Dokumen ini membahas koordinasi kebijakan dalam penyusunan program dan anggaran pemerintah di bidang transportasi perkotaan. Beberapa poin utama yang disebutkan adalah pentingnya penyediaan angkutan umum berbasis jalan sesuai standar pelayanan minimum, rencana pembangunan BRT di beberapa kota besar, serta kerangka penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.

1. SINKRONISASI KEBIJAKAN
DALAM PENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
PAPARAN KEPALA BIRO PERENCANAAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Disampaikan pada:
Workshop Forum Transit ke-7
Surakarta, 9-11 Oktober 2013

2. 15.03.2014 Seite 2Page 211.10.2013
DAFTAR ISI
Latar Belakang
Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014
Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan
Rencana Aksi Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Jalan
Alokasi Anggaran Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Jalan
Program/ Kegiatan Pembangunan Transportasi Perkotaan
Target Penyediaan Angkutan Umum Berbasis Jalan di Perkotaan

3. 15.03.2014 Seite 3Page 311.10.2013
LATAR BELAKANG
 Kebutuhan
perjalanan belum
diakomodasi angkutan
umum
 Tingginya arus
urbanisasi
 Kepemilikan
kendaraan pribadi
semakin meningkat
Kemacetan lalu lintas
- Aksesibilitas rendah
- Ekonomi stagnan
- Polusi
?
Kebijakan yang tepat
 Sistem transportasi
yang berkelanjutan
 Pembatasan
kendaraan pribadi
 Penyediaan angkutan
umum yang lebih
baik

4. 15.03.2014 Seite 4Page 411.10.2013
PRIORITAS NASIONAL
(RPJMN 2010-2014)
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9
10
Daerah Tertinggal, Terdepan,
Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Prioritas
Nasional
KIB II 2010-
2014
Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana
TRANSPORTASI
ANTAR MODA YANG
TERINTEGRASI
PENYEDIAAN
TRANSPORTASI MASSAL
MURAH, HANDAL DAN
BERKELANJUTAN

5. 15.03.2014 Seite 5Page 511.10.2013
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
TRANSPORTASI PERKOTAAN
Urban
Transport
Policy
Pemulihan pelayanan angkutan umum
berbasis jalan sesuai dengan SPM
Pengembangan sistem transit perkotaan
Pengembangan angkutan umum dengan
BRT transit
Integrasi pelayanan angkutan umum antar
dan intra moda transportasi perkotaan
Pengembangan skema manajemen
kebutuhan perjalanan (TDM)
Keterhubungan pusat kota dengan outlet
(bandara/ pelabuhan) dan pusat produksi
Keterpaduan sistem jaringan jalan dengan
tata guna lahan

6. 15.03.2014 Seite 6Page 611.10.2013
RENCANA AKSI
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
2014 2020
1. Peningkatan BRT
di kawasan
Jabodetabek
(Koridor 12-15)
2. Pembangunan BRT
baru (Surabaya,
Bandung, Medan,
Jakarta)
3. Peningkatan dan
pengembangan
Sistem Transit
Eksisting
1. Pembangunan sistem
transit baru di seluruh
kota besar
2. Capacity building
manajemen angkutan
umum perkotaan
3. Pembangunan sistem
informasi multimoda
(tiket smartcard,
integrasi pelayanan
fisik)
4. Perbaikan Sistem
pengusahaan
angkutan perkotaan

7. 15.03.2014 Seite 7Page 7
RENCANA PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
(2010-2014)
11.10.2013
Pengadaan Bus Rapid Transit di Perkotaan Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 165,45 Milyar
Sumber : Renstra Kemenhub 2010-2014

8. 15.03.2014 Seite 8Page 811.10.2013
KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN
ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN
Pemerintah
Penyelenggaraan &
menjamin ketersediaan
angkutan massal
berbasis jalan
Tarif kelas ekonomi pada
trayek tertentu dapat
diberi subsidi
KM 60 Tahun 2007
Pemberian susbsidi
angkutan umum
Operator
Perusahaan angkutan
umum wajib memenuhi
SPM
UU No. 22/ 2009

9. 15.03.2014 Seite 9Page 911.10.2013
PENERAPAN SPM
PADA ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN
UU 22/2009
Psl. 141 (1)
KEAMANAN
KESELAMATAN
KENYAMANAN
KETERJANGKAUAN
KESETARAAN
KETERATURAN
sasaran
Psl. 158 (1)
PEMERINTAH
MENJAMIN
KETERSEDIAAN
ANGKUTAN MASSAL
Psl. 141 (2)
SPM DITETAPKAN
BERDASARKAN
JENIS PELAYANAN
KELAS
EKONOMI
KELAS NON
EKONOMI
tanggung jawab lingkup
KONVENSIONAL:
BUS BESAR
BUS SEDANG
BUS KECIL
NON
KONVENSIONAL:
BRT
SISTEM TRANSIT
Psl. 198 (2)
PEMERINTAH
MENGENDALIKAN
DAN MENGAWASI SPM
Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi acuan bersama baik operator
maupun masyarakat  Meningkatkan kinerja pelayanan

10. 15.03.2014 Seite 10Page 1011.10.2013
SPM ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN
(PM.10 TAHUN 2012)
keamanan
keselamatan
kesetaraan
keterjangkauan
kenyamanan
keteraturan
 SOP Pengoperasian
Kendaraan
 Kelaikan kendaraan
 Peralatan
keselamatan dll
 Petugas keamanan di
bus/ halte
 Informasi gangguan
keamanan
 Fasilitas kemudahan
naik/turun penumpang
 Kapasitas angkut dll
 Kemudaaan perpindahan
antar koridor
 Integrasi jaringan trayek
 Kursi prioritas
 Kemiringan lantai/
rampdoor halte
 Ketepatan dan
kepastian jadwal
kedatangan dan
keberangkatan
 Informasi halte yang
akan dilewati
Audit secara berkala (setiap 6 bulan)

11. 15.03.2014 Seite 11Page 11
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau
Medium Term Expenditure Framework (MTEF) adalah
pendekatan penyusunan anggaran berdaraskan kebijakan,
dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan
implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran.
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
DENGAN PENDEKATAN KPJM
Rencana
Pembangunan Jangka
Menegah Nasional
(RPJM Nasional)
SELARAS
Rencana Strategis
(Renstra)
11.10.2013

12. 15.03.2014 Seite 12Page 12
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DPR
Kabinet/
Presiden
Kement.Negara
PPN/ Bappenas
Kementerian
Keuangan
Kementerian
Perhubungan
Januari-April
Daerah
Mei- Agustus September-Desember
ARAH KEBIJAKAN DAN
PRIORITAS ANGGARAN (top down
planning and policy)
Renstra
Kemenhub,
Standar
Biaya
Masukan
dan Standar
Biaya
Kementeria
n (Tahun
sebelumnya
PEMBAHASAN
TERPADU RKA
KEMENHUB
Dishub Propinsi, Bappeda dan
Perwakilan daerah lainnya
PAGU
KEBUTUHAN
KEMENHUB
SURAT
EDARAN
BERSAMA
TENTANG
PAGU
INDIKATIF
Penelahaan Kegiatan
Prioritas dalam Pagu
Kebutuhan untuk
dijadikan kegiatan
Prioritas sesuai Pagu
Indikatif
Satker /UPT
MUSRENBANGNAS
Pramusrenbangnas
Musrenbangnas
ARAH KEBIJAKAN
DAN PRIORITAS
ANGGARAN
Pasca
musrenbangnas
Trilateral
Meeting
RKP
RAPAT
KOORDINASI
TERBATAS
KEPUTUSAN
MENKEU TENTANG
PAGU ANGGARAN
(PER ESELON I) dan
Standar Biaya
Pembicaraan Pendahuluan
Rancangan APBN
RKAKL
Pembahasan bersama Komisi V
DPR-RI
ALOKASI
ANGGARAN
K/L
Rincian
Alokasi
Anggaran
Kemenhub
Penyusunan
Dokumen DIPA
DIPA
Penyusunan Perpres
tentang Rincian
Belanja Pemerintah
Pusat (RABPP)
11.10.2013

13. 15.03.2014 Seite 13Page 1311.10.2013
KELENGKAPAN DATA DUKUNG DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENHUB
Dalam Pembahasan akan ditelaah keterkaitan usulan RKA, Pedoman
Perencanaan, Skala Prioritas dengan kelengkapan data dukung :
1. Keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang & Tatrawil/ Tatralok
2. Rencana Induk
3. Hasil studi dan/atau Kajian Kelayakan
4. Ketersediaan Lahan dan Jalan Akses
5. Desain atau spesifikasi teknis, gambar, layout, Rencana Induk
6. Kerangka Acuan Kerja (TOR)
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8. Satker BLU harus menyampaikan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

14. 15.03.2014 Seite 14Page 1411.10.2013
REFORMASI PERENCANAAN
PENGGANGGARAN
Sesuai amanah di dalam UU No. 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara dan UU
No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemisahan
peran, tugas,
dan tanggung
jawab
Menteri
Keuangan
sebagai CFO
Menteri
Perencanaan
sebagai CPO
Menteri/
Pimpinan
Lembaga
sebagai COO
bertanggung jawab di dalam perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban atas anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya
bertanggung jawab dalam menetapkan fokus
prioritas pembangunan nasional & target kinerja
yang direncanakan (RKP)
bertanggung jawab dalam menjamin
ketersediaan anggaran untuk mendukung
program kegiatan K/L & mengesahkan
dokumen pelaksanaan anggaran
PMK No.94/PMK.02/2013

15. 15.03.2014 Seite 15Page 15
1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan
Renja K/L dan RKP;
2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L
dengan Pagu Anggaran K/L
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al :
penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal
yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk
kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan
kontrak tahun jamak;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker,
TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
PENELITIAN RKA-K/L (PAGU ANGGARAN K/L)
Pagu
Anggaran K/L
RKA-Satker
& KK Satker
RKA-K/L
Eselon I &
dok pndkng
1. Meneliti :
 total pagu dan rincian sumber dana.
 alokasi angka dasar dan inisiatif
baru.
 Biaya Operasional dan Non Opr.
2. Mengecek target kinerja (volume
Ouput untuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun Daftar rincian alokasi pagu
per satker :
 Total pagu dan sumber dana.
 Target kinerja per Satker.
4. Menyiapkan dokumen pendukung :
TOR/RAB dan dok. pendukung terkait
lainnya. (inisiatif baru/baseline yg
berubah).
Unit Eselon I (Portofolio) Satker Esl. I
RKA-K/L
Eselon I
Biro
Perencanaan
RKA-K/L
Eselon I
API K/L
Kemkeu
1 2 3 4
5
5
CHP (Catatan
Hasil
Penelitian)
6
Proses Penelitian
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh diteliti
& dok
pndkng
Sekjen/Ses-
men/Ses
7
8
11.10.2013

16. 15.03.2014 Seite 16Page 16
PENELAAHAN RKA-K/L (PAGU ANGGARAN K/L)
1. Kesesuaian data dalam RKA-K/L
dengan Pagu Anggaran K/L;
2. Kesesuaian antara Kegiatan-
Keluaran-Anggarannya;
3. Kelengkapan dokumen
penelaahan meliputi :
 Surat pengantar yang ditanda-
tangani oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga
atau pejabat yg ditunjuk;
 Surat Pernyataan Pejabat
Eselon I penanggung jawab
RKA-K/L;
 Daftar Rincian Pagu Anggaran
per Satker/eselon I;
 RKA Satker;
 ADK RKA-K/L.; dan
4. Konsistensi pencantuman
sasaran Kinerja K/L dengan RKP
termasuk prakiraan maju untuk
tiga tahun ke depan.
Menteri/Pimpinan
Lembaga
RKA-K/L
slrh Eselon I
Bappenas
1
Forum Penelaahan
RKA-K/L
slrh Eselon I
Kemkeu
c.q. DJA
Himpunan
RKA-K/L
2
2
3
Nota
Keuangan RUU APBN
Kemkeu c.q. DJA
4
Validasi
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh direviu
& dok
pndkng
RKA-K/L
Eselon I yg
sdh direviu
& dok
pndkng
Esl. I Esl. I
11.10.2013

17. 15.03.2014 Seite 17Page 17
DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH K/L
1. Surat pengantar yang
ditandatangani oleh Menteri/
Pimpinan Lembaga atau
Pejabat yang ditunjuk;
2. Surat Pernyataan Pejabat
Eselon I penanggung jawab
RKA-K/L;
3. RKA-K/L Eselon I;
4. Daftar Rincian Pagu Anggaran
per Satker/eselon I;
5. RKA Satker;
6. ADK RKA-K/L.
1. Surat pengantar yang ditanda-
tangani oleh Pejabat Eselon I/
Penanggung jawab portofolio;
2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I
penanggung jawab RKA-K/L;
3. Daftar Rincian Pagu Anggaran per
Satker/eselon I;
4. RKA-K/L Eselon I;
5. RKA Satker;
6. Kertas Kerja Satker;
7. TOR/RAB dan dokumen
pendukung terkait lainnya,
khusus untuk inisiatif baru
dan/atau baseline yg berubah pd
level komponen.
Penelitian RKA-K/L Penelaahan RKA-K/L
Aparat Pengawasan
Intern K/L dan Biro
Perencanaan
Kementerian Keuangan
dan Bappenas
11.10.2013

18. 15.03.2014 Seite 18Page 1811.10.2013
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENYEDIAAN
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN/ BRT
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2010 2011 2012 2013 2014
Rp. Juta
53 unit
(Rp.45,4 M)
20 unit
(Rp.14 M)
0 unit
30 unit
(Rp.21 M)
270 unit
(Rp.382 M)
Pengadaan BRT  Rp. 337,5 M
1. Jabodetabek (3 kordidor) : 120 unit
2. Mebidangro (1 koridor) : 30 unit
3. Surabaya M.Area (1 koridor) : 30 unit
4. Bandung Raya (1 koridor) : 30 unit
5. Sarbagita (1 koridor) : 30 unit
6. Maminasata (1 koridor) : 30 unit
Fasilitas Pendukung  Rp. 44,5 M
(NEW INISIATIF)
(REGULER)
30 unit
(Rp.27,7 M)

19. 15.03.2014 Seite 19Page 1911.10.2013
NO PROGRAM KEGIATAN PELAKSANA PAGU
ANGGARAN
2013
(Rp. Ribuan)
ALOKASI
ANGGARAN
2014
(Rp. Ribuan)
1. Pengadaan Bus Ukuran Besar BRT Model 2
(dua) Pintu
Kemenhub 11,000,000 18,750,000
2. Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Kemenhub 10,000,000 9,000,000
3. Pengadaan Bus Angkutan
Umum/Sekolah/Kampus
Kemenhub 27,000,000 25,200,000
4. Pengadaan Bus Pemadu Moda Kemenhub 5,000,000 6,000,000
5. Penyediaan Fasilitas Integrasi Antar Moda
Tranportasi Perkotaan di Palembang
Kemenhub 2,000,000 -
6. Penyediaan Fasilitas Integrasi Antar Moda
Tranportasi Perkotaan di Kota Bogor
Kemenhub 2,000,000 -
7. Pembangunan Fasilitas Integrasi Pemadu
Moda di Sukaresmi, Bogor, Provinsi Jawa
Barat
Kemenhub -
3,000,000
8. Pembangunan Fasilitas Integrasi Pemadu
Moda di Kota Tangerang, Provinsi Banten
Kemenhub -
2,500,000
KEGIATAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM
PERKOTAAN

20. 15.03.2014 Seite 20Page 20
TARGET PENYEDIAAN
ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN 2012 - 2014
NO
SASARAN
STRATEGIS (SS)
URAIAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
SATUAN TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
TARGET REALISASI
1 Peningkatan
penggunaan
teknologi yang
efisien dan ramah
lingkungan di
bidang transportasi
darat
Jumlah kota yang
memanfaatkan angkutan
massal untuk pelayanan
angkutan perkotaan
Kota 15 100& 16 16
2 Meningkatnya
kapasitas sarana
dan prasarana
transportasi darat
Jumlah kapasitas
penumpang angkutan
umum massal di
perkotaan
pnp/th 543,061,239 100% 597,367,362 657,104,098
11.10.2013
Ramp, sudut kemiringan 7◦
Bus bay
Papan Iklan
Trotoar
Rambu
Fasilitas
Penyebrangan
Tempat Tunggu
Hand Rail
Pagar Pengaman
Arah sirkulasi
pejalan kaki
Arah sirkulasi
pengguna BRT

21. 11.10.2013
Biro Perencanaan
Kementerian Perhubungan
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat
Gedung Cipta Lantai 3
Telp : (021) 3508066
Fax : (021) 3454074