Modul ini membahas tentang hukum perburuhan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Hukum perburuhan adalah norma yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Pekerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang. PT Indomarco Adi Prima menerapkan perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis bagi pekerjanya sesuai ketentuan hukum.
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
7. hbl, indah kayani, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, tugas 3, 2018 l
1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Hukum Perburuhan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
08
F041700009 Indah
Kayani
Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Hukum Perburuhan Dapat Menjelaskan Tentang
Hukum Perburuhan
2. DEFINISI HUKUM PERBURUHAN
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain (UU No 13 Tahun 2003 Bab 1, Pasal 1 ayat (2))1
. Setiap
orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau industri (baik dalam bentuk besar
atau kecil) dan menerima upah dalam bentuk gaji atau lain sebagainya sebagai
imbalan atas kerjanya. Tenaga kerja atau buruh yang handal dapat menjadi modal
utama dalam perusahaan.
Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun
tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja
(pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja
(pekerja atau buruh) di sisi yang lain (Ali Hapzi)2
. Hukum perburuhan menurut Prof.
Imam Soepomo, Guru Besar hukum perburuhan di Universitas Indonesia, adalah
“suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan
suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”
(hukumperburuhan)3
. Dari kedua penjelasan diatas, hukum perburuhan dapat
diartikan sebagai norma-norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur
hubungan antara pekerja dengan perusahaan tepat pekerja bekerja.
Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan
yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik
sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk
perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat (Jayadi)4
.
IMPLEMENTASI
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja pada PT Indomarco Adi Prima
PT Indomarco Adi Prima merupakan anak perusahaan yang didirikan oleh PT
Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1964. PT Indofood Sukses Makmur Tbk
mendirikan PT Indomarco Adi Prima diharapkan dapat mampu memperluas pasar
distribusi berbagai macam produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk ke seluruh
Indonesia bukan hanya wilayah Jabodetabek.
PT Indomarco Adi Prima menerapkan hukum perburuhan dengan memberikan
perlindungan kepada tenaga kerjanya. Pelindungan kepada tenaga kerja pada PT
Indomarco Adi Prima dibagi kedalam 3 (tiga) perlindungan, yaitu :
1. Perlindungan Ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar
kehendaknya (Jayadi)4
.
2. Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan
kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk
berorganisasi (Jayadi)4
.
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
3. 3. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan
dan keselamatan kerja(Jayadi)4
.
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf
(Diakses pada Senin, 16 April 2018 jam 18.03)
2. Ali Hapzi. 2018. Modul Perkuliahan.
https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php?file=
%2F1247340%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F7.%20Hapzi%20Ali
%2C%20Modul%20HBL%2C%20Hukum%20Perburuhan.pdf
(Diakses pada Senin, 16 April 2018 jam 18.15)
3. HukumPerburuhan. 2012.
https://hukumperburuhan.wordpress.com/2012/01/15/4/
(Diakses pada Senin, 16 April 2018 jam 18.25)
4. Jayadi Antony.
http://repository.ummetro.ac.id/files/mhs/41747d8052ae7ae4247b110bd505cf
64.pdf
(Diakses pada Selasa, 17 April 2018 jam 07.52)
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id