Dokumen tersebut membahas pendekatan politik terhadap ekonomi dengan menggabungkan perspektif ekonomi dan politik dalam analisis kebijakan pembangunan. Hal ini penting karena proses politik dan ekonomi saling mempengaruhi, dan negara memainkan peran kunci dalam mengatur pasar. Pendekatan ini menelaah hubungan antara mekanisme pasar, struktur kekuasaan, dan proses kebijakan serta bagaimana nilai, kepentingan, dan keku

1. DIMENSI POLITIK FENOMENA
EKONOMI

2. Beberapa pertanyaan.
Apa yang dimaksud dengan pendekatan politik terhadap ekonomi?
Mengapa perlu pendekatan itu?
Bagaimana penerapannya?

3. Konsep-konsep dasar ilmu politik.
Tiga konsep dasar ilmu politik adalah “nilai”, “kepentingan” dan
“kekuasaan”. Tindakan politik diasumsikan memuat tiga pengertian ini.
Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan karena itu patut dijadikan
tujuan atau penuntun bagi suatu tindakan. Ideologi memuat sekumpulan
nilai-nilai yang dihubungkan secara sistematik. Tindakan politik yang
bermakna selalu didasarkan pada nilai tertentu.
Kepentingan adalah unsur yang membuat tindakan politik memperoleh
dinamika. Tindakan politik adalah tindakan didasarkan pada kepentingan
tertentu. Terutama kepentingan untuk memperoleh, mempertahankan atau
meningkatkan kekuasaan.

4. Politik pada dasarnya kegiatan penciptaan, distribusi dan
implementasi kekuasaan.
Kekuasaan bisa bersifat langsung (relasional) atau tidak langsung
(struktural).
Kekuasaan langsung/relasional adalah kemampuan mempengaruhi
pikiran dan tindakan seseorang atau sekelompok orang sehingga
mereka mau melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu walaupun
sebenarnya dengan terpaksa. Misalnya, pak Bupati mempengaruhi
petani agar menanam padi dan jangan menanam jeruk. Petani itu
mematuhi perintah Bupati karena tahu bahwa penolakan terhadap
perintah itu akan mengundang diterapkannya daya paksa.
Kekuasaan tidak-langsung/struktural adalah kemampuan membentuk
dan menentukan struktur (misalnya, struktur ekonomi-politik
pertanian pangan) yang mewadahi kegiatan para aktor (misalnya,
petani, BULOG, KUD). Dalam hal ini pak Bupati tidak perlu secara
langsung menerapkan pengaruh pada para petani itu. Pengaruh itu
bisa diterapkan melalui pembuatan aturan main yang mengkaitkan
hak untuk memperoleh kredit pedesaan dengan kepatuhan
menjalankan program pertanian pemerintah.

5. Dalam praktek kekuasaan struktural ini jauh lebih sering berlaku
daripada kekuasaan langsung. Dan kekuasaan struktural berwujud
kekuasaan:
menetapkan agenda wacana dalam masyarakat;
merancang aturan main yang mengatur hubungan antar-aktor;
menetapkan bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan;
membentuk aturan dalam hal hubungan pemerintah dengan anggota
masyarakatnya.

6. Apa sumber kekuasaan struktural itu? Kekuasaan struktural terbentuk akibat
kemampuan seseorang atau aktor politik lain untuk memegang kendali atas
empat hal berikut:
Pertama, kendali atas jaminan keamanan. Mereka yang mampu memberi
perlindungan pada orang lain terhadap ancaman tindak kekerasan akan bisa
menerapkan kekuasaannya atas orang tersebut dalam hal-hal lain (seperti
distribusi barang dan jasa).
Kedua, kendali atas prosed produksi Kekuasaan untuk mengendalikan apa
yang akan diproduksi, oleh siapa, dan dengan kombinasi faktor-faktor
produksi apa, dan bagaimana masing-masing pelaku diberi imbalan.
Kekuasaan struktural atas produksi merupakan basis bagi perubahan sosial
dan politik.

7. Ketiga, kendali atas keuangan. Yang diinvestasikan dalam ekonomi maju
bukan uang, tetapi kredit; dan kredit bisa diciptakan. Mereka yang dipercaya
pihak lain memiliki kemampuan menciptakan kredit akan bisa mengendalikan
ekonomi kapitalis.
Keempat, kendali atas pengetahuan, keyakinan dan gagasan. Mereka yang
mampu mengembangkan atau memperoleh pengetahuan dan bisa mencegah
pihak lain agar tidak bisa memperoleh pengetahuan yang diperlukan; dan
mereka yang mengendalikan saluran bagi alih pengetahuan itu akan akan
memiliki kekuasaan struktural yang sangat khusus.

8. Manfaat perspektif politik-ekonomi.
Dewasa ini semakin diperlukan kerangka analisis yang bisa menawarkan
deskripsi, eksplanasi dan evaluasi mengenai karakteristik, penyebab dan
konsekwensi dari pembuatan dan penerapan kebijakan pembagunan berdasar
suatu pendekatan yang menggabungkan perspektif ekonomi dan politik.
Mengapa?

9. Pertama, karena semakin disadari bahwa proses politik dan ekonomi tidak bisa
dipisahkan. Ekono­mi (yang menyangkut fenomena kekayaan) dan
politik (yang berurusan dengan fenomena kekuasaan) diikat oleh
hubungan saling mempengaruhi. Di satu pihak, politik secara umum
menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya ke arah
tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok yang dominan.
Artinya, penerapan kekuasaan dengan segala ben­tuknya merupakan
faktor penting yang menentukan sifat suatu sistem ekonomi. Di lain
pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan
kekuasaan dan ke­kayaan. Artinya, proses itu bisa merubah hubungan
kekua­saan antar­kelompok.

10. Kedua, pendekatan itu juga bisa memberi tuntunan efektif untuk memahami
peran penting negara. Dalam hal ini, perspektif ekonomi­politik
menggambarkan dua obyek penting yang interaksinya sangat
menentukan arena politik, yaitu pasar dan negara. Keduanya berada
dalam kondisi yang saling tergantung. Yaitu, pasar diatur oleh
lembaga­lemba­ga negara yang punya daya paksa; sedangkan negara
itu juga menetapkan volume alat tukar yang paling efisien, yaitu uang.
Dimanapun, negaralah yang menetapkan konteks bagi beroperasinya
pasar dan para pejabat negara selalu siap mempengaruhi hasil dari
kegiatan pasar itu. Karenanya, tidak mungkin meramal hasil transaksi
pasar tanpa disertai prediksi mengenai tanggapan politik terhadap
berbagai kemungkinan hasilnya. Sebaliknya, apapun jenis struktur
kelembagaannya, negara tidak mungkin begitu saja meniada­kan
hukum yang mengatur kekuatan pasar. Kekuatan permin­taan dan
penawaran di pasar seringkali beroperasi tanpa memperhatikan tipe
ideologi, sistem politik, identitas etnik, dsb. Ringkasnya, pelajar
politik maupun ekonomi perlu mengembangkan analisis yang
menelaah saling­kaitan antara mekanisme pasar dengan struktur
kekuasaan dalam proses kebijakan. Dalam perspektif ini, kebijakan
publik dipandang sebagai hasil dari interaksi antara "pasar" dan
"negara".

11. Ketiga, sebagai konsekwensi logis dari kedua hal diatas, pendekatan ini
mengarahkan para analis untuk menelaah saling­kaitan antara
mekanisme pasar dengan struktur kekuasaan dalam proses kebijakan.
Terutama kebijakan yang mempengaruhi proses penciptaan
dan redistribusi kekayaan dan kekuasaan itu. Dalam kaitan ini asumsi
lain analisis ekonomi­politik adalah bahwa, karena kelangkaan
sumberdaya, tidak ada kebijakan politik yang bisa memuaskan semua
pihak secara optimal. Pasti ada pihak yang lebih diuntungkan dan yang
lebih dirugikan oleh suatu kebijakan pemerintah.

12. Konflik kepentingan klasik dalam ekonomi­politik adalah kebijakan yang
menekankan efisiensi (misalnya, demi percepatan pertumbuhan
ekonomi) dan yang menekankan pemerataan (misalnya, demi
perubahan tata sosial­ekonomi sehingga penghuni kelas bawah bisa
memper­baiki nasibnya). Proses pemilihan alternatif ini sangat penting
untuk diperhatikan.

13. Proses pemilihan alternatif sangat banyak dipengaruhi oleh tiga variabel
politik yang kita bicarakan diatas, yaitu nilai, kepentingan, dan
kekuasaan. Marilah kita bicarakan ketiganya dalam konteks
persoalan pem­bangunan ekonomi. Sudah umum diketahui bahwa
pembangunan ekonomi bukan persoalan teknis semata­mata.
Didalamnya terlibat masalah nilai. Misalnya, apakah proses itu
akan dilakukan atas dasar nilai yang mengutamakan "persaingan"
(yang berarti menekankan peranan mekanisme pasar yang efisien,
memberi ganjaran pada aktor yang produktif, dan menganggap
ketimpangan sebagai keadaan yang tak terelak­kan) atau nilai
yang menekankan sikap kerjasama atau "kekeluargaan" (yang
berarti megistimewakan pemerataan, kesejahteraan dan keadilan
sosial, dan pemberian wewenang pada tingkat bawah)?

14. Pemilihan alternatif ini menyangkut masalah kepentingan, yaitu siapa yang
diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Strategi yang mengutamakan
nilai persaingan pasti akan memuaskan kepentingan pesaing yang
lebih kuat dan merugikan yang lebih lemah. Sebaliknya, strategi yang
menekankan nilai kekeluargaan umumnya ditu­jukan untuk
memenuhi kepentingan si lemah dan mendorong upaya redistribusi
yang dianggap merugikan kelompok yang lebih kuat.
Yang terakhir, analisis ekonomi­politik sudah tentu harus
memperhatikan variabel kekuasaan: Siapa yang berkuasa? Apa
sumber­sumber kekuasaannya? Nilai dan kepen­tingan apa yang
didukung oleh penerapan kekuasaan itu? Dalam kaitan ini, sering
didapai bahwa distribusi sumberdaya langka dalam masyarakat
selalu mencerminkan pola kekuasaan politik, bukan pola kebutuhan
manusia.

15. Beberapa varians metodologi.
Pada dasarnya berbagai varians analisis yang menggabungkan variabel
ekonomi dan politik bisa diklasifikasi sebagai berikut:
1. Public choice (“new political economy” atau “ekonomi­politik”).
2. Politik­ekonomi.
3. Ekonomi­politik normatif (“old political economy”)