2. Istilah
Ketenagakerjaan: Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
1.
Tenaga Kerja: Tenaga kerja adalah istilah yang lebih luas dari buruh, mencakup semua orang
yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, baik di sektor formal maupun informal.
2.
Pekerja: Pekerja adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja dan mendapatkan upah
sebagai imbalannya.
3.
Majikan: Majikan adalah pihak yang mempekerjakan pekerja atau karyawan.
4.
Perjanjian Kerja: Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang
mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak selama hubungan kerja berlangsung.
5.
Jenis Hubungan Kerja: Jenis hubungan kerja mencakup kontrak, waged, atau bantuan. Kontrak
adalah hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian tertulis antara pekerja dan pemberi kerja.
Waged adalah hubungan kerja yang berdasarkan upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja
kepada pekerja.
6.
Halaman 5
Indah Zaf | Universitas Andalas | Manajemen | 2024
3. Istilah
6. Pengupahan: Pengupahan adalah pengaturan mengenai upah yang diterima oleh pekerja selama
hubungan kerja berlangsung.
7. Hubungan Industrial: Hubungan industrial adalah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja
dalam sektor industrial. Dalam hubungan industrial, pekerja dan pemberi kerja berada dalam suatu
organisasi yang mengelola proses produksi.
8. Pemutusan Hubungan Kerja: Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja
antara pekerja dan pemberi kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi seiring waktu tertentu
atau setelah perjanjian kerja berakhir
9. Sanksi: Sanksi adalah tindakan yang diambil terhadap pekerja dan pemberi kerja yang melanggar
peraturan hukum. Sanksi dapat berupa denda, penghalangan bekerja, atau sanksi lainnya yang
disesuaikan dengan peraturan hukum.
Halaman 5
Indah Zaf | Universitas Andalas | Manajemen | 2024
4. HUKUM
setiap laki laki / Perempuan yang sedang dalam atau akan
melakukan pekerjaan, baik diluar / didalam hubungan kerja
guna menghasilkan barang / jasa untuk memenuhi kebutuhan
Masyarakat
PENGERTIAN
Pengertian tenaga kerja
ketenagakerjaan adalah segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan pekerja adalah
tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja
pada pengusaha dengan mendapatkan upah.
Halaman 3
Indah Zaf | Universitas Andalas | Manajemen | 2024
5. Hukum Ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja,
pemberi kerja, dan perusahaan. Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan terdiri dari beberapa
peraturan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Undang-
Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1992. Hukum ketenagakerjaan mencakup
berbagai aspek, seperti perjanjian kerja, jenis hubungan kerja, pengupahan, hak dan kewajiban
pekerja dan pemberi kerja, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dan sanksi.
Halaman 5
Indah Zaf | Universitas Andalas | Manajemen | 2024
6. Aspek
T
·Perjanjian Kerja: Hukum ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi
kerja. Dalam perjanjian kerja, harus disertakan syarat dan ketentuan.
· Jenis Hubungan Kerja: Hukum ketenagakerjaan mengatur jenis hubungan kerja, seperti kontrak,
waged, atau bantuan
· Pengupahan: Hukum ketenagakerjaan mengatur pengupahan hubungan kerja antara pekerja
dan pemberi kerja. Pengupahan dapat terjadi seiring waktu tertentu atau setelah perjanjian kerja
berakhir
·
Halaman 8
· Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pemberi Kerja: Hukum ketenagakerjaan mengatur
hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, seperti hak pengangkutan, hak syarat, dan
tanggung jawab untuk bekerja dengan sebenarnya
·
Indah Zaf | Universitas Andalas | Manajemen | 2024
7. Aspek
Hubungan Industrial: Hukum
ketenagakerjaan mengatur hubungan
antara pekerja dan pemberi kerja dalam
sektor industrial. Dalam hubungan
industrial, pekerja dan pemberi kerja
berada dalam suatu organisasi yang
mengelola proses produksi
Halaman 7
Pemutusan Hubungan Kerja:
Hukum ketenagakerjaan mengatur
pemutusan hubungan kerja antara
pekerja dan pemberi kerja dapat
terjadi seiring waktu tertentu atau
setelah perjanjian kerja berakhir
Sanksi: Hukum ketenagakerjaan
mengatur sanksi terhadap pekerja
dan pemberi kerja yang melanggar
atas peraturan hukum.
Indah Zaf | Universitas Andalas | Manajemen | 2024
8. Jenis & Sumber Data
Halaman 11
Item 1
20%
Item 2
20%
Item 3
20%
Item 4
20%
Item 5
20%
Implementasi hukum ketenagakerjaan melibatkan pemerintah, pembagian,
dan penerapan peraturan hukum tersebut. Pemerintah mengeluarkan tiga
peraturan perundang-undangan terbaru sebagai sumber hukum kerja,
yaituu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam upaya mengatasi permasalahan
ketenagakerjaan, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-
undangan ini untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.
Dalam konteks global, hukum ketenagakerjaan juga berperan dalam
melindungi hak dan kesejahteraan para pekerja, baik di dalam maupun di
luar negeri. Beberapa kasus menunjukkan betapa hukum ketenagakerjaan
memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak pekerja dan mencegah
penyalahgunaannya
Indah Zaf | Universitas Andalas | Manajemen | 2024
9. Pelaksanaan hukum
Pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti Kementerian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dewan Pengupahan, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Kementerian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan hukum
ketenagakerjaan di Indonesia. Dewan Pengupahan bertugas menetapkan upah minimum yang berlaku di
seluruh Indonesia. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas menyelesaikan sengketa hubungan industrial
antara pekerja dan pemberi kerja.
Halaman 8
Tantangan
Kesenjangan upah
1.
Kondisi kerja yang tidak aman
2.
Keterbatasan akses ke jaminan
3.
Indah Zaf | Universitas Andalas | Manajemen | 2024
