SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
PERDIRJEN
PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-5/PB/2022
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Struktur Perdirjen IKPA
2
BAB JUDUL BAB KETERANGAN PENGATURAN JUMLAH PASAL
I Ketentuan Umum Mengatur mengenai definisi-definisi yang ada di dalam batang tubuh
Peraturan Direktur Jenderal.
1 Pasal
(Pasal 1)
II Ruang Lingkup Mengatur mengenai batasan pengaturan Peraturan Direktur Jenderal. 2 Pasal
(Pasal 2 s.d. Pasal 3)
III Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja
Mengatur mengenai jenis aspek pengukuran dan indikator yang
digunakan dalam penilaian IKPA.
12 Pasal
(Pasal 4 s.d. Pasal 15)
IV Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
Mengatur mengenai tata cara penilaian IKPA pada OM-SPAN. 4 Pasal
(Pasal 16 s.d.Pasal 19)
V Penyesuaian Perhitungan
dan Data
Mengatur mengenai mekanisme penyesuaian perhitungan dan data
dalam IKPA.
3 Pasal
(Pasal 20 s.d. Pasal 22)
VI Laporan dan Penggunaan Mengatur mengenai kewajiban pelaporan informasi capaian IKPA oleh
KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat PA, serta penggunaannya.
2 Pasal
(Pasal 23 s.d. Pasal 24)
VII Ketentuan Peralihan Mengatur mengenai masa peralihan penilaian kinerja dengan
pengecualian indikator kinerja tertentu.
1 Pasal
(Pasal 25)
VIII Penutup Mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal. 2 Pasal
(Pasal 26 s.d. Pasal 27)
Bab I: Ketentuan Umum
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas
kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi:
KUALITAS IMPLEMENTASI
PERENCANAAN
ANGGARAN
KUALITAS PELAKSANAAN
ANGGARAN
KUALITAS HASIL
PELAKSANAAN
ANGGARAN
3
Bab II: Ruang Lingkup
Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur
mengenai penilaian kinerja pelaksanaan
anggaran belanja K/L dengan
menggunakan IKPA.
Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran
belanja K/L dilakukan dengan
menggunakan Aplikasi OM-SPAN.
4
Dispensasi
SPM
Pengelolaan
UP dan TUP
Penyelesaian
Tagihan
Belanja
Kontraktual
Penyerapan
Anggaran
merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam
merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.
Kualitas pelaksanaan anggaran
merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara
pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan
ditetapkan dalam DIPA
Kualitas implementasi perencanaan anggaran
Deviasi Halaman III DIPA
Revisi DIPA
Capaian Output
merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam
pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA.
Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
5
Bab III: Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja
dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana
Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja.
pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat
pada hari kerja kesepuluh awal triwulan:
Kualitas Perencanaan Anggaran
Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang
dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
1
Deviasi Hal
III DIPA
Jan Feb Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Mar
2
6
Bab III: Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja
Kualitas Pelaksanaan Anggaran
dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai
kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan.
Penyerapan
Anggaran
3
7
Bab III: Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja
dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 40%), akselerasi
kontrak dini (bobot 30%), dan akselerasi – kontrak belanja modal (bobot 30%) .
Belanja
Kontraktual
4
dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS
Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
Penyelesaian
Tagihan
5
dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 50%), persentase
GUP (bobot 25%), setoran TUP (bobot 25%) .
Pengelolaan
UP dan TUP
6
dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan
penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun
anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada
triwulan IV.
Dispensasi
SPM
7
Bab III: Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
Capaian Output
8
dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu
(bobot 30%) dan capaian RO (bobot 70%).
8
hasil perhitungan
berdasarkan data
transaksi IKPA pada
Satker.
IKPA Satker
Bab IV: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran
hasil perhitungan
berdasarkan data transaksi
IKPA pada seluruh Satker
dalam lingkup Eselon I.
IKPA Eselon I
hasil perhitungan
berdasarkan data transaksi
IKPA pada seluruh Unit
Eselon I dalam lingkup K/L
IKPA K/L
nilai IKPA < 70
70 ≤ nilai IKPA < 89
89 ≤ nilai IKPA < 95
nilai IKPA≥ 95
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
Kategori Nilai
9
BAB V: Penyesuaian Perhitungan dan Data
10
• Gangguan sistem
informasi;
• Kondisi lain (ditetapkan
Dir. PA a.n. Dirjen).
KPPN
Satker
KANWIL DJPb
Kronologis
Bukti Dukung
Kronologis
Bukti Dukung
Dit. PA
Reviu dan Penelitian
OM-SPAN
Penetapan
Kronologis
Bukti Dukung
1
Perubahan kebijakan di bidang
penganggaran dan pelaksanaan anggaran
2
Dit. SITP
UE 1
Kronologis
Bukti Dukung
untuk Satker dalam
unit eselon I atau
K/L berkenaan
Bab VI: Laporan dan Penggunaan
11
monitoring dan
evaluasi belanja K/L
pemberian
penghargaan
Tingkat K/L – Dit. PA pejabat setingkat Sekretaris Jenderal/Utama K/L
Tingkat Wilayah – Kanwil DJPb Kepala KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb
Tingkat Satker – KPPN  KPA Satker dalam wilayah kerja KPPN
Laporan Capaian IKPA
Penggunaan Nilai IKPA
Bab VII: Ketentuan Peralihan
12
Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2022, penilaian
indikator kinerja:
dimulai pada periode triwulan II.
Revisi DIPA Penyerapan Anggaran
Penilaian kinerja untukindikator kinerja selain yangdisebut di atas, mengikutiketentuan dalam
Lampiran hurufB.
Bab VIII: Penutup
13
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
REFORMULASI IKPA
Reformulasi IKPA 2022
4. Data Kontrak
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. LPJ Bendahara
7. Dispensasi SPM
Kesesuaian Antara Perencanaan
dengan Pelaksanaan Anggaran
1.Revisi DIPA
2.Deviasi Halaman III
3.Pagu Minus
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
12. Kesalahan SPM
13. Perencanaan Kas
Efektivitas Pelaksanaan
Anggaran
8. Penyerapan Anggaran
9. Penyelesaian Tagihan
10.Capaian Output
11.Retur SP2D
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran
SEBELUM (2021) – 4 ASPEK, 13 INDIKATOR SESUDAH (2022) - 3 ASPEK, 8 INDIKATOR
1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja.
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
3. Penetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.
Latar Belakang
ASPEK IKPA
1.Revisi DIPA
2.Deviasi Halaman III
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
8. Capaian Output 6. UP dan TUP
7. Dispensasi
Komparasi Penilaian IKPA TA 2021 vs 2022 per
Indikator
15
No. Indikator 2021 2022 (Reformulasi)
1 Revisi DIPA Revisi pagu tetap yang diperhitungkan  4 jenis revisi Revisi pagu tetap yang diperhitungkan  14 jenis
2 Deviasi Hal III DIPA • Dihitung dari rata-rata deviasi DIPA secara kumulatif.
• Tidak ada batasan maksimum deviasi (bisa lebih dari
100%)
• Perhitungan deviasi per jenis belanja
• Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum.
• Batas maksimum deviasi per jenis belanja 100%
3 Pagu Minus Dihitung dari pagu minus berjalan yg dikunci per 31 Des Tidak diperhitungkan
4 Data Kontrak Berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) kontrak dini (pra DIPA), (3) akselerasi
kontrak 53.
5 Pengelolaan UP dan TUP Berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan
TUP
Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP
6 LPJ Bendahara Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian LPJ Tidak diperhitungkan
7 Dispensasi SPM Berdasarkan kategori jumlah dispensasi SPM yang terbit Berdasarkan kategori rasio dispensasi SPM yang terbit
8 Penyerapan Anggaran Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap
target penyerapan triwulanan
Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan
triwulanan. Target penyerapan triwulanan mengacu pada target penyerapan
per jenis belanja.
9 Penyelesaian Tagihan Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS
Kontraktual
idem
10 Capaian Output Dihitung dari realisasi RO terhadap target RO Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) realisasi RO
11 Retur SP2D Dihitung dari rasio retur SP2D Tidak diperhitungkan
12 Kesalahan SPM Dihitung dari rasio kesalahan SPM yang ditolak pada saat
validasi PMRT.
Tidak diperhitungkan
13 Renkas Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian Renkas Tidak diperhitungkan
1. Ditetapkan persentase target penyerapan triwulanan pada masing-masing jenis
belanja.
2. Persentase target penyerapan dikalikan dengan pagu masing-masing jenis belanja akan
menghasilkan nominal target penyerapan, yang akan dikumulatifkan sehingga
membentuk nominal target penyerapan triwulanan untuk seluruh belanja triwulanan.
Reformulasi IKPA – Penyerapan Anggaran
16
1. Dihitung berdasarkan persentase
realisasi anggaran terhadap target
realisasi triwulanan (15%-40%-
60%-90%)
2. Nilai IKPA adalah nilai rata-rata
nilai kinerja triwulanan.
Penilaian tidak diperhitungkan berdasarkan jenis belanja, namun secara
agregat, sedangkan karakteristik penyerapan anggaran masing-masing
jenis belanja berbeda.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
B. Pegawai 20% 50% 75% 95%
B. Barang
B. Modal
B. Bansos
Tw I Tw II
Tw
III
Tw
IV
15% 50% 70% 90%
10% 40% 70% 90%
25% 50% 75% 95%
Ilustrasi: Reformulasi IKPA – Penyerapan Anggaran
17
Satker A memiliki komposisi pagu sbb:
Belanja Pegawai (51): 100 M
Belanja Barang (52): 200 M
Belanja Modal (53): 300 M
Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV
51 100 M 20 M
(20%*100)
50 M
(50%*100)
75 M
(75%*100)
95 M
(95%*100)
52 200 M 30 M
(15%*200)
100 M
(50%*200)
140 M
(70%*200)
180 M
(90%*200)
53 300 M 30 M
(10%*300)
120 M
(40%*300)
210 M
(70%*300)
270 M
(90%*300)
Total 600 M 80 M 270 M 425 M 545 M
Target penyerapan anggaran Triwulanan
Satker B memiliki komposisi pagu sbb:
Belanja Pegawai (51): 50 M
Belanja Barang (52): 150 M
Belanja Modal (53): 50 M
Belanja Bansos (57): 700 M
Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV
51 50 M 10,0 M
(20%*50)
25,0 M
(50%*50)
37,5 M
(75%*50)
47,5 M
(95%*50)
52 150 M 22,5 M
(15%*150)
75,0 M
(50%*150)
105,0 M
(70%*150)
135,0 M
(90%*150)
53 50 M 5,0 M
(10%*50)
20,0 M
(40%*50)
35,0 M
(70%*50)
45,0 M
(90%*50)
57 700 M 175,0 M
(25%*700)
350,0 M
(50%*700)
525,0 M
(75%*700)
665,0 M
(95%*700)
Total 950 M 212,5 M 470,0 M 702,5 M 892,5 M
Target penyerapan anggaran Triwulanan
22,4% 49,5% 73,9% 93,9%
13,3% 45,0% 71,3% 90,8%
Target (reformulasi)
Target formula 2021 15,0% 40,0% 60,0% 90,0%
Target (reformulasi)
Target formula 2021 15,0% 40,0% 60,0% 90,0%
Ilustrasi: Perhitungan Nilai IKPA Penyerapan Anggaran
18
Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV
Total 600 M 80 M 270 M 425 M 545 M
% 100,0% 13,3% 45,0% 71,3% 90,8%
Target penyerapan anggaran Triwulanan
Target penyerapan anggaran (total) untuk Satker A
Nilai IKPA Penyerapan Anggaran
Nilai Kinerja
Target Penyerapan Anggaran Kumulatif (Miliar)
Tw I Tw II Tw III Tw IV
NKPA
Penyerapan Anggaran Tw
I/Target Penyerapan Tw I
*100%
Penyerapan Anggaran Tw
II/Target Penyerapan Tw II
*100%
Penyerapan Anggaran Tw
III/Target Penyerapan Tw
III *100%
Penyerapan Anggaran Tw
IV/Target Penyerapan Tw
IV *100%
67,5
(54/80*100)
73,3
(198/270*100)
84,0
(357/425*100)
100,0
(557/545*100)
IKPA-PA
NKPA Tw I Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II
Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II,
Tw III
Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II,
Tw III, Tw IV
67,5
70,4
(67,5+73,3)/2
74,9
(67,5+73,3+ 84,0)/3
81,2
(67,5+73,3+ 84,0+100,0)/4
IKPA Penyerapan Anggaran diukur berdasarkan realisasi terhadap target penyerapan anggaran (total)
Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV
Total 600 M 54 M 198 M 357 M 557 M
% 100% 9,0% 33,0% 59,5% 92,8%
Penyerapan Anggaran Triwulanan Satker A
penyerapan anggaran untuk Satker A
1. Deviasi dihitung secara agregat (total seluruh jenis belanja). Deviasi tinggi di salah satu
belanja dapat dikompensasi dengan deviasi di jenis belanja lainnya.
2. Sulitnya mencapai nilai maksimal 100, karena mensyaratkan rata-rata deviasi bulanan
sebesar 0,00%.
3. Tidak ada batas nilai deviasi bulanan (deviasi dapat lebih dari 100%), sehingga
dimungkinkan adanya nilai ekstrim karena deviasi sangat tinggi di salah satu periode
yang akan berdampak pada periode berikutnya. Dalam beberapa kasus, Satker tidak
dapat melakukan perbaikan kinerja untuk memperbaiki deviasi di periode yang akan
datang.
Reformulasi IKPA Deviasi Halaman III DIPA
19
1. Deviasi dihitung pada masing-masing jenis belanja, sehingga menghindari
deviasi belanja yang saling mengkompensasi.
2. Ditetapkan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk
memperoleh nilai maksimal (100).
3. Ditetapkan batas maksimal deviasi tiap bulannya (sebesar 100%) untuk
mengurangi dampak nilai ekstrim.
1. Dihitung berdasarkan rata-rata
deviasi bulanan.
2. total realisasi dikurang total RPD
bulan berkenaan.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
No.
Rentang
Deviasi
Nilai
Indikator
1 0-5,0% 100,0
2 >5,0%
0-95,0
(sesuai persentase
deviasi)
Periode
RPD Realisasi
Penilaian 2021 Penilaian 2022 (Reformulasi)
Deviasi
Total
Rata-
Rata
Deviasi
Bulanan
Nilai
IKPA
Deviasi (%) Rata-
Rata
Deviasi
s.d. bln
Nilai
IKPA
51 52 53 Total 51 52 53 Total 51 52 53
Rata2 Deviasi
51,52,53
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
(i)=
[(h)-
(d)]/(d)
(j)
(k) =
100-(j)
(l)=
[(e)-
(a)]/(a)
(m)=
[(f)-
(b)]/(b)
(n)=
[(g)-(c)]/(c)
(o) (p)
(q)=100-
(p)
Jan 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 1,1 0,0 2,1 5,00% 5,00 95,00 0,00% 10,00% 0,00% 3,33% 3,33 100,00
Feb 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,00% 2,50 97,50 100,00% 100,00% 0,00% 66,67% 35,00 65,00
Mar 1,0 2,0 3,0 6,0 1,0 2,0 3,0 6,0 0,00% 1,67 98,33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,33 76,67
Apr 2,0 2,0 5,0 9,0 2,1 2,0 5,0 9,1 1,11% 1,53 98,47 5,00% 0,00% 0,00% 1,67% 17,92 82,08
May 1,0 0,5 0,5 2,0 1,0 10,0 10,0 21,0 950,00% 191,22 0,00 0,00% 100,00% 100,00% 66,67% 27,67 72,33
Jun 1,0 2,0 5,0 8,0 1,0 1,2 7,9 10,1 26,25% 163,73 0,00 0,00% 40,00% 58,00% 32,67% 28,50 71,50
Jul 2,0 3,0 4,0 9,0 2,1 3,0 4,0 9,1 1,11% 140,50 0,00 5,00% 0,00% 0,00% 1,67% 24,67 75,33
Aug 1,0 5,0 6,0 12,0 1,0 5,0 6,0 12,0 0,00% 122,93 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,58 78,42
Sep 1,0 5,0 6,0 12,0 1,0 5,0 5,9 11,9 0,83% 109,37 0,00 0,00% 0,00% 1,67% 0,56% 19,25 80,75
Oct 1,0 4,0 6,0 11,0 1,0 4,0 5,9 10,9 0,91% 98,52 1,48 0,00% 0,00% 1,67% 0,56% 17,38 82,62
Nov 1,0 2,0 8,0 11,0 1,0 2,0 8,0 11,0 0,00% 89,56 10,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,80 84,20
Dec tidak diperhitungkan
Reformulasi IKPA Deviasi Halaman III DIPA
Perbandingan Penilaian Tahun 2021 vs 2022 (Reformulasi)
20
3a. Deviasi
ekstrim
3b. Dampak
deviasi ekstrim
2b. Deviasi
terkompensasi
4. Satker masih memiliki
kesempatan untuk
memperbaiki nilai
3c. Batas maksimal
deviasi
1. Nilai 100
untuk deviasi
s.d 5,0%
2c. Dihitung berdasarkan deviasi masing2 jenis
belanja
2d. Deviasi per jenis belanja
tidak terkompensasi
2a. deviasi
2a. deviasi
1) Mendorong motivasi dan ketercapaian kinerja
optimal (attainable)
2) mendorong akurasi penilaian kinerja sampai
level jenis belanja
3) mengantisipasi munculnya nilai ekstrim yang
mengakibatkan capaian terlalu rendah
4) memungkinkan Satker untuk terus berupaya
memperbaiki akurasi pelaksanaan kegiatan sesuai
rencana
Arah Reformulasi Deviasi Hal III DIPA tahun
2022:
Reformulasi IKPA Belanja Kontraktual
21
Indikator Data Kontrak memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi sebagai
berikut:
a. Kepatuhan: ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam 5 hari kerja sejak tanda
tangan kontrak
b. Akselerasi: (1) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi - Kontrak belanja 53
dengan nilai 50 juta s.d. 200 juta yang diselesaikan di triwulan I.
Dihitung berdasarkan ketepatan
waktu penyampaian kontrak 5 hari
kerja
1. Baru mengcapture dari sisi kepatuhan terhadap regulasi kontrak. dan belum
mendukung upaya akselerasi belanja.
2. Belum memperhitungkan upaya akselerasi belanja melalui:
a. Penerbitan/penadantanganan kontrak sebelum DIPA berlaku efektif (kontrak pra
DIPA).
b. percepatan penyelesaian kontrak belanja 53 di triwulan I.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
No. Komponen
Indeks
Komposit
1 Kepatuhan 40%
2 Akselerasi 60%
Reformulasi IKPA Belanja Kontraktual
22
b. Kontrak
Pra DIPA
(30%)
a. Kepatuhan Pendaftaran Kontrak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Des
Sep
Okt
Nov
Ags
c. Akselerasi
Kontrak 53
(30%)
Komponen 2 - Akselerasi (60%)
Komponen1 – Kepatuhan (40%)
a. Kepatuhan Pendaftaran Kontrak (40%)
1. Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai
Kontrak Komponen Ketepatan Waktu.
2. Nilai kontrak yang diperhitungkan: di
atas Rp50 juta.
3. Ketentuan Nilai:
Kontrak yang tepat waktu  nilai 100
1. Kontrak Pra DIPA: kontrak yang tanggal kontraknya
sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan
2. Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen
Kontrak Pra DIPA
3. Nilai kontrak yang diperhitungkan: di atas Rp50 juta.
4. Ketentuan Nilai:
• Kontrak Pra DIPA  nilai 120
• Kontrak Non Pra DIPA nilai 100
b. Kontrak Pra DIPA (30%)
c. Akselerasi Kontrak 53 (30%)
1. Kontrak Akselerasi  kontrak belanja 53 dengan
nilai di atas 50 s.d. 200 juta yang diselesaikan s.d.
triwulan I (31 Maret) TA berkenaan.
2. Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen
Akselerasi Kontrak Belanja 53.
3. Ketentuan Nilai:
• Kontrak Akselerasi: Triwulan I  nilai 100
• Non Kontrak Akselerasi: Tw II: 90, Tw III: 80, Tw
IV: 70
Tanggal Penyelesaian
Tanggal kontrak
Tanggal kontrak Tanggal Daftar
Contoh: Reformulasi IKPA Belanja Kontraktual
23
No Kontrak
Tanggal
Kontrak
Tanggal
Terima
Tanggal
Penyelesaian
Nilai Kontrak
Jenis
Belanja
Jumlah
Hari
Status Ketepatan
Waktu
KEPATUHAN
(40%)
AKSELERASI 1:
KONTRAK PRA
DIPA (30%)
AKSELERASI 2:
KONTRAK 53 TW I
(30%)
Kontrak 1 21/12/2021 19/01/2022 14/12/2022 312.530.221 52 21 TERLAMBAT 0 120
Kontrak 2 21/12/2021 08/01/2022 03/10/2022 577.765.322 52 14 TEPAT WAKTU 100 120
Kontrak 3 15/01/2022 19/01/2022 24/02/2022 157.271.101 53 1 TEPAT WAKTU 100 100 100
Kontrak 4 18/03/2022 24/03/2022 25/11/2022 300.694.836 53 3 TEPAT WAKTU 100 100
Kontrak 5 19/03/2022 24/03/2022 28/03/2022 111.430.370 53 2 TEPAT WAKTU 100 100 100
Kontrak 6 07/04/2022 13/04/2022 31/10/2022 851.492.108 52 3 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 7 30/07/2022 04/08/2022 07/11/2022 718.944.240 52 2 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 8 18/08/2022 20/08/2022 28/08/2022 125.748.241 53 1 TEPAT WAKTU 100 80
Kontrak 9 20/08/2022 26/08/2022 31/12/2022 811.309.699 53 3 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 10 25/08/2022 31/08/2022 31/12/2022 2.960.378.728 53 3 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 11 29/10/2022 05/11/2022 27/12/2022 463.192.495 52 4 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 12 04/11/2022 10/11/2022 26/11/2022 850.279.568 53 3 TEPAT WAKTU 100
TOTAL NILAI KOMPONEN 1100 540 280
NILAI KOMPONEN
91,67
(1100/12)
108,00
(540/5)
93,33
(280/3)
NILAI IKPA DATA KONTRAK 97,07
(91,67 * 40%) + (108,00*30%) + (93,33*30%)
1 2 3
Berdasarkan nilai rata-rata dari transaksi yang
tersedia
Ketentuan penilaian:
• Kontrak Tepat
Waktu  nilai
100
• Kontrak
Terlambat 
Nilai 0
1
Ketentuan penilaian:
• Kontrak Pra DIPA (Dini)  nilai
120
• Non Kontrak Pra DIPA  nilai 100
• Nilai komponen  Rasio antara
kontrak Pra DIPA dengan jumlah
kontrak pada Tw I
2
Ketentuan Penilaian:
• kontrak belanja 53 dan nilai kontrak
>50 juta s.d. 200 juta.
• Nilai komponen  rasio antara
kontrak Akselerasi 53 terhadap total
kontrak yang dihitung.
3
Apabila Satker tidak punya transaksi Belanja Modal nilai
di atas 50 juta s.d. 200 juta, maka nilainya dikonversi.
Reformulasi IKPA Pengelolaan UP dan TUP
24
Indikator pengelolaan UP dan TUP memperhitungkan komponen ketepatan
waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP sebagai
berikut:
a. Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP
b. Akurasi:
• % GUP Disebulankan
• % Setoran TUP
1. Dihitung berdasarkan ketepatan waktu
GUP/GUP Nihil/PTUP yang bersumber
dari dana RM.
2. Punishment apabila terdapat setoran
TUP/UP yang belum disetorkan s.d. 31
Desember 2021.
1. Hanya memperhitungkan aspek kepatuhan regulasi dari sisi ketepatan waktu
pertanggungjawaban UP/TUP.
2. Belum memperhitungkan aspek akurasi besaran UP dan TUP kaitannya dengan risiko
idle cash yang disebabkan:
a. Satker tidak sepenuhnya menggunakan seluruh UP (100%) dalam satu bulan
b. Satker tidak sepenuhnya menggunakan TUP yang berakibat pada munculnya
setoran TUP
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
No. Komponen
Indeks
Komposit
1 Ketepatan Waktu 50%
2 % GUP 25%
3 % Setoran 25%
Reformulasi IKPA: Pengelolaan UP dan TUP
25
Pengelolaan
UP dan TUP
Ketepatan Waktu (50%)
% GUP (25%)
SP2D GUP tepat waktu
% GUP (disebulankan)
SP2D PTUP tepat waktu
Rata-Rata % GUP
(disebulankan)
% Setoran TUP (25%)
UP
TUP
% Setoran TUP/Total TUP
dalam setahun
100% - % Setoran TUP
Dikurang
Penalti
Nilai
Perhitungan Nilai
Perhitungan Nilai
Perhitungan Nilai
Dibagi Total GUP dan PTUP
Aspek Pembentuk Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP
26
Ketepatan Waktu % GUP (disebulankan) % Setoran TUP/Total TUP dalam setahun
1. berdasarkan jumlah SP2D
GUP/GUP Nihil/GTUP yang
tepat waktu disampaikan ke
KPPN (dalam 1 bulan).
2. Penalti nilai apabila terdapat
setoran UP/TUP yang belum
disampaikan s.d. 31 Desember.
*sama dengan formula sebelumnya
(dalam PER-4/PB/2021)
1. %GUP adalah besaran UP yang
dipertanggungjawabkan/ diajukan
revolvingnya ke KPPN
2. %GUP disebulankan adalah
besaran %GUP yang telah dikalikan
dengan faktor hari dalam sebulan
untuk memperoleh %GUP yang
setara dalam sebulan.
Misal:
• Satker memiliki UP sebesar 100 juta.
• Satker melakukan GUP sebesar 50 juta dan terbit SP2D GUP tanggal 13
Mei 2022 (%GUP: 50%).
• SP2D GUP yang terbit sebelumnya tertanggal 28 April 2022, sehingga
rentang waktu GUPnya adalah 15 hari.
Maka %GUP disebulankan untuk GUP tersebut adalah:
100%  50% x (30/15)
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase GUP sebesar 50,00% yang
dipertanggungjawabkan dalam 15 hari setara dengan persentase GUP sebesar 100,00%
yang dipertanggungjawabkan dalam satu bulan.
%GUP disebulankan =
%GUP x (jml hari sebulan*)/∆𝒕 𝑮𝑼𝑷)
perbandingan nilai GUP dengan nilai
UP.
Rentang waktu SP2D GUP dari
UP/GUP sebelumnya
% Setoran TUP adalah jumlah TUP yang disetor dibandingkan
dengan total TUP dalam satu tahun anggaran.
Formula & Ilustrasi
Misal:
Dalam setahun, Satker mengajukan TUP dan menyetor sbb:
• TUP 18 Mei 2022  1 M, setoran 100 jt
• TUP 01 Oktober 2022  5 M, setoran 0
• TUP 3 Desember 2022  50 M, setoran 10 M
Maka % Setoran TUP adalah: 10,1 M/56,0 M: 18,03%
*jml hari dalam sebulan: jumlah hari kalender pada masing-masing bulan. Misal
17 Januari ke 17 Februari  31 hari
28 April ke 28 Mei  30 hari
No. Jenis Tanggal
Selisih
Hari
Total GU
Outstanding
UP/TUP
Persen (%)
GUP
Status
Persentase (%) GUP Disebulankan
Tanggal UP/GUP
sebelumnya
Jumlah Hari dalam
Sebulan
Persen (%) GUP
disebulankan
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) =(g) x (j)/(d)
1 UP 03-Feb-21 0 - 1.260.000.000 -
2 GUP 03-Mar-21 28 716.788.090 1.260.000.000 56,89 TEPAT WAKTU 03-Feb-21 28 56,89
3 GUP 01-Apr-21 29 668.467.241 1.260.000.000 53,05 TEPAT WAKTU 03-Mar-21 31 56,71
4 TUP 08-Apr-21 0 2.500.000.000 2.500.000.000 -
5 PTUP 14-Apr-21 6 -1.393.325.103 1.106.674.897 -
6 GUP 20-Apr-21 19 702.526.936 1.260.000.000 55,76 TEPAT WAKTU 01-Apr-21 30 88,04
7
SETORAN
TUP 26-Apr-21 18 -273.999 1.106.400.898 -
8 PTUP 28-Apr-21 20 -1.106.400.898 - TEPAT WAKTU
9 TUP 04-May-21 0 3.000.000.000 3.000.000.000 -
10 GUP 07-May-21 17 838.117.997 1.260.000.000 66,52 TEPAT WAKTU 20-Apr-21 30 100,00
11 PTUP 11-May-21 7 -1.965.532.864 1.034.467.136 -
12
SETORAN
TUP 31-May-21 27 -85.440 1.034.381.696 -
13 GUP 03-Jun-21 27 670.042.666 1.260.000.000 53,18 TEPAT WAKTU 07-May-21 31 58,89
14 PTUP 09-Jun-21 36 -1.034.381.696 - TERLAMBAT
Ilustrasi: Indikator Pengelolaan UP dan TUP
27
Nilai Ketepatan Waktu 71,43 (5/7*100)
GUP tanggal % GUP disebulankan
3-Mar-21 56,89
1-Apr-21 56,71
20-Apr-21 88,04
7-May-21 100,00
3-Jun-21 58,89
Nilai Komponen Persentase
GUP
72,10
(56,89 + 56,71 + 88,04 +
100,00 + 58,89)/5
SP2D GUP TW*: 5
SP2D PTUP TW: 1
Dikurang:
Penalti Nilai: 1*)
5
Total GUP + PTUP 7
a. Ketepatan Waktu (50%) b. % GUP (25%) c. % Setoran TUP (25%)
TUP/Setoran Tanggal Nominal
TUP 8 Apr-21 2.500.000.000
TUP 04-May-21 3.000.000.000
Total TUP 5.500.000.000
Setoran 26-Apr-21 273.999
Setoran 31-May-21 85.440
Total Setoran 359.439
% Setoran/Total TUP 0,01 %
Nilai Komponen Setoran 99,99
(100-0,01)
Nilai Pengelolaan UP TUP: 78,73 71,43*50% = 35,71 72,10*25% = 18,02
56,89*(28/28) = 56,89
66,52*(30/17) = 117,38
Nilai diakui: 100 (maks)
99,99 *25% = 25,00
+ +
=
*) terdapat sisa UP yang belum disetor s.d. 31 Des
28 adalah jumlah hari
kalender dari 3 Feb ke 3
Mar (1 bulan)
30 adalah jumlah hari
kalender dari 20 Apr ke 20
Mei
Reformulasi IKPA: Revisi DIPA
28
1. Penegasan dan penyesuaian sistem untuk mengakomodasi perhitungan
revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level
Satker.
2. Perluasan lingkup revisi pergeseran sebagai objek penilaian indikator
Revisi DIPA yang relevan dengan kualitas perencanaan Satker.
1. Dihitung berdasarkan rasio revisi DIPA
yang bersifat pergeseran terhadap
target revisi triwulanan
2. Nilai level Eselon I dan K/L  Rata-
Rata Nilai IKPA Revisi DIPA Satker di
bawahnya.
1. Belum diatur secara spesifik kriteria dan jenis revisi pergeseran (Pagu
Tetap) yang termasuk dalam perhitungan indikator Revisi DIPA --> fokus
pada revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level
Satker.
2. Lingkup revisi DIPA yang dihitung belum mencakup seluruh revisi
pergeseran yang terkait dengan kualitas perencanaan Satker, misalnya revisi
antarjenis belanja.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
(1/Frekuensi Revisi DIPA) x 100
*sama dengan formula sebelumnya (dalam
PER-4/PB/2021)
Formula
Pengaturan IKPA Revisi DIPA Tahun 2022
29
No. Kode Uraian Jenis Revisi
1 201 Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program
2 211 Pemenuhan Belanja Operasional
3 212 Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
4 213
Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-
Operasional
5 217 Penyelesaian Tunggakan
6 220 Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
7 221 Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
8 222 Kontrak Tahun Jamak
9 225 RO Cadangan
10 226 Penurunan volume RO secara total
11
229
Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (inkracht)
12 231
Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir
Tahun Anggaran
13 236 Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
14 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
Jenis Revisi
Revisi yang diperhitungkan: apabila tidak
mengakibatkan perubahan pagu di level Satker.
Kondisi Pagu
Contoh 1:
a) Satker ABC, melakukan revisi
kode 213:
Pagu awal: 100 M
Pagu akhir: 102 Miliar
Target Revisi
Untuk memperoleh nilai 100  maksimum revisi
pergeseran 1 kali tiap triwulan.
*sama dengan ketentuan sebelumnya (PER-
4/PB/2021)
Tidak
diperhitungkan
Contoh 2:
a) Satker ABD, melakukan revisi
kode 213:
Pagu awal: 52 M
Pagu akhir: 52 M
diperhitungkan
Reformulasi IKPA: Capaian Output
30
1. Memperhitungkan aspek (1) ketepatan waktu pelaporan, dan (2)
ketercapaian output.
2. Penetapan target capaian triwulanan (triwulan I, II, dan III) selaras dengan
target penyerapan anggaran.
1. Nilai Kinerja Capaian Output 
dihitung berdasarkan capaian RO
dibagi target capaian per triwulan.
2. Nilai IKPA Capaian Output  dihitung
berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja
Capaian Output
1. Perlu percepatan periode pelaporan data capaian output untuk memenuhi
kebutuhan pelaporan yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Belum memperhitungkan upaya Satker dalam melaporkan data capaian
output secara tepat waktu di periode pertama pelaporan data.
3. Moral hazard bagi Satker dalam melaporkan output dengan nilai yang tidak
sesuai kondisi riil, dengan tujuan mendapat nilai kinerja yang optimal.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
Formula
No. Komponen
Indeks
Komposit
1 Ketepatan Waktu 30%
2 Capaian RO 70%
Catatan: open periode pertama pelaporan data capaian output diteteapkan paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berakhir.
Ilustrasi Perhitungan Capaian Output
31
b. Capaian RO (70%)
a. Ketepatan Waktu (30%)
• Dihitung berdasarkan ketepatan waktu pengiriman data capaian output dari Aplikasi SAKTI.
Ketepatan Waktu dihitung dari tanggal kirim data pada Aplikasi SAKTI.
• Batas waktu pengiriman data adalah 5 hari kerja bulan berikutnya.
• Output yang TEPAT WAKTU bernilai 100, sementara yang TERLAMBAT bernilai 0.
• Satker dapat memperbaiki dan mengirim ulang data capaian output. Namun, untuk perhitungan
ketepatan waktu pengiriman data tetap menggunakan tanggal pengiriman yang pertama.
• Nilai Kinerja masing-masing RO
dihitung berdasarkan realisasi RO
dibagi dengan Target RO.
• Target RO:
• Tw I – III: PCRO sebesar
target penyerapan
anggaran
• Tw IV: PCRO 100%, RVRO
sesuai target DIPA
• Syarat RO dihitung nilai kinerjanya:
status Terkonfirmasi
Tw I
Tw
II
Tw
III
Tw
IV
PENYERAPAN
CAPAIAN OUTPUT
Penyerapan (%)
PCRO
Penyerapan (%)
PCRO
Penyerapan (%)
PCRO
Penyerapan (%)
PCRO: 100, RVRO,
sesuai DIPA
Misal, target penyerapan satker A: 13,3% - 45,0% - 71,3% - 90,8%
Maka target Capaian Outputnya: 13,3% - 45,0% - 71,3% - sesuai target DIPA
NO. SATKER
NAMA
SATKER
KPPN BULAN PROG KEG KRO RO URAIAN RO
TARGET
RO
SATUAN RVRO PCRO
STATUS
KONFIRMASI
TARGET
PCRO
BATAS WAKTU
PELAPORAN
TANGGAL
KIRIM
STATUS
Nilai
Ketepatan
Waktu (30%)
Nilai
Capaian
(70%)
1 123456 SATKER ABC 019 12 CD6216 AAA 001RUU P2 APBN 1 UU 1 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 07/01/2023 TERLAMBAT 0 100
2 123456 SATKER ABC 019 12 CD4806 AAG 001Peraturan,
Ketetapan dan
Pedoman Menteri
Mengenai Investasi
Pemerintah
5 PerMen 5 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 07/01/2023 TERLAMBAT 0 100
3 123456 SATKER ABC 019 12 CD6216 AAG 002Peraturan Menteri
Mengenai
Pembayaran Atas
Beban APBN
1 PerMen 1 100 tidak
terkonfirmasi
100 06/01/2023 04/01/2023 TEPAT WAKTU 100 0
4 123456 SATKER ABC 019 12 CD6216 AAG 004Peraturan Menteri
Keuangan Mengenai
Pengelolaan
Keuangan Badan
Layanan Umum
30 PerMen 30 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 04/01/2023 TEPAT WAKTU 100 100
5 123456 SATKER ABC 019 12 CD4804 AAH 001Perjanjian Terkait
Investasi Pemerintah
1 Perjanjia
n
1 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 04/01/2023 TEPAT WAKTU 100 100
TOTAL
300,00 400,00
NILAI KOMPONEN 60,00
(300,00/5)
80,00
(400,00/5)
NILAI AKHIR 74,00
Ilustrasi: Perhitungan Data Capaian Ouptut
32
2
Komponen Capaian RO bernilai 80  400/5
Terdapat 1 RO yang Tidak Terkonfirmasi,
sehingga nilai kinerja RO (NKRO) -nya 0
2
Komponen Ketepatan Waktu bernilai 60  3/5*100
Terdapat 3 dari 5 RO yang berstatus TEPAT WAKTU.
Suatu data dinilai TEPAT WAKTU apabila dikirim s.d. batas akhir
pelaporan reguler (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya)
1
Nilai Akhir 74,00  (80,00 * 70%) +
(60,00*30%)
3
b. Capaian RO (70%)
a. Ketepatan Waktu (30%) Nilai IKPA CO
1
Dispensasi SPM
33
Dispensasi SPM
Dihitung berdasarkan rasio SPM
yang diterbitkan dengan
dispensasi akhir tahun terhadap
total SPM yang terbit di triwulan
IV
Kategori Nilai Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*)
100
0,00
(tidak ada dispensasi SPM)
95 0,01 – 0,099
90 0,1 – 0,99
85 1 – 4,99
80 >=5,00
*Permil: rasio dispensasi SPM per 1.000 SPM yang terbit
contoh: 5 permil  5 dispensasi SPM yang terbit dari total 1.000 SPM
Strategi Peralihan
34
Indikator Strategi Peralihan (Tw I) Keterangan
Penyerapan Anggaran Tidak dihitung Triwulan I tidak dihitung dan bobot dikonversi (bobot 0). Baru dihitung di tw II, III, IV
Deviasi Halaman III DIPA Tetap dihitung Tetap dihitung dari Tw I, dengan membuka cut off data RPD Tw I bersamaan dengan cut off
tw II (14 April 2022)
Data Kontrak Tetap dihitung
a) Ketepatan Waktu Tetap dihitung Tetap dihitung
b) Akselerasi: Kontrak pra DIPA Tetap dihitung Tetap dihitung, karena nilai minimal komponen ini sebesar 100
c) Akselerasi: Kontrak 53 Tetap dihitung Gradasi nilai kontrak Belanja Modal dimodifikasi sebagai berikut:
1) kontrak yang diselesaikan s.d. bulan Juni (Tw I & II) : 100.
2) kontrak yang diselesaikan Juli-Sep (Tw III): 80.
3) Kontrak yang diselesaikan Okt-Des (Tw IV): 70.
Pengelolaan UP/TUP Tetap Dihitung
a) Ketepatan waktu Tetap dihitung Tetap dihitung
b) % GUP Tetap dihitung Nilai di Q1 sebesar 100. Nilai Q2 dihitung sesuai formulasi % GUP.
c) Setoran Tetap dihitung Tetap dihitung. Sepanjang tidak ada Setoran TUP, nilainya 100.
Strategi Peralihan
35
Indikator Strategi Peralihan (Tw I) Strategi peralihan
Revisi DIPA Tidak dihitung Triwulan I tidak dihitung dan bobot dikonversi (bobot 0). Perhitungan baru
dimulai di tw II, III, IV
Capaian Output Tetap dihitung
a) Ketepatan Waktu Tetap dihitung Tetap dihitung, dengan target rilis sistem aplikasi pelaporan data capaian output
(SAKTI dan OMSPAN) dan pengisiannya dapat dilakukan paling lambat s.d. akhir
Maret.
b) Capaian RO Tetap dihitung
Dispensasi SPM Tetap dihitung Transaksi baru dihitung di triwulan IV, sehingga tidak terpengaruh.
Penyelesaian Tagihan Tetap dihitung -
36

More Related Content

What's hot

22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptxWardatulJamilah1
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpkYonk Leto
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxKharizaUmami1
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT Sri Suwanti
 
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJProgram kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJSujatmiko Wibowo
 
Teknik penyusunan rka &amp; dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka &amp; dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka &amp; dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka &amp; dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfjane164133
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 

What's hot (20)

22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
22 Materi Sosialisasi Uji Kompetensi JF PK dan APK APBN (PER-4).pptx
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Blud
BludBlud
Blud
 
04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk
 
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...
 
Skp bendahara
Skp bendaharaSkp bendahara
Skp bendahara
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
SRI SUWANTI - PROBITY AUDIT
 
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJProgram kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
 
Teknik penyusunan rka &amp; dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka &amp; dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka &amp; dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka &amp; dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdfGambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
Gambaran Umum Keu BLUD - LPPSP UI 2023 nw.pdf
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
02 permasalahan aset
02 permasalahan aset02 permasalahan aset
02 permasalahan aset
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 

Similar to IKPA-PERDIRJEN

Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxSolin123
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020bprast1
 
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxEvaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxrenprogarrorena
 
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptx
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptxIndikator Kinerja PA Semester 1.pptx
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptxwisangresidata1
 
22022022_Reformulasi IKPA TA 2022_SS DitPA v2 (1).pptx
22022022_Reformulasi IKPA TA 2022_SS DitPA v2 (1).pptx22022022_Reformulasi IKPA TA 2022_SS DitPA v2 (1).pptx
22022022_Reformulasi IKPA TA 2022_SS DitPA v2 (1).pptxmskimakassar1
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Oelil Simbolon
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptxPavilionNixion
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxIsnenHadi2
 
Penyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkmPenyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkmAmbara Sugama
 
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfBahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfMamanAbdurrahman20
 
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptxMisterDownload1
 
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptRevisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptlukman25390
 
#3 Sosialisasi Pengaturan Rancangan Perdirjen ttg Tata Cara Monitoring Kualit...
#3 Sosialisasi Pengaturan Rancangan Perdirjen ttg Tata Cara Monitoring Kualit...#3 Sosialisasi Pengaturan Rancangan Perdirjen ttg Tata Cara Monitoring Kualit...
#3 Sosialisasi Pengaturan Rancangan Perdirjen ttg Tata Cara Monitoring Kualit...BimaSanjaya7
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...Ahmad Abdul Haq
 
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptxYandryAbun1
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxAbizianMuah
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
 

Similar to IKPA-PERDIRJEN (20)

Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
 
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxEvaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
 
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptx
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptxIndikator Kinerja PA Semester 1.pptx
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptx
 
22022022_Reformulasi IKPA TA 2022_SS DitPA v2 (1).pptx
22022022_Reformulasi IKPA TA 2022_SS DitPA v2 (1).pptx22022022_Reformulasi IKPA TA 2022_SS DitPA v2 (1).pptx
22022022_Reformulasi IKPA TA 2022_SS DitPA v2 (1).pptx
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptxBahan SMART BUN 2022 .pptx
Bahan SMART BUN 2022 .pptx
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
Penyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkmPenyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkm
 
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdfBahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
Bahan_Sosialisasi_PMK_62_Tahun_2023_edit_100723.pdf.pdf
 
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
 
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.pptRevisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
Revisi_satuan kerja Badan Layanan Umum.ppt
 
#3 Sosialisasi Pengaturan Rancangan Perdirjen ttg Tata Cara Monitoring Kualit...
#3 Sosialisasi Pengaturan Rancangan Perdirjen ttg Tata Cara Monitoring Kualit...#3 Sosialisasi Pengaturan Rancangan Perdirjen ttg Tata Cara Monitoring Kualit...
#3 Sosialisasi Pengaturan Rancangan Perdirjen ttg Tata Cara Monitoring Kualit...
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 

Recently uploaded

Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfPerkuliahanDaring
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 

Recently uploaded (16)

Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 

IKPA-PERDIRJEN

  • 1. PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-5/PB/2022 PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
  • 2. Struktur Perdirjen IKPA 2 BAB JUDUL BAB KETERANGAN PENGATURAN JUMLAH PASAL I Ketentuan Umum Mengatur mengenai definisi-definisi yang ada di dalam batang tubuh Peraturan Direktur Jenderal. 1 Pasal (Pasal 1) II Ruang Lingkup Mengatur mengenai batasan pengaturan Peraturan Direktur Jenderal. 2 Pasal (Pasal 2 s.d. Pasal 3) III Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja Mengatur mengenai jenis aspek pengukuran dan indikator yang digunakan dalam penilaian IKPA. 12 Pasal (Pasal 4 s.d. Pasal 15) IV Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Mengatur mengenai tata cara penilaian IKPA pada OM-SPAN. 4 Pasal (Pasal 16 s.d.Pasal 19) V Penyesuaian Perhitungan dan Data Mengatur mengenai mekanisme penyesuaian perhitungan dan data dalam IKPA. 3 Pasal (Pasal 20 s.d. Pasal 22) VI Laporan dan Penggunaan Mengatur mengenai kewajiban pelaporan informasi capaian IKPA oleh KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat PA, serta penggunaannya. 2 Pasal (Pasal 23 s.d. Pasal 24) VII Ketentuan Peralihan Mengatur mengenai masa peralihan penilaian kinerja dengan pengecualian indikator kinerja tertentu. 1 Pasal (Pasal 25) VIII Penutup Mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal. 2 Pasal (Pasal 26 s.d. Pasal 27)
  • 3. Bab I: Ketentuan Umum Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi: KUALITAS IMPLEMENTASI PERENCANAAN ANGGARAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN 3
  • 4. Bab II: Ruang Lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dilakukan dengan menggunakan Aplikasi OM-SPAN. 4
  • 5. Dispensasi SPM Pengelolaan UP dan TUP Penyelesaian Tagihan Belanja Kontraktual Penyerapan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA Kualitas implementasi perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA Revisi DIPA Capaian Output merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran 5 Bab III: Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja
  • 6. dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja. pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan: Kualitas Perencanaan Anggaran Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan. 1 Deviasi Hal III DIPA Jan Feb Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tw I Tw II Tw III Tw IV Mar 2 6 Bab III: Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja
  • 7. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan. Penyerapan Anggaran 3 7 Bab III: Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 40%), akselerasi kontrak dini (bobot 30%), dan akselerasi – kontrak belanja modal (bobot 30%) . Belanja Kontraktual 4 dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyelesaian Tagihan 5 dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 50%), persentase GUP (bobot 25%), setoran TUP (bobot 25%) . Pengelolaan UP dan TUP 6 dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV. Dispensasi SPM 7
  • 8. Bab III: Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Capaian Output 8 dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 30%) dan capaian RO (bobot 70%). 8
  • 9. hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. IKPA Satker Bab IV: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Satker dalam lingkup Eselon I. IKPA Eselon I hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Unit Eselon I dalam lingkup K/L IKPA K/L nilai IKPA < 70 70 ≤ nilai IKPA < 89 89 ≤ nilai IKPA < 95 nilai IKPA≥ 95 Kurang Cukup Baik Sangat Baik Kategori Nilai 9
  • 10. BAB V: Penyesuaian Perhitungan dan Data 10 • Gangguan sistem informasi; • Kondisi lain (ditetapkan Dir. PA a.n. Dirjen). KPPN Satker KANWIL DJPb Kronologis Bukti Dukung Kronologis Bukti Dukung Dit. PA Reviu dan Penelitian OM-SPAN Penetapan Kronologis Bukti Dukung 1 Perubahan kebijakan di bidang penganggaran dan pelaksanaan anggaran 2 Dit. SITP UE 1 Kronologis Bukti Dukung untuk Satker dalam unit eselon I atau K/L berkenaan
  • 11. Bab VI: Laporan dan Penggunaan 11 monitoring dan evaluasi belanja K/L pemberian penghargaan Tingkat K/L – Dit. PA pejabat setingkat Sekretaris Jenderal/Utama K/L Tingkat Wilayah – Kanwil DJPb Kepala KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb Tingkat Satker – KPPN  KPA Satker dalam wilayah kerja KPPN Laporan Capaian IKPA Penggunaan Nilai IKPA
  • 12. Bab VII: Ketentuan Peralihan 12 Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2022, penilaian indikator kinerja: dimulai pada periode triwulan II. Revisi DIPA Penyerapan Anggaran Penilaian kinerja untukindikator kinerja selain yangdisebut di atas, mengikutiketentuan dalam Lampiran hurufB.
  • 13. Bab VIII: Penutup 13 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • 14. REFORMULASI IKPA Reformulasi IKPA 2022 4. Data Kontrak 5. Pengelolaan UP dan TUP 6. LPJ Bendahara 7. Dispensasi SPM Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran 1.Revisi DIPA 2.Deviasi Halaman III 3.Pagu Minus Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 12. Kesalahan SPM 13. Perencanaan Kas Efektivitas Pelaksanaan Anggaran 8. Penyerapan Anggaran 9. Penyelesaian Tagihan 10.Capaian Output 11.Retur SP2D Efisiensi Pelaksanaan Anggaran SEBELUM (2021) – 4 ASPEK, 13 INDIKATOR SESUDAH (2022) - 3 ASPEK, 8 INDIKATOR 1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja. 2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja. 3. Penetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. Latar Belakang ASPEK IKPA 1.Revisi DIPA 2.Deviasi Halaman III 3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian Tagihan 8. Capaian Output 6. UP dan TUP 7. Dispensasi
  • 15. Komparasi Penilaian IKPA TA 2021 vs 2022 per Indikator 15 No. Indikator 2021 2022 (Reformulasi) 1 Revisi DIPA Revisi pagu tetap yang diperhitungkan  4 jenis revisi Revisi pagu tetap yang diperhitungkan  14 jenis 2 Deviasi Hal III DIPA • Dihitung dari rata-rata deviasi DIPA secara kumulatif. • Tidak ada batasan maksimum deviasi (bisa lebih dari 100%) • Perhitungan deviasi per jenis belanja • Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum. • Batas maksimum deviasi per jenis belanja 100% 3 Pagu Minus Dihitung dari pagu minus berjalan yg dikunci per 31 Des Tidak diperhitungkan 4 Data Kontrak Berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) kontrak dini (pra DIPA), (3) akselerasi kontrak 53. 5 Pengelolaan UP dan TUP Berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP 6 LPJ Bendahara Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian LPJ Tidak diperhitungkan 7 Dispensasi SPM Berdasarkan kategori jumlah dispensasi SPM yang terbit Berdasarkan kategori rasio dispensasi SPM yang terbit 8 Penyerapan Anggaran Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan. Target penyerapan triwulanan mengacu pada target penyerapan per jenis belanja. 9 Penyelesaian Tagihan Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual idem 10 Capaian Output Dihitung dari realisasi RO terhadap target RO Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) realisasi RO 11 Retur SP2D Dihitung dari rasio retur SP2D Tidak diperhitungkan 12 Kesalahan SPM Dihitung dari rasio kesalahan SPM yang ditolak pada saat validasi PMRT. Tidak diperhitungkan 13 Renkas Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian Renkas Tidak diperhitungkan
  • 16. 1. Ditetapkan persentase target penyerapan triwulanan pada masing-masing jenis belanja. 2. Persentase target penyerapan dikalikan dengan pagu masing-masing jenis belanja akan menghasilkan nominal target penyerapan, yang akan dikumulatifkan sehingga membentuk nominal target penyerapan triwulanan untuk seluruh belanja triwulanan. Reformulasi IKPA – Penyerapan Anggaran 16 1. Dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap target realisasi triwulanan (15%-40%- 60%-90%) 2. Nilai IKPA adalah nilai rata-rata nilai kinerja triwulanan. Penilaian tidak diperhitungkan berdasarkan jenis belanja, namun secara agregat, sedangkan karakteristik penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja berbeda. Formula Perhitungan (Eksisting) Isu Reformulasi B. Pegawai 20% 50% 75% 95% B. Barang B. Modal B. Bansos Tw I Tw II Tw III Tw IV 15% 50% 70% 90% 10% 40% 70% 90% 25% 50% 75% 95%
  • 17. Ilustrasi: Reformulasi IKPA – Penyerapan Anggaran 17 Satker A memiliki komposisi pagu sbb: Belanja Pegawai (51): 100 M Belanja Barang (52): 200 M Belanja Modal (53): 300 M Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV 51 100 M 20 M (20%*100) 50 M (50%*100) 75 M (75%*100) 95 M (95%*100) 52 200 M 30 M (15%*200) 100 M (50%*200) 140 M (70%*200) 180 M (90%*200) 53 300 M 30 M (10%*300) 120 M (40%*300) 210 M (70%*300) 270 M (90%*300) Total 600 M 80 M 270 M 425 M 545 M Target penyerapan anggaran Triwulanan Satker B memiliki komposisi pagu sbb: Belanja Pegawai (51): 50 M Belanja Barang (52): 150 M Belanja Modal (53): 50 M Belanja Bansos (57): 700 M Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV 51 50 M 10,0 M (20%*50) 25,0 M (50%*50) 37,5 M (75%*50) 47,5 M (95%*50) 52 150 M 22,5 M (15%*150) 75,0 M (50%*150) 105,0 M (70%*150) 135,0 M (90%*150) 53 50 M 5,0 M (10%*50) 20,0 M (40%*50) 35,0 M (70%*50) 45,0 M (90%*50) 57 700 M 175,0 M (25%*700) 350,0 M (50%*700) 525,0 M (75%*700) 665,0 M (95%*700) Total 950 M 212,5 M 470,0 M 702,5 M 892,5 M Target penyerapan anggaran Triwulanan 22,4% 49,5% 73,9% 93,9% 13,3% 45,0% 71,3% 90,8% Target (reformulasi) Target formula 2021 15,0% 40,0% 60,0% 90,0% Target (reformulasi) Target formula 2021 15,0% 40,0% 60,0% 90,0%
  • 18. Ilustrasi: Perhitungan Nilai IKPA Penyerapan Anggaran 18 Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV Total 600 M 80 M 270 M 425 M 545 M % 100,0% 13,3% 45,0% 71,3% 90,8% Target penyerapan anggaran Triwulanan Target penyerapan anggaran (total) untuk Satker A Nilai IKPA Penyerapan Anggaran Nilai Kinerja Target Penyerapan Anggaran Kumulatif (Miliar) Tw I Tw II Tw III Tw IV NKPA Penyerapan Anggaran Tw I/Target Penyerapan Tw I *100% Penyerapan Anggaran Tw II/Target Penyerapan Tw II *100% Penyerapan Anggaran Tw III/Target Penyerapan Tw III *100% Penyerapan Anggaran Tw IV/Target Penyerapan Tw IV *100% 67,5 (54/80*100) 73,3 (198/270*100) 84,0 (357/425*100) 100,0 (557/545*100) IKPA-PA NKPA Tw I Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II, Tw III Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II, Tw III, Tw IV 67,5 70,4 (67,5+73,3)/2 74,9 (67,5+73,3+ 84,0)/3 81,2 (67,5+73,3+ 84,0+100,0)/4 IKPA Penyerapan Anggaran diukur berdasarkan realisasi terhadap target penyerapan anggaran (total) Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV Total 600 M 54 M 198 M 357 M 557 M % 100% 9,0% 33,0% 59,5% 92,8% Penyerapan Anggaran Triwulanan Satker A penyerapan anggaran untuk Satker A
  • 19. 1. Deviasi dihitung secara agregat (total seluruh jenis belanja). Deviasi tinggi di salah satu belanja dapat dikompensasi dengan deviasi di jenis belanja lainnya. 2. Sulitnya mencapai nilai maksimal 100, karena mensyaratkan rata-rata deviasi bulanan sebesar 0,00%. 3. Tidak ada batas nilai deviasi bulanan (deviasi dapat lebih dari 100%), sehingga dimungkinkan adanya nilai ekstrim karena deviasi sangat tinggi di salah satu periode yang akan berdampak pada periode berikutnya. Dalam beberapa kasus, Satker tidak dapat melakukan perbaikan kinerja untuk memperbaiki deviasi di periode yang akan datang. Reformulasi IKPA Deviasi Halaman III DIPA 19 1. Deviasi dihitung pada masing-masing jenis belanja, sehingga menghindari deviasi belanja yang saling mengkompensasi. 2. Ditetapkan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100). 3. Ditetapkan batas maksimal deviasi tiap bulannya (sebesar 100%) untuk mengurangi dampak nilai ekstrim. 1. Dihitung berdasarkan rata-rata deviasi bulanan. 2. total realisasi dikurang total RPD bulan berkenaan. Formula Perhitungan (Eksisting) Isu Reformulasi No. Rentang Deviasi Nilai Indikator 1 0-5,0% 100,0 2 >5,0% 0-95,0 (sesuai persentase deviasi)
  • 20. Periode RPD Realisasi Penilaian 2021 Penilaian 2022 (Reformulasi) Deviasi Total Rata- Rata Deviasi Bulanan Nilai IKPA Deviasi (%) Rata- Rata Deviasi s.d. bln Nilai IKPA 51 52 53 Total 51 52 53 Total 51 52 53 Rata2 Deviasi 51,52,53 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)= [(h)- (d)]/(d) (j) (k) = 100-(j) (l)= [(e)- (a)]/(a) (m)= [(f)- (b)]/(b) (n)= [(g)-(c)]/(c) (o) (p) (q)=100- (p) Jan 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 1,1 0,0 2,1 5,00% 5,00 95,00 0,00% 10,00% 0,00% 3,33% 3,33 100,00 Feb 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,00% 2,50 97,50 100,00% 100,00% 0,00% 66,67% 35,00 65,00 Mar 1,0 2,0 3,0 6,0 1,0 2,0 3,0 6,0 0,00% 1,67 98,33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,33 76,67 Apr 2,0 2,0 5,0 9,0 2,1 2,0 5,0 9,1 1,11% 1,53 98,47 5,00% 0,00% 0,00% 1,67% 17,92 82,08 May 1,0 0,5 0,5 2,0 1,0 10,0 10,0 21,0 950,00% 191,22 0,00 0,00% 100,00% 100,00% 66,67% 27,67 72,33 Jun 1,0 2,0 5,0 8,0 1,0 1,2 7,9 10,1 26,25% 163,73 0,00 0,00% 40,00% 58,00% 32,67% 28,50 71,50 Jul 2,0 3,0 4,0 9,0 2,1 3,0 4,0 9,1 1,11% 140,50 0,00 5,00% 0,00% 0,00% 1,67% 24,67 75,33 Aug 1,0 5,0 6,0 12,0 1,0 5,0 6,0 12,0 0,00% 122,93 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,58 78,42 Sep 1,0 5,0 6,0 12,0 1,0 5,0 5,9 11,9 0,83% 109,37 0,00 0,00% 0,00% 1,67% 0,56% 19,25 80,75 Oct 1,0 4,0 6,0 11,0 1,0 4,0 5,9 10,9 0,91% 98,52 1,48 0,00% 0,00% 1,67% 0,56% 17,38 82,62 Nov 1,0 2,0 8,0 11,0 1,0 2,0 8,0 11,0 0,00% 89,56 10,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,80 84,20 Dec tidak diperhitungkan Reformulasi IKPA Deviasi Halaman III DIPA Perbandingan Penilaian Tahun 2021 vs 2022 (Reformulasi) 20 3a. Deviasi ekstrim 3b. Dampak deviasi ekstrim 2b. Deviasi terkompensasi 4. Satker masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki nilai 3c. Batas maksimal deviasi 1. Nilai 100 untuk deviasi s.d 5,0% 2c. Dihitung berdasarkan deviasi masing2 jenis belanja 2d. Deviasi per jenis belanja tidak terkompensasi 2a. deviasi 2a. deviasi 1) Mendorong motivasi dan ketercapaian kinerja optimal (attainable) 2) mendorong akurasi penilaian kinerja sampai level jenis belanja 3) mengantisipasi munculnya nilai ekstrim yang mengakibatkan capaian terlalu rendah 4) memungkinkan Satker untuk terus berupaya memperbaiki akurasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Arah Reformulasi Deviasi Hal III DIPA tahun 2022:
  • 21. Reformulasi IKPA Belanja Kontraktual 21 Indikator Data Kontrak memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi sebagai berikut: a. Kepatuhan: ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak b. Akselerasi: (1) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi - Kontrak belanja 53 dengan nilai 50 juta s.d. 200 juta yang diselesaikan di triwulan I. Dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian kontrak 5 hari kerja 1. Baru mengcapture dari sisi kepatuhan terhadap regulasi kontrak. dan belum mendukung upaya akselerasi belanja. 2. Belum memperhitungkan upaya akselerasi belanja melalui: a. Penerbitan/penadantanganan kontrak sebelum DIPA berlaku efektif (kontrak pra DIPA). b. percepatan penyelesaian kontrak belanja 53 di triwulan I. Formula Perhitungan (Eksisting) Isu Reformulasi No. Komponen Indeks Komposit 1 Kepatuhan 40% 2 Akselerasi 60%
  • 22. Reformulasi IKPA Belanja Kontraktual 22 b. Kontrak Pra DIPA (30%) a. Kepatuhan Pendaftaran Kontrak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Des Sep Okt Nov Ags c. Akselerasi Kontrak 53 (30%) Komponen 2 - Akselerasi (60%) Komponen1 – Kepatuhan (40%) a. Kepatuhan Pendaftaran Kontrak (40%) 1. Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Kontrak Komponen Ketepatan Waktu. 2. Nilai kontrak yang diperhitungkan: di atas Rp50 juta. 3. Ketentuan Nilai: Kontrak yang tepat waktu  nilai 100 1. Kontrak Pra DIPA: kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan 2. Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen Kontrak Pra DIPA 3. Nilai kontrak yang diperhitungkan: di atas Rp50 juta. 4. Ketentuan Nilai: • Kontrak Pra DIPA  nilai 120 • Kontrak Non Pra DIPA nilai 100 b. Kontrak Pra DIPA (30%) c. Akselerasi Kontrak 53 (30%) 1. Kontrak Akselerasi  kontrak belanja 53 dengan nilai di atas 50 s.d. 200 juta yang diselesaikan s.d. triwulan I (31 Maret) TA berkenaan. 2. Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen Akselerasi Kontrak Belanja 53. 3. Ketentuan Nilai: • Kontrak Akselerasi: Triwulan I  nilai 100 • Non Kontrak Akselerasi: Tw II: 90, Tw III: 80, Tw IV: 70 Tanggal Penyelesaian Tanggal kontrak Tanggal kontrak Tanggal Daftar
  • 23. Contoh: Reformulasi IKPA Belanja Kontraktual 23 No Kontrak Tanggal Kontrak Tanggal Terima Tanggal Penyelesaian Nilai Kontrak Jenis Belanja Jumlah Hari Status Ketepatan Waktu KEPATUHAN (40%) AKSELERASI 1: KONTRAK PRA DIPA (30%) AKSELERASI 2: KONTRAK 53 TW I (30%) Kontrak 1 21/12/2021 19/01/2022 14/12/2022 312.530.221 52 21 TERLAMBAT 0 120 Kontrak 2 21/12/2021 08/01/2022 03/10/2022 577.765.322 52 14 TEPAT WAKTU 100 120 Kontrak 3 15/01/2022 19/01/2022 24/02/2022 157.271.101 53 1 TEPAT WAKTU 100 100 100 Kontrak 4 18/03/2022 24/03/2022 25/11/2022 300.694.836 53 3 TEPAT WAKTU 100 100 Kontrak 5 19/03/2022 24/03/2022 28/03/2022 111.430.370 53 2 TEPAT WAKTU 100 100 100 Kontrak 6 07/04/2022 13/04/2022 31/10/2022 851.492.108 52 3 TEPAT WAKTU 100 Kontrak 7 30/07/2022 04/08/2022 07/11/2022 718.944.240 52 2 TEPAT WAKTU 100 Kontrak 8 18/08/2022 20/08/2022 28/08/2022 125.748.241 53 1 TEPAT WAKTU 100 80 Kontrak 9 20/08/2022 26/08/2022 31/12/2022 811.309.699 53 3 TEPAT WAKTU 100 Kontrak 10 25/08/2022 31/08/2022 31/12/2022 2.960.378.728 53 3 TEPAT WAKTU 100 Kontrak 11 29/10/2022 05/11/2022 27/12/2022 463.192.495 52 4 TEPAT WAKTU 100 Kontrak 12 04/11/2022 10/11/2022 26/11/2022 850.279.568 53 3 TEPAT WAKTU 100 TOTAL NILAI KOMPONEN 1100 540 280 NILAI KOMPONEN 91,67 (1100/12) 108,00 (540/5) 93,33 (280/3) NILAI IKPA DATA KONTRAK 97,07 (91,67 * 40%) + (108,00*30%) + (93,33*30%) 1 2 3 Berdasarkan nilai rata-rata dari transaksi yang tersedia Ketentuan penilaian: • Kontrak Tepat Waktu  nilai 100 • Kontrak Terlambat  Nilai 0 1 Ketentuan penilaian: • Kontrak Pra DIPA (Dini)  nilai 120 • Non Kontrak Pra DIPA  nilai 100 • Nilai komponen  Rasio antara kontrak Pra DIPA dengan jumlah kontrak pada Tw I 2 Ketentuan Penilaian: • kontrak belanja 53 dan nilai kontrak >50 juta s.d. 200 juta. • Nilai komponen  rasio antara kontrak Akselerasi 53 terhadap total kontrak yang dihitung. 3 Apabila Satker tidak punya transaksi Belanja Modal nilai di atas 50 juta s.d. 200 juta, maka nilainya dikonversi.
  • 24. Reformulasi IKPA Pengelolaan UP dan TUP 24 Indikator pengelolaan UP dan TUP memperhitungkan komponen ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP sebagai berikut: a. Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP b. Akurasi: • % GUP Disebulankan • % Setoran TUP 1. Dihitung berdasarkan ketepatan waktu GUP/GUP Nihil/PTUP yang bersumber dari dana RM. 2. Punishment apabila terdapat setoran TUP/UP yang belum disetorkan s.d. 31 Desember 2021. 1. Hanya memperhitungkan aspek kepatuhan regulasi dari sisi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP/TUP. 2. Belum memperhitungkan aspek akurasi besaran UP dan TUP kaitannya dengan risiko idle cash yang disebabkan: a. Satker tidak sepenuhnya menggunakan seluruh UP (100%) dalam satu bulan b. Satker tidak sepenuhnya menggunakan TUP yang berakibat pada munculnya setoran TUP Formula Perhitungan (Eksisting) Isu Reformulasi No. Komponen Indeks Komposit 1 Ketepatan Waktu 50% 2 % GUP 25% 3 % Setoran 25%
  • 25. Reformulasi IKPA: Pengelolaan UP dan TUP 25 Pengelolaan UP dan TUP Ketepatan Waktu (50%) % GUP (25%) SP2D GUP tepat waktu % GUP (disebulankan) SP2D PTUP tepat waktu Rata-Rata % GUP (disebulankan) % Setoran TUP (25%) UP TUP % Setoran TUP/Total TUP dalam setahun 100% - % Setoran TUP Dikurang Penalti Nilai Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai Perhitungan Nilai Dibagi Total GUP dan PTUP
  • 26. Aspek Pembentuk Nilai IKPA Pengelolaan UP dan TUP 26 Ketepatan Waktu % GUP (disebulankan) % Setoran TUP/Total TUP dalam setahun 1. berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (dalam 1 bulan). 2. Penalti nilai apabila terdapat setoran UP/TUP yang belum disampaikan s.d. 31 Desember. *sama dengan formula sebelumnya (dalam PER-4/PB/2021) 1. %GUP adalah besaran UP yang dipertanggungjawabkan/ diajukan revolvingnya ke KPPN 2. %GUP disebulankan adalah besaran %GUP yang telah dikalikan dengan faktor hari dalam sebulan untuk memperoleh %GUP yang setara dalam sebulan. Misal: • Satker memiliki UP sebesar 100 juta. • Satker melakukan GUP sebesar 50 juta dan terbit SP2D GUP tanggal 13 Mei 2022 (%GUP: 50%). • SP2D GUP yang terbit sebelumnya tertanggal 28 April 2022, sehingga rentang waktu GUPnya adalah 15 hari. Maka %GUP disebulankan untuk GUP tersebut adalah: 100%  50% x (30/15) Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase GUP sebesar 50,00% yang dipertanggungjawabkan dalam 15 hari setara dengan persentase GUP sebesar 100,00% yang dipertanggungjawabkan dalam satu bulan. %GUP disebulankan = %GUP x (jml hari sebulan*)/∆𝒕 𝑮𝑼𝑷) perbandingan nilai GUP dengan nilai UP. Rentang waktu SP2D GUP dari UP/GUP sebelumnya % Setoran TUP adalah jumlah TUP yang disetor dibandingkan dengan total TUP dalam satu tahun anggaran. Formula & Ilustrasi Misal: Dalam setahun, Satker mengajukan TUP dan menyetor sbb: • TUP 18 Mei 2022  1 M, setoran 100 jt • TUP 01 Oktober 2022  5 M, setoran 0 • TUP 3 Desember 2022  50 M, setoran 10 M Maka % Setoran TUP adalah: 10,1 M/56,0 M: 18,03% *jml hari dalam sebulan: jumlah hari kalender pada masing-masing bulan. Misal 17 Januari ke 17 Februari  31 hari 28 April ke 28 Mei  30 hari
  • 27. No. Jenis Tanggal Selisih Hari Total GU Outstanding UP/TUP Persen (%) GUP Status Persentase (%) GUP Disebulankan Tanggal UP/GUP sebelumnya Jumlah Hari dalam Sebulan Persen (%) GUP disebulankan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) =(g) x (j)/(d) 1 UP 03-Feb-21 0 - 1.260.000.000 - 2 GUP 03-Mar-21 28 716.788.090 1.260.000.000 56,89 TEPAT WAKTU 03-Feb-21 28 56,89 3 GUP 01-Apr-21 29 668.467.241 1.260.000.000 53,05 TEPAT WAKTU 03-Mar-21 31 56,71 4 TUP 08-Apr-21 0 2.500.000.000 2.500.000.000 - 5 PTUP 14-Apr-21 6 -1.393.325.103 1.106.674.897 - 6 GUP 20-Apr-21 19 702.526.936 1.260.000.000 55,76 TEPAT WAKTU 01-Apr-21 30 88,04 7 SETORAN TUP 26-Apr-21 18 -273.999 1.106.400.898 - 8 PTUP 28-Apr-21 20 -1.106.400.898 - TEPAT WAKTU 9 TUP 04-May-21 0 3.000.000.000 3.000.000.000 - 10 GUP 07-May-21 17 838.117.997 1.260.000.000 66,52 TEPAT WAKTU 20-Apr-21 30 100,00 11 PTUP 11-May-21 7 -1.965.532.864 1.034.467.136 - 12 SETORAN TUP 31-May-21 27 -85.440 1.034.381.696 - 13 GUP 03-Jun-21 27 670.042.666 1.260.000.000 53,18 TEPAT WAKTU 07-May-21 31 58,89 14 PTUP 09-Jun-21 36 -1.034.381.696 - TERLAMBAT Ilustrasi: Indikator Pengelolaan UP dan TUP 27 Nilai Ketepatan Waktu 71,43 (5/7*100) GUP tanggal % GUP disebulankan 3-Mar-21 56,89 1-Apr-21 56,71 20-Apr-21 88,04 7-May-21 100,00 3-Jun-21 58,89 Nilai Komponen Persentase GUP 72,10 (56,89 + 56,71 + 88,04 + 100,00 + 58,89)/5 SP2D GUP TW*: 5 SP2D PTUP TW: 1 Dikurang: Penalti Nilai: 1*) 5 Total GUP + PTUP 7 a. Ketepatan Waktu (50%) b. % GUP (25%) c. % Setoran TUP (25%) TUP/Setoran Tanggal Nominal TUP 8 Apr-21 2.500.000.000 TUP 04-May-21 3.000.000.000 Total TUP 5.500.000.000 Setoran 26-Apr-21 273.999 Setoran 31-May-21 85.440 Total Setoran 359.439 % Setoran/Total TUP 0,01 % Nilai Komponen Setoran 99,99 (100-0,01) Nilai Pengelolaan UP TUP: 78,73 71,43*50% = 35,71 72,10*25% = 18,02 56,89*(28/28) = 56,89 66,52*(30/17) = 117,38 Nilai diakui: 100 (maks) 99,99 *25% = 25,00 + + = *) terdapat sisa UP yang belum disetor s.d. 31 Des 28 adalah jumlah hari kalender dari 3 Feb ke 3 Mar (1 bulan) 30 adalah jumlah hari kalender dari 20 Apr ke 20 Mei
  • 28. Reformulasi IKPA: Revisi DIPA 28 1. Penegasan dan penyesuaian sistem untuk mengakomodasi perhitungan revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. 2. Perluasan lingkup revisi pergeseran sebagai objek penilaian indikator Revisi DIPA yang relevan dengan kualitas perencanaan Satker. 1. Dihitung berdasarkan rasio revisi DIPA yang bersifat pergeseran terhadap target revisi triwulanan 2. Nilai level Eselon I dan K/L  Rata- Rata Nilai IKPA Revisi DIPA Satker di bawahnya. 1. Belum diatur secara spesifik kriteria dan jenis revisi pergeseran (Pagu Tetap) yang termasuk dalam perhitungan indikator Revisi DIPA --> fokus pada revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. 2. Lingkup revisi DIPA yang dihitung belum mencakup seluruh revisi pergeseran yang terkait dengan kualitas perencanaan Satker, misalnya revisi antarjenis belanja. Formula Perhitungan (Eksisting) Isu Reformulasi (1/Frekuensi Revisi DIPA) x 100 *sama dengan formula sebelumnya (dalam PER-4/PB/2021) Formula
  • 29. Pengaturan IKPA Revisi DIPA Tahun 2022 29 No. Kode Uraian Jenis Revisi 1 201 Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program 2 211 Pemenuhan Belanja Operasional 3 212 Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional 4 213 Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non- Operasional 5 217 Penyelesaian Tunggakan 6 220 Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola 7 221 Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja 8 222 Kontrak Tahun Jamak 9 225 RO Cadangan 10 226 Penurunan volume RO secara total 11 229 Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) 12 231 Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 13 236 Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan 14 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya Jenis Revisi Revisi yang diperhitungkan: apabila tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. Kondisi Pagu Contoh 1: a) Satker ABC, melakukan revisi kode 213: Pagu awal: 100 M Pagu akhir: 102 Miliar Target Revisi Untuk memperoleh nilai 100  maksimum revisi pergeseran 1 kali tiap triwulan. *sama dengan ketentuan sebelumnya (PER- 4/PB/2021) Tidak diperhitungkan Contoh 2: a) Satker ABD, melakukan revisi kode 213: Pagu awal: 52 M Pagu akhir: 52 M diperhitungkan
  • 30. Reformulasi IKPA: Capaian Output 30 1. Memperhitungkan aspek (1) ketepatan waktu pelaporan, dan (2) ketercapaian output. 2. Penetapan target capaian triwulanan (triwulan I, II, dan III) selaras dengan target penyerapan anggaran. 1. Nilai Kinerja Capaian Output  dihitung berdasarkan capaian RO dibagi target capaian per triwulan. 2. Nilai IKPA Capaian Output  dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja Capaian Output 1. Perlu percepatan periode pelaporan data capaian output untuk memenuhi kebutuhan pelaporan yang bersifat internal maupun eksternal. 2. Belum memperhitungkan upaya Satker dalam melaporkan data capaian output secara tepat waktu di periode pertama pelaporan data. 3. Moral hazard bagi Satker dalam melaporkan output dengan nilai yang tidak sesuai kondisi riil, dengan tujuan mendapat nilai kinerja yang optimal. Formula Perhitungan (Eksisting) Isu Reformulasi Formula No. Komponen Indeks Komposit 1 Ketepatan Waktu 30% 2 Capaian RO 70% Catatan: open periode pertama pelaporan data capaian output diteteapkan paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berakhir.
  • 31. Ilustrasi Perhitungan Capaian Output 31 b. Capaian RO (70%) a. Ketepatan Waktu (30%) • Dihitung berdasarkan ketepatan waktu pengiriman data capaian output dari Aplikasi SAKTI. Ketepatan Waktu dihitung dari tanggal kirim data pada Aplikasi SAKTI. • Batas waktu pengiriman data adalah 5 hari kerja bulan berikutnya. • Output yang TEPAT WAKTU bernilai 100, sementara yang TERLAMBAT bernilai 0. • Satker dapat memperbaiki dan mengirim ulang data capaian output. Namun, untuk perhitungan ketepatan waktu pengiriman data tetap menggunakan tanggal pengiriman yang pertama. • Nilai Kinerja masing-masing RO dihitung berdasarkan realisasi RO dibagi dengan Target RO. • Target RO: • Tw I – III: PCRO sebesar target penyerapan anggaran • Tw IV: PCRO 100%, RVRO sesuai target DIPA • Syarat RO dihitung nilai kinerjanya: status Terkonfirmasi Tw I Tw II Tw III Tw IV PENYERAPAN CAPAIAN OUTPUT Penyerapan (%) PCRO Penyerapan (%) PCRO Penyerapan (%) PCRO Penyerapan (%) PCRO: 100, RVRO, sesuai DIPA Misal, target penyerapan satker A: 13,3% - 45,0% - 71,3% - 90,8% Maka target Capaian Outputnya: 13,3% - 45,0% - 71,3% - sesuai target DIPA
  • 32. NO. SATKER NAMA SATKER KPPN BULAN PROG KEG KRO RO URAIAN RO TARGET RO SATUAN RVRO PCRO STATUS KONFIRMASI TARGET PCRO BATAS WAKTU PELAPORAN TANGGAL KIRIM STATUS Nilai Ketepatan Waktu (30%) Nilai Capaian (70%) 1 123456 SATKER ABC 019 12 CD6216 AAA 001RUU P2 APBN 1 UU 1 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 07/01/2023 TERLAMBAT 0 100 2 123456 SATKER ABC 019 12 CD4806 AAG 001Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Menteri Mengenai Investasi Pemerintah 5 PerMen 5 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 07/01/2023 TERLAMBAT 0 100 3 123456 SATKER ABC 019 12 CD6216 AAG 002Peraturan Menteri Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN 1 PerMen 1 100 tidak terkonfirmasi 100 06/01/2023 04/01/2023 TEPAT WAKTU 100 0 4 123456 SATKER ABC 019 12 CD6216 AAG 004Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 30 PerMen 30 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 04/01/2023 TEPAT WAKTU 100 100 5 123456 SATKER ABC 019 12 CD4804 AAH 001Perjanjian Terkait Investasi Pemerintah 1 Perjanjia n 1 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 04/01/2023 TEPAT WAKTU 100 100 TOTAL 300,00 400,00 NILAI KOMPONEN 60,00 (300,00/5) 80,00 (400,00/5) NILAI AKHIR 74,00 Ilustrasi: Perhitungan Data Capaian Ouptut 32 2 Komponen Capaian RO bernilai 80  400/5 Terdapat 1 RO yang Tidak Terkonfirmasi, sehingga nilai kinerja RO (NKRO) -nya 0 2 Komponen Ketepatan Waktu bernilai 60  3/5*100 Terdapat 3 dari 5 RO yang berstatus TEPAT WAKTU. Suatu data dinilai TEPAT WAKTU apabila dikirim s.d. batas akhir pelaporan reguler (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya) 1 Nilai Akhir 74,00  (80,00 * 70%) + (60,00*30%) 3 b. Capaian RO (70%) a. Ketepatan Waktu (30%) Nilai IKPA CO 1
  • 33. Dispensasi SPM 33 Dispensasi SPM Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV Kategori Nilai Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*) 100 0,00 (tidak ada dispensasi SPM) 95 0,01 – 0,099 90 0,1 – 0,99 85 1 – 4,99 80 >=5,00 *Permil: rasio dispensasi SPM per 1.000 SPM yang terbit contoh: 5 permil  5 dispensasi SPM yang terbit dari total 1.000 SPM
  • 34. Strategi Peralihan 34 Indikator Strategi Peralihan (Tw I) Keterangan Penyerapan Anggaran Tidak dihitung Triwulan I tidak dihitung dan bobot dikonversi (bobot 0). Baru dihitung di tw II, III, IV Deviasi Halaman III DIPA Tetap dihitung Tetap dihitung dari Tw I, dengan membuka cut off data RPD Tw I bersamaan dengan cut off tw II (14 April 2022) Data Kontrak Tetap dihitung a) Ketepatan Waktu Tetap dihitung Tetap dihitung b) Akselerasi: Kontrak pra DIPA Tetap dihitung Tetap dihitung, karena nilai minimal komponen ini sebesar 100 c) Akselerasi: Kontrak 53 Tetap dihitung Gradasi nilai kontrak Belanja Modal dimodifikasi sebagai berikut: 1) kontrak yang diselesaikan s.d. bulan Juni (Tw I & II) : 100. 2) kontrak yang diselesaikan Juli-Sep (Tw III): 80. 3) Kontrak yang diselesaikan Okt-Des (Tw IV): 70. Pengelolaan UP/TUP Tetap Dihitung a) Ketepatan waktu Tetap dihitung Tetap dihitung b) % GUP Tetap dihitung Nilai di Q1 sebesar 100. Nilai Q2 dihitung sesuai formulasi % GUP. c) Setoran Tetap dihitung Tetap dihitung. Sepanjang tidak ada Setoran TUP, nilainya 100.
  • 35. Strategi Peralihan 35 Indikator Strategi Peralihan (Tw I) Strategi peralihan Revisi DIPA Tidak dihitung Triwulan I tidak dihitung dan bobot dikonversi (bobot 0). Perhitungan baru dimulai di tw II, III, IV Capaian Output Tetap dihitung a) Ketepatan Waktu Tetap dihitung Tetap dihitung, dengan target rilis sistem aplikasi pelaporan data capaian output (SAKTI dan OMSPAN) dan pengisiannya dapat dilakukan paling lambat s.d. akhir Maret. b) Capaian RO Tetap dihitung Dispensasi SPM Tetap dihitung Transaksi baru dihitung di triwulan IV, sehingga tidak terpengaruh. Penyelesaian Tagihan Tetap dihitung -
  • 36. 36

Editor's Notes

  1. Kualitas perencanaan
  2. Apakah berdasarkan pagu?
  3. Tambahan: sistem akan mengunci pagu triwulanan per jenis belanja.
  4. kinerja untuk memperbaiki deviasi di periode yang akan datang
  5. Apakah berdasarkan pagu?
  6. 07/02/2022: Perubahan nama indikator Data Kontrak menjadi Belanja Kontraktual: lebih luas dibandingkan Data Kontrak karena memasukkan unsur kualitas melalui komponen akselerasi
  7. Kontrak Non Pra DIPA tidak diberi nilai 0 karena: Jumlah kontrak pra DIPA dibandingkan dengan total kontrak Untuk kontrak 53 s.d. 200 juta 07/02/2022: Kontrak Pra DIPA  dalam perdirjen labelnya Kontrak Dini  Kontrak yang sudah ditandatangani sebelum tahun anggaran berjalan (efektif). Ketentuan peralihan: 14/02/2022: Perlu ditambahkan informasi mengenai DIPA pada saat rekam kontrak  untuk mengakomodasi perhitungan kontrak pada Satker yang baru muncul DIPAnya di tengah tahun. Pastikan untuk tanggal daftar itu dihitung dari mana? Seharusnya dari tanggal kirim di SAKTI.
  8. 25 Jan 2022 Perlu ditambahkan cara hitungnya (formula untuk masing-masing komponen). 07/02/2022: Tambahkan periode penilaian IKPA dan nilai IKPA bulanannya.
  9. Apakah berdasarkan pagu?
  10. Nilai ketepatan waktu  maksimal 100, minimal 0. sehingga kalau pinalti nilai aspek ketepatan waktu bernilai negatif, maka nilainya tetap 0
  11. 15/02/2022: khusus untuk penilaian komponen setoran TUP, sesuai Perdirjen LLAT (biasanya tanggal 8 Januari). Sumber data setoran  Karwas TUP OMSPAN. Untuk TUP, nilai defaultnya adalah 100 (tidak ada setoran TUP). Kondisi berlaku untuk Satker yang memiliki TUP atau tidak memiliki TUP.
  12. Pengiriman data dari SAKTI  tetap parsial.
  13. Capaian OutputKalau kepatuhan, maka seharusnya nilainya bukan take last known. Pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. Pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang diatur dalam PER-31/PB/2016 adalah penghasilan PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk pembayaran tunjangan kinerja PPNPN.
  14. Siapkan slide rinkasnya untuk Paparan ke Dirjen