Pedoman ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana anggaran, penetapan kebijakan pemaketan dan cara pengadaan, pengumuman rencana umum, hingga pelaksanaan proyek. Dokumen ini bertujuan memberikan acuan bagi penyelenggara pengadaan dalam menyusun rencana pengadaan yang sesuai peraturan dan dapat mewujudkan pengada

1. PEDOMAN PERENCANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
OLEH :
JOKO RISWANTO, ST

2. DASAR HUKUM
• Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Dan perubahannya
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
• Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan
ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I,
dalam menyusun rencana pengadaan barang/jasa
• Mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap
prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah
• Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan
dan tepat waktu
• Mewujudkan pengelolaan barang/jasa yang lebih
optimal melalui perencanaan pengadaan yang
lebih baik

4. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) DAN HUBUNGANNYA
DENGAN PP NO.90/2010

5. 1
• IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
2
• PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
3
• PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG PEMAKETAN
PEKERJAAN
4
• PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG CARA PENGADAAN
5
• PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN
6
• PELAKSANAAN PEKERJAAN

6. 1. Identifikasi Terhadap Ketersediaan barang (dari
data BMN) dan barang yang dibutuhkan
2. Identifikasi Kebutuhan Barang berdasarkan
Jenis, Jumlah, Kapan Barang dipelukan, Pihak
yang memerlukan
3. Identifikasi ketersediaan barang di Pasaran/
pasokan
4. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konstruksi
5. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi
6. Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya
1
• IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

7. • Sumber dana untuk penganggaran (dari APBN
sepenuhnya / sebagaian)
• Rencana Pembiayaan yang meliputi biaya
pengadaan barang/jasa dan biaya pendukung
(honorarium, biaya addministrasi, biaya
survey)
2
• PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

8. • Pemaketan memberikan kesempatan pada
usaha kecil
• Tidak memecah paket untuk menghindari
lelang
• Tidak menggabung paket untuk menghalangu
usaha kecil
• Tidak boleh diskriminatif
3
• PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG PEMAKETAN
PEKERJAAN

9. • Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola
• Pengadaan Barang/Jasa secara melaui
Penyedia
4
• PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG CARA PENGADAAN

10. • PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa K/L/D/I secara terbuka kepada
masyarakat luas setelah rencana kerja dan
anggaran (RKA) K/L/D/I yang bersangkutan
disetujui oleh DPR/DPRD
• Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat
serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
5
• PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN

11. • Penetuan KAK
• Penetapan Tenaga Pengadaan (PPK, Pokja ULP/PP,
PPHP)
• PPK dan ULP/PP melakukan Kaji ulang terhadap KAK
• PPK mentukan HPS, spesifikasi barang/jasa dan
Rancangan Kontrak
• Pokja ULP/ PP melaksanakan Prose Pemilihan Penyedia
(Lelang/Pengadaan langsung/Penunjukan
langsung/Pembelian langsung/Kontes/sayembara)
• Penetapan Penyedia
• Pelaksanaan Kegiatan.
6
• PELAKSANAAN PEKERJAAN

12. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
• Setelah mendapatkan penyedia PPK dan penyedia
menandatangani kontrak kerja/ SPK
• Penyedia melaksanakanpekerjaan sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak /SPK
• PPK mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
kontrak, boleh dibantu tenaga ahli bila diperlukan
• Setelah pekerjaan selesai, PPHP melakukan
pemeriksaan terhadap kualitas, kuantitas dan
pengujian hasil pekerjaan sesuai tertuang dalam
SPK/Kontrak

13. Lanjutan.....
• Setelah PPHP menyatakan bahwa barang /
jasa kuantitas dan kualitas sesuai dengan
dokumen kontark dan berfungsi dengan baik,
maka PPK melakukan serahterima pekerjaan
• PPSPM menerbitkan SPM setelah semua
berkas dianggap engkap
• PPK menyerahkan hasil pekerjaan tersebut
kepada KPA dengan berita acara

14. Lanjutan....
• Setelah serah terima terima barang/ jasa dari
PPK ke KPA, barang tersebut dimasukan dalam
Daftar SIMAK BMN
• KPA Menerbitkan SIP untuk pemakai barang.

15. Terima kasih