Dokumen tersebut membahas kebijakan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2021. SBK digunakan sebagai alat untuk menghitung biaya kegiatan, mendukung efisiensi alokasi anggaran, dan evaluasi pencapaian output. Kementerian/Lembaga diharapkan menyampaikan usulan SBK baru dan penyesuaian SBK existing dengan mempertimbangkan indeksasi dan hasil monitoring & evaluasi. Jadwal penyusunan Ranc

1. Budget Learning Centre
Direktorat Sistem Penganggaran, 2-4 Juni 2020
Kebijakan
Standar Biaya Keluaran
TA 2021

2. 2
DASAR HUKUM
 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L
 Pasal 5 Ayat (3), Penyusunan anggaran RKA-K/L menggunakan
instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.
 Pasal 5 Ayat (5), Ketentuan standar biaya sebagaimana diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan
Kementerian/Lembaga.
 PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No. 51/PMK.02/2014 yang mengatur
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi
dalam Penyusunan RKA-KL.

3. Evaluasi
Kinerja
Efisiensi
Alokasi
Efisiensi
Pelaksanaan
Indikator
Kinerja
Standar Biaya
Pendekatan
penyusunan
RKA-K/L
Anggaran
Terpadu
Penganggaran
Berbasis Kinerja
KPJM
Kedudukan Standar Biaya dalam Instrumen PBK

4. 4
PENGATURAN
STANDAR BIAYA
Beschikking
Regelling
• Bersifat tahunan
• Penetapan satuan2 biaya baik SBM
maupun SBK termasuk struktur biaya
• Bersifat jangka panjang
• Pengaturan penerapan standar biaya
1. Panduan penerapan SBM
2. Panduan penerapan SBK
3. Panduan penerapan Standar Struktur
Biaya & Indeksasi
1. PMK & Surat Menkeu ttg SBM
2. PMK SBK
3. PMK Standar Struktur Biaya
4. Surat Menkeu ttg Indeksasi
PMK 71/PMK.02/2013 Jo. PMK 51/PMK.02/2014
Kerangka Pengaturan Standar Biaya

5. SBK
SBM
Indeks
SSB
Standar Biaya Dalam Sistem Penganggaran

6. 6
Kebijakan Umum
Standar Biaya Keluaran

7.  Definisi SBK adalah besaran biaya yg ditetapkan untuk
menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub
output)
 Fungsi  Alat hitung biaya kegiatan dalam penyusunan RKA-K/L
 Mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran
 Alat monitoring dan evaluasi pencapaian output
 Referensi penyusunan :
o Prakiraan Maju
o Pagu Indikatif
Pengaturan SBK (1/2)

8.  Peruntukannya  Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU), yaitu SBK yang
diperuntukkan/berlaku bagi semua K/L
 Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), yaitu SBK yang
diperuntukkan/berlaku bagi K/L tertentu
 Jenis  Indeks Biaya Keluaran, yaitu SBK yang menghasilkan satu
volume output/sub output
 Total Biaya Keluaran, yaitu SBK yang menghasilkan total
volume sebuah output/sub output
Pengaturan SBK (2/2)

9.  Definisi besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan
keluaran (output)/sub keluaran (sub output) yang
berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga.
 Manfaat Diperoleh keseragaman komponen/tahapan dan
besaran biaya output/sub output sejenis sehingga
dapat mewujudkan efisiensi melalui proses
benchmarking antar waktu maupun antar output
sejenis.
SBKK (1/3)

10.  Definisi besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran
(output)/sub keluaran (sub output) yang berlaku satu
Kementerian/Lembaga tertentu.
 Kriteria
Output/Suboutput
1.bersifat berulang
2.mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur; dan
3.mempunyai komponen/tahapan yang jelas
Penyusunan SBKK  SBKK yang berasal dari dasar (Baseline)
a. Besaran standar biaya yang ditetapkan dalam PMK
dilakukan penyesuaian dengan indeksasi dan SBM
b. Diusulkan kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran
c. Dilakukan penelaahan dengan DJA
SBKK (2/3)

11. Penyusunan SBKK SBKK yang berasal dari usulan baru (new initiatif)
a. Identifikasi dan Cermati Output/Suboutput
b. Tentukan output/suboutput yang akan diusulkan
c. Menyusun KAK/TOR
d. Menentukan komponen/tahapan yg mempunyai keterkaitan
& kesesuaian
e. Menentukan Komponen/Tahapan sebagai Biaya Utama atau
Biaya Pendukung
f. Menyusun Rincian Anggaran Biaya
g. Meneliti kembali penerapan biaya, kewajaran
alokasianggaran & penerapan BAS
h. Melakukan backup data usulan SBK
i. Menyusun rekapitulasi data usulan SBK
j. Menandatangani rekapitulasi usulan SBK & mengajukan SBK
kpd Menkeu cq. Dirjen Anggaran
k. Dilakukan penelaahan dengan DJA
SBKK (3/3)

12. 12
Penyusunan
Standar Biaya Keluaran
Tahun 2021

13. 13
Surat Permintaan Usulan SBK TA 2021
1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor 510/AG/2020 tanggal 10 April 2020
hal Permintaan Usulan Standar Biaya Keluaran TA 2021
= batas akhir penyampaian usulan SBK TA 2021 tanggal 8 Mei 2020
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-767/AG/2020 tanggal 6 Mei 2020
hal Perubahan batas waktu penyampaian permintaan usulan SBK TA 2021
= semula tanggal 8 Mei 2020 menjadi tanggal 22 Mei 2020
3. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-835/AG/2020 tanggal 19 Mei 2020
hal Perubahan batas waktu penyampaian permintaan usulan SBK TA 2021
= semula tanggal 22 Mei 2020 menjadi tanggal 8 Juni 2020

14. 14
Jadwal Penyusunan RPMK SBK TA 2021
No. Uraian Jadwal
1. Batas akhir penyampaian usulan SBK TA 2021 kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran
8 Juni 2020
2. Penelaahan SBK S.d. 19 Juni 2020
3. Batas waktu penyampaian usulan standar biaya keluaran TA 2021 yang telah
disetujui oleh Direktur Abid Perekonomian dan Kemaritiman, Direktur Abid
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Direktur Abid Politik Hukum dan
Keamanan dan BA BUN kepada Direktur Sistem Penganggaran.
S.d. 26 Juni 2020
4. Kompilasi SBK 29 Juni s.d. 3 Juli 2020
5. Penyusunan draft RPMK tentang SBK TA 2021 6 Juli s.d. 14 Juli 2020
6. Harmonisasi dengan Kemenkumham Minggu ke III Juli 2020
7. Penyampaian RPMK SBK TA 2021 kepada MK Setelah kompilasi SBK
8. Penetapan PMK SBK TA 2021 Minggu ke V Juli 2020

15. 1. SBK TA 2021 akan mengatur SBK yang berlaku bagi seluruh K/L (SBKU) dan SBK
yang berlaku bagi satu K/L tertentu (SBKK).
2. K/L menyampaikan usulan SBK utk semua eselon I dlm lingkup K/L ybs kpd Menkeu
c.q. Dirjen Anggaran.
3. Untuk SBK Baseline agar diusulkan menjadi SBK TA 2021 yg perubahan besarannya
dilakukan dg menggunakan SBM & satuan biaya lainnya dpt disesuaikan setinggi-
tingginya sebesar persentase tertentu.
4. SBK yang baru diusulkan agar mengacu pada PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan
RKA-K/L.
5. Khusus SBK kegiatan Penyusunan RKA-K/L, Penyusunan LAKIN, Audit Kinerja,
Diklatpim, Diklat Prajab, RSNI3 dan Penelitian tidak perlu diusulkan karena kegiatan
tersebut ditetapkan melalui Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU), yang berlaku dan
dapat digunakan untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
Kebijakan SBK TA 2021

16. 16
Prakiraan Besaran SBK TA 2021
Standar Biaya Keluaran TA 2020 telah dilakukan penyesuaiaan dengan
memperhatikan besaran indeksasi dan hasil monev pelaksanaan hasil
SBK tahun sebelumnya.
Berdasarkan PMK Nomor 127/PMK.02/2019 tersebut terdapat 30
kementerian negara/lembaga yang telah dilakukan penyesuaian
prakiraan besaran SBK TA 2021 untuk selanjutnya agar diusulkan
kembali sebagai Standar Biaya Keluaran TA 2021.

17. 17
Update KL yang mengusulkan SBK TA 2021
No. Mitra Kerja Abid Ekontim No. Mitra Kerja Abid PMK No.
Mitra Kerja Abid Polhukam
BABUN
1 Kementerian Pertanian 1 Kementerian Desa PDTT 1 Mahkamah Agung
2
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN
2 Biro Pusat Statistik 2 Badan Narkotika Nasional
3
Badan Standardisasi
Nasional
3
Badan Meteorologi Klimatologi
Geofisika
3
4
Kementerian
Perdagangan
4
Badan Pengawas Obat dan
Makanan
4
5
Kementerian Kelautan dan
Perikanan
5 Badan Pemeriksa Keuangan 5
6 6 Perpustakaan Nasional RI 6
7 7
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
7
8 8 Kementerian Agama 8
9 9 9
10 10 10

18. 18
Jumlah SBKU TA 2020
No. URAIAN Jumlah SBK
1 SBK Dokumen RKA-K/L 9
2 SBK Dokumen Lakip 9
3 SBK Diklat Kepemimpinan/Struktural 3
4 SBK Audit Kinerja 101
5 SBK Penelitian 43
6 SBK Diklat Prajabatan 3
7 SBK Perumusan RSNI3 40
208

19. 19
KL dan Jumlah SBK TA 2020
No.
Mitra Kerja Anggaran
Bidang Ekontim
No.
Mitra Kerja Anggaran
Bidang PMK
No.
Mitra Kerja Anggaran Bidang
Polhukam BABUN
K/L SBK K/L SBK K/L SBK
2020 2020 2020
1 Kemenkeu (015) 9 1 BPK (004) 229 1 MA (005) 210
2 Kementan (018) 98 2 Kemenkes (024) 35 2 Kejaksaan RI (006) 11
3 KKP (032) 78 3 Kemenag (025) 3 3 Kemendagri (010) 17
4 Agraria/BPN (056) 78 4 Kemensos (027) 44 4 Kemhan (012) 839
5 BSN (084) 132 5 BPS (054) 6 5 Kemenkumham (013) 73
6 BPKP (089) 34 6 BMKG (075) 1 6 Kominfo (059) 509
7 Kemendag (090) 6 7 Batan (080) 5 7 BNN (066) 19
8 BPPT (081) 4 8 LAN (086) 5
9 Lapan (082) 5 9 LPP RRI (116) 45
10 LKPP (106) 5
11 Kemendikbud (023) 1
12 Perpusnas (057) 2
13 BPOM (063) 74
14 Kemendes (067) 66
435 480 1.728

20. 20