SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Dikbudristek
Ditjen Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi
Penyusunan Laporan
KeuanganTahun
2022 (Unaudited)
Denny F. Singawiria
Selasa, 07 Maret 2023
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Peraturan Terkait
1. PMK 217/PMK.05/2022 – SAPP
2. PMK 231/PMK.05/2022 – KABA
3. PMK 232/PMK.05/2022 – SAI
4. PMK 171/PMK.05/2021 – Pelaksanaan Sistem SAKTI
5. S-54/PB/PB.6/2022 – Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022
(Unaudited)
2
© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan
Tahun 2022 (Unaudited)
3
4
Hubungan Antara Laporan Keuangan yang Ideal dan Opini Audit
Kriteria Pemberian
Opini Pemeriksaan
BPK
Kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)
Kecukupan pengungkapan
informasi keuangan dalam
laporan keuangan
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
Efektivitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern (SPI)
LAPORAN KEUANGAN YANG IDEAL (BERKUALITAS)
 SAP diterapkan secara konsisten dengan pengungkapan yang memadai pada CaLK;
 Memenuhi Karakteristik LK (Relevan, Andal, Dapat dibandingkan; dan Dapat dipahami dan Bebas
dari kesalahan / kekeliruan/ketidakpastian yang material)
• Disusun sesuai Sistem Akuntansi
• Memenuhi SPI
• Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan
Asersi Akuntansi dalam Mendukung Pemeriksaan/Audit
Existence/Occurance Classification
Valuation Disclosure
Completeness Presentation
apakah semua transaksi dan akun yang
seharusnya disajikan dalam laporan
keuangan telah dicantumkan
apakah pos-pos LK ada pada tanggal
tertentu dan apakah telah terjadi selama
periode tertentu
apakah pos-pos LK sudah
dicantumkan dalam jumlah yang
semestinya
apakah pos-pos LK sudah
dicantumkan berdasarkan klasifikasi
yang semestinya
apakah pos-pos LK disajikan dengan
semestinya
apakah pos-pos LK diungkapkan
dengan semestinya
Tertib Pengelolaan BMN
Tertib Hukum
Tertib Administrasi
Tertib Fisik
Tertib antara data BMN
yang tercatat dengan
ketersediaan fisik
Tertib atas semua
prosedur, mulai dari
perencanaan sampai
dengan penghapusan
harus sesuai dengan
aturan perundangan.
Tertib pencatatan,
pengklasifikasian, dan
rekapitulasi BMN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Proses Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI
dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
Pelaporan
Tutup Periode
Validasi dan Posting
Persediaan
Aset Tetap
Jrn Komitmen
Jrn Pembayaran
Jrn Bendahara
Jrn Persediaan
Neraca Saldo
Lap Basis Kas
Lap Basis
Akrual
Lap BMN
Konsol
Saldo Neraca
Jrn Aset Tetap
Jrn Manual/
Penyesuaian
Migrasi Saldo Awal
Rekonsiliasi
Pendetilan
Komitmen
Pembayaran
Bendahara
Jrn Persediaan
Jrn Aset Tetap
GLP
Piutang
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Timeline Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Tahun 2022
8
24 JAN 25 JAN 17 FEB 28 FEB
 Batas Waktu Penerbitan
SHR Tidak Kena Sanksi
 Tutup Buku Permanen s.d.
Periode 12 Modul GLP
BATAS WAKTU
K/L non PC-PEN dengan
jumlah s.d. 10 Satker
PENYAMPAIAN LK
TMT Pengenaan
Sanksi
SANKSI
K/L PC-PEN dan
K/L dengan > 10 Satker
PENYAMPAIAN LK
1 – 24 JAN
Periode Penyelesaian
Rekonsiliasi
REKONSILIASI
LKKL Tahun 2022 (Unaudited) disampaikan dalam bentuk softcopy (format .pdf) melalui
alamat email bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id
2023
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Penyusunan dan Penyampaian LK
9
LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui
data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang
terbuku sampai dengan 31 Desember 2022
1 4
Memastikan seluruh satker di lingkupnya telah
menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara
UAKPA dengan KPPN untuk periode Desember
2022 sampai dengan terbitnya Surat Hasil
Rekonsiliasi (SHR)
2
Memastikan seluruh satker (termasuk subsatker)
telah melakukan tutup buku Modul Persediaan
dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen
Modul GLP sampai dengan periode Desember
2022 (Periode 12 dan 13)
3
Memperhatikan batas waktu penyampaian LK
Tahun 2022 (Unaudited) untuk setiap jenjang
Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan
5
Memastikan lembar muka/face setiap komponen
LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
6
Memastikan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah
disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari
Pengguna Anggaran serta Pernyataan Telah
Direviu
Hal-hal yang perlu diperhatikan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketentuan Rekonsiliasi Eksternal Periode Desember 2022
10
• Satker (termasuk SubSatker)
WAJIB Tutup Buku Modul
Persediaan dan Modul Aset
Tetap, serta Tutup Permanen
Modul GLP s.d. Periode 12
• Penyelesaian/Perbaikan data
dapat menggunakan Periode 13
sampai LKKL Tahun 2022
(Unaudited) disampaikan kepada
Kemenkeu c.q. Dit. APK DJPb
Penerbitan SHR
Penyelesaian/Perbaikan data agar tidak
menyebabkan terjadinya selisih rekonsiliasi
SAKTI-SPAN (TDK)
Catatan
Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai SAPP
Pedoman Rekonsiliasi
Rekonsiliasi antar UAKPA dengan
KPPN dilakukan melalui
Aplikasi MonSAKTI
Pelaksanaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan LK
11
seluruh transaksi sepanjang Tahun
2022 telah diselesaikan pada Aplikasi
SAKTI serta telah dilakukan proses
verifikasi dalam rangka menjaga
validitas dan kualitas data
seluruh satker telah memperoleh
SHR untuk pelaksanaan rekonsiliasi
eksternal periode Desember 2022
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketentuan Tutup Buku pada Aplikasi SAKTI
12
01
02
03
04
Tutup Periode 12
Dilakukan dalam rangka penyelesaian rekonsiliasi
periode Desember 2022 dan penerbitan SHR
paling lambat tanggal 24 Januari 2023
K/L Monitoring Tutup Buku
Memanfaatkan menu Monitoring Tutup Buku pada
Aplikasi SAKTI untuk memantau pelaksanaan
Tutup Buku satker pada lingkupnya.
Tutup Periode 13
Dilakukan setelah LKKL (Tingkat UAPA)
disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat APK DJPb
K/L Mengatur Jadwal Tutup Buku
Jadwal tutup buku s.d. Desember 2022 (periode 12 dan
13) seluruh satker lingkupnya diatur sesuai dengan
kebutuhan masing-masing K/L
© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pedoman Peningkatan Kualitas LK
 To Do List
 Monitoring
 Daftar/Rincian
13
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Strategi Peningkatan Kualitas LK
1. Memastikan permasalahan pada LKKL Triwulan III Tahun 2022 telah
ditindaklanjuti
2. Memanfaatkan dan menindaklanjuti menu To Do List, Monitoring, dan
Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data
laporan keuangan
3. Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L
dengan Kertas Kerja Telaah sesuai PMK yang mengatur mengenai Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
4. Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi
keuangan, termasuk Memo Penyesuaian
5. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019
6. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam
menjaga keandalan dan kualitas penyajian LKKL
14
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu To Do List
15
menunjukkan bahwa satker masih memiliki
kewajiban untuk melakukan normalisasi
beserta tindak lanjut atas BMN anomali pada
saat dilakukan migrasi data dari Aplikasi e-
Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI
Monitoring Normalisasi dan Tinjut Normalisasi
01
menunjukkan bahwa belum dituntaskan
proses pendetilan kode barang pada modul
Persediaan/Aset Tetap atas BAST yang
direkam pada Modul Komitmen
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum
Didetilkan
02
Satker agar memastikan seluruh transaksi TK telah
dicatat transaksi TM-nya oleh satker Penerima
(termasuk TKTM internal/ antara satker induk
dengan subsakter /antar sesama subsatker)
Transfer Keluar Belum Dilakukan Transfer Masuk
(TKTM)
03
seluruh transaksi Reklas Keluar pada Aplikasi SAKTI
harus dilakukan input transaksi Reklas Masuknya.
Proses RKRM harus dilakukan dalam tahun yang
sama.
Reklasifikasi Keluar Belum Dilakukan
Reklasifikasi Masuk (RKRM)
04
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu To Do List
16
Satker segera menindaklanjuti permasalahan
sesuai juknis S-40/PB/PB.6/2022 tgl 30 Sept 2022
hal Penyusunan dan Penyampaian
LKKL Triwulan III Tahun 2022
Ketidaksesuaian Akun Belanja vs Kode Barang
Aset/Persediaan
05
Seluruh penerimaan/setoran akun TP/TGR belum
dipasangkan dengan piutang yang telah direkam
pada Modul Piutang akan termonitor dalam menu
ini. Satker diharapkan dapat mengidentifikasi dan
melakukan transaksi settlement pada Modul
Piutang
Pendapatan Belum di-Settle Piutang
06
penyisihan piutang tidak lagi dilakukan dengan
cara jurnal manual, namun menggunakan menu
yang telah disediakan pada Modul Piutang
sehingga terbentuk jurnal otomasi.
Penyisihan piutang akan terbentuk sesuai dengan
kualitas masing masing piutang.
Belum Penyisihan Piutang
07
implementasi role Operator, Validator dan
Approver, khususnya pada Modul Aset Tetap,
membuat transaksi yang telah selesai direkam
oleh operator belum langsung masuk ke dalam
laporan BMN. Diperlukan adanya validasi oleh
validator serta persetujuan dari approver
Aset Belum Validasi Approve
08
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu Monitoring
17
Memantau berbagai kondisi yang terdapat pada setiap satker mulai dari:
 Monitoring Admin
 Monitoring Penganggaran
 Monitoring Pelaporan
Monitoring pelaporan di antaranya untuk menangkap beberapa kondisi pada satker terkait:
Monitoring
posisi tutup periode
pada masing-masing
modul
rincian saldo piutang sampai
dengan periode pelaporan
beserta kualitas dan tanggal
jatuh temponya
Monitoring transaksi Hibah BJS
Saldo KDP yang pada tahun berjalan belum
didefinitifkan sebagai aset tetap sehingga
perlu dijelaskan dalam CaLK
Monitoring atas
transaksi resiprokal
Monitoring atas
transaksi TKTM
Fungsi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Menu Daftar/Rincian
18
Neraca Tidak
Balance
Rincian Persediaan
Diserahkan Ke
Masyarakat
Daftar Buku Besar
Pengembalian
Belanja Melebihi
Realisasi
Pagu Minus
(Basis SP2D)
Rincian Pendapatan Perolehan
Aset Lainnya (491429)
List Jurnal Modul
GLP
Pajak Non DJP dan
DJBC
Dalam rangka melakukan penelusuran data, meningkatkan validitas data, serta memberikan penjelasan
tambahan atas penyajian masing-masing pos pada LK, Entitas akuntansi dan entitas pelaporan dapat
memanfaatkan sub-menu yang terdapat dalam menu Daftar/Rincian.
Daftar Barang Hilang,
Usul RB ke Pengelola dan
BMN Henti Guna
© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketentuan Tambahan
 Program PC-PEN dan Prioritas Nasional
 Transaksi PHLN dan Program Percepatan Penurunan Stunting
19
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pengungkapan Program PC-PEN dan Prioritas Nasional
Identifikasi setiap Rincian Output dan alokasinya pada RKA-K/L dan
DIPA yang berkaitan dengan PC PEN dan/atau Prioritas Nasional
Pastikan telah dilakukan proses tagging yang akurat atas anggaran
masing2 Satker pelaksana PC-PEN dan/atau Prioritas Nasional
Satker melakukan input data target dan capaian output secara
akurat dan memvalidasinya melalui aplikasi SAKTI
Data yang telah diinput dan divalidasi menjadi bahan pelaporan
dan pengungkapan pelaksanaan PC PEN dan Prioritas Nasional
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Transaksi PHLN
21
02
01
03
K/L agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LKKL Tahun 2022
dan mengungkapkan secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CaLK
K/L yang memiliki Program Percepatan Penurunan Stunting (terdapat di
9 K/L) agar dapat mengungkapkan ikhtisar keuangan program tersebut
pada Catatan Penting Lainnya di CaLK
Laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing masing lender/donor agar
disampaikan sesuai periodisasi, format, dan/atau mekanisme yang ditetapkan
oleh masing-masing lender/donor.
© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Monitoring Data Monsakti Kemendikbudristek
Ditjen Dikti
22
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode Persediaan
23
521111 521119 521131 521211 521219 521252 523121 525112 525162 532111
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 9.850.000 6.497.250 16.347.250
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 700.000 700.000
UNIVERSITAS JEMBER 182.000 182.000
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 15.815.613 16.927.165 32.742.778
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 199.650.000 199.650.000
UNIVERSITAS MULAWARMAN 537.107.500 372.191.500 88.200.000 1.536.000 40.108.240 1.039.143.240
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 376.542.000 376.542.000
UNIVERSITAS NEGERI MANADO 15.026.000 15.026.000
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 14.707.500 1.590.000 16.297.500
UNIVERSITAS NUSA CENDANA 1.848.000 1.848.000
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 31.539.000 31.539.000
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 5.395.044.600 5.395.044.600
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA 22.115.076 22.115.076
Grand Total 538.955.500 372.191.500 22.115.076 302.557.500 9.850.000 24.602.863 31.539.000 18.463.165 15.208.000 5.811.694.840 7.147.177.444
Nama Satker
Akun
Grand Total
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Aset Tetap Belum Didetailkan
24
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 32 116.682.500 248 2.320.590.645 280 2.437.273.145
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 2 189.788.000 3 2.435.445.994 5 2.625.233.994
UNIVERSITAS BENGKULU 1 31.468.500 1 31.468.500
UNIVERSITAS CENDERAWASIH 35 869.312.436 216 16.155.565.777 40 797.712.961 291 17.822.591.174
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 59 205.933.740 1.193 3.656.880.476 431 14.282.881.102 1.683 18.145.695.318
UNIVERSITAS KHAIRUN 24 5.318.675.926 24 5.318.675.926
UNIVERSITAS LAMPUNG 23 230.684.700 6 596.730.700 709 63.354.799.232 738 64.182.214.632
UNIVERSITAS MULAWARMAN 36 10.620.000 139 257.345.100 80 2.935.776.000 255 3.203.741.100
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 141 1.673.100.080 141 1.673.100.080
UNIVERSITAS NEGERI MANADO 107 1.146.408.110 178 78.139.754.620 53 2.632.146.481 338 81.918.309.211
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 132 2.286.094.600 3 1.366.000.000 3.212 73.739.561.919 3.347 77.391.656.519
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 3 650.415.770 3 650.415.770
UNIVERSITAS PAPUA 22 59.500.000 701 4.339.153.000 22 223.750.000 745 4.622.403.000
UNIVERSITAS PATTIMURA 12 751.540.000 936 20.834.589.598 948 21.586.129.598
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 25 859.084.500 25 859.084.500
UNIVERSITAS SAMRATULANGI 44 1.507.065.453 4.541 109.214.202.577 4.585 110.721.268.030
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2 38.737.000 16 2.423.968.802 1.453 88.581.064.339 1.471 91.043.770.141
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 1 77.155.000 16 150.162.810 17 227.317.810
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 1 137.925.000 6 49.000.000 7 186.925.000
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 3 58.646.500 20 722.001.556 23 780.648.056
UNIVERSITAS TERBUKA 2 526.900.000 5 888.364.000 7 1.415.264.000
Grand Total 466 6.041.102.586 2.753 114.513.741.337 11.715 386.288.341.581 14.934 506.843.185.504
Nama Satker
BAST BARANG UP/TUP/KKP BAST KONTRAKTUAL BAST NONKONTRAKTUAL
Total Sum of Jumlah Total Sum of Nilai
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN
25
Nama Satker Harga Total
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 189.898.380
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 49.000.000
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG 39.294.000
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 8.825.625
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 49.654.240
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 1.311.361.000
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 752.102.693
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 1.815.011.492
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 1.023.593.284
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 87.972.218
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI 488.000
UNIVERSITAS BENGKULU 1.653.612.917
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 681.238.750
UNIVERSITAS CENDERAWASIH 3.616.018.630
UNIVERSITAS HALUOLEO 600.302.149
UNIVERSITAS JAMBI 4.591.355.953
UNIVERSITAS JEMBER 535.954.593
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 538.972.064
UNIVERSITAS KHAIRUN 672.318.870
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 124.215.405
UNIVERSITAS LAMPUNG 183.130.113
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 1.510.231.042
UNIVERSITAS MARITIMRAJA ALI HAJI 106.202.545
UNIVERSITAS MULAWARMAN 2.598.971.744
UNIVERSITAS MUSAMUS 916.697.222
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 1.038.506.282
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 511.301.955
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 8.440.970.552
UNIVERSITAS NEGERI MANADO 14.644.952.468
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 1.536.076.517
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 1.938.250.000
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 1.275.863.797
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2.164.005.318
UNIVERSITAS NUSA CENDANA 1.532.247.286
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 999.913.358
UNIVERSITAS PAPUA 1.236.812.161
UNIVERSITAS PATTIMURA 4.112.617.480
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 1.158.010.803
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA 6.909.750.032
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 73.920.000
UNIVERSITAS RIAU 2.177.674.664
UNIVERSITAS SAMRATULANGI 7.452.957.737
UNIVERSITAS SAMUDRA 2.359.121.206
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA 618.708.700
UNIVERSITAS SILIWANGI 1.512.769.000
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 1.072.753.049
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 5.430.601.106
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 454.481.085
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 18.894.000.390
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2.172.958.666
UNIVERSITAS TADULAKO 372.665.014
UNIVERSITAS TANJUNGPURA 536.780.000
UNIVERSITAS TERBUKA 1.533.523.400
UNIVERSITAS TEUKU UMAR 786.943.700
UNIVERSITAS TIDAR 2.005.198.284
UNIVERSITAS TIMOR 336.815.000
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA 2.441.515.641
UNIVERSITAS UDAYANA 277.855.783
Grand Total 121.666.943.363
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Monitoring KDP
26
Nama Satker Saldo
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 2.912.717.690
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH 38.937.639.600
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 2.661.340.000
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 270.177.774
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG 739.637.200
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 1.357.683.785
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 46.576.749.330
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 19.534.065.254
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 90.425.820.981
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 77.774.200.816
UNIVERSITAS BENGKULU 9.805.080.206
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 1.841.165.925
UNIVERSITAS CENDRAWASIH 106.767.138.319
UNIVERSITAS HALU OLEO 173.654.935.635
UNIVERSITAS JAMBI 153.392.608.422
UNIVERSITAS JEMBER 10.587.445.296
UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN 30.315.682.130
UNIVERSITAS KHAIRUN 1.656.589.030
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 36.413.032.981
UNIVERSITAS LAMPUNG 81.048.352.315
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 196.391.571.195
UNIVERSITAS MARITIMRAJA ALI HAJI 2.740.780.800
UNIVERSITAS MATARAM 12.391.914.332
UNIVERSITAS MUSAMUS 46.082.737.688
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 47.201.273.360
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 129.631.998.884
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 142.537.186.720
UNIVERSITAS NEGERI MANADO 502.984.832.445
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 95.383.983.224
UNIVERSITAS NEGERI PAPUA 65.713.553.520
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 496.650.050
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 109.048.445.907
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 75.171.672.882
UNIVERSITAS NUSA CENDANA 44.984.607.580
UNIVERSITAS PALANGKARAYA 7.485.009.640
UNIVERSITAS PATTIMURA 31.753.259.062
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 158.050.410.788
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA 2.823.985.073
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 34.164.928.629
UNIVERSITAS RIAU 197.570.314.820
UNIVERSITAS SAMRATULANGI 83.751.396.332
UNIVERSITAS SAMUDRA 74.406.573.632
UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA 36.609.149.022
UNIVERSITAS SILIWANGI 38.713.704.701
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA 4.861.059.197
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 32.940.034.070
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 108.000.479.467
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 54.020.012.520
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 217.610.014.162
UNIVERSITAS TADULAKO 49.040.276.096
UNIVERSITAS TANJUNGPURA 159.921.114.979
UNIVERSITAS TERBUKA 201.520.029.542
UNIVERSITAS TEUKU UMAR 60.673.004.276
UNIVERSITAS TIDAR 74.826.608.173
UNIVERSITAS TIMOR 66.375.666.694
UNIVERSITAS TRUNOJOYO 25.837.504.466
UNIVERSITAS UDAYANA 111.286.339.297
Grand Total 4.189.674.145.914
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Saldo Tidak Normal
27
No Nama Satker Uraian Debit Kredit Saldo Normal
1 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 452.878.400 D
2 UNIVERSITAS SYIAH KUALA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 64.603.810.983 D
3 UNIVERSITAS ANDALAS Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 421.300 - K
4 UNIVERSITAS ANDALAS Aset Tetap Lainnya - 22.319.000 D
5 UNIVERSITAS BENGKULU Beban Persediaan bahan baku - 66.490.303 D
6 UNIVERSITAS BENGKULU Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 31.200.000 D
7 UNIVERSITAS BENGKULU Beban Persediaan Lainnya - 2.870.000 D
8 UNIVERSITAS LAMPUNG Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 4.745.199.915 D
9 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 33.055.500 D
10 UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 121.708.803 - K
11 UNIVERSITAS UDAYANA Kas dan Bank - BLU - 24.849.956.522 D
12 UNIVERSITAS MATARAM Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 351.866.460 D
13 UNIVERSITAS TANJUNGPURA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 84.276.326.717 D
14 UNIVERSITAS MULAWARMAN Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 2.133.072.045 D
15 UNIVERSITAS SAMRATULANGI Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 59.784.390.511 D
16 UNIVERSITAS NEGERI MANADO Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 8.147.899.435 D
17 UNIVERSITAS NEGERI MANADO Kas Lainnya di BLU - 380.043.650 D
18 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 25.027.063.553 D
19 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 1.130.084.144 D
20 INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Dana Pihak Ketiga 616.705 - K
21 INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan - 616.705 D
22 UNIVERSITAS SULAWESI BARAT Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 250.198.000 - K
23 UNIVERSITAS KHAIRUN Beban Pembulatan Gaji PNS - 180.458 D
24 UNIVERSITAS PAPUA Dana Pihak Ketiga 1.516.514.899 - K
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Rekapitulasi Transaksi Resiprokal
28
No Nama Satker Pengirim Belanja Nama Satker Penerima Pendapatan Selisih
1 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 294.475.000 RUMAH SAKIT UMUMPUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG 294.475.000 -
2 UNIVERSITAS BENGKULU - RUMKIT BHAYANGKARA BENGKULU 28.320.000 28.320.000
-
3 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 3.620.000 RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA 3.620.000 -
4 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.469.553.000 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 5.469.553.000 -
5 DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 250.780.000 250.780.000
-
6 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 607.228.000 607.228.000
-
7 LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 913.305.300 913.305.300
-
8 DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 37.569.000 37.569.000
-
9 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 60.000.000 60.000.000
-
10 DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1.312.681.000 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 1.312.681.000 -
11 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.664.394.700 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 4.664.394.700 -
12 DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU 53.578.287.600 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 58.662.612.000 5.084.324.400
-
13 DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 170.983.200 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 170.983.200 -
14 DIREKTORAT SUMBER DAYA 1.431.465.000 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 1.431.465.000 -
15 DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI 340.201.400 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 675.611.300 335.409.900
-
16 DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI 595.456.780 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 595.456.780 -
17 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 1.702.728.000 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 3.068.960.000 1.366.232.000
-
18 DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU 28.086.500.000 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 28.086.500.000 -
19 UNIVERSITAS JEMBER - POLITEKNIK NEGERI MALANG 43.000.000 43.000.000
-
20 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.917.155.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 4.194.150.000 2.276.995.000
-
21 DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU 9.964.500.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 9.964.500.000 -
22 DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 326.740.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 326.740.000 -
23 DIREKTORAT SUMBER DAYA 55.650.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 55.650.000 -
24 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 72.050.000 72.050.000
-
25 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 198.100.000 198.100.000
-
26 BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 355.308.800 355.308.800
-
27 DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 959.932.000 959.932.000
-
28 UNIVERSITAS BRAWIJAYA - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 1.000.000 1.000.000
-
29 MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PONTIANAK KOTA PONTIANAK - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 29.411.000 29.411.000
-
30 POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 6.400.000 6.400.000
-
31 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 574.060.000 574.060.000
-
32 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT 4.000.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 3.000.000 1.000.000
33 UNIVERSITAS MULAWARMAN - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 178.034.000 178.034.000
-
34 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 682.559.026 682.559.026
-
35 DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 14.234.999.850 14.234.999.850
-
36 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 24.700.000 24.700.000
-
37 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 7.350.000 RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA 7.350.000 -
38 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.164.753.000 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 4.164.753.000 -
39 DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI 400.614.000 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 400.614.000 -
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Rekonsiliasi SAKTI-SPAN
29
No Nama Jenis Rekon Nilai SPAN Nilai SAKTI Selisih
1 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Belanja 31.906.776.271.505 31.839.073.532.108 67.702.739.397
-
2 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Pengembalian Belanja 21.647.398.156
- 21.316.009.193
- 331.388.963
3 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Pendapatan Bukan Pajak 12.036.828.501.088 12.017.375.126.116 19.453.374.972
-
4 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Mutasi Uang Persediaan 1.888.069.526 1.988.614.080 100.544.554
5 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Kas di Bendahara Pengeluaran 3.243.172.374 3.343.716.928 100.544.554
6 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Kas pada Badan Layanan Umum 8.062.721.532.824 6.805.713.179.557 1.257.008.353.267
-
© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Terima Kasih
www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI
@DJPbKemenkeu_RI
30

More Related Content

Similar to Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx

Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docxRingkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docxAnggoroRespati2
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxSolin123
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengssuserf9d0a9
 
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxEvaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxIrfinWira
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020bprast1
 
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptxEvaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptxBocilMerahBiru
 
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptxTeknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptximanfirmansyah69
 
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptxlukman25390
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023ssuser8f1e591
 
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdfdinkes4
 
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptxRekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptxadedamin
 
1.Langkah Migrasi SAKTI.pptx
1.Langkah Migrasi SAKTI.pptx1.Langkah Migrasi SAKTI.pptx
1.Langkah Migrasi SAKTI.pptxssuserde4fd7
 
Materi Pelaporan Data Capaian Output_SAKTI_25 Mar 2022_update.pptx
Materi Pelaporan Data Capaian Output_SAKTI_25 Mar 2022_update.pptxMateri Pelaporan Data Capaian Output_SAKTI_25 Mar 2022_update.pptx
Materi Pelaporan Data Capaian Output_SAKTI_25 Mar 2022_update.pptxMeilanoHardiansyah2
 
Tindak Lanjut Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
Tindak Lanjut Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021Tindak Lanjut Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
Tindak Lanjut Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021Gugum Gumilar
 
SAKTI dalam Review-KL, Solusi Sakti 2022 dan Proyeksi 2023
SAKTI dalam Review-KL, Solusi Sakti 2022 dan Proyeksi 2023SAKTI dalam Review-KL, Solusi Sakti 2022 dan Proyeksi 2023
SAKTI dalam Review-KL, Solusi Sakti 2022 dan Proyeksi 2023junudi
 
SAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdfSAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdfmustari
 
2023.05.08 Paparan Sosialisasi Permendikbud No.18 Tahun 2022 (Ringkas Dit. SM...
2023.05.08 Paparan Sosialisasi Permendikbud No.18 Tahun 2022 (Ringkas Dit. SM...2023.05.08 Paparan Sosialisasi Permendikbud No.18 Tahun 2022 (Ringkas Dit. SM...
2023.05.08 Paparan Sosialisasi Permendikbud No.18 Tahun 2022 (Ringkas Dit. SM...EndangDaruqutni1
 
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...pparocan
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdfSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdfWidiastutiRiduan1
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdfErickTanalepy
 

Similar to Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx (20)

Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docxRingkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
Ringkasan KUPA PPASP 2022_12082022.docx
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptxEvaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
Evaluasi RPJMD BPKAD 2022.pptx
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
 
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptxEvaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
Evaluasi, Kebijakan Belanja dan Proses Penganggaran edit4 (2).pptx
 
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptxTeknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
Teknis Pembangunan ZI Menuju WBK-WBBM.pptx
 
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
#2. Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2021 - 10012022.pptx
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
 
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf03 Bahan Diklat DJPK.pdf
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
 
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptxRekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
 
1.Langkah Migrasi SAKTI.pptx
1.Langkah Migrasi SAKTI.pptx1.Langkah Migrasi SAKTI.pptx
1.Langkah Migrasi SAKTI.pptx
 
Materi Pelaporan Data Capaian Output_SAKTI_25 Mar 2022_update.pptx
Materi Pelaporan Data Capaian Output_SAKTI_25 Mar 2022_update.pptxMateri Pelaporan Data Capaian Output_SAKTI_25 Mar 2022_update.pptx
Materi Pelaporan Data Capaian Output_SAKTI_25 Mar 2022_update.pptx
 
Tindak Lanjut Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
Tindak Lanjut Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021Tindak Lanjut Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
Tindak Lanjut Surat Edaran Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
 
SAKTI dalam Review-KL, Solusi Sakti 2022 dan Proyeksi 2023
SAKTI dalam Review-KL, Solusi Sakti 2022 dan Proyeksi 2023SAKTI dalam Review-KL, Solusi Sakti 2022 dan Proyeksi 2023
SAKTI dalam Review-KL, Solusi Sakti 2022 dan Proyeksi 2023
 
SAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdfSAKTI Pagu Indikatif.pdf
SAKTI Pagu Indikatif.pdf
 
2023.05.08 Paparan Sosialisasi Permendikbud No.18 Tahun 2022 (Ringkas Dit. SM...
2023.05.08 Paparan Sosialisasi Permendikbud No.18 Tahun 2022 (Ringkas Dit. SM...2023.05.08 Paparan Sosialisasi Permendikbud No.18 Tahun 2022 (Ringkas Dit. SM...
2023.05.08 Paparan Sosialisasi Permendikbud No.18 Tahun 2022 (Ringkas Dit. SM...
 
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BAN...
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdfSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
 

Recently uploaded

Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 

Recently uploaded (20)

Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 

Penyusunan LKKL 2022 Unaudited-Kemendikbudristek Dikti160123 11.27.pptx

  • 1. © 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Dikbudristek Ditjen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Penyusunan Laporan KeuanganTahun 2022 (Unaudited) Denny F. Singawiria Selasa, 07 Maret 2023
  • 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Terkait 1. PMK 217/PMK.05/2022 – SAPP 2. PMK 231/PMK.05/2022 – KABA 3. PMK 232/PMK.05/2022 – SAI 4. PMK 171/PMK.05/2021 – Pelaksanaan Sistem SAKTI 5. S-54/PB/PB.6/2022 – Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 (Unaudited) 2
  • 3. © 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2022 (Unaudited) 3
  • 4. 4 Hubungan Antara Laporan Keuangan yang Ideal dan Opini Audit Kriteria Pemberian Opini Pemeriksaan BPK Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) LAPORAN KEUANGAN YANG IDEAL (BERKUALITAS)  SAP diterapkan secara konsisten dengan pengungkapan yang memadai pada CaLK;  Memenuhi Karakteristik LK (Relevan, Andal, Dapat dibandingkan; dan Dapat dipahami dan Bebas dari kesalahan / kekeliruan/ketidakpastian yang material) • Disusun sesuai Sistem Akuntansi • Memenuhi SPI • Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan
  • 5. Asersi Akuntansi dalam Mendukung Pemeriksaan/Audit Existence/Occurance Classification Valuation Disclosure Completeness Presentation apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan apakah pos-pos LK ada pada tanggal tertentu dan apakah telah terjadi selama periode tertentu apakah pos-pos LK sudah dicantumkan dalam jumlah yang semestinya apakah pos-pos LK sudah dicantumkan berdasarkan klasifikasi yang semestinya apakah pos-pos LK disajikan dengan semestinya apakah pos-pos LK diungkapkan dengan semestinya
  • 6. Tertib Pengelolaan BMN Tertib Hukum Tertib Administrasi Tertib Fisik Tertib antara data BMN yang tercatat dengan ketersediaan fisik Tertib atas semua prosedur, mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan harus sesuai dengan aturan perundangan. Tertib pencatatan, pengklasifikasian, dan rekapitulasi BMN
  • 7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Pelaporan Tutup Periode Validasi dan Posting Persediaan Aset Tetap Jrn Komitmen Jrn Pembayaran Jrn Bendahara Jrn Persediaan Neraca Saldo Lap Basis Kas Lap Basis Akrual Lap BMN Konsol Saldo Neraca Jrn Aset Tetap Jrn Manual/ Penyesuaian Migrasi Saldo Awal Rekonsiliasi Pendetilan Komitmen Pembayaran Bendahara Jrn Persediaan Jrn Aset Tetap GLP Piutang
  • 8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Timeline Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Tahun 2022 8 24 JAN 25 JAN 17 FEB 28 FEB  Batas Waktu Penerbitan SHR Tidak Kena Sanksi  Tutup Buku Permanen s.d. Periode 12 Modul GLP BATAS WAKTU K/L non PC-PEN dengan jumlah s.d. 10 Satker PENYAMPAIAN LK TMT Pengenaan Sanksi SANKSI K/L PC-PEN dan K/L dengan > 10 Satker PENYAMPAIAN LK 1 – 24 JAN Periode Penyelesaian Rekonsiliasi REKONSILIASI LKKL Tahun 2022 (Unaudited) disampaikan dalam bentuk softcopy (format .pdf) melalui alamat email bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id 2023
  • 9. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Penyusunan dan Penyampaian LK 9 LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan 31 Desember 2022 1 4 Memastikan seluruh satker di lingkupnya telah menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN untuk periode Desember 2022 sampai dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) 2 Memastikan seluruh satker (termasuk subsatker) telah melakukan tutup buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen Modul GLP sampai dengan periode Desember 2022 (Periode 12 dan 13) 3 Memperhatikan batas waktu penyampaian LK Tahun 2022 (Unaudited) untuk setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan 5 Memastikan lembar muka/face setiap komponen LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran 6 Memastikan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pengguna Anggaran serta Pernyataan Telah Direviu Hal-hal yang perlu diperhatikan
  • 10. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ketentuan Rekonsiliasi Eksternal Periode Desember 2022 10 • Satker (termasuk SubSatker) WAJIB Tutup Buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta Tutup Permanen Modul GLP s.d. Periode 12 • Penyelesaian/Perbaikan data dapat menggunakan Periode 13 sampai LKKL Tahun 2022 (Unaudited) disampaikan kepada Kemenkeu c.q. Dit. APK DJPb Penerbitan SHR Penyelesaian/Perbaikan data agar tidak menyebabkan terjadinya selisih rekonsiliasi SAKTI-SPAN (TDK) Catatan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai SAPP Pedoman Rekonsiliasi Rekonsiliasi antar UAKPA dengan KPPN dilakukan melalui Aplikasi MonSAKTI Pelaksanaan
  • 11. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan LK 11 seluruh transaksi sepanjang Tahun 2022 telah diselesaikan pada Aplikasi SAKTI serta telah dilakukan proses verifikasi dalam rangka menjaga validitas dan kualitas data seluruh satker telah memperoleh SHR untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Desember 2022
  • 12. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ketentuan Tutup Buku pada Aplikasi SAKTI 12 01 02 03 04 Tutup Periode 12 Dilakukan dalam rangka penyelesaian rekonsiliasi periode Desember 2022 dan penerbitan SHR paling lambat tanggal 24 Januari 2023 K/L Monitoring Tutup Buku Memanfaatkan menu Monitoring Tutup Buku pada Aplikasi SAKTI untuk memantau pelaksanaan Tutup Buku satker pada lingkupnya. Tutup Periode 13 Dilakukan setelah LKKL (Tingkat UAPA) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat APK DJPb K/L Mengatur Jadwal Tutup Buku Jadwal tutup buku s.d. Desember 2022 (periode 12 dan 13) seluruh satker lingkupnya diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing K/L
  • 13. © 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pedoman Peningkatan Kualitas LK  To Do List  Monitoring  Daftar/Rincian 13
  • 14. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Strategi Peningkatan Kualitas LK 1. Memastikan permasalahan pada LKKL Triwulan III Tahun 2022 telah ditindaklanjuti 2. Memanfaatkan dan menindaklanjuti menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan keuangan 3. Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L dengan Kertas Kerja Telaah sesuai PMK yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi 4. Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi keuangan, termasuk Memo Penyesuaian 5. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 6. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan dan kualitas penyajian LKKL 14
  • 15. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menu To Do List 15 menunjukkan bahwa satker masih memiliki kewajiban untuk melakukan normalisasi beserta tindak lanjut atas BMN anomali pada saat dilakukan migrasi data dari Aplikasi e- Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI Monitoring Normalisasi dan Tinjut Normalisasi 01 menunjukkan bahwa belum dituntaskan proses pendetilan kode barang pada modul Persediaan/Aset Tetap atas BAST yang direkam pada Modul Komitmen Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Didetilkan 02 Satker agar memastikan seluruh transaksi TK telah dicatat transaksi TM-nya oleh satker Penerima (termasuk TKTM internal/ antara satker induk dengan subsakter /antar sesama subsatker) Transfer Keluar Belum Dilakukan Transfer Masuk (TKTM) 03 seluruh transaksi Reklas Keluar pada Aplikasi SAKTI harus dilakukan input transaksi Reklas Masuknya. Proses RKRM harus dilakukan dalam tahun yang sama. Reklasifikasi Keluar Belum Dilakukan Reklasifikasi Masuk (RKRM) 04
  • 16. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menu To Do List 16 Satker segera menindaklanjuti permasalahan sesuai juknis S-40/PB/PB.6/2022 tgl 30 Sept 2022 hal Penyusunan dan Penyampaian LKKL Triwulan III Tahun 2022 Ketidaksesuaian Akun Belanja vs Kode Barang Aset/Persediaan 05 Seluruh penerimaan/setoran akun TP/TGR belum dipasangkan dengan piutang yang telah direkam pada Modul Piutang akan termonitor dalam menu ini. Satker diharapkan dapat mengidentifikasi dan melakukan transaksi settlement pada Modul Piutang Pendapatan Belum di-Settle Piutang 06 penyisihan piutang tidak lagi dilakukan dengan cara jurnal manual, namun menggunakan menu yang telah disediakan pada Modul Piutang sehingga terbentuk jurnal otomasi. Penyisihan piutang akan terbentuk sesuai dengan kualitas masing masing piutang. Belum Penyisihan Piutang 07 implementasi role Operator, Validator dan Approver, khususnya pada Modul Aset Tetap, membuat transaksi yang telah selesai direkam oleh operator belum langsung masuk ke dalam laporan BMN. Diperlukan adanya validasi oleh validator serta persetujuan dari approver Aset Belum Validasi Approve 08
  • 17. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menu Monitoring 17 Memantau berbagai kondisi yang terdapat pada setiap satker mulai dari:  Monitoring Admin  Monitoring Penganggaran  Monitoring Pelaporan Monitoring pelaporan di antaranya untuk menangkap beberapa kondisi pada satker terkait: Monitoring posisi tutup periode pada masing-masing modul rincian saldo piutang sampai dengan periode pelaporan beserta kualitas dan tanggal jatuh temponya Monitoring transaksi Hibah BJS Saldo KDP yang pada tahun berjalan belum didefinitifkan sebagai aset tetap sehingga perlu dijelaskan dalam CaLK Monitoring atas transaksi resiprokal Monitoring atas transaksi TKTM Fungsi
  • 18. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menu Daftar/Rincian 18 Neraca Tidak Balance Rincian Persediaan Diserahkan Ke Masyarakat Daftar Buku Besar Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Pagu Minus (Basis SP2D) Rincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) List Jurnal Modul GLP Pajak Non DJP dan DJBC Dalam rangka melakukan penelusuran data, meningkatkan validitas data, serta memberikan penjelasan tambahan atas penyajian masing-masing pos pada LK, Entitas akuntansi dan entitas pelaporan dapat memanfaatkan sub-menu yang terdapat dalam menu Daftar/Rincian. Daftar Barang Hilang, Usul RB ke Pengelola dan BMN Henti Guna
  • 19. © 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ketentuan Tambahan  Program PC-PEN dan Prioritas Nasional  Transaksi PHLN dan Program Percepatan Penurunan Stunting 19
  • 20. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pengungkapan Program PC-PEN dan Prioritas Nasional Identifikasi setiap Rincian Output dan alokasinya pada RKA-K/L dan DIPA yang berkaitan dengan PC PEN dan/atau Prioritas Nasional Pastikan telah dilakukan proses tagging yang akurat atas anggaran masing2 Satker pelaksana PC-PEN dan/atau Prioritas Nasional Satker melakukan input data target dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya melalui aplikasi SAKTI Data yang telah diinput dan divalidasi menjadi bahan pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan PC PEN dan Prioritas Nasional
  • 21. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Transaksi PHLN 21 02 01 03 K/L agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LKKL Tahun 2022 dan mengungkapkan secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CaLK K/L yang memiliki Program Percepatan Penurunan Stunting (terdapat di 9 K/L) agar dapat mengungkapkan ikhtisar keuangan program tersebut pada Catatan Penting Lainnya di CaLK Laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing masing lender/donor agar disampaikan sesuai periodisasi, format, dan/atau mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing lender/donor.
  • 22. © 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Monitoring Data Monsakti Kemendikbudristek Ditjen Dikti 22
  • 23. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode Persediaan 23 521111 521119 521131 521211 521219 521252 523121 525112 525162 532111 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 9.850.000 6.497.250 16.347.250 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 700.000 700.000 UNIVERSITAS JEMBER 182.000 182.000 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 15.815.613 16.927.165 32.742.778 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 199.650.000 199.650.000 UNIVERSITAS MULAWARMAN 537.107.500 372.191.500 88.200.000 1.536.000 40.108.240 1.039.143.240 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 376.542.000 376.542.000 UNIVERSITAS NEGERI MANADO 15.026.000 15.026.000 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 14.707.500 1.590.000 16.297.500 UNIVERSITAS NUSA CENDANA 1.848.000 1.848.000 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 31.539.000 31.539.000 UNIVERSITAS SYIAH KUALA 5.395.044.600 5.395.044.600 UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA 22.115.076 22.115.076 Grand Total 538.955.500 372.191.500 22.115.076 302.557.500 9.850.000 24.602.863 31.539.000 18.463.165 15.208.000 5.811.694.840 7.147.177.444 Nama Satker Akun Grand Total
  • 24. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aset Tetap Belum Didetailkan 24 Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 32 116.682.500 248 2.320.590.645 280 2.437.273.145 INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 2 189.788.000 3 2.435.445.994 5 2.625.233.994 UNIVERSITAS BENGKULU 1 31.468.500 1 31.468.500 UNIVERSITAS CENDERAWASIH 35 869.312.436 216 16.155.565.777 40 797.712.961 291 17.822.591.174 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 59 205.933.740 1.193 3.656.880.476 431 14.282.881.102 1.683 18.145.695.318 UNIVERSITAS KHAIRUN 24 5.318.675.926 24 5.318.675.926 UNIVERSITAS LAMPUNG 23 230.684.700 6 596.730.700 709 63.354.799.232 738 64.182.214.632 UNIVERSITAS MULAWARMAN 36 10.620.000 139 257.345.100 80 2.935.776.000 255 3.203.741.100 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 141 1.673.100.080 141 1.673.100.080 UNIVERSITAS NEGERI MANADO 107 1.146.408.110 178 78.139.754.620 53 2.632.146.481 338 81.918.309.211 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 132 2.286.094.600 3 1.366.000.000 3.212 73.739.561.919 3.347 77.391.656.519 UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 3 650.415.770 3 650.415.770 UNIVERSITAS PAPUA 22 59.500.000 701 4.339.153.000 22 223.750.000 745 4.622.403.000 UNIVERSITAS PATTIMURA 12 751.540.000 936 20.834.589.598 948 21.586.129.598 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 25 859.084.500 25 859.084.500 UNIVERSITAS SAMRATULANGI 44 1.507.065.453 4.541 109.214.202.577 4.585 110.721.268.030 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2 38.737.000 16 2.423.968.802 1.453 88.581.064.339 1.471 91.043.770.141 UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 1 77.155.000 16 150.162.810 17 227.317.810 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 1 137.925.000 6 49.000.000 7 186.925.000 UNIVERSITAS SYIAH KUALA 3 58.646.500 20 722.001.556 23 780.648.056 UNIVERSITAS TERBUKA 2 526.900.000 5 888.364.000 7 1.415.264.000 Grand Total 466 6.041.102.586 2.753 114.513.741.337 11.715 386.288.341.581 14.934 506.843.185.504 Nama Satker BAST BARANG UP/TUP/KKP BAST KONTRAKTUAL BAST NONKONTRAKTUAL Total Sum of Jumlah Total Sum of Nilai
  • 25. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN 25 Nama Satker Harga Total DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 189.898.380 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 49.000.000 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG 39.294.000 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 8.825.625 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 49.654.240 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 1.311.361.000 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 752.102.693 INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 1.815.011.492 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 1.023.593.284 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 87.972.218 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI 488.000 UNIVERSITAS BENGKULU 1.653.612.917 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 681.238.750 UNIVERSITAS CENDERAWASIH 3.616.018.630 UNIVERSITAS HALUOLEO 600.302.149 UNIVERSITAS JAMBI 4.591.355.953 UNIVERSITAS JEMBER 535.954.593 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 538.972.064 UNIVERSITAS KHAIRUN 672.318.870 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 124.215.405 UNIVERSITAS LAMPUNG 183.130.113 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 1.510.231.042 UNIVERSITAS MARITIMRAJA ALI HAJI 106.202.545 UNIVERSITAS MULAWARMAN 2.598.971.744 UNIVERSITAS MUSAMUS 916.697.222 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 1.038.506.282 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 511.301.955 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 8.440.970.552 UNIVERSITAS NEGERI MANADO 14.644.952.468 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 1.536.076.517 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 1.938.250.000 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 1.275.863.797 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2.164.005.318 UNIVERSITAS NUSA CENDANA 1.532.247.286 UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 999.913.358 UNIVERSITAS PAPUA 1.236.812.161 UNIVERSITAS PATTIMURA 4.112.617.480 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 1.158.010.803 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA 6.909.750.032 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 73.920.000 UNIVERSITAS RIAU 2.177.674.664 UNIVERSITAS SAMRATULANGI 7.452.957.737 UNIVERSITAS SAMUDRA 2.359.121.206 UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA 618.708.700 UNIVERSITAS SILIWANGI 1.512.769.000 UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG 1.072.753.049 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 5.430.601.106 UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 454.481.085 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 18.894.000.390 UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2.172.958.666 UNIVERSITAS TADULAKO 372.665.014 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 536.780.000 UNIVERSITAS TERBUKA 1.533.523.400 UNIVERSITAS TEUKU UMAR 786.943.700 UNIVERSITAS TIDAR 2.005.198.284 UNIVERSITAS TIMOR 336.815.000 UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA 2.441.515.641 UNIVERSITAS UDAYANA 277.855.783 Grand Total 121.666.943.363
  • 26. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Monitoring KDP 26 Nama Satker Saldo DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 2.912.717.690 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH 38.937.639.600 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 2.661.340.000 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 270.177.774 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG 739.637.200 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 1.357.683.785 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 46.576.749.330 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 19.534.065.254 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 90.425.820.981 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 77.774.200.816 UNIVERSITAS BENGKULU 9.805.080.206 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 1.841.165.925 UNIVERSITAS CENDRAWASIH 106.767.138.319 UNIVERSITAS HALU OLEO 173.654.935.635 UNIVERSITAS JAMBI 153.392.608.422 UNIVERSITAS JEMBER 10.587.445.296 UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN 30.315.682.130 UNIVERSITAS KHAIRUN 1.656.589.030 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 36.413.032.981 UNIVERSITAS LAMPUNG 81.048.352.315 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 196.391.571.195 UNIVERSITAS MARITIMRAJA ALI HAJI 2.740.780.800 UNIVERSITAS MATARAM 12.391.914.332 UNIVERSITAS MUSAMUS 46.082.737.688 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 47.201.273.360 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 129.631.998.884 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 142.537.186.720 UNIVERSITAS NEGERI MANADO 502.984.832.445 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 95.383.983.224 UNIVERSITAS NEGERI PAPUA 65.713.553.520 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 496.650.050 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 109.048.445.907 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 75.171.672.882 UNIVERSITAS NUSA CENDANA 44.984.607.580 UNIVERSITAS PALANGKARAYA 7.485.009.640 UNIVERSITAS PATTIMURA 31.753.259.062 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR 158.050.410.788 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA 2.823.985.073 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 34.164.928.629 UNIVERSITAS RIAU 197.570.314.820 UNIVERSITAS SAMRATULANGI 83.751.396.332 UNIVERSITAS SAMUDRA 74.406.573.632 UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA 36.609.149.022 UNIVERSITAS SILIWANGI 38.713.704.701 UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA 4.861.059.197 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 32.940.034.070 UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 108.000.479.467 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 54.020.012.520 UNIVERSITAS SYIAH KUALA 217.610.014.162 UNIVERSITAS TADULAKO 49.040.276.096 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 159.921.114.979 UNIVERSITAS TERBUKA 201.520.029.542 UNIVERSITAS TEUKU UMAR 60.673.004.276 UNIVERSITAS TIDAR 74.826.608.173 UNIVERSITAS TIMOR 66.375.666.694 UNIVERSITAS TRUNOJOYO 25.837.504.466 UNIVERSITAS UDAYANA 111.286.339.297 Grand Total 4.189.674.145.914
  • 27. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Saldo Tidak Normal 27 No Nama Satker Uraian Debit Kredit Saldo Normal 1 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 452.878.400 D 2 UNIVERSITAS SYIAH KUALA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 64.603.810.983 D 3 UNIVERSITAS ANDALAS Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 421.300 - K 4 UNIVERSITAS ANDALAS Aset Tetap Lainnya - 22.319.000 D 5 UNIVERSITAS BENGKULU Beban Persediaan bahan baku - 66.490.303 D 6 UNIVERSITAS BENGKULU Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 31.200.000 D 7 UNIVERSITAS BENGKULU Beban Persediaan Lainnya - 2.870.000 D 8 UNIVERSITAS LAMPUNG Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 4.745.199.915 D 9 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 33.055.500 D 10 UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 121.708.803 - K 11 UNIVERSITAS UDAYANA Kas dan Bank - BLU - 24.849.956.522 D 12 UNIVERSITAS MATARAM Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 351.866.460 D 13 UNIVERSITAS TANJUNGPURA Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 84.276.326.717 D 14 UNIVERSITAS MULAWARMAN Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 2.133.072.045 D 15 UNIVERSITAS SAMRATULANGI Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 59.784.390.511 D 16 UNIVERSITAS NEGERI MANADO Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 8.147.899.435 D 17 UNIVERSITAS NEGERI MANADO Kas Lainnya di BLU - 380.043.650 D 18 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 25.027.063.553 D 19 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR Kas dan Bank BLU Belum Disahkan - 1.130.084.144 D 20 INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Dana Pihak Ketiga 616.705 - K 21 INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan - 616.705 D 22 UNIVERSITAS SULAWESI BARAT Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 250.198.000 - K 23 UNIVERSITAS KHAIRUN Beban Pembulatan Gaji PNS - 180.458 D 24 UNIVERSITAS PAPUA Dana Pihak Ketiga 1.516.514.899 - K
  • 28. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rekapitulasi Transaksi Resiprokal 28 No Nama Satker Pengirim Belanja Nama Satker Penerima Pendapatan Selisih 1 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 294.475.000 RUMAH SAKIT UMUMPUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG 294.475.000 - 2 UNIVERSITAS BENGKULU - RUMKIT BHAYANGKARA BENGKULU 28.320.000 28.320.000 - 3 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 3.620.000 RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA 3.620.000 - 4 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 5.469.553.000 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 5.469.553.000 - 5 DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 250.780.000 250.780.000 - 6 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 607.228.000 607.228.000 - 7 LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 913.305.300 913.305.300 - 8 DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 37.569.000 37.569.000 - 9 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN - UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 60.000.000 60.000.000 - 10 DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1.312.681.000 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 1.312.681.000 - 11 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.664.394.700 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 4.664.394.700 - 12 DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU 53.578.287.600 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 58.662.612.000 5.084.324.400 - 13 DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 170.983.200 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 170.983.200 - 14 DIREKTORAT SUMBER DAYA 1.431.465.000 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 1.431.465.000 - 15 DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI 340.201.400 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 675.611.300 335.409.900 - 16 DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI 595.456.780 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 595.456.780 - 17 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 1.702.728.000 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 3.068.960.000 1.366.232.000 - 18 DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU 28.086.500.000 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 28.086.500.000 - 19 UNIVERSITAS JEMBER - POLITEKNIK NEGERI MALANG 43.000.000 43.000.000 - 20 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 1.917.155.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 4.194.150.000 2.276.995.000 - 21 DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI GURU 9.964.500.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 9.964.500.000 - 22 DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN 326.740.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 326.740.000 - 23 DIREKTORAT SUMBER DAYA 55.650.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 55.650.000 - 24 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 72.050.000 72.050.000 - 25 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 198.100.000 198.100.000 - 26 BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 355.308.800 355.308.800 - 27 DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH - INSTITUT PERTANIAN BOGOR) - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 959.932.000 959.932.000 - 28 UNIVERSITAS BRAWIJAYA - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 1.000.000 1.000.000 - 29 MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PONTIANAK KOTA PONTIANAK - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 29.411.000 29.411.000 - 30 POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 6.400.000 6.400.000 - 31 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN BARAT - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 574.060.000 574.060.000 - 32 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN BARAT 4.000.000 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 3.000.000 1.000.000 33 UNIVERSITAS MULAWARMAN - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 178.034.000 178.034.000 - 34 DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 682.559.026 682.559.026 - 35 DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 14.234.999.850 14.234.999.850 - 36 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) - UNIVERSITAS TANJUNGPURA 24.700.000 24.700.000 - 37 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA 7.350.000 RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA 7.350.000 - 38 DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4.164.753.000 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 4.164.753.000 - 39 DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI 400.614.000 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 400.614.000 -
  • 29. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rekonsiliasi SAKTI-SPAN 29 No Nama Jenis Rekon Nilai SPAN Nilai SAKTI Selisih 1 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Belanja 31.906.776.271.505 31.839.073.532.108 67.702.739.397 - 2 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Pengembalian Belanja 21.647.398.156 - 21.316.009.193 - 331.388.963 3 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Pendapatan Bukan Pajak 12.036.828.501.088 12.017.375.126.116 19.453.374.972 - 4 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Mutasi Uang Persediaan 1.888.069.526 1.988.614.080 100.544.554 5 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Kas di Bendahara Pengeluaran 3.243.172.374 3.343.716.928 100.544.554 6 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI Kas pada Badan Layanan Umum 8.062.721.532.824 6.805.713.179.557 1.257.008.353.267 -
  • 30. © 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Terima Kasih www.djpb.kemenkeu.go.id @ditjenperbendaharaan DJPb.KemenkeuRI Direktorat Jenderal Perbendaharaan - DJPb Kemenkeu RI @DJPbKemenkeu_RI 30