4. 4
Hubungan Antara Laporan Keuangan yang Ideal dan Opini Audit
Kriteria Pemberian
Opini Pemeriksaan
BPK
Kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
Kecukupan pengungkapan
informasi keuangan dalam
laporan keuangan
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
Efektivitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)
LAPORAN KEUANGAN YANG IDEAL (BERKUALITAS)
SAP diterapkan secara konsisten dengan pengungkapan yang memadai pada CaLK;
Memenuhi Karakteristik LK (Relevan, Andal, Dapat dibandingkan; dan Dapat dipahami dan Bebas
dari kesalahan / kekeliruan/ketidakpastian yang material)
• Disusun sesuai Sistem Akuntansi
• Memenuhi SPI
• Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan
5. Asersi Akuntansi dalam Mendukung Pemeriksaan/Audit
Existence/Occurance Classification
Valuation Disclosure
Completeness Presentation
apakah semua transaksi dan akun yang
seharusnya disajikan dalam laporan
keuangan telah dicantumkan
apakah pos-pos LK ada pada tanggal
tertentu dan apakah telah terjadi selama
periode tertentu
apakah pos-pos LK sudah
dicantumkan dalam jumlah yang
semestinya
apakah pos-pos LK sudah
dicantumkan berdasarkan klasifikasi
yang semestinya
apakah pos-pos LK disajikan dengan
semestinya
apakah pos-pos LK diungkapkan
dengan semestinya
6. Tertib Pengelolaan BMN
Tertib Hukum
Tertib Administrasi
Tertib Fisik
Tertib antara data BMN
yang tercatat dengan
ketersediaan fisik
Tertib atas semua
prosedur, mulai dari
perencanaan sampai
dengan penghapusan
harus sesuai dengan
aturan perundangan.
Tertib pencatatan,
pengklasifikasian, dan
rekapitulasi BMN
7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Proses Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI
dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
Pelaporan
Tutup Periode
Validasi dan Posting
Persediaan
Aset Tetap
Jrn Komitmen
Jrn Pembayaran
Jrn Bendahara
Jrn Persediaan
Neraca Saldo
Lap Basis Kas
Lap Basis
Akrual
Lap BMN
Konsol
Saldo Neraca
Jrn Aset Tetap
Jrn Manual/
Penyesuaian
Migrasi Saldo Awal
Rekonsiliasi
Pendetilan
Komitmen
Pembayaran
Bendahara
Jrn Persediaan
Jrn Aset Tetap
GLP
Piutang
8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Timeline Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Tahun 2022
8
24 JAN 25 JAN 17 FEB 28 FEB
Batas Waktu Penerbitan
SHR Tidak Kena Sanksi
Tutup Buku Permanen s.d.
Periode 12 Modul GLP
BATAS WAKTU
K/L non PC-PEN dengan
jumlah s.d. 10 Satker
PENYAMPAIAN LK
TMT Pengenaan
Sanksi
SANKSI
K/L PC-PEN dan
K/L dengan > 10 Satker
PENYAMPAIAN LK
1 – 24 JAN
Periode Penyelesaian
Rekonsiliasi
REKONSILIASI
LKKL Tahun 2022 (Unaudited) disampaikan dalam bentuk softcopy (format .pdf) melalui
alamat email bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id
2023
9. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Penyusunan dan Penyampaian LK
9
LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui
data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang
terbuku sampai dengan 31 Desember 2022
1 4
Memastikan seluruh satker di lingkupnya telah
menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara
UAKPA dengan KPPN untuk periode Desember
2022 sampai dengan terbitnya Surat Hasil
Rekonsiliasi (SHR)
2
Memastikan seluruh satker (termasuk subsatker)
telah melakukan tutup buku Modul Persediaan
dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen
Modul GLP sampai dengan periode Desember
2022 (Periode 12 dan 13)
3
Memperhatikan batas waktu penyampaian LK
Tahun 2022 (Unaudited) untuk setiap jenjang
Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan
5
Memastikan lembar muka/face setiap komponen
LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
6
Memastikan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah
disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari
Pengguna Anggaran serta Pernyataan Telah
Direviu
Hal-hal yang perlu diperhatikan
10. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketentuan Rekonsiliasi Eksternal Periode Desember 2022
10
• Satker (termasuk SubSatker)
WAJIB Tutup Buku Modul
Persediaan dan Modul Aset
Tetap, serta Tutup Permanen
Modul GLP s.d. Periode 12
• Penyelesaian/Perbaikan data
dapat menggunakan Periode 13
sampai LKKL Tahun 2022
(Unaudited) disampaikan kepada
Kemenkeu c.q. Dit. APK DJPb
Penerbitan SHR
Penyelesaian/Perbaikan data agar tidak
menyebabkan terjadinya selisih rekonsiliasi
SAKTI-SPAN (TDK)
Catatan
Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai SAPP
Pedoman Rekonsiliasi
Rekonsiliasi antar UAKPA dengan
KPPN dilakukan melalui
Aplikasi MonSAKTI
Pelaksanaan
11. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan LK
11
seluruh transaksi sepanjang Tahun
2022 telah diselesaikan pada Aplikasi
SAKTI serta telah dilakukan proses
verifikasi dalam rangka menjaga
validitas dan kualitas data
seluruh satker telah memperoleh
SHR untuk pelaksanaan rekonsiliasi
eksternal periode Desember 2022
12. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketentuan Tutup Buku pada Aplikasi SAKTI
12
01
02
03
04
Tutup Periode 12
Dilakukan dalam rangka penyelesaian rekonsiliasi
periode Desember 2022 dan penerbitan SHR
paling lambat tanggal 24 Januari 2023
K/L Monitoring Tutup Buku
Memanfaatkan menu Monitoring Tutup Buku pada
Aplikasi SAKTI untuk memantau pelaksanaan
Tutup Buku satker pada lingkupnya.
Tutup Periode 13
Dilakukan setelah LKKL (Tingkat UAPA)
disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat APK DJPb
K/L Mengatur Jadwal Tutup Buku
Jadwal tutup buku s.d. Desember 2022 (periode 12 dan
13) seluruh satker lingkupnya diatur sesuai dengan
kebutuhan masing-masing K/L
14. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Strategi Peningkatan Kualitas LK
1. Memastikan permasalahan pada LKKL Triwulan III Tahun 2022 telah
ditindaklanjuti
2. Memanfaatkan dan menindaklanjuti menu To Do List, Monitoring, dan
Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data
laporan keuangan
3. Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L
dengan Kertas Kerja Telaah sesuai PMK yang mengatur mengenai Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
4. Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi
keuangan, termasuk Memo Penyesuaian
5. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019
6. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam
menjaga keandalan dan kualitas penyajian LKKL
14
15. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu To Do List
15
menunjukkan bahwa satker masih memiliki
kewajiban untuk melakukan normalisasi
beserta tindak lanjut atas BMN anomali pada
saat dilakukan migrasi data dari Aplikasi e-
Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI
Monitoring Normalisasi dan Tinjut Normalisasi
01
menunjukkan bahwa belum dituntaskan
proses pendetilan kode barang pada modul
Persediaan/Aset Tetap atas BAST yang
direkam pada Modul Komitmen
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum
Didetilkan
02
Satker agar memastikan seluruh transaksi TK telah
dicatat transaksi TM-nya oleh satker Penerima
(termasuk TKTM internal/ antara satker induk
dengan subsakter /antar sesama subsatker)
Transfer Keluar Belum Dilakukan Transfer Masuk
(TKTM)
03
seluruh transaksi Reklas Keluar pada Aplikasi SAKTI
harus dilakukan input transaksi Reklas Masuknya.
Proses RKRM harus dilakukan dalam tahun yang
sama.
Reklasifikasi Keluar Belum Dilakukan
Reklasifikasi Masuk (RKRM)
04
16. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu To Do List
16
Satker segera menindaklanjuti permasalahan
sesuai juknis S-40/PB/PB.6/2022 tgl 30 Sept 2022
hal Penyusunan dan Penyampaian
LKKL Triwulan III Tahun 2022
Ketidaksesuaian Akun Belanja vs Kode Barang
Aset/Persediaan
05
Seluruh penerimaan/setoran akun TP/TGR belum
dipasangkan dengan piutang yang telah direkam
pada Modul Piutang akan termonitor dalam menu
ini. Satker diharapkan dapat mengidentifikasi dan
melakukan transaksi settlement pada Modul
Piutang
Pendapatan Belum di-Settle Piutang
06
penyisihan piutang tidak lagi dilakukan dengan
cara jurnal manual, namun menggunakan menu
yang telah disediakan pada Modul Piutang
sehingga terbentuk jurnal otomasi.
Penyisihan piutang akan terbentuk sesuai dengan
kualitas masing masing piutang.
Belum Penyisihan Piutang
07
implementasi role Operator, Validator dan
Approver, khususnya pada Modul Aset Tetap,
membuat transaksi yang telah selesai direkam
oleh operator belum langsung masuk ke dalam
laporan BMN. Diperlukan adanya validasi oleh
validator serta persetujuan dari approver
Aset Belum Validasi Approve
08
17. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu Monitoring
17
Memantau berbagai kondisi yang terdapat pada setiap satker mulai dari:
Monitoring Admin
Monitoring Penganggaran
Monitoring Pelaporan
Monitoring pelaporan di antaranya untuk menangkap beberapa kondisi pada satker terkait:
Monitoring
posisi tutup periode
pada masing-masing
modul
rincian saldo piutang sampai
dengan periode pelaporan
beserta kualitas dan tanggal
jatuh temponya
Monitoring transaksi Hibah BJS
Saldo KDP yang pada tahun berjalan belum
didefinitifkan sebagai aset tetap sehingga
perlu dijelaskan dalam CaLK
Monitoring atas
transaksi resiprokal
Monitoring atas
transaksi TKTM
Fungsi
18. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu Daftar/Rincian
18
Neraca Tidak
Balance
Rincian Persediaan
Diserahkan Ke
Masyarakat
Daftar Buku Besar
Pengembalian
Belanja Melebihi
Realisasi
Pagu Minus
(Basis SP2D)
Rincian Pendapatan Perolehan
Aset Lainnya (491429)
List Jurnal Modul
GLP
Pajak Non DJP dan
DJBC
Dalam rangka melakukan penelusuran data, meningkatkan validitas data, serta memberikan penjelasan
tambahan atas penyajian masing-masing pos pada LK, Entitas akuntansi dan entitas pelaporan dapat
memanfaatkan sub-menu yang terdapat dalam menu Daftar/Rincian.
Daftar Barang Hilang,
Usul RB ke Pengelola dan
BMN Henti Guna
20. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pengungkapan Program PC-PEN dan Prioritas Nasional
Identifikasi setiap Rincian Output dan alokasinya pada RKA-K/L dan
DIPA yang berkaitan dengan PC PEN dan/atau Prioritas Nasional
Pastikan telah dilakukan proses tagging yang akurat atas anggaran
masing2 Satker pelaksana PC-PEN dan/atau Prioritas Nasional
Satker melakukan input data target dan capaian output secara
akurat dan memvalidasinya melalui aplikasi SAKTI
Data yang telah diinput dan divalidasi menjadi bahan pelaporan
dan pengungkapan pelaksanaan PC PEN dan Prioritas Nasional
21. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Transaksi PHLN
21
02
01
03
K/L agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LKKL Tahun 2022
dan mengungkapkan secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CaLK
K/L yang memiliki Program Percepatan Penurunan Stunting (terdapat di
9 K/L) agar dapat mengungkapkan ikhtisar keuangan program tersebut
pada Catatan Penting Lainnya di CaLK
Laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing masing lender/donor agar
disampaikan sesuai periodisasi, format, dan/atau mekanisme yang ditetapkan
oleh masing-masing lender/donor.
23. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode Persediaan
23
521111 521119 521131 521211 521219 521252 523121 525112 525162 532111
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 9.850.000 6.497.250 16.347.250
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 700.000 700.000
UNIVERSITAS JEMBER 182.000 182.000
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 15.815.613 16.927.165 32.742.778
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 199.650.000 199.650.000
UNIVERSITAS MULAWARMAN 537.107.500 372.191.500 88.200.000 1.536.000 40.108.240 1.039.143.240
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 376.542.000 376.542.000
UNIVERSITAS NEGERI MANADO 15.026.000 15.026.000
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 14.707.500 1.590.000 16.297.500
UNIVERSITAS NUSA CENDANA 1.848.000 1.848.000
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 31.539.000 31.539.000
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 5.395.044.600 5.395.044.600
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA 22.115.076 22.115.076
Grand Total 538.955.500 372.191.500 22.115.076 302.557.500 9.850.000 24.602.863 31.539.000 18.463.165 15.208.000 5.811.694.840 7.147.177.444
Nama Satker
Akun
Grand Total
24. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Aset Tetap Belum Didetailkan
24
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 32 116.682.500 248 2.320.590.645 280 2.437.273.145
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 2 189.788.000 3 2.435.445.994 5 2.625.233.994
UNIVERSITAS BENGKULU 1 31.468.500 1 31.468.500
UNIVERSITAS CENDERAWASIH 35 869.312.436 216 16.155.565.777 40 797.712.961 291 17.822.591.174
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 59 205.933.740 1.193 3.656.880.476 431 14.282.881.102 1.683 18.145.695.318
UNIVERSITAS KHAIRUN 24 5.318.675.926 24 5.318.675.926
UNIVERSITAS LAMPUNG 23 230.684.700 6 596.730.700 709 63.354.799.232 738 64.182.214.632
UNIVERSITAS MULAWARMAN 36 10.620.000 139 257.345.100 80 2.935.776.000 255 3.203.741.100
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 141 1.673.100.080 141 1.673.100.080
UNIVERSITAS NEGERI MANADO 107 1.146.408.110 178 78.139.754.620 53 2.632.146.481 338 81.918.309.211
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 132 2.286.094.600 3 1.366.000.000 3.212 73.739.561.919 3.347 77.391.656.519
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 3 650.415.770 3 650.415.770
UNIVERSITAS PAPUA 22 59.500.000 701 4.339.153.000 22 223.750.000 745 4.622.403.000
UNIVERSITAS PATTIMURA 12 751.540.000 936 20.834.589.598 948 21.586.129.598
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 25 859.084.500 25 859.084.500
UNIVERSITAS SAMRATULANGI 44 1.507.065.453 4.541 109.214.202.577 4.585 110.721.268.030
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2 38.737.000 16 2.423.968.802 1.453 88.581.064.339 1.471 91.043.770.141
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 1 77.155.000 16 150.162.810 17 227.317.810
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 1 137.925.000 6 49.000.000 7 186.925.000
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 3 58.646.500 20 722.001.556 23 780.648.056
UNIVERSITAS TERBUKA 2 526.900.000 5 888.364.000 7 1.415.264.000
Grand Total 466 6.041.102.586 2.753 114.513.741.337 11.715 386.288.341.581 14.934 506.843.185.504
Nama Satker
BAST BARANG UP/TUP/KKP BAST KONTRAKTUAL BAST NONKONTRAKTUAL
Total Sum of Jumlah Total Sum of Nilai
25. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN
25
Nama Satker Harga Total
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 189.898.380
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 49.000.000
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG 39.294.000
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 8.825.625
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 49.654.240
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 1.311.361.000
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 752.102.693
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 1.815.011.492
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 1.023.593.284
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 87.972.218
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI 488.000
UNIVERSITAS BENGKULU 1.653.612.917
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 681.238.750
UNIVERSITAS CENDERAWASIH 3.616.018.630
UNIVERSITAS HALUOLEO 600.302.149
UNIVERSITAS JAMBI 4.591.355.953
UNIVERSITAS JEMBER 535.954.593
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 538.972.064
UNIVERSITAS KHAIRUN 672.318.870
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 124.215.405
UNIVERSITAS LAMPUNG 183.130.113
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 1.510.231.042
UNIVERSITAS MARITIMRAJA ALI HAJI 106.202.545
UNIVERSITAS MULAWARMAN 2.598.971.744
UNIVERSITAS MUSAMUS 916.697.222
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 1.038.506.282
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 511.301.955
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 8.440.970.552
UNIVERSITAS NEGERI MANADO 14.644.952.468
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 1.536.076.517
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 1.938.250.000
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 1.275.863.797
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2.164.005.318
UNIVERSITAS NUSA CENDANA 1.532.247.286
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 999.913.358
UNIVERSITAS PAPUA 1.236.812.161
UNIVERSITAS PATTIMURA 4.112.617.480
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 1.158.010.803
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA 6.909.750.032
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 73.920.000
UNIVERSITAS RIAU 2.177.674.664
UNIVERSITAS SAMRATULANGI 7.452.957.737
UNIVERSITAS SAMUDRA 2.359.121.206
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA 618.708.700
UNIVERSITAS SILIWANGI 1.512.769.000
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 1.072.753.049
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 5.430.601.106
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 454.481.085
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 18.894.000.390
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2.172.958.666
UNIVERSITAS TADULAKO 372.665.014
UNIVERSITAS TANJUNGPURA 536.780.000
UNIVERSITAS TERBUKA 1.533.523.400
UNIVERSITAS TEUKU UMAR 786.943.700
UNIVERSITAS TIDAR 2.005.198.284
UNIVERSITAS TIMOR 336.815.000
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA 2.441.515.641
UNIVERSITAS UDAYANA 277.855.783
Grand Total 121.666.943.363
26. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Monitoring KDP
26
Nama Satker Saldo
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 2.912.717.690
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH 38.937.639.600
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 2.661.340.000
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 270.177.774
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG 739.637.200
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 1.357.683.785
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 46.576.749.330
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 19.534.065.254
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 90.425.820.981
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 77.774.200.816
UNIVERSITAS BENGKULU 9.805.080.206
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 1.841.165.925
UNIVERSITAS CENDRAWASIH 106.767.138.319
UNIVERSITAS HALU OLEO 173.654.935.635
UNIVERSITAS JAMBI 153.392.608.422
UNIVERSITAS JEMBER 10.587.445.296
UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN 30.315.682.130
UNIVERSITAS KHAIRUN 1.656.589.030
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 36.413.032.981
UNIVERSITAS LAMPUNG 81.048.352.315
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 196.391.571.195
UNIVERSITAS MARITIMRAJA ALI HAJI 2.740.780.800
UNIVERSITAS MATARAM 12.391.914.332
UNIVERSITAS MUSAMUS 46.082.737.688
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 47.201.273.360
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 129.631.998.884
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 142.537.186.720
UNIVERSITAS NEGERI MANADO 502.984.832.445
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 95.383.983.224
UNIVERSITAS NEGERI PAPUA 65.713.553.520
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 496.650.050
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 109.048.445.907
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 75.171.672.882
UNIVERSITAS NUSA CENDANA 44.984.607.580
UNIVERSITAS PALANGKARAYA 7.485.009.640
UNIVERSITAS PATTIMURA 31.753.259.062
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 158.050.410.788
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA 2.823.985.073
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 34.164.928.629
UNIVERSITAS RIAU 197.570.314.820
UNIVERSITAS SAMRATULANGI 83.751.396.332
UNIVERSITAS SAMUDRA 74.406.573.632
UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA 36.609.149.022
UNIVERSITAS SILIWANGI 38.713.704.701
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA 4.861.059.197
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 32.940.034.070
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 108.000.479.467
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 54.020.012.520
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 217.610.014.162
UNIVERSITAS TADULAKO 49.040.276.096
UNIVERSITAS TANJUNGPURA 159.921.114.979
UNIVERSITAS TERBUKA 201.520.029.542
UNIVERSITAS TEUKU UMAR 60.673.004.276
UNIVERSITAS TIDAR 74.826.608.173
UNIVERSITAS TIMOR 66.375.666.694
UNIVERSITAS TRUNOJOYO 25.837.504.466
UNIVERSITAS UDAYANA 111.286.339.297
Grand Total 4.189.674.145.914
27. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Saldo Tidak Normal
27
No Nama Satker Uraian Debit Kredit Saldo Normal
1 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 452.878.400 D
2 UNIVERSITAS SYIAH KUALA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 64.603.810.983 D
3 UNIVERSITAS ANDALAS Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 421.300 - K
4 UNIVERSITAS ANDALAS Aset Tetap Lainnya - 22.319.000 D
5 UNIVERSITAS BENGKULU Beban Persediaan bahan baku - 66.490.303 D
6 UNIVERSITAS BENGKULU Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 31.200.000 D
7 UNIVERSITAS BENGKULU Beban Persediaan Lainnya - 2.870.000 D
8 UNIVERSITAS LAMPUNG Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 4.745.199.915 D
9 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 33.055.500 D
10 UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 121.708.803 - K
11 UNIVERSITAS UDAYANA Kas dan Bank - BLU - 24.849.956.522 D
12 UNIVERSITAS MATARAM Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 351.866.460 D
13 UNIVERSITAS TANJUNGPURA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 84.276.326.717 D
14 UNIVERSITAS MULAWARMAN Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 2.133.072.045 D
15 UNIVERSITAS SAMRATULANGI Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 59.784.390.511 D
16 UNIVERSITAS NEGERI MANADO Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 8.147.899.435 D
17 UNIVERSITAS NEGERI MANADO Kas Lainnya di BLU - 380.043.650 D
18 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 25.027.063.553 D
19 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 1.130.084.144 D
20 INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Dana Pihak Ketiga 616.705 - K
21 INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan - 616.705 D
22 UNIVERSITAS SULAWESI BARAT Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 250.198.000 - K
23 UNIVERSITAS KHAIRUN Beban Pembulatan Gaji PNS - 180.458 D
24 UNIVERSITAS PAPUA Dana Pihak Ketiga 1.516.514.899 - K
28. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Rekapitulasi Transaksi Resiprokal
28
No Nama Satker Pengirim Belanja Nama Satker Penerima Pendapatan Selisih
1 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 294.475.000 RUMAH SAKIT UMUMPUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG 294.475.000 -
2 UNIVERSITAS BENGKULU - RUMKIT BHAYANGKARA BENGKULU 28.320.000 28.320.000
-
3 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 3.620.000 RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA 3.620.000 -
4 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.469.553.000 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 5.469.553.000 -
5 DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 250.780.000 250.780.000
-
6 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 607.228.000 607.228.000
-
7 LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 913.305.300 913.305.300
-
8 DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 37.569.000 37.569.000
-
9 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 60.000.000 60.000.000
-
10 DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1.312.681.000 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 1.312.681.000 -
11 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.664.394.700 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 4.664.394.700 -
12 DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU 53.578.287.600 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 58.662.612.000 5.084.324.400
-
13 DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 170.983.200 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 170.983.200 -
14 DIREKTORAT SUMBER DAYA 1.431.465.000 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 1.431.465.000 -
15 DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI 340.201.400 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 675.611.300 335.409.900
-
16 DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI 595.456.780 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 595.456.780 -
17 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 1.702.728.000 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 3.068.960.000 1.366.232.000
-
18 DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU 28.086.500.000 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 28.086.500.000 -
19 UNIVERSITAS JEMBER - POLITEKNIK NEGERI MALANG 43.000.000 43.000.000
-
20 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.917.155.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 4.194.150.000 2.276.995.000
-
21 DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU 9.964.500.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 9.964.500.000 -
22 DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 326.740.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 326.740.000 -
23 DIREKTORAT SUMBER DAYA 55.650.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 55.650.000 -
24 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 72.050.000 72.050.000
-
25 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 198.100.000 198.100.000
-
26 BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 355.308.800 355.308.800
-
27 DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 959.932.000 959.932.000
-
28 UNIVERSITAS BRAWIJAYA - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 1.000.000 1.000.000
-
29 MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PONTIANAK KOTA PONTIANAK - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 29.411.000 29.411.000
-
30 POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 6.400.000 6.400.000
-
31 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 574.060.000 574.060.000
-
32 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT 4.000.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 3.000.000 1.000.000
33 UNIVERSITAS MULAWARMAN - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 178.034.000 178.034.000
-
34 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 682.559.026 682.559.026
-
35 DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 14.234.999.850 14.234.999.850
-
36 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 24.700.000 24.700.000
-
37 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 7.350.000 RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA 7.350.000 -
38 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.164.753.000 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 4.164.753.000 -
39 DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI 400.614.000 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 400.614.000 -
29. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Rekonsiliasi SAKTI-SPAN
29
No Nama Jenis Rekon Nilai SPAN Nilai SAKTI Selisih
1 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Belanja 31.906.776.271.505 31.839.073.532.108 67.702.739.397
-
2 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Pengembalian Belanja 21.647.398.156
- 21.316.009.193
- 331.388.963
3 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Pendapatan Bukan Pajak 12.036.828.501.088 12.017.375.126.116 19.453.374.972
-
4 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Mutasi Uang Persediaan 1.888.069.526 1.988.614.080 100.544.554
5 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Kas di Bendahara Pengeluaran 3.243.172.374 3.343.716.928 100.544.554
6 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Kas pada Badan Layanan Umum 8.062.721.532.824 6.805.713.179.557 1.257.008.353.267
-