3, BE & GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business, Ethics of Consumer Protection, Universitas Mercu Buana, 2018

1. 3, BE&GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business, Ethics of Consumer
Protection, Universitas Mercu Buana, 2018
Forum BE & GG Minggu 3:
Jawablah Forum ini dengan baik dan benar:
Menurut saudara bagaimana implementasi “Ethics of Consumer Protection” di Indonesia dan
kaitannya dengan Business Ethics dan Good Governance (GCG dan GGG). Untuk menjawab ini dapat
di analisis implementasinya pada perusahaan saudara atau salah satu perusahaan yang saudara
amati.
Note: Buat Daftar Pustaka yang benar kalau saudara mengutif tulisan author lain, baik dari buku atau
pun dari internet/web.
Re: Forum BE & GG Minggu 3:
by CHARVIANO HARDIKA - 55117120019 - Saturday, 22 September 2018, 2:10 PM
Mengacu pada teori egoism bahwa setiap manusia memiliki egoism di dalam dirinya masing-
masing, maka akan ada benturan kepentingan antara kepentingan manajemen, kepentingan
pemegang saham, dan kepentingan stakeholder lainnya. Setiap entitas tersebut memiliki
kepentingan masing-masing dalam meningkatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.
Permasalahan muncul ketika pemenuhan kepentingan dalam mendapatkan keuntungan tersebut
merugikan hak entitas lain. Manejemen memiliki kepentingan untuk mendapatkan laba sebesar-
besarnya dari bisnis yang dijalankan. Pemegang saham dan kreditur memiliki kepentingan untuk
mendapatkan pengembalian yang maksimal dari dana yang ditanamkan atau dipinjamkan kepada
perusahaan. Begitu juga dengan stakeholder lainnya memiliki kepentingan masing-masing.
Selanjutnya lahirnya konsep good corporate governance untuk mengatasi permasalahan di atas.
Terutama pada sistem ekonomi pasar bebas, pihak yang berkepentingan sangat banyak dan
masing-masing menuntut haknya dalam memperoleh keuntungan. Good corporate governance
sebagai sebuah struktur dan proses akan mengendalikan perusahaan tentang bagaimana seharusnya
perusahaan beroperasi. Good corporate governance akan menemukan benang merah atau titik
temu antara kepentingan masing-masing entitas yang menginginkan keuntungan seperti yang
dijelaskan di atas. Sementara itu, good corporate governance akan terlaksana jika setiap
perusahaan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan usahanya. Dengan integritas yang
tinggi, perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari para stakeholder sehingga dapat terus
menjalankan usahanya untuk jangka panjang. Misalnya dengan memberikan pengembalian yang
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kreditur atau pemegang saham, perusahaan akan
mendapatkan kepercayaan dalam mengelola dana sehingga mendapatkan pinjaman atau modal
secara berkelanjutan. Maka perusahaan harus juga menyediakan informasi yang akurat dan
relevan. Artinya perusahaan dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.
Untuk dapat mewujudkan integritas yang tinggi tersebut, perusahaan harus menerapkan asas-asas
etika. Apabila perusahaan menerapkan perilaku-perilaku etis dalam setiap keputusan yang
dibuatnya, integritas tinggi tersebut akan muncul secara otomatis. Ulitarianism dan deontology
dapat digunakan untuk melahirkan perilaku etis dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya
memperhatikan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, melainkan kepentingan
masyarakat secara keseluruhan mencakup kepentingan perusahaan dan stakeholder.

2. Penerapan perilaku-perilaku etis pada perusahaan pada akhirnya akan mewujudkan good
corporate governance. Perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan para stakeholder
sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dengan begitu perusahaan
mendapatkan kepercayaan dari kreditur, pemegang saham, tenaga kerja, dan stakeholder lainnya.
Penerapan perilaku etis ini akan mewujudkan integritas dan good corporate govenance secara
berkesinambungan. Good corporate governance dan etika merupakan konsep yang
berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Perusahaan harus menerapkan perilaku-perilaku
etis untuk dapat melaksanakan good corporate governance. Dengan begitu, dapat ditentukan titik
temu antara kepentingan perusahaan (manajemen) dan kepentingan para stakeholder.
Pada akhirnya, dengan terlaksananya good corporate governance, perusahaan akan menjalankan
usaha secara berkelanjutan. Sehingga dalam sistem ekonomi pasar bebas seperti era sekarang,
perusahaan memiliki kepercayaan dari masyarakat dan daya saing tinggi dalam beroperasi demi
mewujudkan keuntungan yang maksimal baik bagi perusahaan maupun bagi semua pihak
stakeholder.
Perlindungan Konsumen: Cerita Nasabah Allianz Kesulitan Klaim
TEMPO.CO, Jakarta - Ifranius Algadri, 23 tahun, melaporkan mantan Presiden Direktur PT
Asuransi Allianz Life Indonesia, Joachim Wessling, dan mantan Manager Claim PT Asuransi
Allianz Life Indonesia, Yuliana Firmansyah, ke polisi pada April 2017. Dia melihat ada
pelanggaran terhadap hak perlindungan konsumen.
Warga Tangerang itu merasa kecewa karena perusahaan asuransi tersebut menolak pembayaran
klaim atas biaya perawatan di dua rumah sakit senilai Rp 16 juta. "Dijanjikan 14 hari kerja pasti
dibayarkan. Nyatanya, sampai saat ini enggak dibayar," katanya di Polda Metro Jaya, Selasa, 26
September 2017.
Ifranius mengaku sudah berlangganan asuransi kesehatan Allianz selama satu tahun dengan biaya
premi per bulan Rp 600 ribu. Saat itu, dia menuturkan agen asuransi menjanjikan proses klaim
yang mudah.
Kekecewaan pun muncul setelah Ifranius dirawat di rumah sakit karena diare dan tipus. Saat
mengajukan reimburse, dia menjelaskan, pihak Allianz memintanya melampirkan catatan medis
sebagai syarat pencairan klaim.
Surat tersebut tidak bisa dia dapatkan lantaran pihak rumah sakit tidak bisa memberikannya. Pasien
hanya berhak memperoleh resume medis, bukan catatan medis. Syarat permintaan rekam medis
lengkap, menurut kuasa hukum Ifranius, Alvin Lim, adalah pelanggaran hukum yang diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008.
Kejadian serupa dialami Indah Goena Nanda, 37 tahun. Pria asal Gading Serpong, Tangerang, itu
berlangganan asuransi kesehatan Allianz Life dengan program Flexicare. Ia membayar biaya
premi Rp 700 ribu setiap bulan sejak November 2016.

3. Goena menceritakan, dia pernah sakit dan dirawat karena keracunan makanan pada Januari 2017.
Ia mengaku proses klaimnya gagal karena syarat harus melampirkan catatan medis tersebut.
"Padahal catatan medis lengkap tidak bisa diberikan ke pasien," ujarnya.
Dia merasa kecewa karena biaya klaim Rp 9 juta tidak bisa didapatnya. Karena itu, dia pun
melaporkan petinggi perusahaan asuransi tersebut ke polisi.
Menurut dia, laporan tersebut bukan ditujukan untuk mengincar pencairan klaim, tapi untuk
menegakkan perlindungan konsumen. "Prosesnya yang saya tidak suka. Saya setiap bulan rutin
bayar. Masak, klaim bisa dicairkan, tapi saya melanggar hukum dulu?" ucapnya.
Daftar Pustaka:
(https://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/57df999e7593733941aef017/etik-dan-good-
corporate-governance-ggc-sebuah-cara-mewujudkan-entitas-bisnis-yang-sehat?page=all)
(https://metro.tempo.co/read/1020016/perlindungan-konsumen-cerita-nasabah-allianz-kesulitan-
klaim/full&view=ok)

4. Quiz BE & GG Minggu 3:
Jawablah Quiz ini dengan baik dan benar :
Setelah Saudara mempelajari Modul 3 dengan tema “Ethics of Consumer Protection” ,
dengan sub tema:
• Consumer-an important stakeholder,
• Hidden taxation on society,
• Stakeholder alliance,
• Consumer protection
atau dari sumber lain yang berkaitan dengan tema ini, apa yang dapat saudara resumekan
dan rekomendasikan...
Note: Buat Daftar Pustaka yang benar kalau saudara mengutif tulisan author lain, baik dari
buku atau pun dari internet/web.
Selamat menjawab Forum dan Quiz minggu ini…
Jawabannya
I. Consumer-an important stakeholder
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan. (UU N0.8 Th 1999).
Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan
terpenuhinya hak konsumen.Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan
kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak
sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil
terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak
lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam
saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. (KRISTANTI,
AROFATUS S., SUSANTI, GINAWANTI, & APRELIA S., 2016)
II. Hidden taxation on society
Corporate governance berhubungan dengan tax management karena membayar pajak yang
kecil dianggap menghemat pengeluaran untuk kepentingan kesejahteraan pemegang saham
(Chen et al, 2008) karenanya direksi dan CEO memegang peranan penting dalam menentukan
strategi tax management (Minnick & Noga, 2010).
Salah satu kewajiban manajemen perusahaan adalah memanfaatkan sumber daya perusahaan
secara efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan salah satu cara yang dapat
dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi di dalam pembayaran pajak (Hendra Putra
Irawan dan Aria Farahmita, 2012). Efisiensi dalam membayar pajak adalah proses yang
dilakukan untuk mengelola pajak, dan hal ini merupakan bagian dari tax planning atau
perencanaan pajak (Lal & Vashisht, 2008). Perusahaan melakukan tax management atau tax
planning untuk meminimalkan kewajiban pajak, yang biasanya dilakukan melalui tax
avoidance yang dilakukan secara legal, yaitu penghindaran pajak sesuai peraturan pajak
dengan cara mengetahui jenis transaksi yang menguntungkan perusahaan dari sisi
penghematan pajak (Firman, 2013)
Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan
pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,

5. akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Penerapan GCG
merupakan salah satu syarat bagi perusahaan di Indonesia untuk dapat bersaing dalam skala
nasional dan internasional karena perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan
memiliki daya tahan lebih kuat dalam menghadapi berbagai risiko. Disamping itu, GCG juga
dapat meningkatkan nilai dan kepercayaan sebuah perusahaan karena Corporate Governance
dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan
professional. (Yenni, 2017)
III. Stakeholder alliance
Dalam pandangan perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis stakeholder dipandang sebagai
inividu atau Kelompok yang dipengaruhi oleh dan/atau memiliki kepentingan dalam operasi
dan tujuan perusahaan. Perusahaan memiliki berbagai kelompok pemangku kepentingan yang
saling berhubungan secara luas. Pemangku kepentingan tersebut dikelompok menjadi tiga
katagori: (a) pemangku kepentingan internal, yaitu individu atau kelompok yang berada dalam
struktur organisasi bisnis yang memiliki pengaruh terhadap tujuan perusahaan; (b) pemangku
kepentingan eksternal, yaitu individu atau kelompok yang berada di luar struktur organisasi
bisnis yang memiliki pengaruh baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan dan
proses bisnis; dan (c) pemangku kepentingan penghubung yaitu inidividu atau kelompok yang
memiliki peran sebagai penghubung atau memiiki keterkaitan dengan pemangku kepentingan
internal dan eksternal. Masing-masing pemangku kepentingan berbeda baik dari segi perhatian
dan minat dalam kegiatan bisnis dan juga kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan
perusahaan.
Definisi Pemangku Kepentingan (stakeholders) menurut Freeman (1983) terbagi ke dalam 2
(dua) definisi yaitu:
1. Definisi sempit
Kelompok dan individu kepada siapa sebuah organisasi bergantung untuk
mempertahankan keberadaannya.
2. Definisi luas
Kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian
tujuan dari sebuah organisasi.
Dari 2 (dua) definisi di atas, menurut Freeman (1983) terdapat prinsip-prinsip pemangku
kepentingan diantaranya:
a. Principle of corporate legitimacy. The corporation should be managed for the benefit of
its stakeholderss .
b. The stakeholders Fiduciary principle. It must act in the interests of the stakeholderss as
their agent, and it must act in the interests of the corporation to ensure the survival of the
firm, safeguarding the long-term stakes of each group.
Makna:
1. Prinsip legitimasi/keabsahan perusahaan. Korporasi harus dikelola untuk
kepentingan stakeholders.
2. Para pemangku kepentingan harus bertindak dalam kepentingan stakeholders yang
saling bekerjasama dalam kepentingan korporasi untuk menjamin kelangsungan hidup
perusahaan, menjaga kelangsungan organisasi jangka panjang dari masing-masing
kelompok.
Dengan demikian, pemangku kepentingan (stakeholderss) adalah kelompok individu yang
dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam pencapaian tujuan perencanaan dalam proses

6. pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta sesuai dengan
kepentingannya.
Sebagai contoh adapun pemetaan kepentingan (stakeholders mapping)pembangunan
Kawasan SAGAN SEGAN dari hasil penelitian penulis terbagi ke dalam 4
kelompok stakeholders diantaranya: (1) Kelompok yang memiliki kepentingan dan kekuatan
pengaruhnya tinggi, (2) Kelompok yang kepentingannya tinggi dan kekuatan pengaruhnya
rendah, (3) Kelompok yang kepentingan rendah tetapi kekuatan pengaruhnya tinggi, dan (4)
Kelompok yang kepentingan dan kekuatan pengaruhnya rendah. Berikut ini tabel matriks 4
kelompok besar stakeholderss yaitu:
Melihat tabel matriks di atas, pemetaan stakeholders yang memiliki kepentingan dalam
pengembangan dan pembangunan kawasan Jalan Yohanes adalah pihak pemerintah, pihak
swasta dan pihak masyarakat. Pemerintah sebagai stakeholderssekundermemiliki peran
sebagai kelompok yang bermanfaat untuk merumuskan atau menjembatani keputusan dan
opini serta kelompok stakeholders yang paling kritis. Kelompok pemerintah yang dimaksud
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Pajak, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Perusahan Listrik Negara (PLN),
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Tata Kota
dan Kalangan Akademisi. Disamping itu, swasta sebagai stakeholders primer memiliki peran
sebagai kelompok stakeholders yang penting namun perlu
pemberdayaan. Stakeholders swasta ini sangat berperan dalam pembangunan yakni sebagai
kontraktor dalam mengerjakan proyek, memberikan pinjaman, pelaku usaha dan mengurus
perizinan. Selain itu, masyarakat berperan sebagai pengunjung dan masyarakat domisili yang
menetap di kawasan Jalan Yohanes seperti pemilik Lahan/Rumah/Bangunan, Ketua RT dan
Ketua RW, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengelola.

7. (Zeji Mandala_Master in Urban and Regional Planning_Universitas Gadjah Mada_2014,
https://zejimandala.wordpress.com/2014/06/27/pemetaan-pemangku-kepentingan-
stakeholders-mapping/)
IV. Consumer protection
Didalam penjelasannya disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai
usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu:
 Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam
penyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
 Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
 Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.Asas
keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
 Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta
negara menjamin kepastian hukum.
Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
maka tujuan dari perlindungan konsumen adalah:
 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri.
 Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen.
 Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
 Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
 Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
keselamatan konsumen.
(https://mohammadwildasite.wordpress.com/perlindungan-konsumen/)
Perlindungan konsumen sepanjang tahun 2017 dinilai masih kurang. Kebijakan pemerintah
yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha,
justru lebih banyak menuai keluhan dari masyarakat.
Masih banyak kebijakan negara yang belum memenuhi hak-hak publik, sebaliknya malah
membuat kegaduhan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Berikut ini adalah sejumlah kebijakan pemerintah yang menuai keluhan publik dari laporan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI):
1. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), penyederhanaan tarif listrik, dan pendaftaran
ulang kartu seluler pra-bayar

8. Tiga kebijakan pemerintah tersebut dinilai oleh Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi belum memenuhi hak-hak publik dan membuat
kegaduhan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
"Hal itu tercermin pada kebijakan pendaftaran ulang pemegang kartu seluler prabayar, wacana
penyederhanaan tarif listrik dan penerapan Gerakan Nasional Nontunai atau GNNT," kata
Tulus di Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Pada kebijakan pendaftaran ulang pemegang kartu seluler prabayar, Tulus menilai kegaduhan
terjadi karena informasi dan sosialisasi yang minim sehingga menimbulkan kecurigaan di
masyarakat.
Masyarakat curiga pendaftaran ulang tersebut akan dilakukan untuk kepentingan jangka
pendek berkaitan dengan pemilu atau untuk penyadapan data pribadi milik konsumen untuk
kepentingan komersial maupun politik.
Pada wacana penyederhanaan tarif listrik, Tulus menilai kegaduhan muncul karena
masyarakat sebagai konsumen listrik panik dan menduga kebijakan tersebut sebagai kedok
untuk menaikkan tarif listrik.
Dalam penerapan GNNT, Tulus menilai terdapat dua pelanggaran hak publik, yaitu
pemaksaan transaksi nontunai khususnya di jalan tol dan pengenaan biaya isi ulang kartu uang
elektronik.
2. 6 Bulan Terakhir, perbankan dan PLN paling banyak dikeluhkan konsumen
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan konsumen paling
banyak hingga memasuki akhir 2017 utamanya masih di sektor perbankan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, tren pengaduan konsumen 2017 per
November 2017 YLKI menerima 301 pengaduan dari konsumen secara tertulis. Jumlah ini
belum dihitung untuk pengaduan via online.
Dari 301 pengaduan, sektor perbankan masih menduduki rating teratas, dengan 24%
pengaduan. Kemudian disusul pengaduan sektor ketenagalistrikan dengan PT PLN sebagai
teradu dengan 14%," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/12/2017).
Tulus mengatakan, tingginya pengaduan sektor perbankan selama enam tahun terakhir
menunjukkan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum optimal.
3. Sepanjang 2017, YLKI terima 22.655 pengaduan soal biro umrah
Pelantaran calon jamaah umrah pada 2017 menjadi salah satu catatan YLKI terkait dengan
lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia.
"Sepanjang 2017, YLKI menerima 22.655 pengaduan terkait biro umrah yang tidak
memberangkatkan calon jamaah," kata Tulus melalui pesan tertulis di Jakarta, Kamis
(28/12/2017).
Tulus mengatakan kejadian penelantaran calon jamaah umrah pada 2017 menjadi bukti bahwa
negara belum hadir untuk melindungi kepentingan calon jamaah sebagai konsumen secara
sungguh-sungguh.
4. Tahun politik, perlindungan konsumen diprediksi makin mundur
Memasuki 2018, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memproyeksikan, tidak akan
banyak perubahan terkait perlindungan konsumen, bahkan bisa jadi makin mengalami
kemunduran.
Alasannya, 2018 merupakan tahun politik, di mana mayoritas infrastruktur politik akan
difokuskan pada pencitraan atau politisasi untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019.

9. "Kebijakan yang diambil akan dominan sebagai bentuk kamuflase belaka. Konkretnya
kebijakan yang berbalut politisasi kebijakan publik (populisme). Boleh jadi pada 2018 negara
akan bermanis-manis dengan rakyatnya, untuk tidak menaikkan harga atau tarif komoditas
publik," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/12/2017).
Meski demikian, Tulus mengatakan, kondisi akan berbalik pasca Pilpres 2019. Negara akan
menggenjot kenaikan berbagai tarif atau harga seperti tarif dasar listrik, harga BBM bahkan
mencabut subsidi gas elpiji 3 kg.
(https://economy.okezone.com/read/2017/12/28/320/1837177/4-fakta-seputar-minimnya-
perlindungan-konsumen-di-indonesia)
DAFTAR PUSTAKA
KRISTANTI, E. D., AROFATUS S., B., SUSANTI, W., GINAWANTI, Y., & APRELIA S., Y.
(2016). ETIKA PERLINDUNGAN KONSUMEN. MALANG: STIE NGANJUK.
Yenni, C. (2017). Good Corporate Governance dan Tax Management (Studi Empiris pada
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015). Jurnal Akuntansi
Maranatha,, 9(2), 1.
(https://economy.okezone.com/read/2017/12/28/320/1837177/4-fakta-seputar-minimnya-
perlindungan-konsumen-di-indonesia)
(Zeji Mandala_Master in Urban and Regional Planning_Universitas Gadjah Mada_2014,
https://zejimandala.wordpress.com/2014/06/27/pemetaan-pemangku-kepentingan-
stakeholders-mapping/)
(https://mohammadwildasite.wordpress.com/perlindungan-konsumen/)