Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Juknisnya, meliputi pengertian pengadaan barang/jasa, pelaksana pengadaan, tahapan pengadaan, perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa."

1. Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012
dan Juknisnya berbasis E-Proc

2. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa
Pasal 1 Ayat 1 Perpres 70/2012

3. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
Swakelola
Pelaksana Pengadaan
Penyedia
Barang/Jasa

4. Hakikat Pemilihan
Administrasi
Penyedia Kualifikasi
Teknis
Pemilihan
Administrasi
Barang/Jasa Penawaran Teknis
Harga

5. Tahapan Pengadaan
Planning Preparing Actuating
PA/KPA PPK ULP/Panitia
Spek Teknis
HPS Melaksanakan
RKA/RPK Draft Kontrak Pelelangan
K = V x HS SBU/SBK

6. Perencanaan dan Persiapan
Pemilihan Penyedia Barang /Jasa
menurut Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012

7. Perencanaan dan Persiapan
Penyusunan dan
Penyusunan Pengkajian Ulang
Penetapan Rencana
Rencana Umum Rencana Umum
Pelaksanaan
Pengadaan Pengadaan
Pengadaan
Pemilihan Sistem Pemilihan Metode Pemilihan Metode
Pengadaan Kualifikasi Penyampaian
Penyusunan
Pemlihan Metode Pemilihan Jenis
Tahapan dan
Evaluasi Kontrak
Jadwal Pengadaan
Penyusunan
Dokumen
Pengadaan

8. Penyusunan
Rencana Umum Pengadaan
Penyusunan
dan Penetapan
Identifikasi Penyusunan
Penetapan Kebijakan
Kebutuhan KAK
Rencana Umum
Pengadaan

9. Bagan Alir Penyusunan RUP di lingkungan
Kementerian/Lembaga (PP 90/2010 dan 21/2004)
9 9

10. Pengumuman
Rencana Umum Pengadaan
 PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan setelah RKA
K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD sebelum pengumuman
pelaksanaan pengadaan oleh ULP
 Pengumuman juga dilaksanakan bagi pengadaan yang
kontraknya baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang
akan datang
 Pengumuman sekurang-kurangnya berisi:
• Nama dan Alamat PA;
• Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan;
• Lokasi pekerjaan; dan
• Perkiraan Nilai Pekerjaan
 Pengumuman dilakukan pada Website K/L/D/I dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE dan mengundang/ memberitahukan
kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.
10

11. 11

14. Pengkajian
Rencana Umum Pengadaan
 Rencana umum pengadaan yang telah disusun oleh PA/KPA dikaji
oleh PPK bersama dengan ULP dan Tim Teknis melalui rapat
koordinasi
 Pengkajian Rencana Umum Pengadaan meliputi:
• Pengkajian Kebijakan Umum Pengadaan yang dikonsentrasikan
kepada Pengkajian Kebijakan Pemaketan Pekerjaan
• Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan
yang terdiri atas biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung
pelaksanaan pekerjaan. Apabila terjadi kekurangan anggaran
atau kesalahan akun, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat
Pengadaan mengusulkan revisi anggaran
• Pengkajian Ulang KAK
• Pengkajian ulang penetapan penggunaan Produk Dalam
Negeri
 Rapat koordinasi dituangkan di dalam Berita Acara. Apabila ada
perubahan maka diajukan kepada PA/KPA untuk ditetapkan
14

15. Penyusunan dan Penetapan
Rencana Pelaksanaan Pengadaan
• Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan hasil kajian
Rencana Umum Pengadaan yang telah disetujui oleh
PA/KPA
• Rencana Pelaksanaan Pengadaan meliputi:
– Spesifikasi teknis dan gambar
– Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
– Rancangan Kontrak
• PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang
selanjutnya diserahkan kepada ULP sebagai bahan untuk
menyusun dokumen pengadaan

16. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
– Perpres 54/2010
 Data yang digunakan untuk menyusun HPS adalah data
harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil
survai menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan
mempertimbangkan informasi yang meliputi:
• Biaya satuan yang dipublikasikan oleh BPS;
• Biaya satuan yang dipublikasikan oleh asosiasi ;
• Daftar biaya/tarif oleh pabrikan/distributor tunggal;
• Biaya kontrak sebelumnya atau yg sedang berjalan;
• Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia;
• Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis;
• Norma Indeks dan informasi lain yg dapat
dipertanggungjawabkan.

17. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
– Perpres 70/2012 1
 Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan
data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi
barang/jasa diproduksi/diserahkan/
dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan
Barang/Jasa;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;
d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;

18. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
– Perpres 70/2012 2
e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia;
g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh
konsultan perencana (engineer’s estimate);
i. Norma indeks; dan/atau
j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

19. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
1
 HPS sudah harus memperhitungkan:
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
• Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi
penyedia maksimal 15% tidak termasuk PPN
 HPS tidak boleh memperhitungkan Biaya Tidak Terduga, biaya
lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia
 Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia
 Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik
 Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS
 HPS ditetapkan
• 28 hari sebelum batas akhir pemasukan (pascakualifikasi)
• 28 hari + waktu lamanya prakualifikasi

20. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2
Pabrik (Manufacture)
Harga Dasar
+
Importir (Principal) Keuntungan
(maks 15%)
+
Agen (Distributor) PPn
Harga Pasar
Pedagang (Retailer) +
PPn
(Apabila Belum Ada)

21. Terima Kasih
21