Modul ini membahas tentang hukum perburuhan di Indonesia. Hukum perburuhan terbagi menjadi hukum perburuhan individu dan kolektif, serta mengatur hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Modul ini juga membahas kondisi buruh migran Indonesia, terutama perempuan, yang sering mengalami pelanggaran hak seperti tidak dibayar upah atau terjebak trafficking. Pemerintah dinilai kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
GIRI YOGO DWISASONGKO
HUKUM PERBURUHAN
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Akuntansi …. Giri Yogo Dwisasongko
Abstract : Kompetensi
Aspek Hukum Perburuhan Mahasiswa mampu menjelaskan
Aspek Hukum Perburuhan

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Perburuhan
Hukum perburuhan adalah aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur
pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu
sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain.
Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan hukum privat
karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan penerima kerja), dan dikatakan
hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus
hubungan antara dua individu.
Hukum perburuhan terbagi menjadi:
1. hukum perburuhan individu (mengenai kontrak kerja), dan
2. hukum perburuhan kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-lain),
yang secara bersama-sama membentuk hukum sosial.
Hal-hal yang diurusi
1. Pembentukan dan pemutusan kontrak kerja
2. Perlindungan orang yang dipekerjakan
3. Hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan
4. Sistem tanggung jawab kedisiplinan dan material
5. Pelaksanaan hubungan kerja
6. Hak berserikat pekerja (bagi para pekerja) dan berasosiasi pengusaha (bagi para pengusaha)
7. Kesepakatan bersama
8. Kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan
Hukum perburuhan di Indonesia
Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum
perburuhan didominasi oleh karya-karya Profesor Imam Soepomo, guru besar hukum perburuhan
di Universitas Indonesia. Karya Imam Soepomo antara lain: "Pengantar Hukum Perburuhan" dan
"Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan".
Pasca-reformasi baru-baru ini, karya-karya mengenai hukum perburuhan yang ditulis oleh Prof.
Imam Soepomo dianggap oleh sebagian kalangan sudah tidak relevan lagi. Hal ini terutama oleh
aktivis serikat buruh dan advokat perburuhan. Meskipun fakultas hukum di perguruan-
perguruan tinggi seluruh Indonesia masih menggunakan buku-buku karya Imam Soepomo
sebagai rujukan wajib.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Perburuhan di Era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif dan gradual hukum
perburuhan kemudian menemukan momentumnya. Hal tersebut terwakili dalam tiga paket
Undang-Undang perburuhan, antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Pendapat-pendapat ahli hukum mengenai Pengertian Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia :
NEH van Asveld menegaskan bahwa Pengertian Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang
bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja.
Menurut Molenaar Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari hukum yang berlaku di
suatu negara, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan buruh dan antara
buruh dan penguasa.
Menurut Soetiksno memberikan pendapat mengenai Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan
seorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan
penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja tersebut.
Pengertian Hukum Ketenagakerjaan menurut Prof. Imam soepomo diartikan sebagai himpunan dari
peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian
di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
Hukum Ketenagakerjaan telah berkembang seiring dengan perkembangan lapangan dan
kesempatan kerja. Awalnya, lapangan pekerjaan terbatas pada sektor pemenuhan kebutuhan
primer, seperti pertanian. Namun secara perlahan sektor pemenuhan kebutuhan mulai bergeser ke
arah industri dan perdagangan, sehingga kesempatan kerja semakin terbuka lebar. Pertumbuhan
sektor industri dan perdagangan yang pesat, mengakibatkan berdirinya perusahaan-perusahaan
yang menyerap banyak tenaga kerja. Hubungan antara perusahaan tersebut dengan tenaga
kerjanya, disebut dengan hubungan kerja (hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya atau
bahkan dengan calon pekerja). Dengan demikian diperlukan adanya suatu aturan (hukum) yang
dapat menjadi pengontrol dalam hubungan tersebut, terlebih lagi jika timbul suatu perselisihan
dalam hubungan kerja tersebut
Dalam segi apapun dan bidang manapun hukum selalu ikut berperan aktif. Selain hukum sebagai
aturan, hukum juga berperan sebagai perlindungan.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Contoh kasus :
Kasus Buruh Migran, Gaji Tak Dibayar Hingga Trafficking
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Solidaritas Perempuan mengungkapkan, ada 66 laporan kasus
kekerasan dan pelanggaran hak pada perempuan buruh migran sepanjang tahun 2016. Dari jumlah
tersebut, laporan didominasi persoalan gaji yang tak pernah dibayar hingga trafficking.
Koordinator Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan Nisaa Yura mengatakan, kekerasan maupun
pelanggaran hak yang diterima perempuan buruh migran, khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT)
terjadi lantaran minim perlindungan dari pemerintah Indonesia.
"Indonesia selama ini menuntut negara tujuan untuk melindungi. Tapi Indonesia sendiri tidak punya
bentuk perlindungan yang spesifik," ujar Nisaa di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta,
Kamis (5/1).
Status PRT, kata Nisaa, belum diakui sebagai sebuah pekerjaan layaknya jenis pekerjaan lain. Hal ini
membuat hak-hak ketenagakerjaan PRT terus dilanggar dan sulit mendapat keadilan.
Pelatihan yang diberikan perusahaan penyalur tenaga kerja selama juga dinilai tak efektif bagi PRT
tersebut. Menurut Nisaa, para PRT hanya diajarkan hal-hal teknis terkait pekerjaan namun tak
dijelaskan hak-hak ketenagakerjaan mereka.
"Harusnya ada informasi soal hak tenaga kerja selama mereka ikut pelatihan. Selama ini pelatihan
hanya soal rumah tangga," katanya.
Tak heran, lanjut Nisaa, ada perbedaan cukup signifikan soal pengetahuan hak tenaga kerja PRT di
Arab Saudi dengan mereka yang bekerja di Hong Kong.
Nisaa berkata, para majikan di Arab Saudi umumnya membatasi akses keluar rumah bagi PRT
mereka. Sedangkan di Hong Kong para PRT lebih dimudahkan karena masih boleh keluar dari rumah
dan berkumpul dengan rekan sesama PRT.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
"Sehingga pemahaman mereka soal hak tenaga kerja ini muncul dari kumpul-kumpul itu," terangnya.
Sementara itu, moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dianggap tak efektif. Moratorium
tersebut dinilai hanya menjadi penyelesaian instan yang ingin dilakukan pemerintah.
Selain itu, kebijakan ini juga bertentangan dengan Konvensi Migran 90 pasal 8 ayat 1 yang
menyebutkan, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas meninggalkan negara
mana pun termasuk negara asalnya.
Apalagi belum semua calon perempuan buruh migran memahami soal moratorium tersebut. Hal ini
yang kemudian dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyalurkan para calon perempuan buruh
migran itu ke luar negeri secara ilegal.
Pihaknya menemukan peningkatan jumlah kasus penempatan buruh migran yang tidak melalui jalur
resmi. Para calonperempuan buruh migran perempuan ini pun bersedia dengan alasan himpitan
ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan di tempat kelahiran mereka.
"Negara tidak mampu menjamin kesejahteraan. Jadi wajar mereka bekerja sebagai PRT di luar
negeri," tutur Nisaa.
Sementara itu sejumlah alasan menjadi pemicu para perempuan memilih mengadu nasib sebagai
PRT di luar negeri. Anggota Solidaritas Perempuan, Andriyeni, mengatakan, banyak perempuan
buruh migran yang bekerja sebagai PRT untuk membantu kondisi keuangan keluarga. Alih-alih
mendapatkan penghasilan, para PRT mesti rela tak digaji hingga berbulan-bulan.
Ia menyebutkan, ada seorang PRT asal Karawang yang tak digaji hingga disiksa secara fisik saat
bekerja di Arab Saudi. Bahkan ketika kembali ke Indonesia, PRT itu harus pulang tanpa uang dengan
kondisi mata buta sebelah.
"Setelah berjuang lima tahun akhirnya dia dapat gaji dengan bantuan mediasi dari Kementerian
Tenaga Kerja," tuturnya.
Penyalur jasa tenaga kerja, lanjutnya, tak jarang melakukan kecurangan pada perempuan buruh
migran ini. Hal ini membuat perempuan buruh migran terjebak dalam trafficking.

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Hal ini dimulai dari manipulasi visa, perpanjangan kontrak, pemalsuan identitas, penyekapan,
pemotongan gaji, hingga penipuan yang berujung pada eksploitasi perempuan buruh migran.
Andriyeni menyayangkan lambatnya respons dari pemerintah terkait permasalahan ini. Sejumlah
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru minim perlindungan dan mendiskriminasi hak asasi
para perempuan buruh migran.
Pemerintah, kata dia, mesti memperbaiki mekanisme penanganan kasus buruh migran dengan
sistem satu atap. "Kami mesti mendesak terus supaya instansi bisa maksimal beri perlindungan,"
ucapnya. (rdk/rdk).
Sumber:
 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170105183350-20-184399/kasus-buruh-migran-
gaji-tak-dibayar-hingga-trafficking