Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Similar to Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 1. MELAKUKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ LKPP 2023 PELATIHAN KOMPETENSI PBJP UNTUK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
- 2. 2 LATAR BELAKANG Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan lebih awal adalah hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Selain itu, perbaikan dalam tahap perencanaan berpotensi menghasilkan penghematan dalam pengadaan. Perencanaan pengadaan saat ini dimulai dari identifikasi pengadaan, penetapan jenis pengadaan, penetapan cara pengadaan, pemaketan pengadaan dan seterusnya sampai dengan pengumuman rencana umum pengadaan. Di dalam setiap tahapan perencanaan pengadaan, harus mempertimbangkan berbagai strategi penguatan kualitas perencanaan pengadaan salah satu diantaranya adalah identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis/KAK dan perkiraan harganya, dimana pada modul ini akan banyak dibahas dan dikhususkan untuk paket pengadaan yang tidak kompleks. Untuk itulah modul ini sangat diperlukan dalam rangka mempraktikkan perancanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan terbaru sebagai turunan dari perpres no. 12 tahun 2021 sedemikian hingga pelaku pengadaan mendapatkan kompetensi perencanaan level 3 yang banyak berfokus pada paket pengadaan yang tidak kompleks.
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5 WAKTU PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN
- 6. Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri. Mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri Pelaksanaan pengadaan merupakan PBJ yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kewajiban menggunakan PDN, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% HAL YANG DIPERTIMBANGKAN PPK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PENGADAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PENGADAAN 1 2 3 4 IDENTIFIKASI REVIU/KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA 6 01
- 7. RUANG LINGKUP PERENCANAAN PENGADAAN 1 Identifikasi PBJ 2 Penetapan Jenis Barang/Jasa 3 4 5 6 Penetapan Cara Pengadaan Pemaketan dan Konsolidasi Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa Anggaran Pengadaan Hasil Perencanaan Pengadaan diumumkan di dalam RUP PerLKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP IDENTIFIKASI REVIU/KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA 7 01
- 8. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG/JASA SECARA UMUM DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN: JUMLAH KEBUTUHAN BARANG/JASA DAPAT DITETAPKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN: Besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi; Beban tugas serta tanggung jawabnya; dan/atau Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai. 1 2 3 Prinsip efisien dan efektif dalam PBJ Aspek pengadaan berkelanjutan Penilaian prioritas kebutuhan 1 2 3 Barang/jasa pada katalog elektronik Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai Konsolidasi PBJ 4 5 6 IDENTIFIKASI REVIU/KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA 8 01
- 9. Identifikasi Kebutuhan - Item Barang/Jasa - Jumlah / Barang Jasa Data Realisasi Barang/Jasa Tahun Sebelumnya Penyesuaian Rencana Kebutuhan PROSES REVIU KEBUTUHAN B/J IDENTIFIKASI REVIU/KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA 9 01
- 10. Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU APBN/Rancangan Perda APBD, PPK melakukan identifikasi pengadaan barang/jasa pada level Komponen/Sub komponen pada RKA K/L atau Sub kegiatan pada RKA PD dimana terdapat akun belanja pengadaan barang/jasa berdasarkan penugasan dari PA/KPA IDENTIFIKASI PBJ Kementerian/Lembaga Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di K/L antara lain berupa akun Belanja Barang/Jasa dan akun Belanja Modal. Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja pengadaan pada akun belanja barang/jasa selain yang tersebut di atas, seperti pada akun belanja bantuan sosial atau belanja hibah. Pemerintah Daerah Akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah yaitu akun Belanja Barang dan Jasa yang dapat ditemukan antara lain dalam akun Belanja Operasinal dan Belanja Modal. Namun, tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja pengadaan pada akun belanja barang/jasa selain yang tersebut di atas, seperti pada akun belanja bantuan sosial atau belanja hibah. IDENTIFIKASI REVIU/KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA 10 01
- 11. CARA PENGADAAN Swakelola Penyedia IDENTIFIKASI REVIU/KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA 11 01 PENETAPAN JENIS BARANG/JASA Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi 1. Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2. Jasa Konsultansi Konstruksi Pekerjaan Terintegrasi Jasa Lainnya
- 12. Perencanaan Pengadaan Persiapan PBJ melalui penyedia Persiapan Pemilihan penyedia Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan paket- paket pengadaan barang/jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan Konsolidasi dilakukan pada tahap: Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ KONSOLIDASI IDENTIFIKASI REVIU/KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA 12 01
- 13. KONSOLIDASI OLEH PPK IDENTIFIKASI REVIU/KEBUTUHAN DAN PENETAPAN BARANG/JASA 13 01 1. PPK menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PA/KPA. 2. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket PBJ sejenis. 3. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket PBJ sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi. 4. PPK melakukan Konsolidasi untuk paket PBJ sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milliar rupiah). 5. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-masing. 6. PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA. 7. Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia. PPK
- 14. SPESIFIKASI MUTU SPESIFIKASI JUMLAH • Merek • Standarisasi • Sampel • Spesifikasi Teknik • Spesifikasi Komposisi • Spesifikasi Fungsi dan Kinerja • Tipe Kebutuhan Kebutuhan tidak terikat Kebutuhan terikat • Jumlah order yang ekonomis Biaya pesan Biaya penyimpanan Biaya barang SPESIFIKASI WAKTU SPESIFIKASI PELAYANAN • Jadwal kedatangan barang/jasa • Lokasi kedatangan • Media transportasi dan pengepakan • Tingkat pelayanan • Pelatihan dan bantuan teknis • Pemeliharaan KOMPONEN MINIMAL YANG TERDAPAT PADA SPESIFIKASI TEKNIS PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK JASA KONSULTANSI 14 02
- 15. No Cara Penggunaan Barang Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi 1 Merek Bila merek tersebut akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu kerja pengguna barang/jasa. Kebutuhan hanya bisa dipenuhi oleh merek tertentu Sesuai Sesuai Sesuai 2 Standar Industry Sudah ada standarnya Memudahkan Pejabat Pengadaan untuk memilah penyedia barang/jasa Sesuai Sesuai Sesuai 3 Sampel Sulit untuk menterjemahkan mutu kedalam kata / kalimat Lebih mudah menunjukkan contoh dari pada menjelaskan dalam kata kata Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai 4 Spesifikasi Teknik Pengelola Pengadaan ingin menggunakan desain dari konsultan perencana Barang yang dibeli akan memerlukan interface (hubungan) yang kompleks dengan peralatan yang sekarang terpasang Pengelola pengadaan wajib mengelola risiko untuk memastikan kinerja sesuai dengan yang diharapkan Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai 5 Spesifikasi Komposisi Untuk produk seperti material, komoditi, dan makanan Bila pertimbangan K3 dan lingkungan hidup menjadi hal yang penting Kinerja sangat bergantung kepada komposisi Sesuai Sesuai Sesuai 6 Spesifikasi Fungsi/Kinerja Penyedia barang/jasa memiliki kemampuan lebih tinggi dari pengguna barang/jasa Innovasi penyedia barang/jasa dihargai Teknologi yang berkaitan dengan barang yang dibeli berubah sangat cepat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai PENGGUNAAN SPESIFIKASI MUTU PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK JASA KONSULTANSI 15 02
- 16. PENGGUNAAN SPESIFIKASI JUMLAH, WAKTU, DAN PELAYANAN SPESIFIKASI JUMLAH SPESIFIKASI WAKTU SPESIFIKASI PELAYANAN • Tipe kebutuhan • Jumlah kebutuhan • Jumlah order ekonomis • Lebih dipengaruhi oleh jadwal kedatangan barang/jasa yang memuat waktu kedatangan barang/jasa, lokasi kedatangan barang, dan bila memungkinkan, memuat pula waktu tenggang (lead time) antara penandatanganan kontrak sampai dengan kedatangan barang. • Khusus untuk pekerjaan konstruksi maka perlakuannya sedikit berbeda, karena waktu tenggang harus mempertimbangkan durasi pelaksanaan pekerjaan. • Barang akan bergantung pada tingkat pelayanan standar barang yang telah disediakan oleh pihak pabrikan • Jasa lainnya berdasarkan ukuran kinerja yang jelas sebagai bentuk nilai tambah atas layanan yang diberikan kepada pengguna. PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK JASA KONSULTANSI 16 02
- 17. FORMAT SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA • Latar Belakang • Maksud dan Tujuan • Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah • Pejabat Pembuat komitmen • Sumber Dana dan Perkiraan Biaya • Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan • Tenaga Ahli/Terampil • Spesifikasi Teknis Beberapa informasi dalam format Spesifikasi Teknis Barang/Jasa* *dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan BARANG • Latar Belakang • Maksud dan Tujuan • Sasaran • Lokasi • Pejabat Pembuat Komitmen • Sumber Dana dan Perkiraan Biaya • Dasar Hukum • Lingkup Pekerjaan • Jumlah • Jadwal Pekerjaan JASA LAINNYA • Latar Belakang • Maksud dan Tujuan • Sasaran • Organisasi Pengguna Barang/Jasa • Dasar Hukum • Sumber Dana dan Perkiraan Biaya • Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan • Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan • Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli • Keluaran/Produk yang Dihasilkan • Spesifikasi Teknis Pekerjaan PEKERJAAN KONSTRUKSI PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK JASA KONSULTANSI N 17 02
- 18. 18 DAFTAR BARANG YANG HARUS DIPERSYARATKAN WAJIB SNI Perlu diketahui bahwa Kementerian Perindustrian pada website resminya http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK JASA KONSULTANSI
- 19. Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level 3 19 STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) Ketentuan ini wajib dipertimbangkan mengingat pada perpres nomor 16 tahun 20218 jo. Perpres nomor 12 tahun 2021, pasal 5 huruf f disebutkan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa salah satunya adalah mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan standar nasional indonesia (SNI) Pada dasarnya penerapan SNI itu bersifat sukarela sampai ada peraturan pemerintah yang mewajibkan penerapan SNI tersebut. Nah, BSN tidak memiliki wewenang untuk mewajibkan penerapan suatu SNI. Hingga bulan agustus 2020 kemarin sudah ada total 238 sni yang diwajibkan penerapannya. Daftar ke-238 SNI tersebut dapat di unduh pada tautan http://pustan.Kemenperin.Go.Id/list_sni_wajib . dokumen lengkap SNI lainnya bisa snizen baca secara gratis di https://akses-sni.Bsn.Go.Id/ dimana anda harus membuat akun terlebih dahulu sebelum dapat mengakses informasi seluruh SNI. PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK JASA KONSULTANSI
- 20. SPESIFIKASI/KAK UNTUK JASA KONSULTANSI INPUT PROSES OUTPUT • Tenaga ahli, kualifikasi tenaga ahli dalam jasa konsultansi yang ditentukan oleh: tingkat pendidikan formal, sertifikasi keahlian, dan pengalaman profesional. • Bahan/material/peralatan, bisa disusun dengan menggunakan pendekatan spesifikasi kualitas. • Merupakan tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan oleh konsultan untuk mencapai Output yang ditetapkan, termasuk kewajiban konsultan untuk membuat laporan- laporan. • Ketentuan tentang waktu pelaksanaan, lokasi pekerjaan, dan layanan yang harus disediakan oleh penyedia merupakan bagian dari spesifikasi teknis proses Spesifikasi Output adalah hasil pekerjaan jasa konsultansi. Hasil ini dapat berupa Buku Laporan Pendahuluan, Buku Laporan Akhir, Laporan Hasil Survei dan Analisanya, Gambar Design, dll. PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK JASA KONSULTANSI 20 02
- 21. FORMAT KAK JASA KONSULTANSI PERORANGAN ATAU BADAN USAHA Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sasaran Lokasi Kegiatan Sumber Dana dan Perkiraan Biaya Pejabat Pembuat Komitmen Studi Terdahulu Referensi Hukum Lingkup Kegiatan Keluaran Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Kualifikasi Personil; Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Akhir Alih Pengetahuan PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KAK JASA KONSULTANSI 21 02
- 22. Anggaran PBJ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) • Merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. • Disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA di tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. • Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK di tahap Persiapan Pengadaan • Untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, • Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya • Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. Hasil dari proses penyusunan anggaran pengadaan dituangkan ke dalam Formulir Perencanaan Pengadaan dengan memasukan anggaran pengadaan dan sumber dana Lihat formulir perencanaan pengadaan JENIS PERKIRAAN HARGA 80% HPS PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA 22 03
- 23. PAJAK Kewajiban perpajakan hanya dihitung untuk pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif Pengenaan PPN adalah sebagai berikut: sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA 23 03
- 24. Hasil Survei Pasar Sumber data dan informasi utama SUMBER INFORMASI HARGA PASAR Publikasi BPS Publikasi Asosiasi Distributor/Agen Tunggal Inflasi Tahun Sebelumnya Perbandingan Kontrak Sejenis Engineer Estimate Norma Indeks CARA PEMBENTUKAN HARGA Berbagai Kemungkinan Kombinasi Persaingan Pasar Penawaran (Supply) Banyak Penjual Sedikit Penjual Satu Penjual Permintaan (Demand) Banyak Pembeli Persaingan Sempurna Oligopoli Monopoli Sedikit Pembeli Oligopsoni Oligopoli/ Oligopsoni Monopoli Terbatas Satu Pembeli Monopsoni/ monopoli Monopsoni Terbatas Monopoli/ Monopsoni Pembentukan harga oleh para pembeli dan para penjual sangat ditentukan oleh tingkat kompetisi yang terjadi di dalamnya Sumber informasi lain yang relevan PERKIRAAN HARGA BERBASIS HARGA PASAR PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA 24 03
- 25. PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA 25 03 Standar harga adalah penetapan besaran harga tertinggi atas barang/jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam periode tertentu. Harga yang dipakai sebagai standar harga tersebut dapat berupa: Harga yang berlaku pada saat penyusunan standar Harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun Harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang Standar satuan harga (selain bangunan) APLIKASI DI PEMERINTAH PUSAT PMK tentang Standar Biaya Masukan PMK tentang Standar Biaya Keluaran PMK tentang Standar Struktur Biaya Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah APLIKASI DI INSTANSI DAERAH Untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya, PA/KPA dapat menggunakan satuan biaya lainnya yang antara lain didasarkan pada: • harga pasar; dan • satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis yang berwenang. Penggunaan Standar Harga untuk Keperluan Penyusunan Anggaran: 1. Apakah sudah ada standarnya ? A. YA wajib menggunakan standar tersebut B. TIDAK harga pasar atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (di beberapa Pemda mewajibkan minimal 3 sumber untuk perbandingan) 2. Berdampak terhadap kinerja atau nilainya besar? Melakukan perbandingan dengan harga pasar, jika GAP nya besar, PA/KPA mengusulkan penyesuaian standar harga Perkiraan harga berbasis standar harga umumnya menggunakan METODE PARAMETRIK yang melihat hubungan matematis antar dua variable JENIS PERKIRAAN BERBASIS STANDAR HARGA
- 26. Data/informasi atas harga dari paket pekerjaan sejenis dapat digunakan sebagai basis dalam penyusunan perkiraan harga, misalnya berdasarkan: 1. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya 2. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain 1. Tingkat akurasi yang masih rendah, 2. Pekerjaan sejenis tersebut diperoleh berdasarkan informasi harga di masa lalu. Sesuai untuk Tahap Penyusunan Anggaran Metode Analogi Metode Three Point Estimating Penyesuaian Indeks Waktu Penyesuaian Indeks Lokasi Penyesuaian thd Ukuran & Kombinasi Penyesuaian thd Biaya per Unit • Membandingkan PBJ sejenis • Saat menyusun RUP barang/jasa oleh KPA/PA • Jika terdapat GAP yang sangat mencolok konsultasikan dengan para pakar/ahli • Perhitungan rata-rata. • Untuk informasi biaya yang sangat bervariasi, dengan memberikan timbangan tertentu untuk nilai optimis, paling mungkin dan pesimis. • Bila estimasi berdasarkan informasi kontrak sejenis pada tahun- tahun sebelumnya. • Mencerminkan inflasi atau deflasi atas harga sehubungan dengan waktu • Bila data/informasi kontrak sejenis diperoleh dari pekerjaan di wilayah yang berbeda • Mencerminkan perbedaan biaya tenaga kerja, bahan peralatan di kedua lokasi. • Indeks dikeluarkan oleh pihak yang berwenang • Penyesuian atas ukuran kegiatan langsung dilakukan dengan erbandingan secara proporsional sesuai volume masing-masing. • Asumsi yang melandasi adalah kesamaan biaya secara rata-rata berdasarkan ukuran yang digunakan • Meskipun secara total, biaya akan semakin meningkat dengan bertambahnya volume, biaya per unit mungkin justru akan mengalami penurunan OPSI METODE YANG DAPAT DIGUNAKAN: JENIS PERKIRAAN BERBASIS PAKET PEKEJAAN SEJENIS PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA 26 03
- 27. 27 PERUMUSAN PEMAKETAN Cara menyusun paket pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan supply positioning model: 1. Lakukan analisis kemungkinan penggabungan paket (konsolidasi) dan pemecahan paket mana yang optimal bagi organisasi, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemaketan yang ada; 2. Buat rincian kategori pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil identifikasi; 3. Buat rangkuman kategori pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan hasil analisis belanja; PERUMUSAN PEMAKETAN 04 PERUMUSAN PEMAKETAN 04
- 28. 28 PERUMUSAN PEMAKETAN 1 2 Lakukan analisis kemungkinan penggabungan paket (konsolidasi) dan pemecahan paket mana yang optimal bagi organisasi Buat rincian kategori pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil identifikasi Buat rangkuman kategori pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan hasil analisis belanja 3 Cara menyusun paket pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Supply Positioning Model PERUMUSAN PEMAKETAN 04
- 30. 30 PERUMUSAN PEMAKETAN 04 No Kategori Kebutuhan Nilai Pengadaan 2017 1 Komputer dan Informasi Teknologi 7.564.919 Rp 2 Jasa Professional Konsultasi 2.839.318 Rp 3 Jasa Professional Sementara 2.532.424 Rp 4 Pemasaran dan Media 1.477.415 Rp 5 Klinik dan Medikal 304.782 Rp 6 Jasa Professional lainnya 12.863.599 Rp 7 Konstruksi 13.596.783 Rp 8 Fasilitas 7.587.936 Rp 9 Biaya Perjalanan 2.450.611 Rp 10 Alat Tulis Kantor 830.553 Rp 11 Tenaga Listrik dan Air serta utilitas lainnya 1.731.586 Rp 12 Logistik 953.409 Rp 13 Barang Operasional 932.245 Rp Kategori Rincian Total Pengadaan 2017 Jasa Outsourcing 2.335.918 Rp Telekom 1.414.240 Rp Networking atau Jaringan 1.253.244 Rp Software 902.890 Rp Sistem 570.457 Rp Hardware 440.386 Rp Perawatan dan Perbaikan 333.785 Rp Tidak terkategori 314.000 Rp TOTAL 7.564.920 Rp Tidak terkategori 1.694.785 Rp Konsultasi Manajemen 197.177 Rp Konsultasi strategi 189.520 Rp Konsultasi Properti dan Konstruksi 186.632 Rp Konsultasi hukum 161.529 Rp Konsultasi IT 127.655 Rp Konsultasi Teknis 119.816 Rp Konsultasi SDM 65.000 Rp Training SDM 56.783 Rp Konsultasi Keuangan 18.197 Rp Konsultasi Marketing 17.969 Rp Konsultasi Pengadaan 4.253 Rp TOTAL 2.839.316 Rp Tidak terkategori 1.698.625 Rp Kontraktor khusus 340.718 Rp Administrasi 289.484 Rp Manajer Interim 203.597 Rp TOTAL 2.532.424 Rp Iklan Rp 913.940 Pemasaran Rp 248.104 Tidak terkategori Rp 184.964 Promosi Rp 130.406 TOTAL 1.477.414 Rp Kategori Komputer dan Informasi Teknologi Jasa Professional Konsultasi Jasa Profesional Sementara Pemasaran dan Media CONTOH RINCIAN KATEGORI DAN HASIL ANALISIS PENGELUARAN
- 31. 31 PERUMUSAN PEMAKETAN 04 PERKIRAAN KEBUTUHAN No Kategori Kebutuhan Nilai Pengadaan2018 5 KlinikdanMedikal 304.782 Rp 10 AlatTulisKantor 830.553 Rp 13 BarangOperasional 932.245 Rp 12 Logistik 953.409 Rp 4 PemasarandanMedia 1.477.415 Rp 11 TenagaListrikdanAirsertautilitaslainnya 1.731.586 Rp 9 BiayaPerjalanan 2.450.611 Rp 3 JasaProfessional Sementara 2.532.424 Rp 2 JasaProfessional Konsultasi 2.839.318 Rp 1 KomputerdanInformasi Teknologi 7.564.919 Rp 8 Fasilitas 7.587.936 Rp 6 JasaProfessional lainnya 12.863.599 Rp 7 Konstruksi 13.596.783 Rp No Kategori Kebutuhan Nilai Pengadaan 2018 Risiko Nilai 7 Konstruksi 13.596.783 Rp H H 6 JasaProfessional lainnya 12.863.599 Rp L H 8 Fasilitas 7.587.936 Rp H H 1 Komputerdan Informasi Teknologi 7.564.919 Rp H H 2 JasaProfessional Konsultasi 2.839.318 Rp L H 3 JasaProfessional Sementara 2.532.424 Rp L H 9 BiayaPerjalanan 2.450.611 Rp L H 11 TenagaListrik dan Airsertautilitas lainnya 1.731.586 Rp H L 4 Pemasaran dan Media 1.477.415 Rp L H 12 Logistik 953.409 Rp L L 13 Barang Operasional 932.245 Rp L L 10 Alat Tulis Kantor 830.553 Rp L L 5 Klinik dan Medikal 304.782 Rp L L Keterangan H= High - Risiko tinggi terhadap operasional organisasi - Nilai belanjatahunan besar L= Low - Risiko rendah terhadap operasional organisasi - Nilai belanjatahunan kecil IDENTIFIKASI RESIKO DAN NILAI SPM
- 32. 32 PERUMUSAN PEMAKETAN 04 SUPPLY POSITIONING MODEL Bottleneck Strategic Routine Leverage 7 6 1 8 3 2 9 11 4 10 5 12 13 Nilai Belanja Tahunan Risiko Pasokan thd Operasional
- 33. 33 PERUMUSAN PEMAKETAN 04 SKENARIO SUPPLY POSITIONING MODEL No Kategori Kebutuhan Nilai Pengadaan2018 7 Konstruksi 13.596.783 Rp 8 Fasilitas 7.587.936 Rp 1 KomputerdanInformasi Teknologi 7.564.919 Rp 2, 3, 6 JasaProfessional Konsultasi , JasaProfesional Sementara, JasaProfesional Lainnya 18.235.341 Rp 9 BiayaPerjalanan 2.450.611 Rp 11 TenagaListrikdanAirsertautilitaslainnya 1.731.586 Rp 4 PemasarandanMedia 1.477.415 Rp 12 Logistik 953.409 Rp 10&13 AlatTulisKantor & BarangOperasional 1.762.798 Rp 5 KlinikdanMedikal 304.782 Rp Bottleneck Strategic Routine Leverage 7 1 8 9 11 4 5 12 2, 3, 6 10, 13 Nilai Belanja Tahunan Risiko Pasokan thd Operasional
- 34. 34 PERUMUSAN PEMAKETAN 04 SKENARIO SUPPLY POSITIONING MODEL RincianKategori Total Pengadaan2016 Kategori Baru Sofware, hardware, networking, telekom 4.010.760 Rp 1A Jasa outsourcing, Sistem, Perawatan& Perbaikandanitemtidakterkategori 3.554.159 Rp 1B Bottleneck Strategic Routine Leverage 7 1A 8 9 11 4 5 12 2, 3, 6 10, 13 1B Nilai Belanja Tahunan Risiko Pasokan thd Operasional Skenario Pemecahan
- 35. 35 PERUMUSAN PEMAKETAN 04 SKENARIO KONSOLIDASI Berdasarkan penjelasan di atas, kita memiliki beberapa opsi: a. Opsi pertama, jika tidak digabungkan maka paket, jumlah 13 paket, nilai total paket pengadaan Rp.55.665.580 b. Opsi kedua, jika digabungkan menjadi 10 paket, nilai total paket pengadaan Rp.55.665.580 dengan bertambah besarnya nilai leverage item (2,3,6) yang akan memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi harga kepada penyedia pada saat pemilihan penyedia. Sehingga kemungkinan nilai pengadaan akan lebih kecil dari Rp.55.665.580. c. Opsi ketiga, jika dipecah menjadi 11 paket, nilai total paket pengadaan Rp.55.665.580. Pada opsi ini nilai leverage item akan bertambah melalui mekanisme penggunaan katalog untuk item 1A sehingga sehingga efisiensi proses siklus pengadaan dapat dikurangi. Selain itu, opsi ini juga mampu mengurangi risiko pasokan untuk belanja teknologi informasi.