WTP : Sosialisasi KPA dan PPK

1. PENGAWASAN INTERN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Dr. Wahju S Utomo
Dalam Sosialisasi Mempertahankan Opini Kita Tingkatkan Akutabilitas Pelaporan Keuangan
di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Oleh
Maizar Radjin

2. 02
04
01
03
PENDAHULUAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
TAHUN2017
WTP : ORIENTASI PADA KUALITAS
BUKAN PROSEDUR
KEBIJAKAN
PENGAWASAN
ITJEN TAHUN 2018
AGENDA PEMBAHASAN

3. PENDAHULUAN

4. 1 2
3
4
5
6
7
dapat dipertanggungjawabkan
anggaran
KOMPETENSI
aparatur ditingkatkan dalam mengelola
keuangan secara transfaran dan akuntabel
harus tepat sasaran
Alokasi anggaran
secara efektif, transparan, akuntabel, dan
berorientasi pada hasil
Pengelolaan keuangan negara
target tahun depan untuk semua K/L
Opini wtp
digunakan dari hulu hingga hilir
TEKNOLOGI INFORMASI
dikelola sebagai bentuk pertanggungjawaban
moral kepada rakyat Indonesia
KEUANGAN NEGARA
3
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ARAHAN PRESIDEN DALAM PENYERAHAN DIPA K/L 2017
ref: http://setkab.go.id
4Maizar Radjin

5. Menteri Koordinator Maritim
• Indonesia terkategori ke dalam mesin
pertumbuhan dunia
• Di Asia Tenggara, Investasi Indonesia terbesar
kedua setelah Singapura
• 50% Investor Asing menilai Indonesia lebih
menarik dibandingkan negara-negara Asia lainnya
Menteri PPN/Bapennas
• RKP 2019: Pemerataan Pembangunan untuk
pertumbuhan ekonomi
• Perkuat aksebilitas daerah tertinggal dan perbatasan
• Perkuat jalur logistic utama
• Dukungan Infrastruktur sektor unggulan : KSPN, KEK, KI
• Pengembangan transportasi perkotaan.
• Keterpaduan Pendanaan: SBSN, KPBU, PINA, dll
Menteri Keuangan
• Merancang program yang memberikan manfaat
• Inovatif dalam desain dan eksekusi anggaran
• Kebijakan trasportasi yang tepat akan menurunkan
ekonomi biaya yang tinggi
• Belanja modal yang produktif
• Pengembangan Infrastruktur dengan skema yang
kreatif
• APBN digunakan secara efesien dan produktif
• Serapan Kemenhub belum pernah di atas 90%
Menteri Perhubungan
• Penyusunan RKA 2019 RKP 2019 dan
memperhatikan target RPJMN 2015-2019
• Memprioritaskan lanjutan PSN
• Pendanaan alternatif diluar APBN melalui KPBU,
peningkatan peran BUMN, PINA, SBSN dan investasi
swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat
strategis dan bernilai ekonomis tinggi.
• Program Pembangunan Indonesiasentris
ARAHAN PARA MENTERI DALAM RAKOR RKA 2019 KEMENHUB
5Maizar Radjin

6. PROGRAM PRIORITAS DI AWAL 2018
Pelaksanaan Reviu Harga Satuan diselenggarakan sebelum terbitnya DIPA
dalam rangka penyusunan anggaran kegiatan yang lebih ekonomis
dan mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga tepat waktu
dan meminimalisir kegiatan yang direvisi
6Maizar Radjin

7. 2019 : TINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGANGGARAN
Instruksi Menhub No. 1 Tahun 2017 : Pelaksanaan Penyusunan RKA Kemenhub melalui E-Planning
1
2
3
4
5
6
7
Februari 2018 April 2018
Feb – Mar 2018 Jul-Agt 2018 Sept – Okt 2018
Sebelum SEB Pagu
Anggaran Ditetapkan
Okt-Nov 2018
Penginputan Usulan dan Data
Dukung dalam Aplikasi E-Planning
Pembahasan dan Verifikasi oleh
Biro Perencanaan
Penejaman Program
Kegiatan Prioritas
oleh Biro Perencanaan
Penelitian : Biro Perencanaan
Reviu: Inspektorat Jenderal
Pagu Indikatif
Pagu AnggaranPagu Kebutuhan Alokasi Anggaran
Penelitian : Biro Perencanaan
Reviu: Inspektorat Jenderal
Peninputan Program/Kegiatan
Tambahan : On Top
1. Direktif Presiden
2. Arahan Menhub
3. Masukan DPR hasil Raker/RDP
Pelaksanaan Verifikasi Akhir
oleh Biro Perencanaan
sebagai dasar Input pada
Aplikasi RKA KL
7Maizar Radjin

8. EVALUASI
PEMBANGUNAN 2017

9. Dokumen
perencanaan
tidak dilengkapi
dengan dokumen
pendukung.
Kewajaran harga
diragukan
Terlambatnya
kontraktor
melaksanakan
pekerjaan karena
pengawasan yang
kurang efektif yang
dilakukan oleh PPK dan
Direktorat Teknis terkait
Kompetensi
PPK yang
tidak memadai
atau
tanggungjawab
PPK yang
terlalu besar
Peran
konsultan
pengawas
yang tidak
efektif
Kontraktor
pelaksana
cenderung akan
memperpanjang
pekerjaan melewati
akhir tahun
Terlambatnya
pelaksanaan
lelang karena
dokumen yang
tidak lengkap,
kesiapan lahan
yang belum
tuntas, ULP tidak
siap
Permasalah
berlarut (non
teknis) dengan
pemda, aparat
penegak hukum
atau masyarakat
setempat yang
terlambat
ditangani
Penarikan
uang muka
dan penarikan
sesuai termin
tidak sesuai
dengan jadwal
Pengawasan
langsung
oleh direktorat
teknis sangat
lemah
Kontraktor
pelaksana
mendapatkan
paket pekerjaan
melebihi
kemampuan sisa
paket
Kurangnya
koordinasi
direktorat
teknis/PPK
dengan
Pemda
setempat.
1 4 6 8 10
2 3 5 7 9 11
HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN TA. 2017
9

10. 10
06 06 07 08
01 02 03 04
Tidak ada dokumen
pendukung
Bermasalah dengan
Instansi Lain
Kantraktor Yang Tidak Memiliki
Kemampuan Memadai
Pembiaran oleh
Direktorat Teknis
KPA dan PPK yang
lemah/tidak tegas
Konsultan Pengawas yang
rendah kinerjanya
Kegagalan Kontruksi /
Cacat Kontruksi
Bermasalah dengan
Masyarakat
Pelabuhan, Bandara, Perkeretaapian, Terminal Tipe A, Pembangunan Kapal Yang Mangkrak
KASUS-KASUS
Maizar Radjin

11. WTP :
ORIENTASI PADA KUALITAS
BUKAN PROSEDUR

12. Ref: Paparan Mekeu RAKOR RKA 2019 Kemenhub_data diolah
WDP WDP WDP WTP WTP-DPP WTP WTP
Dalam triliun rupiah Persentase serapan anggaran (skala 100%)
PAGU, REALISASI ANGGARAN DAN OPINI LK KEMENHUB
12Maizar Radjin

13. 01
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
Akuntabilitas Beban Persediaan, Beban Penyusutan, Beban Penyesuaian Nilai Persediaan dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan.
LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN BPK RI
13
02
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Belanja Modal,
Pengelolaan Pendapatan dan Belanja dari Track Access
Charge (TAC), dan Infrastructure Maintenance Operation
(IMO) pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
03
Koreksi-koreksi atau penyesuaian Ekuitas per tanggal 31 Desember
NERACA
04
Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, Persediaan, Piutang Bukan Pajak, Aset Tetap-Tanah, Aset
Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap-KDP, Metode dan Perhitungan Nilai Penyusutan, Aset Tak Berwujud, dan Utang Pihak Ketiga
05
CaLK termasuk LK-BLU
• Data dan informasi memadai yang disajikan dalam CaLK
• Hubungan yang logis terhadap Informasi yang disajikan
Maizar Radjin

14. Kesalahan penggunaan akun atau belanja yang tidak sesuai dengan
peruntukannya masih terjadi dibeberapa satuan kerja.
Realisasi melebihi
anggaran yang disebabkan
karena pagu yang telah
terealisasi dilakukan ralat POK
tanpa mempertimbangkan
realisasi sebelumnya.
Pengembalian
belanja tahun berjalan
menggunakan akun
pendapatan atau sebaliknya
pengembalian menggunakan
akun belanja
Pengembalian
belanja
menggunakan akun
yang tidak terdapat
realisasi belanja
Tingkat
Materialitas atau
besarnya informasi
akuntansi apabila terjadi
salah saji dapat mengubah
atau mempengaruhi
pertimbangan dalam
pengambilan keputusan,
Materialitas dapat berupa
Kuantitatif atau Kualitatif
Kesalahanberulang yang dapatmempengaruhi Opini BPK RI atas LK TA. 2017
1
3
54
2
14

15. 01 02
03 04
upaya dalam mempertahankan Opini WTP
Memastikan bahwa seluruh transaksi telah
dicatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan dalam laporan
keuangan serta didukung dengan bukti yang cukup dan
handal serta mudah ditelusuri
Menindaklanjuti dan menyampaikan (60 hari
setelah LHP diterima) seluruh temuan BPK sesuai
dengan rekomendasinya dan memastikan seluruh
dokumen harus diadministrasikan dengan lengkap dan
tertib (Perka BPK No.2 Tahun 2017)
Memastikan tidak adanya
penyimpangan atas realisasi
belanja
Memastikan tidak ada
kesalahan penggunaan mata
anggaran
15Maizar Radjin

16. KEBIJAKAN
PENGAWASAN INTERN
ITJEN TAHUN 2018

17. MEMASTIKAN
bahwa hasil kegiatan pemeriksaan telah
dilaksanakan dengan tepat & kualitasnya
dapat dipertanggungjawabkan
MENGOPTIMALKAN
nilai tambah bagi organisasi
TIDAK MENGGANGGU
Kinerja, Melainkan Memperbaiki &
Mampu Memberikan Solusi Yang
Efektif Bagi Organisasi
SELALU WASPADA
Tetapi Tidak Paranoid Dan
Overconfidence
MEMBANTU & MENGAWAL
organisasi untuk dapat menjalankan
tugas dan mencapai tujuannya
dengan baik
MENJAGA & MENINGKATKAN
integritas, mengerjakan tugas sampai tuntas,
serta menjadi role model penerapan etika
dan disiplin.
ITJEN SELAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
’ERA BARU
17Maizar Radjin

18. 18
KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN TA. 2018
01 02 03 04 05 06 07
M E M P R IO R ITA SKA N
Pengawalan Terhadap Proyek
Proyek Strategis Nasional (PSN) &
Program Pembangunan Prioritas
Nasional (P3N)
Pelaksanaan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Pada Obyek Terpilih
Dengan Pengawas
Eksternal
(BPK/BPKP) dan APH
Unit Investigasi Untuk
Menindaklanjuti
Pengaduan
Masyarakat
M E N GA U D IT B E KE R J A SA M A M E N GE FE KT IFKA N
Proyek-Proyek
Mangkrak
Secara Selektif pada
Obyek yang Memiliki
Resiko Tinggi
Pada Obyek/Kasus yang
Strategis dan Memerlukan
Pendalaman
M E N Y E LE SA IKA N M E LA KSA N A KA N P KP T M E LA KSA N A KA N A D T T
Maizar Radjin

19. atau memberikan solusi strategis terhadap
proyek-proyek mangkrak yang menjadi temuan
berulang
pengawalan dan suvervisi pelaksanaan
PSN / P3N
aset-aset yang diperoleh dapat dimanfaatkan &
terpelihara dengan baik
bahwa program PADAT KARYA benar-benar tepat
sasaran dan menghasilkan dampak yang nyata
bagi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi
masyarakat setempat
memberikan
Menyelesaikan
Mengawasi
memastikan
KEGIATAN PRIORITAS ITJEN TA. 2018
19Maizar Radjin

20. KENDALA SECARA UMUM PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Aset masih
merupakan milik
pihak lain (belum
dihibahkan)
Ketersediaan
lahan atau tanah
Ketidaksinkronan
dengan RTRW
Akses menuju
lokasi belum layak
Diskresi tingkat
pimpinan lokal
Kendala teknis yang
memerlukan perubahan desain
20Maizar Radjin

21. 69.0%
22.1%
8.3% 0.6%
81.9%
15.8% 1.9% 0.3%
12.9%
-6.3%
0
-6.4%
0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
SESUAI BELUM SESUAI BELUM TINDAK LANJUT TIDAK DAPAT
DITINDAKLANJUTI
NASIONAL KEMENHUB Perbandingan Capaian Kemenhub dengan Nasional
Persentase Penyelesaian Kemenhub Persentase Perbandingan Nasional
PENYELESAIAN TLHP BPK RI
Temuan % Penyelesaian Temuan % Penyelesaian Temuan % Penyelesaian Temuan % Penyelesaian
1 Nasioanal 463,715 320,136 69% 102,554 22.10% 38,657 8.30% 2,371 0.60%
2 Kemenhub 803 658 81.9% 127 15.8% 16 1.90% 2 0.25%
TIDAK DAPAT DITINDAKLANUTI
PENYELESAIAN
JUMLAH
REKOMENDASI
No. Uraian SESUAI BELUM SESUAI BELUM TINDAK LANJUT
21
Ref: Bagian ATLHA Sesitjen_data diolah

22. DARAT
Total Temuan : 5.574
LAUT
Total Temuan :23.516
UDARA
Total Temuan :12.156
KERETA
Total Temuan :1.481
SETJEN
Total Temuan :595
ITJEN
Total Temuan : 3
BPSDMP
Total Temuan : 2.299
LITBANG
Total Temuan :323
BPTJ
Total Temuan :7
97.3% 2.3% 0% 0.1%
95.2% 3.8% 0% 0.1%
94.7% 4.6% 0% 0.2%
96.4% 1% 0% 0.07%
95% 4.6% 0% 0.1%
100% 0%
97.4% 1.9% 0% 0.3%
99.8% 0.2% 0% 0%
0% 100% 0%
0% 0%
0%
TUTAS PROSES BTL TDTL
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORATJENDERAL
Posisi Minggu Pertama Februari 2018
22Maizar Radjin

23. 60 hari, apabila Auditi tidak dapat menindaklanjuti hasil
audit semenjak SPL dan LHA diterima, hari ke 61
auditi mendapat peringatan pertama
1 bulan kemudian setelah surat peringatan pertama
tindak lanjut belum dilakukan oleh auditi, maka auditi akan
mendapatkan peringatan kedua
1 bulan setelah surat peringatan kedua terbit namun
tindak lanjut tidak dilakukan oleh auditi, Inspektur Jenderal
membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan
sanksi* kepada Pejabat Eselon I dan/ atau Auditi
1
2
3
* Keterangan
1. Administratif (hukuman disiplin)
2. Tuntutan atau gugatan perdata
3. Tindakan pidana
• Umum : Kepolisian
• Khusus: Kepolisian/Kejaksaan/KPK (hasil audit investigatif)
MEKANISMEPENYELESAIANTindak Lanjut Hasil Audit InspektoratJenderal
o Laporan Hasil Audit (LHA) dengan SPL paling lama
dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode
audit berakhir
o Paling lama 60 hari setelah SPL diterima, LHA wajib
ditindaklanjuti oleh oleh auditi maupun atasan
langsungnya
23Maizar Radjin

24. yang kita belanjakan secara tidak efisien akan
menghilangkan kesempatan untuk membangun Republik
SETIAP RUPIAH
anggaran kita bukan berdasarkan kebutuhan atau
kepatutan tapi karena sudah dianggarkan dalam DIPA/POK
dan sepanjang tidak melanggar aturan
KECENDERUNGAN PENGGUNAAN
24
membenarkan yang biasa
penutup
Maizar Radjin