Pedoman ini memberikan panduan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK mengenai pelaksanaan penilaian kembali barang milik negara (BMN) tahun 2017-2018. Pedoman ini mencakup dasar hukum, maksud, dan tujuan penyusunannya serta tata cara pelaksanaan penilaian kembali BMN mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut.
2. DASAR HUKUM
PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
PP Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D
PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN
PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian BMN
3. MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD :
Pedoman ini disusun sebagai salah satu upaya peningkatan
mutu dan kualitas atas Penilaian Kembali BMN sebagai
tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK.
TUJUAN :
Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa
proses Inventarisasi BMN atas seluruh objek Penilaian
Kembali BMN pada KPB telah dilakukan dengan benar dan
andal sesuai dengan ketentuan
5. TAHAP PERSIAPAN
1. PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI
Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN terdiri atas unsur KPB
dan unsur Pengelola Barang yang dibentuk oleh Kepala KPKNL
2. MELAKUKAN PEMETAAN PELAKSANAAN INVENTARISASI
Pemetaan pelaksanaan inventarisasi antara lain dilakukan
melalui penyiapan denah lokasi
KPB bersangkutan perlu menyiapkan suatu denah/gambaran
lokasi yang menunjukkan posisi BMN dan menunjuk Tim
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi BMN
di masing-masing lokasi
6. TAHAP PERSIAPAN
3. PERSIAPAN DATA AWAL BMN
Melakukan review atas seluruh aktifitas inventarisasi yang
sebelumnya telah dilakukan sesuai dengan kondisi di
lapangan dan memastikan bahwa seluruh BMN yang berada
didalam penguasaan Satker telah seluruhnya dilakukan
Inventarisasi
Dokumen Sumber :
a) Daftar Barang Kuasa Pengguna
b) Buku Barang
c) KIB
d) Daftar Barang Lainnya
e) LBKP Semesteran dan Tahunan
f) Dokumen Kepemilikan BMN
g) Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan
h) Dokumen lainnya yang dianggap perlu
i) Form Pendataan, LHIP, dan BAR IP sebelumnya
7. TAHAP PERSIAPAN
4. PENYIAPAN KERTAS KERJA INVENTARISASI (KKI)
KKI digunakan untuk mencatat setiap objek/BMN yang
menjadi objek inventarisasi ulang BMN
Data BMN hasil pengiriman SIMAK BMN dijadikan sebagai
data administrasi (data awal) dalam KKI
5. PENYIAPAN FORM PENDATAAN
Form pendataan berfungsi sebagai dokumen inventarisasi
yang merekam data pencatatan BMN sebagai data awal dan
menginput seluruh data atas BMN dimaksud sesuai kondisi
fisik di lapangan
Satker harus memastikan bahwa data awal yang disajikan
dalam form telah sama dengan data SIMAK sebelum
inventarisasi, meliputi kode satker, kode barang, NUP, tanggal
Perolehan, kondisi aset, dan luas aset
9. TAHAP PELAKSANAAN
1. PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER
a. Pendataan dan Identifikasi
b. Pencatatan hasil Inventarisasi dalam form pendataan
c. Verifikasi dan Pengecekan Form Pendataan
d. Pengesahan Hasil Inventarisasi oleh Satker
e. Penginputan hasil Inventarisasi dalam aplikasi SIMAN
f. Validasi dan Pengecekan update data Form Pendataan
g. Penyampaian hasil Inventarisasi kepada KPKNL
2. PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH DJKN (TIM PENILAI)
a. Verifikasi Form Pendataan
b. Pelaksanaan Penilaian
10. PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER
a. PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI
Pada tahap ini Satker melakukan pendataan dan identifikasi
atas fisik BMN yang berada dalam penguasaannya, meliputi:
Luas
Kondisi
Informasi renovasi yang dilakukan
Data perkerasan yang dilakukan (bangunan)
Penggunaan BMN
Pemanfaatan BMN
BMN yang terindikasi sebagai BMN Idle
Status sertifikasi BMN
Informasi sengketa, jika ada
Data detail terkait penghunian (Rumah Negara); dan
Data pengelolaan BMN yang lain
11. PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER
a. PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI (Lanjutan...)
Tata cara pendataan dan Identifikasi BMN:
1) Melakukan pengukuran atas luasan objek BMN yang dilakukan
Inventarisasi
TANAH
Penetapan luas objek BMN didasarkan pada:
• Sertifikat, Letter C, Petok, dan dokumen sejenis, untuk
kondisi luas fisik tanah sama dengan dokumen
• Dokumen perolehan, dokumen penatausahaan, dan
dokumen pengelolaan, untuk kondisi luas fisik tanah sudah
tidak sesuai dengan sertifikat
• Pengukuran fisik tanah dan/atau surat pernyataan Satker,
untuk kondisi kepemilikan tanah tidak didukung dokumen
12. PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER
a. PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI
Tata cara pendataan dan Identifikasi BMN:
1) Melakukan pengukuran atas luasan objek BMN yang dilakukan
Inventarisasi (Lanjutan...)
SELAIN TANAH
• Dokumen berupa IMB, cetak biru, dan/atau dokumen
sejenis, untuk kondisi selain tanah yang telah dilengkapi
dengan dokumen dan belum ada perubahan luas bangunan
• Dokumen dan data pengembangan, untuk kondisi selain
tanah yang telah dilengkapi dengan dokumen dan sudah ada
perubahan luas bangunan akibat pengembangan
• Sketsa atas pengukuran ulang, untuk kondisi selain tanah
yang belum memiliki dokumen pendukung
13. PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER
a. PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI (Lanjutan...)
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
1. Meneliti kondisi objek dan mengklasifikasikan kondisi sesuai
ketentuan yang berlaku di bidang Penatausahaan dan/atau
Penilaian (sangat baik, baik, rusak ringan, atau rusak berat)
2. Mengambil gambar (foto) yang menyajikan tanggal
pengambilan gambar atas objek sesuai dengan kondisi nyata
atas BMN dimaksud pada saat dilakukan Inventarisasi
3. Melakukan penyajian data dan informasi hasil pengukuran atas
perkerasan seperti lantai, jalan, koridor, paving blok, dan
sejenisnya serta barang pendukung berupa pagar yang menyatu
sebagai bagian dari perolehan atas BMN objek Penilaian
Kembali
4. Menverifikasi kesesuaian pencatatan kodefikasi yang
digunakan dengan fisik di lapangan
14. PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER
b. PENCATATAN HASIL INVENTARISASI DALAM FORM
Petugas Inventarisasi (tim) melakukan pencatatan seluruh hasil
pendataan ke dalam form pendataan yang telah disiapkan dan
menandatangani form pendataan dimaksud
c. VERIFIKASI DAN PENGECEKAN FORM PENDATAAN
Form pendataan yang telah ditandatangani oleh tim inventarisasi
selanjutnya dicek dan dibubuhi paraf/tandatangan oleh
penanggung jawab Satker atau pejabat yang ditunjuk
d. PENGESAHAN HASIL INVENTARISASI OLEH SATKER
Penanggung jawab Satker mengesahkan hasil inventarisasi yang
telah dilakukan oleh Tim Inventarisasi
15. PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER (Lanjutan...)
e. PENGINPUTAN HASIL INVENTARISASI KE SIMAN
Satker melakukan penginputan atas hasil inventarisasi yang telah
dilakukan sebagaimana form pendataan ke dalam aplikasi SIMAN
f. VALIDASI dan PENGECEKAN UPDATE DATA FORM
Untuk memastikan bahwa data hasil pendataan telah dilakukan
penginputan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh
penanggung jawab/pejabat/petugas yang ditunjuk, dengan
pemberian tanda (check mark)
g. PENYAMPAIAN HASIL INVENTARISASI KE KPKNL
Penyampaian form pendataan kepada DJKN (Tim Penilai)
dilakukan setelah seluruh data dalam form diinput dalam aplikasi
SIMAN dengan dilampiri dokumen pendukung
16. PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH KPKNL
Penilaian atas objek Penilaian Kembali BMN tidak
dilakukan atas BMN hasil inventarisasi BMN yang telah
dilakukan oleh Satker dengan kondisi:
BMN telah mendapat persetujuan penghapusan atau
pemindahtanganan dari Pengguna Barang atau Pengelolan
Barang sesuai ketentuan
BMN yang tidak ditemukan secara fisik
17. PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH KPKNL
1. VERIFIKASI FORM PENDATAAN
Tahapan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN oleh KPKNL:
Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian form
pendataan dengan data di aplikasi SIMAN dan juga
membandingkan data yang disajikan dalam form telah sesuai
dengan dokumen pendukung yang disertakan
Pejabat/staf pada Seksi PKN melakukan cross check atas data
hasil inventarisasi dalam bentuk pemberian tanda tertentu
(check mark) dalam form pendataan yang diterima dari Satker
dan memberikan paraf pada kolom yang telah disediakan
Selanjutnya form tersebut diserahkan kepada Penilai sebagai
salah satu dokumen sumber dalam pelaksanaan Penilaian
2. PELAKSANAAN PENILAIAN
Hasil Penilaian BMN yang telah dilakukan, direkam ke dalam
SIMAN melalui SIP REVAL
19. TAHAP PELAPORAN
Tahap pelaporan yang dimulai dari LHIP Koreksi dilakukan
setelah Pelaksanaan Penilaian dinyatakan diterima oleh BPK
(status terakhir sebelum pelaporan adalah “Penilaian Selesai”)
Langkah-langkah tahap penyusunan Laporan:
1. Satker bersama-sama dengan Tim Penilaian Kembali BMN menyusun
laporan, antara lain: LHI-Koreksi ((BA-01 s.d. BA-08C) dan LHP-
Koreksi (LHP-01 dan LHP-02)
2. Pelaporan Koreksi Hasil IP BMN
Menyusun LHIP-Koreksi yang terdiri atas: Resume Koreksi IP,
LHI-Koreksi, dan LHP-Koreksi
Tim Pelaksana menyelesaikan LHIP-Koreksi setelah BPK
menyatakan menerima atas pelaksanaan Penilaian Kembali
yang dilakukan oleh Pemerintah
21. TAHAP TINDAK LANJUT
Langkah-langkah tahap tindak lanjut:
1. Koreksi atas Koreksi Hasil Pelaksanaan Revaluasi BMN pada
aplikasi SIMAK
2. Verifikasi dan Validasi atas Data dan Informasi dalam Pelaksanaan
Revaluasi BMN oleh KPB meliputi data dan informasi terkait luas,
kondisi, status, dan pelaksanaan pengelolaan BMN
3. Rekonsiliasi Koreksi Hasil Pelaksanaan Revaluasi BMN
4. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Revaluasi BMN-Koreksi
oleh Satker secara berjenjang kepada KPKNL dan PB-W/PB-E1
5. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN Hasil Revaluasi BMN, khususnya
terkait dengan barang tidak ditemukan
