Downloaded 815 times
Uploaded byJoko Riswanto
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Pedoman ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana anggaran, penetapan kebijakan pemaketan dan cara pengadaan, pengumuman rencana umum, hingga pelaksanaan proyek. Dokumen ini bertujuan memberikan acuan bagi penyelenggara pengadaan dalam menyusun rencana pengadaan yang sesuai peraturan dan dapat mewujudkan pengada
More Related Content
Similar to Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran
- 1. PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH OLEH : JOKO RISWANTO, ST
- 2. DASAR HUKUM • PeraturanPresiden Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan perubahannya • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- 3. MAKSUD DAN TUJUAN •Memberikan acuan bagi PA/KPA, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I, dalam menyusun rencana pengadaan barang/jasa • Mewujudkan kesamaan pemahaman terhadap prosedur perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah • Mewujudkan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan tata nilai pengadaan dan tepat waktu • Mewujudkan pengelolaan barang/jasa yang lebih optimal melalui perencanaan pengadaan yang lebih baik
- 4. BAGAN ALIR PENYUSUNANRENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) DAN HUBUNGANNYA DENGAN PP NO.90/2010
- 5. 1 • IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 2 •PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 3 • PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG PEMAKETAN PEKERJAAN 4 • PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG CARA PENGADAAN 5 • PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN 6 • PELAKSANAAN PEKERJAAN
- 6. 1. Identifikasi TerhadapKetersediaan barang (dari data BMN) dan barang yang dibutuhkan 2. Identifikasi Kebutuhan Barang berdasarkan Jenis, Jumlah, Kapan Barang dipelukan, Pihak yang memerlukan 3. Identifikasi ketersediaan barang di Pasaran/ pasokan 4. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konstruksi 5. Identifikasi Kebutuhan Jasa Konsultansi 6. Identifikasi Kebutuhan Jasa Lainnya 1 • IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
- 7. • Sumber danauntuk penganggaran (dari APBN sepenuhnya / sebagaian) • Rencana Pembiayaan yang meliputi biaya pengadaan barang/jasa dan biaya pendukung (honorarium, biaya addministrasi, biaya survey) 2 • PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
- 8. • Pemaketan memberikankesempatan pada usaha kecil • Tidak memecah paket untuk menghindari lelang • Tidak menggabung paket untuk menghalangu usaha kecil • Tidak boleh diskriminatif 3 • PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG PEMAKETAN PEKERJAAN
- 9. • Pengadaan Barang/Jasadengan cara swakelola • Pengadaan Barang/Jasa secara melaui Penyedia 4 • PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG CARA PENGADAAN
- 10. • PA mengumumkanRencana Umum Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran (RKA) K/L/D/I yang bersangkutan disetujui oleh DPR/DPRD • Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE 5 • PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN
- 11. • Penetuan KAK •Penetapan Tenaga Pengadaan (PPK, Pokja ULP/PP, PPHP) • PPK dan ULP/PP melakukan Kaji ulang terhadap KAK • PPK mentukan HPS, spesifikasi barang/jasa dan Rancangan Kontrak • Pokja ULP/ PP melaksanakan Prose Pemilihan Penyedia (Lelang/Pengadaan langsung/Penunjukan langsung/Pembelian langsung/Kontes/sayembara) • Penetapan Penyedia • Pelaksanaan Kegiatan. 6 • PELAKSANAAN PEKERJAAN
- 12. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN •Setelah mendapatkan penyedia PPK dan penyedia menandatangani kontrak kerja/ SPK • Penyedia melaksanakanpekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak /SPK • PPK mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, boleh dibantu tenaga ahli bila diperlukan • Setelah pekerjaan selesai, PPHP melakukan pemeriksaan terhadap kualitas, kuantitas dan pengujian hasil pekerjaan sesuai tertuang dalam SPK/Kontrak
- 13. Lanjutan..... • Setelah PPHPmenyatakan bahwa barang / jasa kuantitas dan kualitas sesuai dengan dokumen kontark dan berfungsi dengan baik, maka PPK melakukan serahterima pekerjaan • PPSPM menerbitkan SPM setelah semua berkas dianggap engkap • PPK menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada KPA dengan berita acara
- 14. Lanjutan.... • Setelah serahterima terima barang/ jasa dari PPK ke KPA, barang tersebut dimasukan dalam Daftar SIMAK BMN • KPA Menerbitkan SIP untuk pemakai barang.
- 15.