Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Perlindungan konsumen
1.
2. PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERLINDUNGAN KONSUMEN ADALAH
PERANGKAT HUKUM YANG DICIPTAKAN
UNTUK MELINDUNGI DAN TERPENUHINYA
HAK KONSUMEN.
PADA DASARNYA MENURUT UU RI NO. 8
TAHUN 1999 PASAL 3, UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN INI DIBUAT DENGAN TUJUAN
SEBAGAI BERIKUT.
3. a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindung diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Mmenciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha .produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
4. Sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat 1, secara jelas
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.
Namun, sejauh ini UU Perlindungan konsumen
tersebut belum sepenuhnya ditegakkan.
Konsumen sebagai objek UU Perlindungan
Konsumen masih saja sering dirugikan oleh
para produsen nakal. Masih banyak saja
pelanggaran UU Perlindungan konsumen yang
terjadi di Indonesia.
5. Hak Konsumen merupakan Hak Asasi
Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga
melahirkan persepsi bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi
Keempat Hak Asasi Manusia yang merupakan kata kunci dalam
konsepsi
hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa yang akan
datang.
Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami
dalam
konteks hubungan kekuasan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup
pula
hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar
kelompok
masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar
satu
kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di
negara lain. Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut
sebagai
dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari
kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam
hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen
dengan
konsumennnya.
6. DI INDONESIA, DASAR HUKUM YANG MENJADIKAN SEORANG
KONSUMEN DAPAT MENGAJUKAN PERLINDUNGAN ADALAH:
Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1),
Pasal 27 , dan Pasal 33.
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia No. 3821
Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian
Sengketa
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang
Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag
Prop/Kab/Kota
Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
7. LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen)
merupakan lembaga yang memberikan perlindungan kepada konsumen ,
memberikan kepastian hukum terhadap hak hak konsumen dalam
memperoleh nilai dari penggunaan suatu konsumsi barang dan jasa
Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Amandemen/penyempurnaan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai
dari pemetaan pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen
yang memerlukan penyempurnaan, melakukan pembahasan dengan
para pakar dan praktisi hukum pidana dalam forum group discussion
yang intensif dan terakhir seminar membahas penyempurnaan naskah
akademis Undang-undang dimaksud.
10. Kasus Iklan Nissan March Masuk Pengadilan :
Berdasarkan iklan yang dipampang di media online detik
dan Kompas, Nissan March mengkonsumsi satu liter
bensin untuk jarak bensin 21,8 km. Informasi serupa
terdapat di brosur Nissan March. Karena itulah Milla
berkeyakinan membeli satu unit untuk dipakai sehari-hari.
“Di iklan itu ditulis berdasarkan hasil tes majalah
Autobild edisi 197 tanpa mencantumkan rute kombinasi,”
imbuhnya.
Pihak Nissan melakukan tiga kali pengujian setelah
pemberitahuan Milla. Milla hanya ikut dua kali proses
pengujian. Lantaran tak mendapatkan hasil, Milla
meminta dilakukan tes langsung di jalan dengan
mengikutsertakan saksi. “Saya berharap diadakan road
test dengan ada saksi,” kata karyawati swasta itu.
11. Kasus ini akhirnya masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Jakarta. Milla meminta tanggung
jawab PT Nissan Motor Indonsia (NMI). Perjuangannya
berhasil. Putusan BPSK 16 Februari lalu memenangkan
Milla. BPSK menyatakan NMI melanggar Pasal 9 ayat (1)
huruf k dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. NMI diminta membatalkan
transaksi, dan karenanya mengembalikan uang
pembelian Rp150 juta.
Kasus diatas membuktikan, Pada ketentuan umum UU soal
konsumen, menyangkut promosi disebutkan, Promosi
adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan
informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik
minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang
akan dan sedang diperdagangkan. Maka, Kasus ini
menunjukkan bahwa terkadang promosi iklan sangat
tidak beretika bisnis. Oleh karena itu, diharapkan akan
adanya keterbukaan antara produsen kepada konsumen
sehingga mereka akan bisa saling nyaman satu sama
lain.
