Dokumen tersebut membahas upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan capaian yang dicapai. Dokumen menjelaskan bahwa dari 227 unit kerja DJPb, 209 mendapat predikat WBK dan 37 mendapat predikat WBBM, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk penilaian di tahun 2022.
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pembangunan ZI DJPb
2
“Untuk kantor daerah yang belum
mencapai predikat WBK dan WBBM
agar dapat dituntaskan di tahun 2023,
dan diharapkan semua daerah akan
memperoleh predikat WBK dan WBBM
yang sepenuhnya melayani dan bebas
korupsi, supaya dapat menjaga
integritas dan reputasi Kementerian
Keuangan”
Disampaikan pada Rapat Pimpinan Akhir
Tahun Kementerian Keuangan Tahun
2022 pada tanggal 29 Desember 2022
4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Capaian Pembangunan Zona Integritas
Lingkup Kanwil DJPb Jawa Barat
4
Dari 13 unit kerja DJPb terdapat :
13 unit kerja mendapatan predikat WBK
4 unit kerja mendapatkan predikat WBBM
Unit WBK WBBM
Mengikuti penilaian WBBM
tahun 2023
Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat
KPPN Bandung II
KPPN Kuningan
KPPN Sukabumi
KPPN Purwakarta
KPPN Bandung I
KPPN Bekasi
KPPN Bogor
KPPN Cirebon
KPPN Garut
KPPN Karawang
KPPN Sumedang
KPPN Tasikmalaya
30%
WBBM
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kerangka Logis Pembangunan ZI
5
Komponen
Pengungkit
Dan
Komponen Hasil
PermenpanRB No 10 Tahun 2019
Sebelum PermenpanRB No 90 Tahun 2021
Sesudah
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Matriks Perubahan
6
PermenpanRB No 10 Tahun 2019
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum
Tidak disyaratkan
Sebelum PermenpanRB No 90 Tahun 2021
Sesudah
Level maturitas SPIP
(tk Kementerian)
Minimal level 3
SAKIP
(Menggunakan SAKIP Eselon I)
Tidak disyaratkan
Minimal B untuk WBK
Minimal BB untuk WBBM
TLHP 100% Masuk ke komponen hasil
penilaian ZI
Masuk ke syarat pengajuan
unit ke TPN
Komponen Penilaian Pengungkit 60%
Hasil 40%
Pengungkit 60% :
Aspek pemenuhan 30%, Aspek reform 30%
Hasil 40%
Komponen Hasil
IPP
IPAK
TLHP 100%
IPP
IPAK
Capaian Kinerja
14. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Mekanisme Penilaian
14
UNIT
KERJA
TIM PENILAI
KANWIL
ITJEN
TIM PENILAI
UNIT ESELON I
Unit Kerja yang tidak memiliki kantor vertikal
SELAKU
TIM PENILAI
KEMENTERIAN
SELAKU
TIM PENILAI
NASIONAL
Tahun 2023 Kemenkeu melakukan evaluasi mandiri sebagai konsekuensi
capaian ZI yang lebih dari 30%
17. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Mekanisme Penilaian TPI
17
Dilakukan secara berjenjang oleh Tim Penilai Internal di Kanwil,
dan Sekretariat DJPb
UKI E1 Setditjen melakukan evaluasi dan menyusun laporan
hasil evaluasi internal yang memuat simpulan unit kerja apakah
memenuhi atau tidak untuk diajukan ke TPN
Penilaian Pendahuluan
Evaluasi TPI
21. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peran TPI : Kanwil, UKI E1
21
Dalam Proses
Evaluasi
Pembangunan
ZI
Monev
Unit Kerja
Berpredikat
WBK/WBBM
Dalam Proses
Pembangunan ZI
Oleh Unit Kerja
1. Melakukan evaluasi internal;
2. Melakukan survei internal
secara berkala;
3. Melaporkan hasil evaluasi
kepada pimpinan instansi;
4. Memberikan rekomendasi
kepada unit kerja atas hasil
evaluasi.
1. Melakukan pendampingan secara berkala
kepada unit kerja;
2. Melakukan pemantauan/monev berkala
kepada unit kerja yang telah berpredikat
WBK maupun WBBM;
3. Melakukan evaluasi internal secara
berkala setiap 2 (dua) tahun sekali;
4. Melakukan klarifikasi atas pengaduan
yang masuk di unit kerja.
1. Tempat Konsultasi bagi unit kerja;
2. Fasilitator dalam memberikan
asistensi dan pendampingan
22. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Attention : TPI Saat Evaluasi Internal
22
Memastikan TLHP
100%
Memastikan hasil
evaluasi
SAKIP/LAKIN
minimal B utk WBK
dan BB utk WBBM
Pastikan komitmen
dan pemahaman
seluruh pegawai
tentang ZI
Memastikan tingkat
penyampaian
LHKPN dan LHKASN
100%
Pastikan
implementasi
komponen
pengungkit beserta
data dukungnya
Pastikan kualitas
inovasi
Penilaian atas hasil
survei yang
dilakukan
Pastikan ada
peningkatan kualitas
kinerja
Oleh Kanwil
dan
UKI E1
1 2
3
4
5 6
7
8
23. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pemantauan WBK/WBBM
23
Pencabutan
Predikat Pemberian
Penghargaan
Internal
Replikasi
1. Berdasarkan laporan TPI bahwa
suatu unit kerja sudah tidak
memenuhi kriteria WBK/WBBM
2. Hasil evaluasi berkala oleh TPN
dan telah dilakukan klarifikasi
dengan TPI ditemukan bukti
maladministrasi
3. Unit kerja yang dicabut
predikatnya tidak dapat
diajukan lagi untuk mengikuti
penilaian nasional selang 2
tahun setelah pencabutan
1. Untuk mendorong pembangunan ZI pada
unit kerja, instansi pemerintah dapat
memberikan penghargaan kepada unit
kerjanya yang berpredikat WBK maupun
WBBM
2. Pemberian kebijakan disesuaikan dengan
kebijakan masing-masing dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku
1. Inovasi telah direplikasi oleh unit kerja lain
2. Bermanfaat
3. Diperlukan kebijakan internal instansi
Unit kerja berpredikat WBK maupun WBBM WAJIB dinilai kembali kelayakannya setiap 2 tahun sekali oleh TPI, dan hasilnya
disampaikan kepada TPN
24. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Rekomendasi Perbaikan Atas Penilaian TPN Tahun 2022
24
1.Meningkatkan upaya pemenuhan indikator-indikator pada area perubahan
yang belum memperoleh nilai maksimal
1.Menyusun dokumentasi dengan baik dan valid untuk seluruh kegiatan
terkait pembangunan ZI WBK/WBBM
1.Melakukan reviu penerapan Sistem Pengendalian Intern yang telah
diimplementasikan pada unit kerja
1.Pimpinan unit agar rutin menyelenggarakan kegiatan internalisasi nilai-nilai
Kementerian Keuangan sebagai bentuk penerapan Semangat Anti Korupsi
TPN
25. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Strategi Menggapai Predikat ZI WBK/WBBM
25
SINERGI ANTAR
SEMUALINI
Asistensi dan Penilaian berjenjang yang bukan
hanya formalitas wajib dilakukan oleh Kantor
Wilayah dan/atau UKI Eselon I untuk mendorong
unit kerja agar dapat memaksimalkan upaya
untuk mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM
SINKRONISASI DATA
PENDUKUNG DAN NARASI
Selain kelengkapan dokumen pendukung, upaya
yang telah dilakukan juga harus dijabarkan
secara komprehensif pada aplikasi DIA, agar tim
penilai mendapatkan informasi secara holistik
mengenai upaya yang telah dilakukan unit kerja
MAINTAIN
STAKEHOLDER
Pastikan seluruh pengguna layanan
mendapatkan pelayanan yang maksimal
dan seluruh informasi mengenai layanan
telah terpublikasi dengan baik ke seluruh
stakeholder
PENYEBARAN VIRUS ZI
Kemenkeu sebagai pioneer evaluasi mandiri, harus
dapat menularkan semangat pembangunan ZI
WBK/WBBM ke unit-unit di luar Kemenkeu
MAKSIMALKAN SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN (SPI)
Dengan memaksimalkan skema three lines
of defense, diharapkan potensi terjadinya
fraud dapat diminimalisir
PERUBAHAN BY DATA
KUANTITATIF PADA
SETIAP INOVASI
Unit Kerja harus menyajikan kondisi before-
after setelah diimplementasikannya inovasi
dari unit kerja, yang disajikan dalam bentuk
data kuantitatif
29. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Alur Pemantauan dan Evaluasi (tentative)
29
Periode dokumen unit dan clearance IBI : 1 Jan
2022 – 31 Agust 2023
Clearance UKI (1 Jan 2022 – 30 Juni 2023)
Periode dokumen unit dan clearance IBI : 1 Jan
2022 – 31 Agust 2023
Clearance UKI (1 Jan 2022 – 30 Juni 2023)
