Dokumen tersebut membahas tentang standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran. Standar biaya mencakup item-item seperti honorarium, transportasi, dan akomodasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan penggunaan dan pengawasan standar biaya tersebut.

1. 1
Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2013
SBM & SBK TA 2014
(PMK NOMOR 71 DAN 72/PMK.02/2013)

2. 2
Pokok Bahasan

3. 1. Standar Biaya (SB) merupakan salah satu instrumen penting utk menjamin
keberhasilan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).
2. Standar Biaya yg ditetapkan dlm PMK bukan sbg alat utk menambah penghasilan
melainkan sbg alat penggunaan input biaya secara lebih efisien dlm penyusunan
RKA-K/L.
2. Penerapan Standar Biaya dlm pelaksanaan anggaran selama ini masih dijumpai
beberapa permasalahan, antara lain berupa inefisiensi perjadin krn:
- tidak tepat tempat,
- tidak tepat jumlah,
- tidak tepat topik dengan tusi,
- tidak tepat pertanggungjawaban (moral hazard)
3. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan K/L diharapkan dapat menerapkan
ketentuan Standar Biaya dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Keuangan
Negara.
I. Latar Belakang…..(1)

4. 4
BENTUK
PENGATURAN SB
BeschikkingRegelling
• Bersifat tahunan
• Penetapan satuan2 biaya
baik SBM maupun SBK
termasuk struktur biaya
• Bersifat jangka panjang
• Pengaturan penerapan
standar biaya
1. Panduan penerapan SBM
2. Panduan penerapan SBK,
3. Panduan penerapan Standar
Struktur Biaya & Indeksasi)
1. PMK & Surat Menkeu ttg SBM
2. PMK SBK
3. PMK/Surat Menkeu ttg Standar
Struktur Biaya & Indeksasi
I. Latar Belakang ….(2)

5. II. Pengaturan SBM ..(1)
(PMK No. 71/PMK.02/2013)
1. Pemberlakuan  berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau
 beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga
2. Penetapan Melalui PMK / persetujuan Menkeu
3.
4.
5.
6.
Kriteria SBM dgn
persetujuan Menkeu
Penggunaan
Tanggung jawab
penggunaan
Pengawasan
 Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
tertentu dan/atau adanya kekhususan satuan biaya
yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga.
 Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan
/atau penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri
K/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L
Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA
Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh
aparat pengawas fungsional K/L
Definisi Standar Biaya
Masukan
Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks
yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen
keluaran.

6. II. Pengaturan SBM ..(2)
(PMK No. 71/PMK.02/2013)
 Dalam penerapan SBM, K/L harus melakukan langkah-langkah efisiensi sbb :
 Pembatasan & pengendalian biaya perjadin
 Pembatasan & pengendalian biaya rapat diluar kantor
 Penerapan sewa kendaraan operasional sbg salah satu alternatif penyediaan
kendaraan operasional
 Pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan
Keikutsertaan pejabat/pegawai dlm tim pelaksanaan kegiatan/sekretariat tidak
dibatasi, namun pemberian honorarium diatur dgn ketentuan sbb:
 Pejabat negara/pjb.es I/II tiap bulan hanya diperkenankan menerima
honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 2 tim pelaksanan
keg
 Pejabat es III/IV, dan pejabat fungsional tiap bulan hanya diperkenankan
menerima honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 3 tim
pelaksanaan kegiatan
 Penggunaan SB lain yg menambah penghasilan dan fasilitas bagi Pejabat Negara,
PNS dan Non PNS harus dgn persetujuan Menkeu
 Penghapusan format SPTJM dalam pertanggungjawaban penggunaan SB lain diluar
PMK SBM

7. PMK SBM TA 2014
PMK SBM
Lampiran I
32 Item
Lampiran II
28 Item
Keputusan
Menteri/
Pimpinan
Lembaga stlh
mendapat
Persetujuan
Menkeu
7
SBM
Lainnya
PMK SBM TA 2014 terdiri dari 3 pasal & 2 lampiran
III. Cakupan

8. Pengganti harga pasar
 batas tertinggi perencanaan & pelaksanaan
Cakupan  32 item satuan biaya, meliputi:
Honorarium
Uang Makan & Lembur
Uang Harian Perjalanan Dinas DN & LN
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas DN
A. Penambahan item SBM
1. Honoraium Panitia
Pengadaan Barang Jasa
(Pengguna Anggaran)
2. Uang Harian Diklat
3. Uang harian perjadin dlm
kota >8 jam
4. Pengepakan (perjadin
pindah)
B. Penyempurnaan
1. Susunan uang harian
2. Batasan minimal honor PBJ
3. Pembatasan Honor Tim
Pelaksana Kegiatan
4. Honor Kelebihan jam Peneliti
5. Pengelola keuangan yg
mengelola >1 DIPA
6. Honorarium tim yg ditetapkan
oleh Gubernur
C. Penyesuaian besaran
1.Honor Pembantu Peneliti
2.Honorarium satpam dst….
3.Biaya Penginapan Perjadin DN
D. Penghapusan
Honor kelebihan jam Penelitian
IV. Lampiran PMK I SBM

9. Referensi harga pasar
 batas tertinggi perencanaan & estimasi
pelaksanaan
Cakupan  28 item satuan biaya, meliputi:
Barang/jasa
Pemeliharaan
Perjalanan
B. Penyempurnaan Penjelasan
Lampiran
Satuan biaya transport dalam kota
 Pengadaan bahan makanan TNI
Polri
Konsumsi tahanan KPK
C. Penyesuaian besaran
 Pengadaan kendaraan (spesifikasi
untuk es. I & II)
 Pemeliharaan sarana kantor
 Konsumsi rapat
 Pengadaan Bama
 dstD. Penghapusan
 Toga Hakim &
mahasiswa
A. Penambahan item SBM
1. Kendaraan operasional
Mikro Bus
V. Lampiran II PMK SBM (1)

10. 1 Makan 11 Sewa Kendaraan Roda 6 (Besar)
2 Snack 12 Pakaian Kerja Dokter
3 Kend. Operasional Pejabat Es. II 13 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat
4 Kendaraan Operasional 14 Pakaian Seragam Mahasiswa
5 Kendaraan Operasional Pick Up 15 Pakaian Kerja Supir/Pesuruh
6 Kendaraan Operasional Lapangan 16 Pakaian Kerja Satpam
7 Kendaraan Operasional Roda 2 17 Sewa Gedung
8 Kendaraan Lapangan Trail 18 Pemeliharaan Gedung
9 Sewa Kendaraan Roda 4 19 Honor satpam, pramubakti, supir
10 Konsumsi tahanan 20 Keperluan sehari-hari perkantoran
11 Sewa Kendaraan Roda 6 (sedang)
V. Lampiran II PMK SBM (2)

11. No Prov Kabupaten Ibukota Toleransi
1 NAD Simeuleu Sinabang 134 % dari Satuan biaya prov. NAD
2 Sumut
Nias Gunung sitoli 118%
dari Satuan biaya prov. Sumut
Nias Barat Lahomi 124%
Nias Utara Lotu 125%
Nias Selatan Teluk Dalam 130%
3 Sumbar Kep. Mentawai Tuapejat 135% dari Satuan biaya prov. Sumbar
4 Sulut
Kep.Sangihe Tahuna 140%
dari Satuan biaya prov. Sulawesi Utara
Kep. Siau
Tagolandang Biaro
Ondong Siau 141%
Kep. Talaud Melonguane 147%
5 Papua
Tolikara Karubaga 203%
dari Satuan biaya prov. Papua
Peg. Bintang Oksibil 225%
Nduga Kenyam 231%
Puncak Jaya Kotamulia 251%
Intan jaya Sugapa 264%
Puncak Ilaga 269%
6 Papua Barat Maybrat Kumurkek 156% dari Satuan biaya prov. Papua Barat
V. Lampiran PMK SBM (3)

12.  Penyusunan SBK dilakukan pada Level output / sub output
 Jenis SBK terdiri dari Indeks Biaya Keluaran & Total Biaya Keluaran
 K/L wajib menggunakan SBK dalam penyusunan RKA-K/L
 Kemenkeu dan K/L secara bersama-sama atau sendiri melaksanakan monev
penerapan SBK sesuai kewenangannya dengan difokuskan pada:
a. Realisasi anggaran,
b. Tahapan/komponen
 Khusus usulan SBK dari satker BLU disampaikan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga kepada Ditjen Perbendaharaan untuk di lakukan penelaahan, dan
selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Anggaran sebagai bagian dari usulan SBK
yg akan ditetapkan oleh Menkeu
VI. Hal-hal penting dalam SBK

14. Lampiran:
PMK NOMOR 91/PMK.02/2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2013

15. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (5) PP Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L telah ditetapkan
PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
31/PMK.02/2013;
Sebagai tindak lanjut usulan Kementerian Luar Negeri untuk
melakukan penyesuaian terhadap besaran satuan biaya tiket
perjalanan dinas pindah luar negeri (one way) serta dalam
rangka kebijakan penghematan anggaran untuk pembatasan
honorarium dan perjalanan dinas.
I. Latar Belakang

16.  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada
pegawai negeri atau non pegawai negeri yg diberi tugas
untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan
Presiden/Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon
I/KPA.
 Terhadap tim pelaksana kegiatan yg dibentuk berdasarkan
ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaannya
berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan
dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim
pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri.
II. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

17. Tim Pelaksana Kegiatan dapat dibentuk sepanjang memenuhi syarat-syarat adalah
sebagai berikut:
 Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
 Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I
lainnya;
 Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam
kerja;
 Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri
disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
 Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
Catatan:
Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, K/L
melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk
dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
III. Ketentuan Pembentukan
Pelaksana Kegiatan

18. Ketentuan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan diatur sbb:
 Untuk K/L yang telah menerima tunjangan kinerja:
Keikutsertaan pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri dalam tim
pelaksana kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:
 Pejabat Negara/Pejabat Eselon I/II setiap bulannya hanya diperkenankan
menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling
banyak untuk 2 (dua) tim pelaksana kegiatan.
 Pejabat Eselon III/IV,dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap
bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang
bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga) tim
pelaksana kegiatan.
 Untuk K/L yg belum menerima tunjangan kinerja:
Agar dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan mempedomani kriteria
pembentukan tim.
IV. Kebijakan Pembatasan Pemberian
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

19.  Ketentuan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sbb:
 Honorarium diberikan kpd pegawai negeri/non pegawai negeri yg diberi
tugas utk melaksanakan kegiatan administratif yg berfungsi utk
menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
 Sekretariat hanya dpt dibentuk utk menunjang tim pelaksana kegiatan yg
ditetapkan oleh Presiden/Menteri.
 Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.
 Keikutsertaan pegawai negeri/non pegawai negeri dlm sekretariat tim
pelaksana kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur
dengan ketentuan sebagai berikut:
 Pejabat Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima
honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yg bersumber dari DIPA
K/L ybs paling banyak untuk 2 (dua) sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 Pejabat Eselon III/IV, dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap
bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium
sekretariat tim pelaksana kegiatan yg bersumber dari DIPAK/L ybs paling
banyak untuk 3 (tiga) sekretariat tim pelaksana kegiatan.
V. Kebijakan Honorarium Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan

20.  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
(Pasal II).
 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2013.
VI. Pemberlakuan