Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptxYandryAbun1
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh Inspektorat Daerah. LPPD merupakan laporan kinerja pemerintahan daerah yang disusun setiap tahun dan wajib diverifikasi oleh Inspektorat Daerah. Reviu LPPD bertujuan untuk memastikan informasi kinerja daerah dalam LPPD sesuai dengan ketentuan dan didukung bukti-bukti yang sah
Dokumen ini berisi petunjuk teknis penilaian kinerja jabatan fungsional perencana. Dokumen menjelaskan tentang tugas jabatan perencana yang meliputi penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dokumen ini juga menjelaskan komponen penilaian kinerja perencana seperti hasil kerja, pencapaian target, dan perolehan angka kredit.
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen ini membahas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, permasalahan strategis reformasi birokrasi, dan keterkaitan rencana strategis Bappeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptxYandryAbun1
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh Inspektorat Daerah. LPPD merupakan laporan kinerja pemerintahan daerah yang disusun setiap tahun dan wajib diverifikasi oleh Inspektorat Daerah. Reviu LPPD bertujuan untuk memastikan informasi kinerja daerah dalam LPPD sesuai dengan ketentuan dan didukung bukti-bukti yang sah
Dokumen ini berisi petunjuk teknis penilaian kinerja jabatan fungsional perencana. Dokumen menjelaskan tentang tugas jabatan perencana yang meliputi penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dokumen ini juga menjelaskan komponen penilaian kinerja perencana seperti hasil kerja, pencapaian target, dan perolehan angka kredit.
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen ini membahas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, permasalahan strategis reformasi birokrasi, dan keterkaitan rencana strategis Bappeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanAhmad Abdul Haq
1. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) memiliki beberapa modul utama seperti Manajemen User, Spending Authority, Payment Management, dan Government Receipt untuk memantau transaksi keuangan pemerintah.
2. Setiap modul memiliki fitur-fitur khusus seperti memantau pergantian user, informasi revisi DIPA, posisi invoice, status laporan harian penerimaan, dan lainnya.
3. Pengguna dapat melakukan filtering dan m
1. Pelatihan ini membahas akuntabilitas kinerja dan membangun budaya akuntabilitas bagi para administrator. 2. Materi pelatihan disampaikan secara interaktif melalui metode belajar mandiri, ceramah, diskusi, praktik dan simulasi. 3. Tujuannya adalah agar peserta mampu menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetap
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tiga strategi utama untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) di kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2022, yaitu: (1) mengadaptasi penjenjangan kinerja sesuai peraturan terbaru, (2) memanfaatkan aplikasi dalam pemberian reward dan hukuman, (3) menyempurnakan pelaporan kinerja.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang Renja Perangkat Daerah yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistematika dokumen Renja PD dan tahapan penyusunan Renja PD mulai dari persiapan, ranc
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanAhmad Abdul Haq
1. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) memiliki beberapa modul utama seperti Manajemen User, Spending Authority, Payment Management, dan Government Receipt untuk memantau transaksi keuangan pemerintah.
2. Setiap modul memiliki fitur-fitur khusus seperti memantau pergantian user, informasi revisi DIPA, posisi invoice, status laporan harian penerimaan, dan lainnya.
3. Pengguna dapat melakukan filtering dan m
1. Pelatihan ini membahas akuntabilitas kinerja dan membangun budaya akuntabilitas bagi para administrator. 2. Materi pelatihan disampaikan secara interaktif melalui metode belajar mandiri, ceramah, diskusi, praktik dan simulasi. 3. Tujuannya adalah agar peserta mampu menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Dokumen tersebut membahas tentang jabatan fungsional perencana, meliputi:
1. Perbedaan antara jabatan fungsional dan struktural serta mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja untuk jabatan fungsional.
2. Unsur-unsur dan prinsip penilaian angka kredit perencana berdasarkan pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang.
3. Mekanisme penilaian, penetap
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tiga strategi utama untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) di kabupaten/kota Jawa Barat tahun 2022, yaitu: (1) mengadaptasi penjenjangan kinerja sesuai peraturan terbaru, (2) memanfaatkan aplikasi dalam pemberian reward dan hukuman, (3) menyempurnakan pelaporan kinerja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber informasi evaluasi berasal dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan lainnya. Evaluasi dilakukan oleh Tim Pen
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020Web Master
Rangkuman evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: (1) beberapa program dan kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan karena faktor anggaran dan SDM, (2) isu penting yang dihadapi meliputi belum tercapainya standar pelayanan minimal di bidang angkutan jalan dan prasarana yang mendukungnya, (3) dip
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan Standar Biaya Keluaran untuk Tahun Anggaran 2019. Standar Biaya Keluaran tersebut berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga dan satu kementerian negara/lembaga tertentu. Standar Biaya Keluaran digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran, referensi penyusunan prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif tahun berikut
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah serta mempertimbangkan program prioritas Kepala Daerah. Rencana Kerja ini meliputi program dan kegiatan pemerintah daerah untuk tahun 2023 yang akan dijadikan acuan penyusunan anggaran.
Dokumen tersebut merupakan evaluasi kinerja Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis tahun 2021. Berdasarkan data yang tercantum, tingkat pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Rencana Strategis Dinas Perikanan hingga tahun 2021 mencapai 121,49%.
Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan selama setahun ke depan dengan mempertimbangkan visi Kepala Daerah terpilih dan rencana provinsi.
Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2022, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 2005-2025 dengan mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih serta mengintegrasikan dengan perencanaan provinsi dan nasional.
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk membantu penyusunan dan penilaian laporan keuangan KPU Kabupaten Pemalang sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi antara perencanaan dan anggaran secara elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
1. PERAN BPKP DALAM EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Palembang, 1 Maret 2023
Dr. Arman Sahri Harahap, S.E., MM.
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Program
Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Pusat Statistik;
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
BAGAN ORGANISASI TIM NASIONAL EPPD
TIM TEKNIS NASIONAL
PP 13 Th 2019 tentang
Laporan & EPPD (Pasal 25)
Menteri melakukan EPPD berdasarkan
LPPD provinsi dgn melibatkan kementerian
teknis dan/atau Lembaga pemerintahan
non kementerian terkait untuk menilai
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi
• Kementerian Dalam Negeri;
• Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara;
• Kementerian Keuangan;
• Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas;
• Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
• Badan Pusat Statistik.
• Melaksanakan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan
lainnya terhadap
perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban
akuntabilitas negara/daerah
serta pembangunan
nasional
• Melaksanakan kegiatan
pengawasan berdasarkan
penugasan Pemerintah
sesuai Peraturan
Perundang-undangan
FUNGSI BPKP:
SEKRETARIAT TIM
NASIONAL EPPD
TIM DAERAH
EPPD
SEKRETARIAT TIM
DAERAH EPPD
TIM TEKNIS
DAERAH EPPD
Perpres 192 Tahun 2014 Pasal
3(b)
TIM NASIONAL EPPD
2
3. 1. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat selaku
PJ
2. Sekda selaku ketua merangkap anggota;
3. Inspektur Daerah selaku wakil ketua merangkap
anggota
4. Kepala Bappeda Provinsi selaku anggota
5. Kepala Perwakilan BPKP selaku anggota
6. Kepala BPKAD Provinsi selaku anggota
7. Kepala BPS Provinsi selaku anggota
8. Pejabat Daerah Lainnya
BAGAN ORGANISASI TIM DAERAH EPPD
TIM TEKNIS DAERAH
Sekretariat Daerah;
Inspektorat Daerah;
Bappeda;
BPKAD;
Perwakilan BPKP Provinsi;
BPS Provinsi.
OPD lainnya.
SEKRETARIAT TIM
DAERAH EPPD
TIM DAERAH EPPD
Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Bagi Timnas EPPD Tahun 2022
3
4. TUGAS TIM NASIONAL EPPD
Dibentuk oleh Mendagri dan ditetapkan dengan
Keputusan Mendagri
(Psl 26 ayat (2) Permendagri 18 Tahun 2020)
Amanat PP 13 Tahun 2019
(Psl 33) Ketentuan lebih lanjut
pelaksanaan EPPD diatur Peraturan
Menteri
Melakukan penentuan peringkat kinerja
pemerintahan daerah secara nasional yg
terdiri atas:
1. Peringkat kinerja provinsi;
2. Peringkat kinerja kabupaten;
3. Peringkat kinerja kota
Tim Nasional dalam melakukan penentuan
peringkat kinerja pemerintah
provinsi/kab/kota melaksanakan:
1. Menghitung nilai kinerja provinsi dan
kab/kota berdasarkan indikator dan bobot
yang telah ditentukan; dan
2. Melakukan pemeringkatan provinsi dan
kab/kota berdasarkan skor dan status
kinerja pemda;
Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah secara nasional yang telah ditentukan oleh
Tim Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri
setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
terkait
1. Pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan
cara menganalisis dang menginterpretasikan data
penyelenggaraan pemerintahan provinsi
2. Validasi terhadap hasil EPPD kabupaten/kota yang
disampaikan oleh tim daerah
3. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD
daerah provinsi kepada Menteri; dan
4. Penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada
pemerintah daerah provinsi yang di evaluasi
sebagai umpan balik.
Pasal 27 (5) Pasal 28 (1)
Pasal 28 (3)
Pasal 28 (2)
Melaksanakan EPPD Provinsi
(Pasal 27 ayat (4) Permendagri 18/2020)
4
5. TUGAS TIM DAERAH EPPD
Ditetapkan oleh Gubernur
(Psl 26 ayat (2) Permendagri 18 Tahun 2020)
Melaksanakan EPPD Kab/Kota
(Pasal 26 ayat (4) Permendagri 18/2020)
• Pengukuran kinerja
pemerintahan kab/kota dengan
cara menganalisis dan
menginterpretasikan data
penyelenggaraan pemerintahan
kab/kota
• penyampaian laporan hasil
pelaksanaan EPPD daerah
kab/kota kepada Gubernur; dan
• penyampaian hasil pelaksanaan
EPPD kepada pemerintah daerah
kab/kota yang di evaluasi sebagai
umpan balik.
Pasal 29 (3)
1. Timda memastikan capaian kinerja yang disajikan dalam
LPPD sudah disertai dengan dokumen pendukung yang
memadai
2. Perubahan data capaian kinerja berdasarkan hasil EPPD
harus diketahui Sekda dan inspektur kab/kota serta
dituangkan dalam BA Pelaksanaan EPPD
3. KKE yg sudah disepakati dan ditandatangani dijadikan
dasar validasi oleh Tim Nasional dan menjadi bagian BA
Pelaksanaan EPPD.
4. Permasalahan teknis yang dijumpai pada saat klarifikasi
dituangkan dalam notisi/catatan yang akan diperjelas
dalam LHE sebagai bahan rekomendasi Gubernur kepada
Bupati/Walikota
5. Hasil KKE dan BA yang telah disepakati dijadikan sebagai
pedoman EPPD ke dalam SILPPD
Berdasarkan Juknis Pelaksanaan
EPPD Th 2021
5
6. Penyusunan
LPPD Prov
Penyusunan
LPPD
Kab/Kota
Reviu APIP
Prov
Reviu APIP
Kab/Kota
OUTPUT: Catatan
Hasil Reviu
OUTPUT: Catatan
Hasil Reviu
LPPD disampaikan
Gub kpd Presiden
melalui Menteri
LPPD disampaikan
Bupati/Walikota kpd
Menteri melalui
Gubernur
Tim
Nasional
Monitoring
Tim Daerah
Monitoring
Evaluasi Timnas Thd
LPPD Provinsi
Evaluasi Timda Thd
LPPD Kab/Kota
Tim Teknis Nasional
Melakukan Validasi
Hasil EPPD Timda atas
LPPD Kab/Kota
Perbaikan Data Melalui SI-LPPD oleh Tim
Penyusun LPPD berdasarkan :
LPPD Kab/Kota berdasarkan Berita Acara
dan Notisi Hasil Validasi Tim Nasional
LPPD Provinsi berdasarkan BA dan Notisi
Hasil EPPD oleh Tim Nasional
Penetapan dan Pemilihan
Metode Pembobotan Aspek
Penilaian EPPD, Peringkat,
Skor & Status Kinerja Oleh
Tim Nasional
Rapat Tim Nasional
Pembahasan Hasil
EPPD
Timda membuat Notisi,
Rekomendasi
Perbaikan Data Dengan
Kertas Kerja Evaluasi
(KKE) dan Berita Acara
Psl 3 Permendagri
18/2020
Psl 9 Permendagri
18/2020
Psl 11 ayat (1) Permendagri
18/2020
Psl 26 ayat (2) Permendagri
18/2020
Psl 3 Permendagri
18/2020
Psl 9 Permendagri
18/2020
Psl 11 ayat (2) Permendagri
18/2020
(Psl 26 ayat (3) & (4)
Permendagri 18/2020
Psl 28 Permendagri
18/2020
Juknis EPPD Tahun
2022
(Psl 27 ayat (5) huruf b Permendagri
18/2020
MENGGUNAKAN SI-LPPD
ALUR EPPD OLEH TIMDA DAN TIMNAS
6
7. 1. Persiapan
Asistensi
Penyusunan LPPD
2. Asistensi
Penyusunan LPPD
(Tahap I pada 18 Provinsi
& Tahap II pada 16
Provinsi)
4. Rapat
Pemutakhiran IKK
(bersama K/L terkait
melakukan update
IKK)
1-3 Ags &
11-13 Ags 2022
8. Lanjutan Pertemuan Timnas utk Mengeksekusi Capaian Kinerja
EPPD Th 2021 yg dilaksanakan Th 2022
Menilai IKK Kabupaten/Kota/Provinsi dengan klasifikasi Fiskal Tinggi,
Sedang, dan Rendah bersama Tim Nasional via aplikasi Zoom
BULAN
Masa Pelaksanaan EPPD Tahun 2022
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
(25 Okt-8 Des 2022)
28-30 Sept 2022
10. Rapat Konsolidasi
Timnas EPPD
(Pembahasan IKK
Anomali/Ekstrim dalam
Perhitungan EPPD)
10 Januari 2023
JANUARI
Tahun 2023
Perlakuan TDI pada Rapat Konsolidasi Timnas:
• TDI Biasa (Pemda melampirkan Surat Ket. Namun
IKK tsb merupakan kewenangan, ada anggaran
tetapi tdk melaksanakan kegiatan dimaksud, maka
diberikan nilai 0).
Perlakuan TDI pada Rapat Konsolidasi Timnas:
TDI Khusus
• Pemda melampirkan Surat Ket. Karena situasional (IKK terkait
bencana, refocusing anggaran) maka Pemda diberikan nilai 3
• Pemda melampirkan Surat Ket. Tidak memiliki kewenangan &
anggaran maka Pemda diberikan nilai 3
• Pemda melampirkan Surat Ket. Secara geografis kota tsb masuk
wil kabupaten karena dasar pembentukannya masuk
dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Induk,
maka kepada Pemda tersebut diberikan nilai 5.
FEBRUARI
3. Uji Petik atas Hasil
EPPD
(BPKP terlibat dalam Uji
petik di Semarang,
Jateng)
14-16 Sept 2022
5. Reviu Hasil EPPD
Tahun 2022 thd
LPPD Tahun 2021
(BPKP bersama
timnas)
9. Sidang Timnas
EPPD
Rapat Timnas
Evaluasi PPD
13 Okt 2022
7. Rapat Supervisi
dan Monitoring
Penyelenggaraan
Daerah Prov
(BPKP bersama
Timnas)
25 Okt 2022
6. Rapat Evaluasi
Kinerja &
Peningkatan Kap.
Daerah
(BPKP bersama
timnas)
18-20 Okt 2022
27 Des 2022
11. Rapat Pembahasan
Lebih Lanjut Hasil EPPD
(Pembahasan IKK
Anomali/Ekstrim dalam
Perhitungan EPPD)
13 Januari 2023
12. Rapat Sidang Timnas
EPPD
(Finalisasi Hasil EPPD
Prov/Kab/Kota Tahun 2022)
26 Januari 2023
13. Rapat Timnas Tindak
Lanjut Pemutakhiran IKK
(Penyederhanaan Usulan IKK
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah)
20 Februari 2023
14. Bimtek Penyusunan
dan Evaluasi Laporan
PPD
(Penyusunan dan Evaluasi
Laporan PPD Prov/Kab/Kota)
28 Februari 2023
Catatan
1. Timnas menilai Daerah berdasarkan data yang
diberikan dalam EPPD berdasarkan integritas data
2. Menetapkan standar yang sama atas bukti
pendukung/evidence yang valid dan kapabel
3. Tim Nasional/Daerah harus memiliki pemahaman
yang sama atas IKK
4. Catatan Hasil Reviu menjadi dasar perbaikan IKK
5. SI-LPPD merupakan salah satu solusi peralihan
manual ke sistem elektronik
TAHAPAN PELAKSANAAN EPPD TAHUN 2022
7
8. • Memahami IKK mana yang
bersifat khusus
• Memahami elemen IKK
bersifat current atau
kumulatif
• Memahami dokumen
pendukung capaian Kinerja
dari IKK
• Memahami elemen IKK
mana yang bersifat
Generik
• Memahami formula IKK
• Memahami definisi IKK
• Menginput data IKK yang
diminta dengan benar
• APIP wajib melakukan
verifikasi atas capaian IKK
Harapan:
• Data Kinerja masuk dalam Data Dasar Capaian
Kinerja Pemerintahan Daerah
• Capaian kinerja dapat diapresiasi sesuai dengan
Capaiannya
PENYUSUNAN LPPD 2022
REKOMENDASI
EPPD Th 2022 Terhadap LPPD
Kab/Kota Tahun 2021
Perwakilan BPKP selaku Timda EPPD
melaksanakan EPPD thd 77 kab/kota atau
15,16% dari 508 kab/kota yg ada
• Masih terdapat IKK dengan TDI
• Penyajian capaian kinerja IKK dalam LPPD tidak
akurat.
• Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara
berkesinambungan, & hanya dilakukan pada saat
penyusunan LPPD.
• Masih terdapat inspektorat kab/kota yg belum
melakukan reviu atas LPPD
• Masih diperlukan penjelasan tambahan terkait IKK
bersifat khusus yg tidak bisa diberlakukan kepada
semua pemda & penjelasan teknis mengenai definisi
dan batasan suatu IKK
PERMASALAHAN
• Menyarankan kepada seluruh Pemda untuk
membangun sistem pengumpulan data kinerja LPPD.
• Menyarankan kepada seluruh Pemda agar menyajikan
capaian kinerja yg akurat (telah dilengkapi dg dokumen
pendukung yg memadai & telah diverifikasi dan
divalidasi oleh Inspektorat Daerah) dalam LPPD.
• Membuat penjelasan tambahan terkait IKK yg bersifat
khusus yg tidak bisa diberlakukan kepada semua
pemda & penjelasan teknis mengenai definisi dan
batasan suatu IKK.
• Meningkatkan peran Inspektorat Daerah dalam
melakukan reviu/verifikasi & validasi data kinerja yg
akan disajikan dalam LPPD
REKOMENDASI
• Pengecekan angka pembilang
dan penyebut pada IKK
• Memperhatikan jumlah
kenaikan/penurunan pada elemen
data LPPD jangan sampai ekstrim
(misal jumlah penduduk)
• Dokumen pendukung harus valid
dan akuntabel sesuai dengan IKK
• IKK bersifat khusus ataupun
generik
• Terdapat IKK yg isian elemen
pembilangnya tidak
memungkinkan >100% (cont. rasio
kemantapan jalan)
• Terdapat IKK yg isian elemen
pembilangnya memungkinkan
>100%
Capaian Kinerja Urusan Pemerintah (CKUP)
• Terdapat IKK yg satuannya tunggal
atau tdk ada pembilang dan
penyebut (cont. Angka Kelahiran
total)
• Terdapat IKK yang capaiannya
negatif yang berarti semakin baik.
(Rutilahu)
• Terdapat IKK yang bersifat incidental
• Terdapat IKK yang tidak dapat
disajikan datanya karena kondisi
geografis
• Terdapat IKK yang data dukung
berasal dari Instansi Vertikal(BPS,
BKKBN, dsb)
• Terdapat IKK yang berkaitan dengan
Belanja Langsung
• Verifikasi capaian IKK oleh APIP
KRITERIA JUKLAK EPPD TH 2022
KONDISI
2021
• Belum memahami IKK mana yang bersifat khusus
• Belum memahami elemen IKK bersifat current atau
kumulatif
• Belum memahami elemen IKK mana yang bersifat
Generik
• Belum memahami dokumen pendukung capaian
Kinerja dari IKK
• Belum memahami formula IKK
• Belum memahami definisi IKK
• Data IKK belum diinput
• Inputting Data IKK yang salah/ekstrim
• Capaian IKK belum diverifikasi oleh APIP
Tim Daerah EPPD:
TINDAK LANJUT
Tim Daerah
EPPD:
8
9. To DO LIST
Memahami
Dokumen
Pendukung
Capaian Kinerja
dari IKK
Memahami
Definisi IKK
Memahami
Formula IKK
Memahami IKK yg bersifat
Khusus maupun Generik
Memahami Elemen Data
IKK bersifat current atau
kumulatif
OPD/ UK
PELAKSANA UP
Tim Penyusun
LPPD
Inspektorat
Daerah
Tim Teknis Nasional
Tim Teknis
Daerah
HARAPANNYA:
1. Data Kinerja
Masuk Dalam
Data Dasar
CKPD
2. Capaian
Kinerja Dapat
Diapresiasi
Sesuai Dengan
Capaiannya
9
10. CONTOH DATA CAPAIAN DICUPLIK
(BUKAN DARI SISTEM PENGUMPULAN DATA)
Angka pembilang 1.626; sementara pembagi 557 sehingga capaian kinerjanya tidak normal, kondisi ini perlu diklarifikasi kepada Tim
Penyusun;
Jumlah anak usia 4 s.d. 18 penyandang disabilitas tahun 2021 dibandingkan 2020 mengalami penurunan yang tidak normal (4069 org),
perlu diklarifikasi kepada Tim Penyusun
Jumlah penduduk provinsi tahun 2021 dibandingkan 2020 mengalami penurunan yang tidak normal (309.373 org), ada dua
kemungkinan:
Data Jumlah Penduduk Tahun 2020 yang salah (karena tanggal cut off, sumber data, salah catat);
Data Jumlah Penduduk Tahun 2021 yang salah (karena tanggal cut off, sumber data, salah catat)
perlu diklarifikasi kepada Tim Penyusun
CATATAN
CATATAN
10
11. No.
Indikator Kinerja Kunci
(Outcome)
Rumus
Elemen Data
LPPD 2020
SILPPD
Capaian Kinerja
Elemen Data
LPPD 2021
SILPPD
Capaian Kinerja
1.c.1.1 Rasio luas kawasan
pemukiman rawan banjir yang
terlindungi oleh infrastruktur
pengendalian banjir
Luas kawasan pemukiman
rawan banjir yang terlindungi
oleh infrastruktur pengendalian
banjir di wilayah sungai
kewenangan provinsi (ha) 3719966,00 66,88 758804,81 52,77
Luas kawasan pemukiman
rawan banjir di wilayah sungai
kewenangan provinsi (ha) 5561980,00 1437917,80
Berkurang seluas 4.124.062
Berkurang seluas 2.961.161,19
Catatan:
Indikator ini bersifat kumulatif, mestinya:
1. Angka pembilang (Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur
pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan provinsi) minimal tetap tidak berkurang
2. Angka penyebut/pembagi (luas kawasan pemukiman rawan banjir di wilayah sungai
kewenangan provinsi minimal tetap seluas 5.561.980 dan tidak berkurang)
CONTOH DATA CAPAIAN DICUPLIK
(BUKAN DARI SISTEM PENGUMPULAN DATA)
11
12. No.IKK IKK Outcome Rumus
PEMDA APIP
Capaian
2020
Elemen
Data 1
Elemen
Data 2
Capaian File Bukti
Status
Verifikasi
Diperbarui
(Pembilang
)
(Penyebut)
1.f.1
Persentase
penyandang
disabilitas terlantar
yang terpenuhi
kebutuhan
dasarnya di dalam
panti
Jumlah penyandang
disabilitas terlantar di dalam
panti yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
100 100
100 Lihat Info
--------------- x 100 %
Populasi penyandang
disabilitas telantar di daerah
provinsi yang
membutuhkan rehabilitasi
sosial dasar di dalam panti
DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIUPLOAD DALAM SI LPPD
TIDAK MENJELASKAN APA-APA
CAPAIAN KINERJA BELUM DIVERIFIKASI APIP KARENA DOKUMEN
PENDUKUNG HANYA SEBATAS PEMBILANG DAN PENYEBUT
12
13. No. Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Rumus Isian Elemen DataLPPD
2020
Capaian Kinerja
Isian Elemen Data LPPD
2021
Capaian Kinerja
Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan informasi
rawan bencana
60,00 100,00 200,00 tdi
Jumlah sasaran yang seharusnya
menerima informasi rawan bencana
60,00
Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
30,00 100,00 200,00 tdi
Jumlah sasaran yang seharusnya
memperoleh layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
30,00
1.e.3 Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan informasi rawan bencana
1.e.4 Jumlah warga negara yang memperoleh
layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana
Definisi Tidak Diperoleh Informasi (TDI) yang
tidak diperlakukan secara khusus:
1. Indikator yang data kinerja tidak disertai data dukung;
2. Indikator yang data kinerja dan data dukung tidak sesuai dengan IKK;
3. Indikator yang menyajikan surat pernyataan atau surat keterangan yang
dijadikan data dukung menyatakan IKK tersebut, belum diakomodir
dalam dokumen perencanaan;
4. Indikator yang menyajikan surat pernyataan atau surat keterangan yang
dijadikan data dukung
5. TDI yang tidak diperlakukan khusus tidak diberikan nilai.
Definisi TDI yang diperlakukan secara
khusus:
1. Terdapat 10 IKK yang teridentifikasi bersifat khusus (Faktor
Geografis; Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah dan;
Insidental,dsb)
2. Tim Penyusun tidak dapat mengisi elemen data IKK (bukan
menjadi kewenangan atau tidak memiliki kondisi geografis
dan atau Insidental)
3. TDI yang diperlakukan khusus akan diberikan nilai
(diputuskan oleh Tim Nasional)
CAPAIAN KINERJA BELUM DIVERIFIKASI APIP KARENA DOKUMEN
PENDUKUNG HANYA SEBATAS PEMBILANG DAN PENYEBUT
13
14. No. Indikator KinerjaKunci (Outcome) Rumus ElemenDataLPPD2020 CapaianKinerja ElemenDataLPPD2021 CapaianKinerja
Jumlah anakusia 16 sampai dengan
18 yangsudah tamatatau sedang
belajar di sekolah menengah atas
378.174,00 86,73 432.573,00 101,69
Jumlah anakusia 16 sampai dengan
18 pada provinsi yang
bersangkutan
436.057,00 425.400,00
1 Tingkatpartisipasi warga negara usia
16-18 tahun yangberpartisipasi dalam
pendidikan menengah
1. Cek ke dokumen pendukung, apakah benar pembilang dan penyebutnya
2. Cek jumlah penduduknya, apakah sudah berdasarkan data Dukcapil per 31 Desember 2021
3. Apa benar jumlah penduduk tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
CONTOH CAPAIAN KINERJA YANG DISAJIKAN TIDAK WAJAR
14
15. Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
•Innovative •Delivered •Effective •Accountable
BPKP – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
@bpkp.go.id @bpkp_id bpkp