Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pers release pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di pontianak

162 views

Published on

Pers release- Pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di pontianak

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pers release pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di pontianak

  1. 1. Pernyataan Sikap ECPAT Indonesia terhadap Kasus Perundungan #AU di Pontianak “Perlakuan Anak sebagai Pelaku dan Korban harus adil” Jakarta, 11 April 2019 Kasus yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat telah menimbulkan kehebohan. Bagaimana tidak? Berdasarkan laporan media, seorang siswi SMP diduga “dianiaya” 12 siswi SMA hingga mengalami trauma dan harus diopname di Rumah Sakit. Kejadian tersebut bermula dari perselisihan komentar di facebook antara korban dengan salah satu pelaku, yang mengakibatkan ketersinggungan pelaku kepada korban, kemudian salah satu pelaku berinisiatif melanjutkan perselisihan dengan menemui korban (tatap muka), sampai akhirnya pengeroyokan disertai dengan pemukulan dan ancaman itu terjadi. Sembari menunggu kebenaran yang sesungguhnya atas kasus ini, maka sebagian besar publik telah “menghakimi” anak-anak yang diduga menjadi pelaku. Tidak bermaksud menyakiti hati korban dan keluarganya. Namun perlu mendudukan masalah ini secara proporsional yaitu keadilan bagi korban dan pelaku, berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 23/2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU Ini menyebutkan, seseorang yang masih dalam kandungan hingga belum berusia 18 tahun adalah anak, artinya korban dan pelaku masuk dalam kategori anak. Korban sebagai anak, berhak mendapatkan hak-haknya sebagai korban kekerasan, mendapatkan tempat aman, pendampingan hukum, rehabilitasi fisik dan psikologis, serta pemulihan lainnya. Termasuk dirahasiakan identitas dan wajahnya, serta tidak menanyakan berulang-ulang terkait dengan pengalaman buruknya sebagai korban karena dapat menambah berat trauma korban. Pelaku yang juga masih usia anak, termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum, memiliki hak yang melekat, misalnya berhak untuk dirahasiakan identitasnya termasuk tidak mempublikasikan foto wajahnya ke publik, berhak mendapatkan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, tidak boleh ada penahanan karena mereka masih bersekolah, jika harus dilakukan penyidikan maka dilakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, tindak pidana yang dilakukan anak sebaiknya mengedepankan proses diversi dibandingkan dengan proses hukum yang berkepanjangan, jika dilakukan penahanan dan pengenaan hukuman hal itu merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, bahkan dalam proses hukum negara dipastikan hadir melakukan rehabilitasi pelaku (anak), sehingga bisa pulih dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Faktor-faktor penyebab seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum harus diperdalam untuk mengetahui secara menyeluruh setting sosial serta kondisi internal diri anak. Harus dipahami, anak yang melanggar hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak memiliki “kesalahan” sempurna dalam mewujudkan delik, karena banyak faktor-faktor yang tidak dipahami utuh oleh anak. Sehingga dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak pendekatan rehabilitatif dan pendekatan restoratif dikedepankan jika pun anak harus menjalan proses peradilan.
  2. 2. ECPAT Indonesia berdasarkan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, merekomendasikan beberapa point penting yang mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, diantaranya: 1. Melindungi korban, menghentikan mempublikasi identitas dan foto korban, memastikan korban mendapatkan tempat yang aman, mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis, dan hak-hak sebagai korban lainnya; 2. Mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia termasuk membuat regulasi penyediaan internet aman bagi anak. 3. Bersama-sama tidak menghakimi pelaku, menghentikan penyebaran identitas dan foto dan pelaku, termasuk menghentikan ajakan massal “menandatangani petisi” yang mengabaikan hak-hak pelaku sebagai anak. 4. Memasukkan literasi digital bagi anak dalam kurikulum pendidikan di sekolah, mengajak dan mengajarkan agar anak bertanggung jawab dalam mengakses internet dengan berhati-hati dalam memposting status, foto atau gambar dan video. 5. Mendorong pengusaha internet servis provider untuk mensosialisasikan dampak positif dan negatif keberadaan jejak digital bagi pengguna internet khusususnya anak-anak, hal ini untuk meminimalisir terulangnya kasus yang sama

×