SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
KELOMPOK I
 Agus Ilman
 Ahmad Daroni
 Ahmad Faizal Alamsyah
 Annisa Puspita
 Annisa Septa Adji P
 Anton Hilman
 Ari Susanto
Pembimbing : Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, S.IP., M.AP
ETIKA
ADMINISTRASI
ETIKA
ADMINISTRASI
1. KONSEP DASAR ETIKA
2. PENGERTIAN PEMBANGUNAN
3. PERKEMBANGAN TEORI PEMBANGUNAN
4. PENGERTIAN ETIKA PEMBANGUNAN
5. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN ETIKA PEMBANGUNAN
Etika Pembangunan
ETIKA
ADMINISTRASI
MENURUT BAHASA, ETIKA BERASAL DARI BAHASA YUNANI YAITU DARI KATA
‘ETHOS’ YANG BERARTI WATAK ATAU KEBIASAAN. ETIKA MENCAKUP ANALISIS
DAN PENERAPAN KONSEP SEPERTI BENAR, SALAH, BAIK, BURUK, DAN
TANGGUNG JAWAB. ETIKA BERARTI ILMU TENTANG APA YANG BIASA
DILAKUKAN ATAU ILMU TENTANG ADAT KEBIASAAN
Konsep Dasar Etika
Pengertian Etika
ETIKA
ADMINISTRASI
1. Etika membuat kita memiliki pendirian dalam pergolakan berbagai pandangan
moral yang kita hadapi.
2. Etika membantu agar kita tidak kehilangan orientasi dalam transformasi budaya,
sosial, ekonomi, politik dan intelektual dewasa ini melanda dunia kita.
3. Etika juga membantu kita sanggup menghadapi ideologi-ideologi yang merebak
di dalam masyarakat secara kritis dan obeyktif.
ETIKA
ADMINISTRASI
Kegunaan Etika
Jenis-jenis Etika
ETIKA
ADMINISTRASI
1. Etika filosofis
Etika filosofis adalah etika yang dipandang dari sudut filsafat. Kata filosofis
sendiri berasal dari kata “philosophis” yang asalnya dari bahasa Yunani
yakni: “philos” yang berarti cinta, dan “sophia” yang berarti kebenaran atau
kebijaksanaan. Etika filosofis adalah etika yang menguraikan pokok-pokok etika
atau moral menurut pandangan filsafat
ETIKA
ADMINISTRASI
2. Etika teologis
Etika teologis adalah etika yang mengajarkan hal-hal yang baik dan buruk
berdasarkan ajaran-ajaran agama. Etika ini memandang semua perbuatan
moral sebagai perbuatan-perbuatan yang mewujudkan kehendak Tuhan
atau sesuai dengan kehendak Tuhan, perbuatan-perbuatan sbegai
perwujudan cinta kasih kepada Tuhan, dan perbuatan-perbuatan sebagai
penyerahan diri kepada Tuhan
ETIKA
ADMINISTRASI
3. Etika sosiologis
Etika sosiologis berbeda dengan dua etika sebelumnya. Etika ini menitik
beratkan pada keselamatan ataupun kesejahteraan hidup bermasyarakat. Etika
sosiologis memandang etika sebagai alat mencapai keamanan, keselamatan,
dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Jadi etika sosiologis lebih
menyibukkan diri dengan pembicaraan tentang bagaimana seharusnya
seseorang menjalankan hidupnya dalam hubungannya dengan masyarakat
ETIKA
ADMINISTRASI
4. Etika diskriptif dan etika normatif
Etika ini berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku
manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang
bernilai. Etika ini berbicara tentang kenyataan sebagaimana adanya tentang nilai dan
pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas
konkrit. Etika ini hanya memaparkan, karenyanya dikatakan bersifat deskriptif.
Sedangkan etika normatif berusaha untuk menetapkan sikap dan pola perilaku yang
ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam bertindak. Jadi etika ini berbicara
tentang norma-norma yang menuntun perilaku manusia serta memberi penilaian dan
hiambauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya.
5. Etika deontologis
Istilah deontologis berasal dari kata Yunani yang berati kewajiban, etika ini
menetapkan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Dasar yang
dipakai dalam etika ini adalah bahwa suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan
dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari suatu tindakan, melainkan
berdasarkan tindakan itu sendiri baik pada dirinya sendiri. Bahwa etika ini
menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat dari pelaku, lepas
dari akibat yang ditimbulkan dari pelaku.
ETIKA
ADMINISTRASI
Pengertian Pembangunan
Pembangunan pada dasarnya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan
pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara
bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).
Menurut para ahli
• Menurut Gandhi, pembangunan sebagai suatu konsep normatif, menyiratkan pilihan-pilihan
tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai “realisasi potensi manusia”.
• Menurut Todaro, pembangunan sebagai proses multidimensi mencakup perubahan penting
dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi
pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality), dan pemberantasan
kemiskinan absolut.
Perkembangan Teori Pembangunan
1. Teori Modernisasi
Teori ini merupakan teori yang banyak dianut oleh negara-negara
berkembang dan mendominasi perkembangan studi pembangunan. Teori
Modernisasi berasal dari konsep-konsep dan metafora yang diturunkan dari
Teori Evolusi. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah,
linier, progresif dan perlahan-lahan, yang membawa masyarakat berubah dari
tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat
memiliki bentuk dan struktur serupa.
2. Teori Ketergantungan
Teori ini merupakan kritik dari Teori Modernisasi yang dianggap terlalu menekankan aspek internal
negara berkembang tanpa melihat kondisi hubungan yang tidak seimbang (eksploitatif) antara negara
berkembang dengan negara maju. Awalnya berkembang di negara-negara Amerika Latin. Para
penggagas teori ini antara lain Raul, Paul Baran, Andre Gunder Frank, Samir, dan Amin Bill Warren.
3. Teori Sistem Dunia
Teori ini merupakan hasil dari ketidakpuasan Immanuel atas Teori Ketergantungan. Wallerstein
merevisi kelompok negara menjadi tiga, yakni pusat, semi pinggirian (semi-periphery), dan pinggiran
(periphery) dan menekankan pada analisa totalitas dan terbuka. Negara tidak bisa dianalisis secara
mandiri dan terpisah dari sistem dunia. Kondisi suatu Negara ditentukan oleh dinamika sistem dunia.
Teori ini salah satunya mampu menjelaskan tumbuhnya negara industri baru seperti Singapura atau
Korea Selatan.
Pengertian Etika Pembangunan
Menurut Goulet, etika pembangunan adalah “the examination of ethical and value
questions posed by development theory, planning, and practice”. Sejalan dengan Goulet,
Crocker mendefinisikan Etika Pembangunan sebagai nilai normatif atau penilaian etika
terhadap tujuan dan maksud dari dunia ke tiga dan pembangunan global.
Dari definisi di atas, ada tiga fungsi utama etika pembangunan, yaitu mengangkat
nilai-nilai sebagai suatu kebutuhan (needs) bukan sekedar kemauan (wants), berbasis pada
keadilan (justice) bukan sekedar sedekah (charity), keadilan yang bukan bersifat individual atau
perilaku tetapi terstruktur dan terlembaga, dan tidak sekedar memanipulasi
Jadi, etika pembangunan memberikan kebijakan dan keputusan pembangunan dan
implementasi yang tidak memberikan akibat akan runtuhnya suatu budaya, terkorbankannya
kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat semata-mata demi keuntungan sekelompok
orang, ideologi tertentu ataupun alasan efisiensi.
Dalam memformulasikan etika pembangunan menjadi bidang kajian
(Goulet, 1997)
1. Etika pembangunan dipandang sebagai metode dan prosedur penelitian yang berbeda;
prinsip-prinsip umum sebagai pedoman memformulasikan strategi-strategi yang etis;
strategi yang etis dalam pengambilan keputusan dan aksi pembangunan yang spesifik; dan
penyedia standar normatif untuk mengevaluasi kinerja pembangunan.
2. Memusatkan perhatian pada teori dan praktek pembangunan yang berkaitan dengan
lingkungan, keteraturan dunia, dan area antar-disiplin. Analisis formal yang dilakukan pada
isu-isu: justifikasi utama pada hak asasi, kebutuhan, kapasitas dan hak menguasai;
penilaian etika pada kebijakan yang berdampak pada korban dan marginalisasi akibat
proses pembangunan; evaluasi kompetisi antara ekonomi, politik, dan sistem sosial; dan
konsep baru mengenai keamanan (security).
Permasalahan-permasalahan Etika Pembangunan
1. Globalisasi ekonomi
Globalisasi saat ini sedang gencar-gencarnya dicetuskan oleh dunia, terutama oleh negara-negara maju
dan negara yang merasa mampu mengambil tempat dan kesempatan. Dalam globalisasi, batas dari setiap negara
sudah tidak jelas mengingat adanya kebebasan dari setiap negara maupun warganya untuk melakukan berbagai
hal yang menyangkut ekonomi seperti adanya investasi dari pihak asing
2. Masalah pengangguran
Masalah pengangguran memang merupakan masalah yang cukup rumit yang pemecahannya juga masih
belum bisa dipastikan. Banyak anggapan bahwa untuk menanggulangi tingkat pengangguran, maka harus
diciptakan lapangan pekerjaan yang banyak.
3. Tanggung jawab sosial sebagai sebagai tantangan
Semakin besar pembangunan yang dilakukan, maka harus diakui bahwa semakin besar pula tanggung jawab
yang diemban, termasuk tanggung jawab social. Adapun tanggung jawab sosial diwujudkan dengan kepedulian sosial,
meliputi;
1) Penggunaan tenaga kerja setempat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan organisasi sepanjang tenaga kerja
local local tersebut memenuhi berbagai persyaratan administrative dan perundang-undangan, termasuk dalam arti
jumlah dan mutunya.
2) Pemanfaatan masyarakat sekitar organisasi sebagai pemasok bahan yang diperlukan.
3) Keterlibatan dalam aktivitas social yang berlangsung di masyarakat sekitar.
4) Penyediaan sarana dan prasarana umum dan social yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar dan tidak hanya
diperuntukkan bagi para karyawan organisasi dan para anggota keluarganya.
5) Berperan aktif dalam membangun masyarakat sekitar sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dengan
kemampuan yang lebih tinggi.
4. Pelestarian lingkungan hidup
Tantangan lainnya dalam pembangunan adalah mengenai pelstarian lingkungan
hidup. Hal yang memang terlihat cukup sulit dalam tantangan ini adalah pembangunan selalu
diidentikkan dengan kemajuan dan penggunaan teknologi tinggi sementara itu, efek dari
teknologi biasanya tidak jauh dari sesatu yang bersifat merusak lingkungan. Satu hal yang
harus kita sadari dalam hidup ini adalah bahwa menjaga lingkungan merupakan hutang yang
harus kita bayar terhadap generasi berikutnya
5. Keanekaragaman tenaga kerja
Manusia di muka bumi ini memang hany memiliki satu spesies, yakni manusia itu senidiri.
Namun, hal yang menjadi perhatian adalah bahwa manusia ternyata memiliki keanekaragaman, baik
menyangkut; jenis kelamin, agama, suku, ras, dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan
dimana diharapkan tidak terjadinya suatu diskriminasi yang membuat pihak-pihak tertentu tidak dapat
bekerja di perusahaan tertentu.
6. Konfigurasi demografi
1) Penduduk yang belum waktunya memasuki lapangan
pekerjaan (anak-anak yang masih dalam batasan umur
belum boleh bekerja)
2) Penduduk yang tergolong pada angkatan kerja, dan
3) Penduduk yang tergolong purnakarya.
6. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang wajib mengingat era pembangunan sudah memasuki era
globalisasi yang sarat akan persaingan. Dalam persaingan, maka yang terbaiklah tentunya yang akan
menang. menciptakan sesuatu yang terbaik dan lebih baik lagi tentunya adalah dengang teknologi yang
semakin mutakhir. Mengembangkan suatu teknologi tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan pula.
7. Bidang politik sebagai tantangan
Dalam menjalankan suatu pembangunan, biasanya kental akan campur tangan politik dalam
menentukan rioritas dan kebijakan. Bidang politik tentunya tidak saja hanya menyangkut partai politik,
tetapi bagai mana menjalankan Negara ini kedepannya juga termasuk kajian politik. Hal ini tentunya dapat
dicontohkan seperti pengaturan angkatan bersenjata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan bahkan di
beberapa Negara dimanfaatkan untuk membantu keamanan pembangunan suatu Negara.
kesimpulan
Etika pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu etika dan pembangunan. Etika
adalah serangkaian nilai yang berkenaan dengan aturan formal ataupun non formal.
Adapun pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan
perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi etika pembangunan adalah bahwa
disiplin baru yang berkaitan dengan hal normative dimensi pembangunan.
Dalam kondisi Negara dan bangsa seperti sekarang ini maka etika pembangunan
menjadi sangat relevan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam praktek
kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur seperti yang dicita-citakan. Namun dalam mengembangkan etika pembangunan
tersebut ada berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapai antara lains eperti
masalah dalam globalisasi ekonomi, konfigurasi ekonomi, dan lain sebagainya.
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHarles Janang
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraKasmiah Ali
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikDian Herdiana
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARAPLUR
 
9.keadilan dalam organisasi
9.keadilan dalam organisasi9.keadilan dalam organisasi
9.keadilan dalam organisasiTesya Suha Berra
 
Institusi sosial - Sosiologi
Institusi sosial - SosiologiInstitusi sosial - Sosiologi
Institusi sosial - SosiologiRizky Erliyandi
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 

What's hot (20)

Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Etika Pemerintahan
Etika PemerintahanEtika Pemerintahan
Etika Pemerintahan
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
9.keadilan dalam organisasi
9.keadilan dalam organisasi9.keadilan dalam organisasi
9.keadilan dalam organisasi
 
Institusi sosial - Sosiologi
Institusi sosial - SosiologiInstitusi sosial - Sosiologi
Institusi sosial - Sosiologi
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 

Similar to ETIKA PEMBANGUNAN

Be & gg, david oktario s, hapzi ali, implementasi philosophical ethics and bu...
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, implementasi philosophical ethics and bu...Be & gg, david oktario s, hapzi ali, implementasi philosophical ethics and bu...
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, implementasi philosophical ethics and bu...DavidOktarioSidharta
 
Makalah etika profesi depandi enda
Makalah etika profesi   depandi endaMakalah etika profesi   depandi enda
Makalah etika profesi depandi endaDevandy Enda
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etikanorma 28
 
Be&gg, wildan karim angga perbata, hapzi ali, philosphical ethic & business, ...
Be&gg, wildan karim angga perbata, hapzi ali, philosphical ethic & business, ...Be&gg, wildan karim angga perbata, hapzi ali, philosphical ethic & business, ...
Be&gg, wildan karim angga perbata, hapzi ali, philosphical ethic & business, ...Wildan Karim Angga Perbata
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...Muh Agus Priyetno
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...Muh Agus Priyetno
 
Tugas softskil
Tugas softskilTugas softskil
Tugas softskilsetya dwi
 
Shb makalah (etika dan sistem etika)
Shb makalah (etika dan sistem etika)Shb makalah (etika dan sistem etika)
Shb makalah (etika dan sistem etika)Yabniel Lit Jingga
 
PowerPoint ETIKA dan BUDI PEKERTI-2.ppt
PowerPoint ETIKA dan BUDI PEKERTI-2.pptPowerPoint ETIKA dan BUDI PEKERTI-2.ppt
PowerPoint ETIKA dan BUDI PEKERTI-2.pptMochamadRizal26
 
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma,ethical decision making technol...
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma,ethical decision making technol...Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma,ethical decision making technol...
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma,ethical decision making technol...Fariz adlan
 
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidananMateri issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidananLatifah Safriana
 
Makalah Etika dan Moral Mahasiswa
Makalah Etika dan Moral MahasiswaMakalah Etika dan Moral Mahasiswa
Makalah Etika dan Moral MahasiswaAbror Alatqo
 
BAB 5 ETIKA DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH ISLAM.pptx
BAB 5 ETIKA DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH ISLAM.pptxBAB 5 ETIKA DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH ISLAM.pptx
BAB 5 ETIKA DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH ISLAM.pptxAlHadmie1
 
10, sm, agus daman, hapzi ali, business ethics, csr, risk management , unive...
10, sm, agus daman, hapzi ali, business ethics, csr, risk management  , unive...10, sm, agus daman, hapzi ali, business ethics, csr, risk management  , unive...
10, sm, agus daman, hapzi ali, business ethics, csr, risk management , unive...Agus Daman
 
siskom etika-profesi
siskom etika-profesisiskom etika-profesi
siskom etika-profesihilma_alley
 

Similar to ETIKA PEMBANGUNAN (20)

Be & gg, david oktario s, hapzi ali, implementasi philosophical ethics and bu...
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, implementasi philosophical ethics and bu...Be & gg, david oktario s, hapzi ali, implementasi philosophical ethics and bu...
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, implementasi philosophical ethics and bu...
 
Makalah etika profesi depandi enda
Makalah etika profesi   depandi endaMakalah etika profesi   depandi enda
Makalah etika profesi depandi enda
 
Etika profesi
Etika profesiEtika profesi
Etika profesi
 
Etika terapan
Etika terapanEtika terapan
Etika terapan
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem EtikaMacam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Sistem Etika
 
Be&gg, wildan karim angga perbata, hapzi ali, philosphical ethic & business, ...
Be&gg, wildan karim angga perbata, hapzi ali, philosphical ethic & business, ...Be&gg, wildan karim angga perbata, hapzi ali, philosphical ethic & business, ...
Be&gg, wildan karim angga perbata, hapzi ali, philosphical ethic & business, ...
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
BE & GG, Muh Agus Priyetno, Prof Dr Ir Hapzi, Philosophical Ethics and Busine...
 
Etika profes1
Etika profes1Etika profes1
Etika profes1
 
Tugas softskil
Tugas softskilTugas softskil
Tugas softskil
 
Shb makalah (etika dan sistem etika)
Shb makalah (etika dan sistem etika)Shb makalah (etika dan sistem etika)
Shb makalah (etika dan sistem etika)
 
etika profesi d4 2019.pdf
etika profesi d4 2019.pdfetika profesi d4 2019.pdf
etika profesi d4 2019.pdf
 
PowerPoint ETIKA dan BUDI PEKERTI-2.ppt
PowerPoint ETIKA dan BUDI PEKERTI-2.pptPowerPoint ETIKA dan BUDI PEKERTI-2.ppt
PowerPoint ETIKA dan BUDI PEKERTI-2.ppt
 
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma,ethical decision making technol...
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma,ethical decision making technol...Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma,ethical decision making technol...
Begg,fariz adlan,prof,dr.ir.hapzi ali, mm,cma,ethical decision making technol...
 
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidananMateri issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
Materi issue etik yang terjadi dalam pelayanan kebidanan
 
Makalah Etika dan Moral Mahasiswa
Makalah Etika dan Moral MahasiswaMakalah Etika dan Moral Mahasiswa
Makalah Etika dan Moral Mahasiswa
 
BAB 5 ETIKA DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH ISLAM.pptx
BAB 5 ETIKA DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH ISLAM.pptxBAB 5 ETIKA DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH ISLAM.pptx
BAB 5 ETIKA DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH ISLAM.pptx
 
Koordinasi pkb
Koordinasi pkbKoordinasi pkb
Koordinasi pkb
 
10, sm, agus daman, hapzi ali, business ethics, csr, risk management , unive...
10, sm, agus daman, hapzi ali, business ethics, csr, risk management  , unive...10, sm, agus daman, hapzi ali, business ethics, csr, risk management  , unive...
10, sm, agus daman, hapzi ali, business ethics, csr, risk management , unive...
 
siskom etika-profesi
siskom etika-profesisiskom etika-profesi
siskom etika-profesi
 

Recently uploaded

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

ETIKA PEMBANGUNAN

  • 1.
  • 2. KELOMPOK I  Agus Ilman  Ahmad Daroni  Ahmad Faizal Alamsyah  Annisa Puspita  Annisa Septa Adji P  Anton Hilman  Ari Susanto Pembimbing : Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, S.IP., M.AP ETIKA ADMINISTRASI ETIKA ADMINISTRASI
  • 3. 1. KONSEP DASAR ETIKA 2. PENGERTIAN PEMBANGUNAN 3. PERKEMBANGAN TEORI PEMBANGUNAN 4. PENGERTIAN ETIKA PEMBANGUNAN 5. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN ETIKA PEMBANGUNAN Etika Pembangunan ETIKA ADMINISTRASI
  • 4. MENURUT BAHASA, ETIKA BERASAL DARI BAHASA YUNANI YAITU DARI KATA ‘ETHOS’ YANG BERARTI WATAK ATAU KEBIASAAN. ETIKA MENCAKUP ANALISIS DAN PENERAPAN KONSEP SEPERTI BENAR, SALAH, BAIK, BURUK, DAN TANGGUNG JAWAB. ETIKA BERARTI ILMU TENTANG APA YANG BIASA DILAKUKAN ATAU ILMU TENTANG ADAT KEBIASAAN Konsep Dasar Etika Pengertian Etika ETIKA ADMINISTRASI
  • 5. 1. Etika membuat kita memiliki pendirian dalam pergolakan berbagai pandangan moral yang kita hadapi. 2. Etika membantu agar kita tidak kehilangan orientasi dalam transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik dan intelektual dewasa ini melanda dunia kita. 3. Etika juga membantu kita sanggup menghadapi ideologi-ideologi yang merebak di dalam masyarakat secara kritis dan obeyktif. ETIKA ADMINISTRASI Kegunaan Etika
  • 6. Jenis-jenis Etika ETIKA ADMINISTRASI 1. Etika filosofis Etika filosofis adalah etika yang dipandang dari sudut filsafat. Kata filosofis sendiri berasal dari kata “philosophis” yang asalnya dari bahasa Yunani yakni: “philos” yang berarti cinta, dan “sophia” yang berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Etika filosofis adalah etika yang menguraikan pokok-pokok etika atau moral menurut pandangan filsafat
  • 7. ETIKA ADMINISTRASI 2. Etika teologis Etika teologis adalah etika yang mengajarkan hal-hal yang baik dan buruk berdasarkan ajaran-ajaran agama. Etika ini memandang semua perbuatan moral sebagai perbuatan-perbuatan yang mewujudkan kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, perbuatan-perbuatan sbegai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan, dan perbuatan-perbuatan sebagai penyerahan diri kepada Tuhan
  • 8. ETIKA ADMINISTRASI 3. Etika sosiologis Etika sosiologis berbeda dengan dua etika sebelumnya. Etika ini menitik beratkan pada keselamatan ataupun kesejahteraan hidup bermasyarakat. Etika sosiologis memandang etika sebagai alat mencapai keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Jadi etika sosiologis lebih menyibukkan diri dengan pembicaraan tentang bagaimana seharusnya seseorang menjalankan hidupnya dalam hubungannya dengan masyarakat
  • 9. ETIKA ADMINISTRASI 4. Etika diskriptif dan etika normatif Etika ini berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang bernilai. Etika ini berbicara tentang kenyataan sebagaimana adanya tentang nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkrit. Etika ini hanya memaparkan, karenyanya dikatakan bersifat deskriptif. Sedangkan etika normatif berusaha untuk menetapkan sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam bertindak. Jadi etika ini berbicara tentang norma-norma yang menuntun perilaku manusia serta memberi penilaian dan hiambauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya.
  • 10. 5. Etika deontologis Istilah deontologis berasal dari kata Yunani yang berati kewajiban, etika ini menetapkan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Dasar yang dipakai dalam etika ini adalah bahwa suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari suatu tindakan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri baik pada dirinya sendiri. Bahwa etika ini menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat dari pelaku, lepas dari akibat yang ditimbulkan dari pelaku. ETIKA ADMINISTRASI
  • 11. Pengertian Pembangunan Pembangunan pada dasarnya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Menurut para ahli • Menurut Gandhi, pembangunan sebagai suatu konsep normatif, menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai “realisasi potensi manusia”. • Menurut Todaro, pembangunan sebagai proses multidimensi mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality), dan pemberantasan kemiskinan absolut.
  • 12. Perkembangan Teori Pembangunan 1. Teori Modernisasi Teori ini merupakan teori yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang dan mendominasi perkembangan studi pembangunan. Teori Modernisasi berasal dari konsep-konsep dan metafora yang diturunkan dari Teori Evolusi. Perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linier, progresif dan perlahan-lahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat memiliki bentuk dan struktur serupa.
  • 13. 2. Teori Ketergantungan Teori ini merupakan kritik dari Teori Modernisasi yang dianggap terlalu menekankan aspek internal negara berkembang tanpa melihat kondisi hubungan yang tidak seimbang (eksploitatif) antara negara berkembang dengan negara maju. Awalnya berkembang di negara-negara Amerika Latin. Para penggagas teori ini antara lain Raul, Paul Baran, Andre Gunder Frank, Samir, dan Amin Bill Warren. 3. Teori Sistem Dunia Teori ini merupakan hasil dari ketidakpuasan Immanuel atas Teori Ketergantungan. Wallerstein merevisi kelompok negara menjadi tiga, yakni pusat, semi pinggirian (semi-periphery), dan pinggiran (periphery) dan menekankan pada analisa totalitas dan terbuka. Negara tidak bisa dianalisis secara mandiri dan terpisah dari sistem dunia. Kondisi suatu Negara ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Teori ini salah satunya mampu menjelaskan tumbuhnya negara industri baru seperti Singapura atau Korea Selatan.
  • 14. Pengertian Etika Pembangunan Menurut Goulet, etika pembangunan adalah “the examination of ethical and value questions posed by development theory, planning, and practice”. Sejalan dengan Goulet, Crocker mendefinisikan Etika Pembangunan sebagai nilai normatif atau penilaian etika terhadap tujuan dan maksud dari dunia ke tiga dan pembangunan global. Dari definisi di atas, ada tiga fungsi utama etika pembangunan, yaitu mengangkat nilai-nilai sebagai suatu kebutuhan (needs) bukan sekedar kemauan (wants), berbasis pada keadilan (justice) bukan sekedar sedekah (charity), keadilan yang bukan bersifat individual atau perilaku tetapi terstruktur dan terlembaga, dan tidak sekedar memanipulasi Jadi, etika pembangunan memberikan kebijakan dan keputusan pembangunan dan implementasi yang tidak memberikan akibat akan runtuhnya suatu budaya, terkorbankannya kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat semata-mata demi keuntungan sekelompok orang, ideologi tertentu ataupun alasan efisiensi.
  • 15. Dalam memformulasikan etika pembangunan menjadi bidang kajian (Goulet, 1997) 1. Etika pembangunan dipandang sebagai metode dan prosedur penelitian yang berbeda; prinsip-prinsip umum sebagai pedoman memformulasikan strategi-strategi yang etis; strategi yang etis dalam pengambilan keputusan dan aksi pembangunan yang spesifik; dan penyedia standar normatif untuk mengevaluasi kinerja pembangunan. 2. Memusatkan perhatian pada teori dan praktek pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan, keteraturan dunia, dan area antar-disiplin. Analisis formal yang dilakukan pada isu-isu: justifikasi utama pada hak asasi, kebutuhan, kapasitas dan hak menguasai; penilaian etika pada kebijakan yang berdampak pada korban dan marginalisasi akibat proses pembangunan; evaluasi kompetisi antara ekonomi, politik, dan sistem sosial; dan konsep baru mengenai keamanan (security).
  • 16. Permasalahan-permasalahan Etika Pembangunan 1. Globalisasi ekonomi Globalisasi saat ini sedang gencar-gencarnya dicetuskan oleh dunia, terutama oleh negara-negara maju dan negara yang merasa mampu mengambil tempat dan kesempatan. Dalam globalisasi, batas dari setiap negara sudah tidak jelas mengingat adanya kebebasan dari setiap negara maupun warganya untuk melakukan berbagai hal yang menyangkut ekonomi seperti adanya investasi dari pihak asing 2. Masalah pengangguran Masalah pengangguran memang merupakan masalah yang cukup rumit yang pemecahannya juga masih belum bisa dipastikan. Banyak anggapan bahwa untuk menanggulangi tingkat pengangguran, maka harus diciptakan lapangan pekerjaan yang banyak.
  • 17. 3. Tanggung jawab sosial sebagai sebagai tantangan Semakin besar pembangunan yang dilakukan, maka harus diakui bahwa semakin besar pula tanggung jawab yang diemban, termasuk tanggung jawab social. Adapun tanggung jawab sosial diwujudkan dengan kepedulian sosial, meliputi; 1) Penggunaan tenaga kerja setempat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan organisasi sepanjang tenaga kerja local local tersebut memenuhi berbagai persyaratan administrative dan perundang-undangan, termasuk dalam arti jumlah dan mutunya. 2) Pemanfaatan masyarakat sekitar organisasi sebagai pemasok bahan yang diperlukan. 3) Keterlibatan dalam aktivitas social yang berlangsung di masyarakat sekitar. 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum dan social yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar dan tidak hanya diperuntukkan bagi para karyawan organisasi dan para anggota keluarganya. 5) Berperan aktif dalam membangun masyarakat sekitar sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dengan kemampuan yang lebih tinggi.
  • 18. 4. Pelestarian lingkungan hidup Tantangan lainnya dalam pembangunan adalah mengenai pelstarian lingkungan hidup. Hal yang memang terlihat cukup sulit dalam tantangan ini adalah pembangunan selalu diidentikkan dengan kemajuan dan penggunaan teknologi tinggi sementara itu, efek dari teknologi biasanya tidak jauh dari sesatu yang bersifat merusak lingkungan. Satu hal yang harus kita sadari dalam hidup ini adalah bahwa menjaga lingkungan merupakan hutang yang harus kita bayar terhadap generasi berikutnya
  • 19. 5. Keanekaragaman tenaga kerja Manusia di muka bumi ini memang hany memiliki satu spesies, yakni manusia itu senidiri. Namun, hal yang menjadi perhatian adalah bahwa manusia ternyata memiliki keanekaragaman, baik menyangkut; jenis kelamin, agama, suku, ras, dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan dimana diharapkan tidak terjadinya suatu diskriminasi yang membuat pihak-pihak tertentu tidak dapat bekerja di perusahaan tertentu. 6. Konfigurasi demografi 1) Penduduk yang belum waktunya memasuki lapangan pekerjaan (anak-anak yang masih dalam batasan umur belum boleh bekerja) 2) Penduduk yang tergolong pada angkatan kerja, dan 3) Penduduk yang tergolong purnakarya.
  • 20. 6. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang wajib mengingat era pembangunan sudah memasuki era globalisasi yang sarat akan persaingan. Dalam persaingan, maka yang terbaiklah tentunya yang akan menang. menciptakan sesuatu yang terbaik dan lebih baik lagi tentunya adalah dengang teknologi yang semakin mutakhir. Mengembangkan suatu teknologi tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan pula. 7. Bidang politik sebagai tantangan Dalam menjalankan suatu pembangunan, biasanya kental akan campur tangan politik dalam menentukan rioritas dan kebijakan. Bidang politik tentunya tidak saja hanya menyangkut partai politik, tetapi bagai mana menjalankan Negara ini kedepannya juga termasuk kajian politik. Hal ini tentunya dapat dicontohkan seperti pengaturan angkatan bersenjata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan bahkan di beberapa Negara dimanfaatkan untuk membantu keamanan pembangunan suatu Negara.
  • 21. kesimpulan Etika pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu etika dan pembangunan. Etika adalah serangkaian nilai yang berkenaan dengan aturan formal ataupun non formal. Adapun pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi etika pembangunan adalah bahwa disiplin baru yang berkaitan dengan hal normative dimensi pembangunan. Dalam kondisi Negara dan bangsa seperti sekarang ini maka etika pembangunan menjadi sangat relevan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan. Namun dalam mengembangkan etika pembangunan tersebut ada berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapai antara lains eperti masalah dalam globalisasi ekonomi, konfigurasi ekonomi, dan lain sebagainya.