Dokumen tersebut membahas etika perlindungan konsumen di Indonesia, termasuk undang-undang dan kasusnya. Perlindungan konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Kasus penarikan produk obat HIT menunjukkan pentingnya koordinasi antar instansi.

1.
JawabanQuizdanForum 03
(Periode18Sept–24Sept2018)
Mata Kuliah :
Business Ethic & Good Governance
Dosen : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Mahasiswa : Adi Novian Prihantoro – 55117120016

2. Consumer an important stakeholder
Stakeholder termasuk setiap orang, kelompok atau organisasi yang memiliki
minat dalam kegiatan dan urusan perusahaan. Pemegang saham dan karyawan
adalah pemangku kepentingan internal, karena mereka memiliki atau bekerja untuk
bisnis. Pemangku kepentingan eksternal termasuk pelanggan, komunitas, pemasok
dan mitra, kreditor dan pemerintah.
Pelanggan adalah salah satu pemangku kepentingan eksternal paling cepat
yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Untuk pengecer, konsumen adalah
pelanggan. Menarik, mempertahankan dan menghasilkan kesetiaan dari pasar
konsumen inti yang sangat penting untuk kesuksesan finansial jangka panjang. Untuk
perusahaan bisnis-ke-bisnis, pelanggan adalah bisnis yang membeli barang untuk
keperluan bisnis. Pengecer perdagangan menjual langsung ke pedagang besar atau
pengecer, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan konsumen akhir sebagai
bagian dari pemangku kepentingan mereka. Jika konsumen tidak membeli barang-
barang yang diproduks, maka tidak ada orang di saluran distribusi yang bisa dikatakan
berhasil.
Tujuan sebuah perusahaan seperti ini; untuk menciptakan pelanggan (Peter
Drucker, 1954). Tanpa pelanggan, perusahaan tidak dapat bertahan sehingga dalam
hampir semua situasi, kebutuhan pelanggan harus didahulukan. Pelanggan dapat
selalu memilih untuk membawa bisnisnya ke pesaing sehingga penting bagi kami
untuk terus berinovasi, untuk menawarkan produk yang baik dan nilai yang baik untuk
uang. Seorang pelanggan didefinisikan sebagai orang yang membayar bisnis untuk
barang dan jasa. Jika seseorang tidak membayar, mereka bukan pelanggan. Istilah
"pengguna" samar-samar diberikan ketika seseorang mengakses barang dan jasa
tanpa membayar langsung kepada mereka. Sebut mereka pengunjung, prospek,
konstituen, apa pun yang Anda inginkan. Sampai mereka membayar Anda, mereka
bukan pelanggan Anda - dan Anda belum memenuhi tujuan Anda sebagai sebuah
bisnis.
Hidden taxation on society
Apa itu 'Pajak Tersembunyi'. Pajak tersembunyi adalah pajak yang secara tidak
langsung dinilai pada barang-barang konsumsi tanpa pengetahuan yang jelas tentang
konsumen yang membeli produk tersebut. Inti dari konsep pajak tersembunyi adalah
anggapan bahwa jika Anda tidak dapat melihatnya, perilaku pembelian Anda sebagian
besar tidak akan berubah. Dengan munculnya sistem transaksional modern, visibilitas
ke berbagai pajak tersembunyi mulai dari tol jalan raya yang dibayarkan menggunakan
transponder otomatis ke unduhan musik menjadi semakin tidak jelas
Stakeholder alliance
Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan
kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu (Brown et al 2001).
Stakeholder is a person who has something to gain or lose through the outcomes of a
planning process, programme or project (Dialogue by Design 2008). Istilah
‘Stakeholders’ atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu
yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup
organisasi.
Sebelum bisnis membangun aliansi dengan pemangku kepentingan, maka
perlu memisahkan ke dalam 2 kelompok pemangku kepentingan. Yang pertama

3. adalah yang dapat berguna bagi bisnis yang akan dijalankan dan yang kedua adalah
kelompok pemegang kepentingan yang tidak dapat berguna bagi bisnis tersebut. Ada
dua parameter yang dapat di ukur terhadap pemegang kepentingan, yaitu tingkat
minat dan tingkat pengaruhnya terhadap bisnis. Bisnis harus mengupayakan
membangung aliansi dengan pemegang kepentingan yang minat dan pengaruhnya
terhadap bisnis itu sama-sama kuat. Tidak bisa jika hanya minatnya yang kuat tetapi
pengaruhnya lemah atau sebaliknya.
Setelah para pemangku kepentingan diidentifikasi mana yang dapat berguna
dalam sebuah aliansi dengan bisnis, amaka perlu meneliti keinginan pemangku
kepentingan dan bagaimana cara mereka untuk dapat memuaskan keinginan-
keinginan yang sama, karena akan ada dua belah pihak yang harus mendapatkan
manfaat dari aliansi yang dibuat tersebut.
Consumer protection
Perlindungan konsumen terkait dengan rancangan hak-hak konsumen yang
membantu konsumen mendapatkan pilihan yang lebih baik di pasar dan mendapatkan
bantuan atas keluhan yang dibuat. Hukum perlindungan konsumen atau hukum
konsumen dianggap sebagai area hukum yang mengatur hubungan hukum pribadi
antara konsumen individu dan bisnis yang menjual barang dan jasa tersebut.
Konsumen didefinisikan sebagai seseorang yang mendapatkan barang/jasa
untuk penggunaan langsung atau kepemilikan daripada dijual kembali atau digunakan
dalam produksi dan manufaktur.
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku
usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi
Pelaku usaha dtuntut untuk tetap memberikan yang terbaik bagi konsumennya
dengan diiringitindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bisnis menpunyai
tujuaan yaitu mencari keuntungan, tetapi tetap harus menjamin keamanan dan
keselamatan konsumen atas produk barang/jasa yang ditawarkan. Konsumen adalah
faktor penting dalam keberlangsungan sebuah bisnis. Tanpa konsumen maka bisnis
tidak akan berlangsung lama. Maka dari itu perusahaan haruslah memperhatikan apa
yang diingini oleh konsumen, dan harus bisa menarik minat konsumen terhadap
produk yang dijual.
Perlindungan konsumen yaitu perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi
dan menjamin terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak
konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum. Undang Undang Perlindungan
konsumen mengatur tentang hak – hak dan kewajiban konsumen dan produsen.

4. Daftar Pustaka :
1. Kokemuller, Neil. "Who are the External Stakeholders of a Company?" Small
Business - Chron.com, http://smallbusiness.chron.com/external-stakeholders-
company-64041.html. (20 September 2018, jam 15:44);
2. Whitney Hess, The Purpose of a Business is to Create a Customer, 2012,
https://whitneyhess.com/blog/2012/08/13/the-purpose-of-a-business-is-to-create-
a-customer/, (20 September 2018, jam 15:56);
3. Wahjudin Sumpeno, Teori Pemangku Kepentingan, 2012,
https://wahjudinsumpeno.wordpress.com/2012/07/23/teori-pemangku-
kepentingan/, (21 September 2018, jam 23:29);
4. Linlyla, Perlindungan Konsumen Tanggungjawab Siapa?, 2017,
https://indonesiana.tempo.co/read/118861/2017/11/07/iinlyla3/perlindungan-
konsumen-tanggungjawab-siapa, (21 September 2018, jam 23:48);
5. Anonym – 1, https://www.investopedia.com/terms/h/hidden-tax.asp, (20
September 2018, jam 16:20);
6. Anonym – 2, 2015, Who Are A Company’s Most Important Stakeholders?,
http://www.destination-innovation.com/who-are-a-companys-most-important-
stakeholders/, (20 September 2018, jam 16:20);
7. Hapzi ali, 2018, Modul Be & GG – Ethics of Consumer Protection,Universitas
Mercu Buana.

5. Ethics of Consumer Protection di Indonesia
Di Indonesia sudah terimplementasi etika bisnis khususnya yang terkait dengan
perlindungan konsumen yang intinya sudah memberikan perlindungan kepada
konsumen dari tindakan-tindakan pelaku usaha. Tetapi etika saja tanpa hukum
tidaklah cukup, karena hukum tetap diperlukan untukmenegaskan keberadaan etika
tersebut.
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya
adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta
mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah:
 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan
Pasal 33.
 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia No. 3821
 Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian
Sengketa
 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001
Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas
Indag Prop/Kab/Kota
 Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
Perlindungan konsumen terkait dengan rancangan hak-hak konsumen yang
membantu konsumen mendapatkan pilihan yang lebih baik di pasar dan mendapatkan
bantuan atas keluhan yang dibuat. Hukum perlindungan konsumen atau hukum
konsumen dianggap sebagai area hukum yang mengatur hubungan hukum pribadi
antara konsumen individu dan bisnis yang menjual barang dan jasa tersebut.

6. Kasus Penarikan Produk Obat Anti-Nyamuk HIT
Pada hari Rabu, 7 Juni 2006, obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT
Megarsari Makmur dinyatakan akan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat
aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan
terhadap manusia, sementara yang di pabrik akan dimusnahkan. Sebelumnya
Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi
mendadak di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu
kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan
pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.
HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata
sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos
(zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia).
Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot)
dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan
melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada
tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang
mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang
baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT.
Masalah lain kemudian muncul. Timbul miskomunikasi antara Departemen
Pertanian (Deptan), Departemen Kesehatan (Depkes), dan BPOM (Badan Pengawas
Obat dan Makanan). Menurut UU, registrasi harus dilakukan di Depkes karena hal
tersebut menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Namun menurut Keppres Pendirian
BPOM, registrasi ini menjadi tanggung jawab BPOM.
Namun Kepala BPOM periode sebelumnya sempat mengungkapkan, semua
obat nyamuk harus terdaftar (teregistrasi) di Depkes dan tidak lagi diawasi oleh BPOM.
Ternyata pada kenyataanya, selama ini izin produksi obat anti-nyamuk dikeluarkan
oleh Deptan. Deptan akan memberikan izin atas rekomendasi Komisi Pestisida. Jadi
jelas terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan di antara instansi-instansi tersebut.
Daftar Pustaka :
1. https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen (20 September 2018, jam
14.13);
2. https://ra3pila.wordpress.com/2012/03/12/kasus-kasus-perlindungan-konsumen/
(20 September 2018, jam 14.33);
3. Hapzi ali, 2018, Modul Be & GG – Ethics of Consumer Protection,Universitas
Mercu Buana.