rincian Diparaf
Eselon II dan Karo Ren.
Pagu
Kebutuhan
(Pasal 7-12)
5
Rapat Pleno
Eselon I
Yang Terlibat :
1. Biro Ren,
(Koordinator);
2. Biro Keuangan;
3. Itjen;
4. Unit Kerja
1. Tujuan : Menetapkan Pagu
Kebutuhan Unit Eselon I.
2. Dipimpin Pejabat Eselon I,
Dihadiri Eselon II dan Eselon III.
3. Dituangkan dalam Berita Acara .
Eselon I,
5. UPT/Satker,
6. BUMN.
7. Dituangkan
dalam Berita
Acara.
Persyaratan Minimal :
1. Memenuhi Syarat Dibiayai
APBN;
2. TOR (berisi Outcomes,
Output, Aktifitas dan Input),
sudah ditandatangani oleh
Eselon II;
3. RAB;
4. Usulan Kegiatan Baru di-perlukan
Penlok dari
Menhub;
Catatan : Kelengkapan data
dukung lainnya paling lambat
pada bulan April.

9. PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
BERDASARKAN PAGU KEBUTUHAN (Pasal 7-12)
1. PEMRAKARSA (Pasal 7 Ayat 1-8)
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
b. Kepala Satuan Kerja/Direktur;
c. Bupati/Walikota (dikoordinasikan oleh Gubernur);
d. Gubernur;
e. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara;
f. Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian lainnya;
g. Masyarakat.
9

10. HASIL PEMBAHASAN TERPADU (Pasal 10-12)
2. HASIL PEMBAHASAN TERPADU (Pasal 10-12)
a. Dituangkan dalam Berita Acara pembahasan dan ditandatangani oleh
Tim Pembahas.
b. Penyusunan Pagu Kebutuhan dilakukan berdasarkan urutan skala
prioritas.
c. Dibahas dalam Rapat Pleno dipimpin oleh Eselon I dan dihadiri oleh
Eselon II dan Eselon III dan dibuatkan Berita Acara.
d. Seluruh hasil Pagu Kebutuhan Eselon I dibahas melalui Rapat Pleno
dipimpin oleh Menteri Perhubungan dan/atau Sekretaris Jenderal,
dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
e. Dalam Rapat Pleno dimungkinkan terjadi penyesuaian/perubahan antara
lain pada volume, biaya dan lingkup kegiatan.
f. Rekapitulasi Pagu Kebutuhan dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani seluruh Pejabat Eselon I. Rincian kegiatan diparaf oleh
Kepala Biro Perencanaan dan Sesitjen/Sesditjen/Sesbadan terkait dan
Kepala Biro/Kepala Pusat/Ketua Mahpel/Sekretaris KNKT untuk Unit
Kerja Sekretariat Jenderal. 10

11. PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF
(Pasal 13-15)
1 2 3
Unit Eselon I
1. Sesditjen/Sesbadan/Karoren
Menyiapkan Rancangan Rincian
Kegiatan Berdasar Pagu Indikatif.
2. Dibahas dlm Forum Dipimpin
Eselon I dihadiri Eselon II.
3. Hasil pembahasan dituangkan
dalam Berita Acara yang
ditandatangan Eselon I dan II.
4. Kegiatan sesuai Pagu Kebutuhan.
5. Diinformasikan kepada
UPT/Satker.
Trilateral Meeting
MENHUB (c.q SESJEN)
Rincian Kegiatan Sesuai
Pagu Indikatif
MUSRENBANGNAS
MENKEU + KA-BAPPENAS
4
5
SB Ttg Pagu
Indikatif
1. Unit Eselon I
Menyiapkan Dokumen
RENJA dan
dikoordinasikan oleh
Biro Perencanaan.
2. Hasil Trilateralmeeting
Sebagai Masukan
Untuk Penyusunan
RKP.
3. Dimungkinkan Adanya
Kegiatan New
Initiative.
6
RKP
Catatan :
1. Waktu : April-Mei.
2. Rincian Kegiatan Pagu Indikatif Harus Berdasar Skala Prioritas Kegiatan Pada Pagu Kebutuhan.
3. Bila Usulan Tidak Terdapat Pada Pagu Kebutuhan Harus Mendapat Persetujuan MENTERI.

12. PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
BERDASARKAN PAGU INDIKATIF (Pasal 13-15)
PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF (Pasal 13)
a. Berpedoman pada surat Pagu Indikatif yang ditetapkan Menteri
Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
b. Sesditjen/Sesbadan/Karoren Menyiapkan Rancangan Rincian
Kegiatan Berdasar Pagu Indikatif.
c. Dibahas dalam Forum Dipimpin Eselon I dihadiri Eselon II.
d. Dituangkan dalam Berita Acara yg ditandatangani Eselon I dan II.
e. Diinformasikan kepada UPT/Satker.
f. Kegiatan Harus Terdapat Dalam Pagu Kebutuhan dan berdasarkan
skala prioritas. Apabila tidak sesuai dengan Pagu Kebutuhan harus
mendapat persetujuan Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
g. Dilaporkan Kepada Menteri Perhubungan Melalui Sekretariat
Jenderal (c.q Biro Perencanaan).
12

13. PENYUSUNAN DAN PENELITIAN PAGU ANGGARAN
(Pasal 16-18)
1 2 3 4
Unit Eselon I Satker Eselon I
ITJEN
Biro
Perencanaan
1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L
dengan Renja K/L dan RKP;
2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/
L dengan Pagu Anggaran K/L
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al :
penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal
yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk
kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan
kontrak tahun jamak;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker,
TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
Pagu Anggaran
K/L
UPT/Satker dapat memberikan
tanggapan atas penetapan Pagu
Anggaran kepada Pejabat
Eselon I terkait, Setjen
(c.q Biro Ren), Itjen
RKA-K/L
Eselon I &
dokumen
pendukung
1. Meneliti.
2. Mengecek target kinerja (volume
Ouput untuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun Daftar rincian alokasi
pagu per satker.
4. Menyiapkan dokumen
pendukung untuk Inisiative Baru
/perubahan baseline : TOR/RAB
dan dok. pendukung terkait
lainnya..
5. Rincian kegiatan dalam pagu
anggaran wajib diinformasikan
oleh Unit Eselon I kepada seluruh
UPT/Satker di lingkungannya.
Reviu RKA-K/
L Eselon I
RKA-K/L
Eselon I
Kemkeu
5
6
CHP (Catatan
Hasil Penelitian)
Proses Penelitian
7
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh diteliti &
dok
pendukung
lengkap
8
Menteri
c.q Sesjen
DPR
9
Sebagai
bahan
konsultasi
Catatan :
1. Pada Akhir Juli Aplikasi Data Komputer (ADK) RKA-K/L Harus di Upload di DJA Sebagai Lampiran Nota Keuangan;
2. Rincian Kegiatan Pagu Anggaran Harus Berdasar Skala Prioritas Kegiatan Pada Pagu Kebutuhan;
3. Bila Usulan Tidak Terdapat Pada Pagu Kebutuhan Harus Mendapat Persetujuan MENTERI.

14. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN,
PELAKSANAAN PENELITIAN SERTA REVIU BERDASARKAN
PAGU ANGGARAN (Pasal 16-18)
PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN (Pasal 16)
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan dan
Kepala Biro Perencanaan menyiapkan rancangan rincian kegiatan Pagu Anggaran
bersama Eselon II dan UPT/Satker di lingkungan unit organisasi Eselon I.
2. Rancangan rincian kegiatan dalam Pagu Anggaran dibahas dalam forum yang dipimpin
oleh Pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab program dengan mengundang Unit
Kerja Eselon II di lingkungannya.
3. Hasil pembahasan Pagu Anggaran dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani
oleh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
4. Pejabat Eselon I menyusun RKA Kementerian per program berdasarkan Pagu Anggaran
yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Renja-K/L (Pagu Indikatif), RKP,
standar biaya dan Kebijakan Pemerintah lainnya serta skala prioritas dari Pagu
Kebutuhan.
5. Diinformasikan kepada UPT/Satker .
6. Kegiatan Harus Terdapat Dalam Pagu Kebutuhan, Apabila TIDAK harus mendapat
persetujuan Menteri.
7. RKA beserta dokumen pendukungnya yang disusun menggunakan format aplikasi RKA-K/
L dan telah ditandatangani pejabat terkait, disampaikan oleh Pejabat Eselon I kepada :
ITJEN untuk direviu dan Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan untuk diteliti.
14

15. Lanjutan …
PENELITIAN SERTA REVIU (Pasal 17 - 18)
1. Reviu dan penelitian RKA dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan
kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan
kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain :
a. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja K/L dan
RKP;
b. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu
Anggaran;
c. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM
dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang,
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN,
PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak;
d. Kelengkapan dokumen pendukung : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen
pendukung terkait lainnya;
e. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
2. RKA yang telah disempurnakan sesuai rekomendasi penelitian dan reviu serta
ditandatangani oleh Pejabat Eselon I disampaikan kepada Menteri (dikoordinasikan
Sesjen) selanjutnya digunakan Sebagai Bahan Konsultasi dengan DPR-RI serta
disampaikan Kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala BAPPENAS Sebagai Bahan Penelaahan.
15

16. PENYUSUNAN DAN PENELITIAN ALOKASI ANGGARAN
1 2
Unit Eselon I
3
Setjen K/L
ITJEN
7 Proses Penelitian
Proses penelitian RKA untuk
Alokasi Anggaran berlaku
SAMA dengan penelitian RKA
berdasarkan Pagu Anggaran
Surat Menkeu
Alokasi
Anggaran
Penyesuaian
RKA-Satker
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I
1. Meneliti :
 Penyesuaian total pagu dan rincian
sumber dana.
 alokasi angka dasar dan inisiatif baru.
 Biaya Operasional dan Non Opr.
2. Mengecek penyesuaian target kinerja
(volume Ouput untuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun daftar rincian penyesuaian
alokasi pagu per satker :
 Penyesuaian pagu dan sumber dana.
 Penyesuaian target kinerja per Satker.
4. Menyiapkan dokumen pendukung :
TOR/RAB dan dok. pendukung terkait
lainnya.
Satker
Eselon I
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I
Biro
Perencanaan
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I
Kemkeu
3
4
5
CHP (Catatan
Hasil
Penelitian)
RKA-K/L
berubah?
Penyesuaian
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh diteliti &
dok pndkng
6
Y
T
8
Komisi DPR
terkait
Penyesuaian
RKA-K/L yg
telah diteliti
(Pasal 20-21)
16

17. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN (Pasal 20-21)
PENYUSUNAN ALOKASI ANGGARAN (Pasal 20 - 21)
1. Pejabat Eselon I menyusun rincian kegiatan berdasarkan Alokasi Anggaran yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan mengacu kepada Pagu Anggaran, melalui
forum yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I dengan mengundang Unit Kerja Eselon
II di lingkungannya.
2. Rincian kegiatan dalam Alokasi Anggaran disampaikan kepada Menteri sebagai
bahan pembahasan dengan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar
Pendapat yang hasilnya dipergunakan dalam penyesuaian RKA.
3. Hasil Pembahasan Dengan DPR RI adalah Rekapitulasi RKA Kementerian
Per Program dan Per Fungsi ditandatangani Pimpinan DPR RI dan Menteri.
4. Perubahan-Perubahan Program RKA Hasil Pembahasan Dengan DPR-RI yang
Telah Disesuaikan Oeh Unit Kerja Eselon I diteliti kembali oleh Sekretariat
Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan direviu kembali oleh Inspektorat Jenderal.
17

18. PENELITIAN DAN REVIU ALOKASI ANGGARAN (Pasal 21 )
1. Jadwal pelaksanaan penelitian dan Reviu disesuaikan dengan penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran;
2. Kegiatan yang tidak lengkap data dukungnya tetapi tetap diusulkan dalam RKA :
a. akan diberikan catatan dalam DIPA bahwa anggaran dapat dicairkan apabila
sudah lengkap data dukungnya; atau
b. dimasukkan ke dalam output cadangan;
c. kegiatan yang diberikan catatan dalam DIPA dan/atau masuk Output
cadangan dapat direalokasi/direvisi untuk kegiatan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Rekapitulasi RKA Kementerian Per Program dan Per Fungsi yang
ditandatangani Pimpinan DPR RI dan Menteri disampaikan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nasional dan dipergunakan
sebagai acuan penelaahan dalam proses penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) oleh DJA.
18

19. PERSIAPAN PENYUSUNAN
RKA TAHUN 2016

20. 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, Pasal 2 ayat 3 : Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung
jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-K/L beserta dokumen
pendukungnya.
2. Pengalaman RKA Tahun 2014 :
a. Alokasi Anggaran Rp. 40,370 Trilliun, catatan/blokir dari DJA sebesar Rp.
6,769 Trilliun (17%), Dengan Rincian : Output Cadangan Sebesar Rp. 3,5
Trilliun (9%) dan catatan halaman IV DIPA sebesar Rp. 3,248 Trilliun (8%).
b. DAMPAKNYA : Daya Serap Rendah. Tgl 28 Oktober 2014, terealisasi
sebesar 39.79% dari target penyerapan sebesar 58,95%
3. Kementerian Perhubungan Telah Berhasil Mendapat Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari hasil Audit BPK Utk Laporan Keuangan Tahun 2013
Sehingga Harus DIPERTAHANKAN.
20
LATAR BELAKANG

21. 1. Unit Kerja Eselon I Tidak Menyusun Skala Prioritas Kegiatan Pada Pagu
Kebutuhan.
2. Tidak Memberikan Informasi Kepada UPT/Satker Setiap Perubahan Prioritas
Kegiatan Dari Pagu Kebutuhan ke Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi
Anggaran .
3. Keterlambatan Pemenuhan Kelengkapan Data Dukung (Seharusnya Bulan April)
Sehingga s.d Penelaahan di DJA Masih Terdapat Alokasi Anggaran Yang Masuk
Catatan DIPA dan Output Cadangan Sebesar Rp. 7,793 Triliun (atau 17,34%) dari Total
Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 44,933 Triliun.
4. Penyampaian Secara Resmi Hasil Exercise Kegiatan Pada Pagu Indikatif, Pagu
Anggaran dan Alokasi Anggaran Selalu Terlambat.
21
EVALUASI PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No.3 TAHUN 2014
PADA PENYUSUNAN RKA 2015

22. 34.73 T
44.95 T
48.24 T
55.64 T
59.26 T
17.90 T
23.32 T
33.90 T
35.93 T 36.06 T
15.56 T
20.02 T
29.59 T
31.73 T
14.35 T
70
60
50
40
30
20
10
0
2010 2011 2012 2013 2014 *)
PAGU
KEBUTUHAN
ALOKASI
ANGGARAN
REALISASI
TRILLIUN
*TAHUN 2014 REALISASI POSISI 28 OKTOBER 2014
39,79%
88,33%
87,28%
85,86%
86,96%
22
PERKEMBANGAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010 - 2014

23. HASIL PENELAAHAN RKA 2015 OLEH DJA
Posisi : 8 Oktober 2014
Catatan :
(Anggaran dalam Rp. Juta)
Ditjen Perhubungan Laut terdapat dana tambahan sebesar Rp. 50 Miliar yang dimasukkan ke dalam Catatan Halaman IV DIPA oleh DJA
dikarenakan harus dilakukan reviu dahulu oleh BPKP.
23
No. Unit Kerja
Jumlah
UPT/
Alokasi
Anggaran
Anggaran Terblokir
(Catatan Hal. IV DIPA + Output Cadangan)
% thd
Total
Alokasi
Anggaran
Satker
Catatan Hal.
IV
Output
Cadangan
JUMLAH
1 Ditjen Phb. Darat 83 4.036.625 293.938 0 293.938 7,28%
2 Ditjen Phb. Laut 328 11.321.560 1.355.994 189.831 1.545.825 13,65%
3 Ditjen Phb. Udara 163 10.027.276 756.515 45.158 801.673 7,99%
4 Ditjen Perkeretaapian 21 14.358.968 5.087.300 o 5.087.300 35,43%
5 BPSDM Perhubungan 27 3.973.685 3.119 0 3.119 0,08%
6 Badan Litbang 5 228.259 10.739 0 10.739 4,70%
7 Setjen 10 887.222 50.561 0 50.561 5,70%
8 Itjen 1 100.312 0 0 0 0,00%
JUMLAH 638 44.933.906 7.558.166 234.989 7.793.155 17,34%

24. PENYEBAB KEKURANGAN DATA DUKUNG
1. Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) belum ditandatangan Pejabat Eselon II terkait.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum ditandatangan Pejabat Eselon III terkait.
3. Sebagian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari KPA belum ada.
4. Sebagian Layout Plan/Desain Belum ditandatangani Direktur Terkait.
5. Untuk usulan pembangunan prasarana baru, belum ada izin penetapan lokasi dari
Menteri Perhubungan.
6. Rekomendasi dari Instansi Terkait Belum Ada (rekomendasi dari Dinas Pekerjaan
Umum untuk Rehabilitasi Gedung, rekomendasi kepastian lahan dan jalan akses
dari PEMDA).
7. Terdapat kegiatan dalam Pagu Anggaran yang tidak termasuk dalam Pagu
Kebutuhan, sehingga diperlukan usulan dari Pejabat Eselon I.
8. Ada temuan ITJEN dan Permasalahan Hukum
24

25. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKA TAHUN 2016
A. Waktu Pelaksanaan : Februari - Maret 2015
B. Dilaksanakan di 5 kota, yaitu :
1. Medan : Provinsi Se-Sumatera;
2. Makassar : Provinsi Se-Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara;
3. Denpasar : Provinsi Bali dan Nusa Tenggara, Papua
dan Papua Barat;
4. Surabaya : Provinsi Se-Jawa, Kalimantan;
5. Tugu - Puncak : Kantor Pusat.
C. Tim Pembahas : Itjen, Biro Keuangan dan Perlengkapan,
Unit Organisasi Eselon I, UPT/Satker, Pemerintah
Provinsi dan BUMN.
25

26. Lanjutan …
 Persyaratan minimal pengusulan kegiatan anggaran tahun 2016 :
1. Memenuhi Syarat Untuk Dibiayai Dengan APBN.
2. Kerangka Acuan/Term Of Reference (TOR), ditandatangani oleh Eselon II;
3. TOR harus berisi informasi kinerja, meliputi :
a. Manfaat/Hasil (Outcomes);
b. Keluaran (Output) yang terukur;
c. Rencana kegiatan (Aktifitas);
d. dan Input Kegiatan.
4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) ditandatangani sementara oleh Pemrakarsa/
Pengusul;
5. Usulan Kegiatan Baru (Prasarana) disertai Izin Penetapan Lokasi dari Menhub dan
untuk (Sarana) disertai spesifikasi teknis yang telah disetujui Direktur Teknis Terkait;
6. Kelengkapan data dukung secara keseluruhan (PM 3 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1)
disampaikan paling lambat pada Bulan April;
7. Data dukung yang belum lengkap sampai Bulan April tidak dapat diakomodir.
26

27. TERIMA KASIH

28. KONTRAK TAHUN JAMAK
(MULTIYEARS CONTRACT)

29. USULAN KONTRAK TAHUN JAMAK
(Pasal 19 Ayat 1-5)
1 2 3
MENHUB
Tembusan : Sesjen dan
Karo Keuangan & Perlkp
Unit Eselon I
Kelengkapan
Data Dukung
4
Biro Keuangan &
Perlengkapan
Mengkoordinasikan kelengkapan
data dukung :
1. Justifikasi.
2. TOR .
3. RAB dengan Analisa Harga Satuan.
4. Spesifikasi Teknis : Gambar
5. Lingkup Kegiatan.
6. Time Schedule.
7. Alokasi Anggaran Per-Tahun.
8. Rekapitulasi kontrak tahun Jamak
9. Mengisi Format Multiyears
6
Desain,
Unit Eselon I Terkait.
Contract
MENHUB
Kelangkapan
Data Dukung
UPT/Satker
Usulan
Kegiatan
7
MENKEU
5
Proses Penelitian
1. Melakukan Evaluasi
Kelengkapan data Dukung.
2. Melibatkan : Biro-Ren, Biro
Hukum & Unit Eselon I
Terkait.
Kelengkapan
Data
Dukung
Catatan : Kegiatan Yang Diusulkan Membutuhkan Waktu Pelaksanaan Lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.

30. 1. Justifikasi : alasan untuk dilakukan/dilaksanakan kontrak tahun yang
ditandatangani oleh Pejabat Eselon II terkait;
2. Kerangka Acuan Kerja/TOR yang telah ditandatangani Kepala Satker dan disetujui
oleh Direktur terkait dan berisi penjelasan logis mengenai kegiatan yang
menguraikan variabel 5 W+2 H (What, Why, Where, When, Who, How dan How
Much).
3. Rencana Anggaran Biaya/RAB yang ditandatangani oleh KPA dan disetujui
Pejabat Eselon III Terkait.
4. Analisa Harga Satuan dan Referensi Harga Satuan.
5. Gambar/design (spesifikasi teknis) secara menyeluruh.
6. Lingkup Kegiatan (Scope of work) secara keseluruhan pekerjaan.
7. Time schedule per tahun anggaran dan menyeluruh.
8. Alokasi dana dan RKA-KL pada masing-masing tahun yang diusulkan untuk
multiyears.
9. Rekapitulasi kontrak multiyears dari Unit Organisasi Eselon I terkait.
10. Konsep isian format multiyears contract.
30
KELENGKAPAN DATA DUKUNG USULAN KONTRAK
TAHUN JAMAK
(Pasal 19 Ayat 3)

31. DIPA, PERTANGGUNG JAWABAN
DAN E-PLANNING

32. MEKANSIME (Pasal 22)
1. Mekanisme Penyusunan DIPA mengacu pada ketentuan yang diatur oleh
Menteri Keuangan;
2. Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, Menteri selaku Pengguna Anggaran
menunjuk Pejabat Eselon I terkait sebagai pejabat penandatangan DIPA Induk.
PERTANGGUNG JAWABAN (Pasal 23)
Pertanggungjawaban pelaksanaan penyusunan RKA dan DIPA Kementerian
dilaksanakan secara berjenjang kepada atasan langsung.
.
e – PLANNING (Pasal 24)
Dalam rangka mengoptimalkan transparansi dan dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi maka proses penyusunan RKA Kementerian Perhubungan
secara bertahap diarahkan melalui proses e-planning.
.
32
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

33. APBN PERUBAHAN (APBN-P)

34. 1. APBN-P Kementerian Perhubungan disusun setelah terbit Surat Menteri Keuangan
tentang APBN-P.
2. Program/kegiatan yang dapat diusulkan dalam APBN-P adalah Program/kegiatan
yang ada di dalam Pagu Kebutuhan dan sudah masuk pada catatan dalam Trilateral
Meeting serta memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan tentang
APBN-P.
3. Usulan program/kegiatan di luar yang ada di Pagu Kebutuhan dapat diusulkan
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
4. Usulan program/kegiatan dalam APBN-P diusulkan oleh Pejabat Eselon I kepada
Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal.
5. Sekretaris Jenderal a.n Menteri Mengusulkan kepada Menteri Keuangan dan
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas setelah
mendapatkan persetujuan dari DPR-RI.
34
KETENTUAN-KETENTUAN DALAM APBN-P
(Pasal 25 Ayat 1-4)