[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut memaparkan progres monitoring dan evaluasi substansi peraturan daerah bangunan gedung di 160 kabupaten/kota.
2. Hasilnya menunjukkan bahwa 73% peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan amanat undang-undang, sedangkan 27% belum lengkap.
3. Dokumen tersebut juga me
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Memorandum Program - 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program - 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengawalan penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara BMNDr. Zar Rdj
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara/Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berhasil guna, perlu dilakukan penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah.” Perpres 75/2017
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasiinfosanitasi
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
[V4] BAGIAN 1 MODUL KEBIJAKAN SPBE 2023.pdfittcoky
Maaf, tetapi saya tidak dapat membuka atau membaca konten dari file PDF atau jenis file lainnya. Namun, saya dapat membantu Anda dengan pertanyaan atau memberikan informasi berdasarkan pengetahuan saya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan dengan topik tertentu, silakan beri tahu saya, dan saya akan mencoba memberikan informasi yang sesuai.
Memorandum Program - 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program - 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pengawalan penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara BMNDr. Zar Rdj
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara/Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang berhasil guna, perlu dilakukan penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah.” Perpres 75/2017
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasiinfosanitasi
Memorandum Program - 5 Rencana Implementasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
[V4] BAGIAN 1 MODUL KEBIJAKAN SPBE 2023.pdfittcoky
Maaf, tetapi saya tidak dapat membuka atau membaca konten dari file PDF atau jenis file lainnya. Namun, saya dapat membantu Anda dengan pertanyaan atau memberikan informasi berdasarkan pengetahuan saya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan dengan topik tertentu, silakan beri tahu saya, dan saya akan mencoba memberikan informasi yang sesuai.
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama pada bab VII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Arahan RPJP dan RPJM Nasional 2015-2019 bidang permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung;
Sasaran sektor infrastruktur terkait bidang Cipta Karya hingga 2019 yakni: (i) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. Untuk P Sumatera terdapat 1040 Kawasan Kumuh dengan total luas mencapai 16.857,174 ha atau 43,81% berada di Pulau Sumatera. (ii) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs); (iii) Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa peran pemerintah (pusat) meliputi penetapan sistem kawasan permukiman, penataan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman;
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa Pemerintah (pusat) dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Amanat Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Direktorat Pengembangan Permukiman melaksanakan tugas antara lain perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman di daerah untuk mewujudkan kota tanpa kumuh pada akhir tahun 2019.
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah (Kab/Kota) adalah menetapkan lokasi permukiman kumuh di wilayah masing-masing;
Direktorat Pengembangan Permukiman pada tahun anggaran 2014 telah melakukan pemutakhiran data permukiman kumuh pada 400 kab/kota dari 505 kab/kota yang ada di Indonesia;
Sebagai upaya untuk me-mutakhir-kan database dan profil tersebut, dan menyelesaikan target 0% kumuh pada tahun 2019 dilakukanlah kegiatan “Konsultan Manajemen Wilayah Pendampingan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Wilayah Sumatera” pada tahun anggaran 2015.
Kerjasama pengusahaan infrastruktur antara pemerintah dengan pihak swasta kerapkali memunculkan berbagai permasalahan bagi kedua belah pihak. Salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah terkait masalah hukum yang umumnya mendera Penanggung Jawab Proyek Kegiatan (PJPK) di mana salah satu penyebabnya adalah belum adanya dokumen standar dalam pengusahaan infrastruktur.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian terkait analisa standarisasi dokumen investasi infrastruktur bidang persampahan untuk digunakan sebagai acuan bagi PJPK dalam penyusunan dokumen pengadaan maupun dokumen kontrak.
Kerjasama pengusahaan infrastruktur bidang pengolahan persampahan sendiri masih relatif baru di Indonesia. Oleh karena itu, dokumen investasi infrastrukturnya belum memiliki standar baku. Standarisasi dokumen-dokumen pengusahaan bidang pengolahan persampahan juga belum diatur dalam suatu payung hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian awal yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan standarisasi dokumen pengusahaan bidang pengolahan persampahan.
Training of Trainers (TOT) PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM I...TPRP Strategic Partner
Maksud : Tersedianya informasi yang dapat mendukung kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat pusat terkait advise teknis, pemantauan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada tahun 2015.
Tujuan: Untuk memberikan bantuan teknis, manajemen dan pendampingan kepada Direktorat Bangkim dalam melaksanakan program yang mencakup pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman yang menitik- beratkan pada pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh, mulai dari perencanaan tingkat kabupaten/kota, pelaksanaan fisik dan tindak lanjutnya berupa pengendalian pasca pelaksanaan, termasuk melakukan kalkulasi penurunan presentase kumuh di wilayah.
PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...TPRP Strategic Partner
BBPPT sebagai lembaga laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi milik pemerintah Indonesia dengan status UPT dibawah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang menjalan fungsi pengujian perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia agar berfungsi baik sehingga tidak ada kerugian di masyarakat;
BBPPT merupakan unit Pemerintah yang menerima biaya/tarif Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi dengan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Komunikasi dan Informatika (PP RI No. 7 Tahun 2009);
BBPPT merupakan unit penting negara dalam mengembangkan kualitas perangkat telekomunikasi dan industrinya;
BBPPT merupakan unit negara yang telah mendapat pengakuan secara nasional dan internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001;
BBPPT dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Technical Specification Regulation), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis;
Didalam perkembangannya BBPPT merasakan adanya gangguan kondisi dan lingkungan pada areal BBPPT di Jalan Bintara Bekasi sehingga diperlukan upaya lain (pemindahan) agar tugas BBPPT berjalan sesuai dengan ketentuan Nasional dan Internasional; dan
Selain itu Gedung BBPPT sekarang mengalami degradasi aspek keandalan bangunan gedung (publik/negara) sesuai dengan (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan (ii) Permen 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Kondisi Akomodasi dan Lingkungan
Tingginya mobilitas dan aktivitas kendaraan pada jalan utama BBPPT di Bintara yang mengakibatkan debu kendaraan masuk ke areal BBPPT;
Tingkat bunyi dan getaran aktifitas di sekitar Kantor Balai BBPPT yang semakin tinggi dan mulai menganggu aktifitas uji kalibrasi;
Tingginya aktifitas permukiman di sekitar Kantor Balai BBPPT;
Kebutuhan pengembangan Laboratorium dan Kantor Balai BBPPT yang lebih memperhatikan aspek keselataman, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan.
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Keandalan bangunan gedung BBPPT yang sudah tidak memenuhi persyaratan, meliputi;
Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek keselamatan;
Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek kesehatan;
Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek kenyamanan;
Menurunnya keandalan bangunan gedung pada aspek kemudahan;
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Sesuai hasil pertemuan dengan tim teknis Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang, Laporan Pendahuluan ini terdiri atas beberapa bab yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Pemahaman Terhadap RPI2-JM, Bab 3 Metodologi, Bab 4 TUJAKSTRA 5 KSN dan Sei Mangkei, Bab 5 Rencana Kerja dan Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bab 6 Inventarisasi Kebijakan Spasial dan Pembangunan.
Tim Konsultan telah melakukan presentasi/pemaparan pada tanggal 30 April 2014 dan berdasarkan masukan dari Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, diharapkan konsultan dapat memberikan jadwal ‘krisis’ pengerjaan berdasarkan pengalaman 3 tahun yl. Untuk itu didalam Laporan ini akan disandingkan jadwal normal (sesuai KAK) yang telah diarahkan pada Kerangka Acuan Kerja dengan jadwal ‘krisis’ yang merupakan bagian dari strategi konsultan untuk menjawab tantangan yang selalu muncul pada penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum pada Kawasan Strategis Nasional.
Tim Konsultan pada pekerjaan ini dipimpin oleh Bpk. Ir. Luthfy Aziz Lubis, MT, Bpk. Tiar Pandapotan Purba, ST, Ibu Vivin, ST, Ibu Linda, ST, MT, Bpk Wendy Laksmono, ST, Ibu Risa, ST, Ahli GIS dan Para Asisten dibawah manajemen PT. Prospera Consulting Engineers.
Kata Kunci pada pekerjaan ini adalah rencana; program; investasi; infrastruktur; pekerjaan umum; kebijakan spasial; kebijakan pembangunan.
Setelah melakukan proses FGD II, di Martapura dan melakukan koordinasi di Direktorat Jenderal Keciptakaryaan pada tanggal 6 Oktober 2013. Disimpulkan agar dilakukan perluasan wilayah kajian KPP agar volume pekerjaan bidang keciptakaryaan dapat memenuhi syarat dan kriteria dalam pelaksanaan pembangunannya. Dan berdasarkan arahan dari SPPIP Banjar pada tahun 2012 KPP yang dapat dikaji (perluasan) adalah KPP Murung Kenanga.
Berdasarkan proses penyusunan pekerjaan ini, tim penyusun mendapati isu utama didalam penanganan permasalahan keciptakaryaan di KPP 1 yakni Kelurahan Murung Keraton – Jawa adalah permasalahan jalan dan drainase, persampahan, sanitasi serta air minum. Selain itu didapati juga isu strategis adalah penanganan wilayah sempadan sungai dan pengembangan hunian vertical yakni rumah susun dalam rangka upaya untuk mengantisipasi kebutuhan rumah layak serta tekanan terhadap kebutuhan ruang di darat yang semakin sempit.
Sesuai dengan arahan pedoman penyusunan dokumen utama RPKPP, maka laporan ini terdiri atas Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 profil kota dan kawasan permukiman prioritas, kajian mikro kawasan permukiman prioritas, Bab 3 terdiri Penetapan Sub Kawasan Prioritas dan Penanganan, Bab 4 terdiri atas Kajian Mikro Kawasan, dan Bab 5 terdiri atas Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap Pertama Tahun Pertama, Bab6 Penutup.
Semoga laporan ini bermanfaat dan atas masukan serta sarannya tim penyusun mengucapkan terima kasih.
Kata kunci dalam laporan akhir ini adalah infrastruktur, keciptakaryaan, dan detail desain.
Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka ...TPRP Strategic Partner
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas hikmat, pengetahuan Nya maka Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam Bintan Karimun dapat disusun dengan sempurna.
Buku Penyepakatan ini dibuat bagi pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau, bagi pemerintah daerah kab/kota dan lembaga/badan pengusahaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Buku ini dimaksudkan untuk dapat disepakati ditingkat pemangku kepentingan sebagai acuan program terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah. Penyepakatan ini menjadi penting agar keterpaduan yang telah berlandaskan perencanaan tata ruang menjadi panduan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kawasan Batam Bintan dan Karimun sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruangnya.
Buku Penyepakatan ini berisi 5 bab, yang terdiri atas bab pendahuluan, bab kebijakan umum, bab pedoman umum penyusunan pembiayaan, bab rencana terpadu dan program investasi infrastruktur dan terakhir penutup. Selain itu juga disiapkan draf berita acara yang akan ditandatangani oleh semua pemangku kepentingan.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Presentasi akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah bangunan gedung di indonesia
1. Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah
Bangunan Gedung
Presentasi Akhir
15 Desember 2014
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. MATERI PAPARAN
1. Pendahuluan
2. Progres Monitoring Dan Evaluasi PERDA
Bangunan Gedung
3. Daftar Permasalahan
4. Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 2
3. PENDAHULUAN
1. Sejak diundangkannya UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No 28/2002, hingga saat ini baru 48,9% kabupaten kota
yang telah menerbitkan Perda Bangunan Gedung atau sama dengan 246
Kabupaten/Kota;
2. Dalam penerapan (implementasi) peraturan daerah bangunan gedungnya,
kabupaten/kota masih banyak yang belum mampu baik secara teknis dan
sumber daya manusia secara menyeluruh;
3. Oleh karenanya diperlukan peranan pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi upaya pembinaan kepada aparat agar mampu
mengimplementasikan terutama terkait komponen amanat undang-undang
bangunan gedung yakni IMB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan
Gedung.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 3
Latar Belakang Pekerjaan
4. PENDAHULUAN
MAKSUD PEKERJAAN:
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap substansi PERDA BG
Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi PERDA BG;
3. Menggali sejauhmana permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam
implementasi PERDA BG.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 4
Maksud dan Tujuan Pekerjaan
TUJUAN PEKERJAAN:
1. Terlaksananya percepatan pelaksanaan PERDA BG;
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PERDA BG;
3. Tersusunnya masukan pengkayaan substansi monitoring dan evaluasi dari
peserta workshop;
4. Terpetakannya hasil monitoring dan evaluasi PERDA BG;
5. Terselenggaranya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di
kabupaten/kota
5. PENDAHULUAN
1. Digunakannya Modul Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Bangunan Gedung;
2. Terkumpulnya hasil Monitoring dan Evaluasi secara lengkap
mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh kab/kota
sasaran dari Konsultan Individual Provinsi;
3. Tersusunnya hasil pemetaan dan kajian monev penyelenggaraan
bangunan gedung dan rekomendasi penanganan permasalahan
penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-masing
kab/kota sasaran secara spesifik;
4. Tersusunnya usulan roadmap/peta jalan kegiatan penanganan
permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-
masing kab/kota sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 5
Keluaran
6. PENDAHULUAN
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 6
Metodologi
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8
1. Uji Coba;
2. Survei
1. Diskusi/
Pertemuan
Para Pakar,
Profesional ;
2. Diskusi Tim
Ahli KME
1. Koordinasi
ke KI, SNVT
PBL;
2. Pengerjaan
Desk KME;
3. Email/Web
Base
1. Analisis
Kesesuaian
Substansi
PERDA BG;
2. Analisis
implementas
i PERDA BG.
1. Tipologi
Evaluasi
format
grafik/teks
kab/kota
2. Tipologi
Evaluasi
format grafik
Provinsi
1. Penyampaia
n hasil
evaluasi
substansi
PERDA BG;
2. Penyampaia
n hasil
implementas
i
1. Kunjungan
ke SNVT PBL
yang
mengalami
kendala;
2. Monitoring
& Evaluasi
dengan KI
Finalisasi
Roadmap 3
tahun
mendatang
METODA
Masukan
perbaikan
modul
Masukan
perbaikan modul
dan final Modul
evaluasi
substansi dan
implementasi
Hasil evaluasi
substansi perda
BG dan
implementasi P
BG
Kesimpulan awal
terhadap 163
PERDA BG
Kab/Kota
Tipologi
permasalahan
implementasi
PERDA BG
Hasil evaluasi
substansi dan
implementasi
PERDA BG
Terselesaikannya
permasalahan di
SNVT Provinsi
Road Map 3
Tahun
Mendatang
KELUARAN
KEGIATAN
100% 100% 40% 40% 100% 100% 40%100%
7. PENDAHULUAN
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 7
Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi
No Provinsi
Jumlah
Kab/Kota
Jumlah
Kab/Kota sdh
Perda
Target Monev
1 Nanggroe Aceh Darussalam 23 6 2
2 Sumatera Utara 33 2 0
3 Sumatera Barat 19 15 13
4 Riau 12 4 6
5 Kepulauan Riau 7 3 3
6 Bangka Belitung 7 2 1
7 Sumatera Selatan 16 3 2
8 Jambi 11 4 3
9 Bengkulu 10 6 3
10 Lampung 15 5 1
11 Banten 8 6 4
12 DKI Jakarta 1 1 1
13 Jawa Barat 27 15 9
14 Jawa Tengah 35 25 21
15 DI Yogyakarta 5 5 5
16 Jawa Timur 38 16 10
Jumlah 84
No Provinsi
Jumlah
Kab/Kota
Jumlah
Kab/Kota sdh
Perda
Target Monev
17 Bali 9 4 4
18 Nusa Tenggara Barat 10 6 6
19 Nusa Tenggara Timur 22 10 10
20 Kalimantan Barat 14 6 6
21 Kalimantan Selatan 13 10 6
22 Kalimantan Tengah 14 9 5
23 Kalimantan Timur 10 3 0
24 Kalimantan Utara 5 1 1
25 Sulawesi Barat 6 2 1
26 Sulawesi Tengah 12 6 5
27 Sulawesi Selatan 24 19 16
28 Sulawesi Utara 15 6 0
29 Sulawesi Tenggara 13 9 9
30 Gorontalo 6 2 1
31 Maluku 11 3 0
32 Maluku Utara 10 2 0
33 Papua 29 7 7
34 Papua Barat 13 3 1
Jumlah 78
1. Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi meliputi 34 Provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota
terpilih sebanyak 160.
2. Wilayah cakupan tersebut adalah kabupaten/kota (*terpilih) yang PERDA Bangunan Gedungnya
dikeluarkan (lahir) pada tahun 2004, 2006 s/d 2013 dan 2014
Kriteria;
• Ketersediaan data
8. PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 8
Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
73%
27%
Grafik Kesesuaian Substansi di 66
Kab/Kota Sesuai Amanat UU PBG
Belum Sesuai (Tidak Lengkap) Sesuai (Lengkap: IMB+SLF+TABG+PDTBG)
66
64
33
64
0 10 20 30 40 50 60 70
IMB
SLF
TABG
PDTBG
Grafik Jumlah PERDA BG Berdasarkan
Kesesuaian Amanat UU BG & PP BG
66 Kab/Kota
100%
97%
50%
97%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
IMB
SLF
TABG
PDTBG
Grafik Persentase
Kesesuaian Amanat
UU P BG di 66
Kab/Kota (dalam
persentase)
Sumber: DitPBL Ditjen CK, 2014
Sumber: DitPBL Ditjen CK, 2014
Sumber: DitPBL Ditjen CK, 2014
9. PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 9
Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
1. Jumlah Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang telah terkoleksi dalam bentuk softcopy dan
harcopy = 160 Kab/Kota;
2. Progres pekerjaan konsultan manajemen evaluasi mencapai 40% atau sama dengan 66 kab/kota.
3. Jumlah perda bangunan dan gedung yang masih dievaluasi mencapai 60% atau sama dengan 97
Kab/Kota.
4. Pekerjaan konsultan manajemen monitoring dan evaluasi masih akan terus berlangsung hingga
selesainya seluruh kegiatan.
66
97
0
20
40
60
80
100
120
Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi
Progres Monitoring dan Evaluasi
Jumlah
40%
60%
0%
20%
40%
60%
80%
Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi
Progres Monitoring dan Evaluasi
(%)
%
11. PROGRES MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 11
Grafik Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG
75%
100%
68%
75%
0%
88%
75%
88% 88%
100%
54%
0%
73%
68%
50%
61%
100%
75%
93%
46%
75% 75%
100%
25%
50%
88% 84%
100%
83%
100%100%100%
83%
75%
Grafik Monitoring dan Evaluasi Substansi Perda BG di Indonesia
% Lengkap % Tidaklengkap
IMB SLF TABG PDTBG√ √√√
12. PETA MASALAH
1. Belum adanya tenaga ahli di Kabupaten/Kota, yang sesuai sehingga
banyak daerah yang belum membentuk TABG;
2. Kurangnya pemahaman terhadap amanat UU BG;
3. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai;
4. Tidak adanya anggaran untuk implementasi didaerah, seperti
pembiayaan tim ahli bangunan gedung;
5. Masih adanya kabupaten/kota yang tidak melibatkan dinas teknis
dalam pemberian ijin IMB;
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 12
Daftar Masalah
13. ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 13
ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG
Kab/kota Tahun Perda
Badan
Perijinan
Payung Hukum Kelembagaan Tipologi Fasilitasi/Non
Fasilitasi
Roadmap 3 Tahun Mendatang
Tipologi Jenis Fasilitasi
IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kab. Lamongan 2007 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Ponorogo 2010 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Gresik 2011 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Ngawi 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG
Kab. Jombang 2011 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Tulungagung 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG
Kab. Bangkalan 2012 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Kediri 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG
Kab. Sidoarjo 2013 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kab. Pacitan 2012 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kota Probolinggo 2008 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kota Surabaya 2009 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kota Blitar 2011 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Kota Malang 2004 Na 1 1 1 1 1 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KG
Kota Madiun 2010 Na 1 1 0 1 1 0 ILF BLF BLF BLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG PH & KG KG
Kota Pasuruan 2012 Na BLF BLF BLF BLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG
Keterangan:
ILF = Implementatif (Pada Perda diatur, dan diimplementatifkan pada kelembagaan/operasional)
BLF
= Belum Implementatif (Pada Perda diatur/belum diatur, dan/atau pada kelembagaan
(operasional)/belum operasional)
PH = Payung Hukum
KG = Kelembagaan
Fasilitasi = Difasilitasi oleh pusat melalui Dit PBL-CK
SISIL = Konfirmasi melalui Quesioner Online
Sumber: Tim Penyusun, 2014
Usulan Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan PERDA Bangunan Gedung
N
o
Perda BG Kelembagaan/Operasion
alisasi
Tipologi
1 Diatur Implementatif Operatif
2 Diatur Tidak Implementatif Tdk operatif1
3 Tidak diatur Implementatif Tdk operatif2
4 Tidak diatur Tdk implementatif Tdk Operatif3
Konsep Peluang Tipologi
Roadmap/Peta Jalan P BG
Sumber: Tim Penyusun, 2014
14. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Hasil monitoring dan evaluasi substansi dan kelembagaan implementasi
penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, masih ditemukan adanya
ketidaksesuaian substansi dan tidak adanya tindaklanjut implementasi
kelembagaan/operasionalisas didaerah sesuai amanat UU BG dan PP BG;
2. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap temuan tidak diaturnya komponen amanat
UU terkait SLF, TABG dan PDTBG di PERDA kabupaten/kota, perlu mendapat
fasilitasi berupa pendampingan penyusunan Raperbup/raperwal terkait TABG, SLF
dan Pendataan Bangunan Gedung;
3. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi BELUM
IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasi, perlu mendapat fasilitasi
tata cara pembentukan kelembagaan yang EFEKTIF dan EFISIEN sesuai petunjuk
teknis yang ada;
4. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi
IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasinya, perlu mendapat
penghargaan dan percontohan nasional.
5. Hasil monitoring dan evaluasi serta diskusi workshop masih diperlukannya sosialisasi
petunjuk teknis amanat UU BG terkait IMB, SLF, TABG dan TABG.
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 14
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
15. Terima Kasih,
Mohon Masukan dan Saran
Tim Ahli : (Leader) Herwin Siregar, (Co-Leader) Tiar
Pandapotan Purba, (Statistic) Azwar, (Asistant)
Sandargo, (Civil) Indranirwan, (Architect) Efdal,
(Law) Didi, (Asistant) Gregi Sandy
PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Green Mall BXc Failure Building, Bintaro Bogor Palace, Indonesia