SlideShare a Scribd company logo

Pkn bu evi presentasi!!

J
jesslynJC
1 of 12
Download to read offline
Penerapan sistem politik demokrasi di Indonesia
Pengertian Sistem politik :



Pengertian Sistem

     Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks

dan terorganisasi.



Pengertian Politik

     Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia,

yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakatyang

berdiri sendiri, yaitu negara. Politik (etimologis) adalah segala sesuatu

yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari

sekelompok masyarakat (negara).



     Dalam bahasa Indonesia, Secara umum politik mempunyai dua

arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik

dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian

asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk

mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan

pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk

mewujudkan     keinginan   atau   cita-cita   yang   dikehendaki.    Policy

merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-
baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal

balik.



Pengertian Sistem Politik di Indonesia

         Sistem   politik   Indonesia   diartikan   sebagai   kumpulan   atau

keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan

dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam

konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif

). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan

adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik

antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan

terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.



Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-

Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam

UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.



 Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia :



         Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan
kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem

     politik demokrasi di Indonesia adalah :

1.     Ide kedaulatan rakyat

2.      Negara berdasarkan atas hukum

3.      Bentuk Republik

4.      Pemerintahan berdasarkan konstitusi

5.      Pemerintahan yang bertanggung jawab

6.      Sistem Perwakilan

7.      Sistem peemrintahan presidensiil



       Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat

     politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri:

a.      Meningkatnya respon masyarakat terhadapkebijakan pemerintah.

b.      Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu

     kebijakan.

c.      Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi

     politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan.



        A.    Sejarah Politik di Indonesia

       Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang

     terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar

     melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar
lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat

interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga

eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena

sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan

tekanan.




  Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi

pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa

dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah

yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan

dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-

tujuan dan pengambilan keputusan.

  Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem.

Kapabilitas   sistem   adalah   kemampuan   sistem   untuk   menghadapi

kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam

menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli

politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh

teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari

sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik

melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa
besar     pengaruh   lingkungan   dalam      masyarakat,   lingkungan   luar

     masyarakat dan lingkungan internasional.

       Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku

     perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur

     politik dan dari lingkungan internasional.

       Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output.

     Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang

     (gatekeeper).

   Terdapat 6 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem
   politik :
1.     Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan

     sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat

     potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah.

     Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang

     para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi

     pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan

     negara.



2.       Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan

     negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara

     merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata

     distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai
pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah

     pusat ke pemerintah daerah.



3.        Kapabilitas   Regulatif   (pengaturan).   Dalam   menyelenggaran

     pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya

     pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat.

     Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi

     diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.



4.      Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi

     dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat.

     Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik

     kapabilitas simbolik sistem.



5.      Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara

     input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana

     dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai

     inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.



6.      Kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa

     sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang

     banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan
Ad

Recommended

Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSyila Kartika
 
Sistem politik 50
Sistem politik 50Sistem politik 50
Sistem politik 50Arin Sfaaez
 
Presentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikPresentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikMaeko Kaoin
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesiaSistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesiaMuhammad Sunardi
 
Resume buku Sistem Politik Indonesia karya A. Rahman H.I”
Resume buku Sistem Politik Indonesia karya  A. Rahman H.I” Resume buku Sistem Politik Indonesia karya  A. Rahman H.I”
Resume buku Sistem Politik Indonesia karya A. Rahman H.I” Rezka Judittya
 
Sistem politik indonesia 2
Sistem politik indonesia 2 Sistem politik indonesia 2
Sistem politik indonesia 2 Umu Ruqiyah
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaMuhamad Yogi
 
Bahan presentasi2
Bahan presentasi2Bahan presentasi2
Bahan presentasi2reni mureni
 

More Related Content

What's hot

Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaParanody
 
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)Muqowwil hujjaj
 
Sistem politik indonesia...by endry
Sistem politik indonesia...by endrySistem politik indonesia...by endry
Sistem politik indonesia...by endryEndry Sulastono
 
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10 SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10 Ainun Nida
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan IndonesiaKewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan IndonesiaShanti Wulandara
 
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)Elisabeth Lita
 
Bab vi-sistem-politik-di-indonesia
Bab vi-sistem-politik-di-indonesiaBab vi-sistem-politik-di-indonesia
Bab vi-sistem-politik-di-indonesiarusmin nuryadin
 
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKBayu Rizky Aditya
 
Struktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikStruktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikbedhess
 
Sistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di IndonesiaSistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di Indonesiaomcivics
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Ikhwan Setiawan
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaNiken Halimy
 

What's hot (20)

Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesiaSistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia
 
sistem politik indonesia
sistem politik indonesiasistem politik indonesia
sistem politik indonesia
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
Makalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesiaMakalah sistem politik di indonesia
Makalah sistem politik di indonesia
 
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
Format politik ekonomi indonesia   copy (2)Format politik ekonomi indonesia   copy (2)
Format politik ekonomi indonesia copy (2)
 
Sistem politik indonesia...by endry
Sistem politik indonesia...by endrySistem politik indonesia...by endry
Sistem politik indonesia...by endry
 
Kd 6 presentasi 1
Kd 6 presentasi 1Kd 6 presentasi 1
Kd 6 presentasi 1
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10 SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan IndonesiaKewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
Kewarganegaraan: Struktur dan Sistem Politik Dunia dan Indonesia
 
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
Makalah Pengantar Ilmu Politik (PIP)
 
Bab vi-sistem-politik-di-indonesia
Bab vi-sistem-politik-di-indonesiaBab vi-sistem-politik-di-indonesia
Bab vi-sistem-politik-di-indonesia
 
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIKSUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
SUPRA STRUKTUR POLITIK DAN INFRA STRUKTUR POLITIK
 
Perkembangan politik di indonesia
Perkembangan politik di indonesiaPerkembangan politik di indonesia
Perkembangan politik di indonesia
 
Struktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politikStruktur politik dan budaya politik
Struktur politik dan budaya politik
 
Sistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di IndonesiaSistem Politik Di Indonesia
Sistem Politik Di Indonesia
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
 

Viewers also liked

Antonio Gabriele Fazzino - Trieste Treasure Hunter
Antonio Gabriele Fazzino - Trieste Treasure HunterAntonio Gabriele Fazzino - Trieste Treasure Hunter
Antonio Gabriele Fazzino - Trieste Treasure HunterAntonio Gabriele Fazzino
 
Letisha Anne White
Letisha Anne WhiteLetisha Anne White
Letisha Anne WhiteToddTish
 
Mannen med pipan - 25 år på Helsingfors Segelsällskap - Carl "Callu" Sandberg...
Mannen med pipan - 25 år på Helsingfors Segelsällskap - Carl "Callu" Sandberg...Mannen med pipan - 25 år på Helsingfors Segelsällskap - Carl "Callu" Sandberg...
Mannen med pipan - 25 år på Helsingfors Segelsällskap - Carl "Callu" Sandberg...Helsingfors Segelsällskap r.f.
 
η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821 1827)
η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821 1827)η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821 1827)
η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821 1827)tombilit
 
Manifestasi panas bumi (estrela bellia muaja, geotermal b semester dua)
Manifestasi panas bumi (estrela bellia muaja, geotermal b semester dua)Manifestasi panas bumi (estrela bellia muaja, geotermal b semester dua)
Manifestasi panas bumi (estrela bellia muaja, geotermal b semester dua)Estrela Bellia Muaja
 
Uji normalitas dan homogenitas non parametrik (Estrela Muaja - UNIMA)
Uji normalitas dan homogenitas non parametrik (Estrela Muaja - UNIMA)Uji normalitas dan homogenitas non parametrik (Estrela Muaja - UNIMA)
Uji normalitas dan homogenitas non parametrik (Estrela Muaja - UNIMA)Estrela Bellia Muaja
 
Intrusi Air Laut (Kawasan Pondol, Manado)
Intrusi Air Laut (Kawasan Pondol, Manado)Intrusi Air Laut (Kawasan Pondol, Manado)
Intrusi Air Laut (Kawasan Pondol, Manado)Estrela Bellia Muaja
 
Sifat Batuan dan Fluida Panas Bumi
Sifat Batuan dan Fluida Panas BumiSifat Batuan dan Fluida Panas Bumi
Sifat Batuan dan Fluida Panas BumiEstrela Bellia Muaja
 

Viewers also liked (15)

Operasi pbs
Operasi pbsOperasi pbs
Operasi pbs
 
Studies Antonio Gabriele Fazzino
Studies Antonio Gabriele FazzinoStudies Antonio Gabriele Fazzino
Studies Antonio Gabriele Fazzino
 
Antonio Gabriele Fazzino - Trieste Treasure Hunter
Antonio Gabriele Fazzino - Trieste Treasure HunterAntonio Gabriele Fazzino - Trieste Treasure Hunter
Antonio Gabriele Fazzino - Trieste Treasure Hunter
 
Hss typer gråtrutar
Hss typer  gråtrutarHss typer  gråtrutar
Hss typer gråtrutar
 
Letisha Anne White
Letisha Anne WhiteLetisha Anne White
Letisha Anne White
 
Mannen med pipan - 25 år på Helsingfors Segelsällskap - Carl "Callu" Sandberg...
Mannen med pipan - 25 år på Helsingfors Segelsällskap - Carl "Callu" Sandberg...Mannen med pipan - 25 år på Helsingfors Segelsällskap - Carl "Callu" Sandberg...
Mannen med pipan - 25 år på Helsingfors Segelsällskap - Carl "Callu" Sandberg...
 
η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821 1827)
η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821 1827)η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821 1827)
η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821 1827)
 
Manifestasi panas bumi (estrela bellia muaja, geotermal b semester dua)
Manifestasi panas bumi (estrela bellia muaja, geotermal b semester dua)Manifestasi panas bumi (estrela bellia muaja, geotermal b semester dua)
Manifestasi panas bumi (estrela bellia muaja, geotermal b semester dua)
 
Fundamental of convection
Fundamental of convectionFundamental of convection
Fundamental of convection
 
Hotspot dan Mantle Plume
Hotspot dan Mantle PlumeHotspot dan Mantle Plume
Hotspot dan Mantle Plume
 
Makalah Hotspot & Mantle Plume
Makalah Hotspot & Mantle PlumeMakalah Hotspot & Mantle Plume
Makalah Hotspot & Mantle Plume
 
Uji normalitas dan homogenitas non parametrik (Estrela Muaja - UNIMA)
Uji normalitas dan homogenitas non parametrik (Estrela Muaja - UNIMA)Uji normalitas dan homogenitas non parametrik (Estrela Muaja - UNIMA)
Uji normalitas dan homogenitas non parametrik (Estrela Muaja - UNIMA)
 
Intrusi Air Laut (Kawasan Pondol, Manado)
Intrusi Air Laut (Kawasan Pondol, Manado)Intrusi Air Laut (Kawasan Pondol, Manado)
Intrusi Air Laut (Kawasan Pondol, Manado)
 
Sifat Batuan dan Fluida Panas Bumi
Sifat Batuan dan Fluida Panas BumiSifat Batuan dan Fluida Panas Bumi
Sifat Batuan dan Fluida Panas Bumi
 
Proker DKM
Proker DKMProker DKM
Proker DKM
 

Similar to Pkn bu evi presentasi!!

Similar to Pkn bu evi presentasi!! (20)

PKN
PKNPKN
PKN
 
Tugas makalah (sistem politik)
Tugas makalah (sistem politik)Tugas makalah (sistem politik)
Tugas makalah (sistem politik)
 
Makalalah demokrasi pancasila
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasila
 
Materi Politik
Materi PolitikMateri Politik
Materi Politik
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Tugas final sejarah politik
Tugas final sejarah politikTugas final sejarah politik
Tugas final sejarah politik
 
Rahman hasim (universalitas demokrasi)
Rahman hasim (universalitas demokrasi)Rahman hasim (universalitas demokrasi)
Rahman hasim (universalitas demokrasi)
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Membangun etika politik
Membangun etika politikMembangun etika politik
Membangun etika politik
 
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan BernegaraDemokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
demokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabdemokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradab
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
Makalah tentang demokrasi
Makalah tentang demokrasiMakalah tentang demokrasi
Makalah tentang demokrasi
 
Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Sistem politik
Sistem politikSistem politik
Sistem politik
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 

Pkn bu evi presentasi!!

  • 1. Penerapan sistem politik demokrasi di Indonesia Pengertian Sistem politik : Pengertian Sistem Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Pengertian Politik Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakatyang berdiri sendiri, yaitu negara. Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Dalam bahasa Indonesia, Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki. Policy merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-
  • 2. baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Pengertian Sistem Politik di Indonesia Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara ( termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif ). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga- Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Sistem Politik Demokrasi Di Indonesia : Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan
  • 3. kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah : 1. Ide kedaulatan rakyat 2. Negara berdasarkan atas hukum 3. Bentuk Republik 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi 5. Pemerintahan yang bertanggung jawab 6. Sistem Perwakilan 7. Sistem peemrintahan presidensiil Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri: a. Meningkatnya respon masyarakat terhadapkebijakan pemerintah. b. Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan. c. Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan. A. Sejarah Politik di Indonesia Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar
  • 4. lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan. Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan- tujuan dan pengambilan keputusan. Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa
  • 5. besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional. Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper). Terdapat 6 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik : 1. Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara. 2. Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai
  • 6. pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 3. Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang. 4. Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem. 5. Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. 6. Kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan
  • 7. internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang. Ada satu pendekatan lagi yang dibutuhkan dalam melihat proses politik yaitu pendekatan pembangunan, yang terdiri dari 2 hal: 1. Pembangunan politik masyarakat berupa mobilisasi, partisipasi atau pertengahan. Gaya agregasi kepentingan masyarakat ini bisa dilakukans ecara tawaran pragmatik seperti yang digunakan di AS atau pengejaran nilai yang absolut seperti di Uni Sovyet atau tradisionalistik. 2. Pembangunan politik pemerintah berupa stabilitas politik.
  • 8. SISTEM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA Sistem politik di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu setiap hak-hak dan kewajiban warga negara pelaksanaan hak asasinya bersifat horizontal maupun vertikal. Perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa masa. 1. Masa demokrasi konstitusional, menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai politik sehingga disebut demokrasi parlementer. 2. Masa demokrasi terpimpin, muncul beberapa yang menyimpang dari demokrasi konstitusional secara moral sebagai landasannya. Selain itu telah menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat dalam pelaksanaannya. 3. Masa demokrasi pancasila, muncul sebagai demokrasi yang kontitusional dengan menonjolkan sistem presidensil. Peranan eksekutif terutama pada masa Orde Baru sangat dominan dalam menjalankan dan mengendalikan jalannya pemerintahan.s Demokrasi pancasila pada masa reformasi secara formal menunjukkan sistem presidensil. Lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga yang dapat menyalurkan kepentingan dan pendapat-pendapat rakyat yang beraneka ragam. Keanekaragaman kepentingan memungkinkan adanya konflik-konflik diantara anggota masyarakat. Jika itu semua dapat diselesaikan secara kelembagaan, hal itu berarti kita lebih
  • 9. mengutamakan keteraturan dan kestabilan. Partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan ketentuan yang berlaku : 1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. 2. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan UU” 3. Pasal 22 C ayat 1 UUD 1945,”Anggota DPRD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu”. 4. UU No: 1 tahun 1985,”Banwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, bentuk partisifasi politik adalah keikutseraan mereka dalam lembaga DPR, DPRD tingkat 1 dan II.” 5. Pasal 1 UU No.12 tahun 2003,” Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana prasarana kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” • Aspek-aspek Demokrasi Pancasila a. Aspek formal, yaitu menyangkut proses penunjukan wakil-wakil rakyat dengan melalui pemilu yang luber dan jurdil sesuai aturan yang berlaku.
  • 10. b. Aspek material, yaitu mengemukakan gambaran manusia yang mengakui harkat dan martabat manusia serta menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia. c. Aspek normatif, yaitu mengemukakan seperangkat norma yang mejadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan yang harus ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat baik sebagai penguasa maupun rakyat biasa. d. Aspek optatik, yaitu aspsek yang mengetengahkan tujuan yang hendak dicapai seperti terciptanya negara hukum, negara kesejahteraan (welfare state) dan terciptanya negara kebudayaan (culture state). e. Aspek Organisasi, yaitu organisasi berperan sebagai wadah dan harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. f. Aspek kejiwaan demokrasi Pancasila adalah “semangat” seperti yang dikehendaki UUD 1945 yaitu semangat penyelenggaraan negara dan para pemimpin pemerintahan. • Pengambilan Keputusan Dalam Demokrasi Pancasila Dalam pengambilan keputusan harus dapat dilakukan secara arif dan bijaksana yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Selain itu juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab,
  • 11. mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. a. Kaputusan berdasarkan mufakat Menurut Pasal 82 Ketetapan MPR No.11/MPR/1999 Putusan berdasarkan mufakat dianggap sah apabila diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas unsur semua fraksi (kuorium), kecuali dalam penetapan GBHN. b. Keputusan berdasarkan suara terbanyak Pasal 85 ayat (1) ketetapan MPR No.11/MPR/1999 menerangkan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan berikut : 1. Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat (kuorum) 2. Disetujui oleh dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi kuorum. c. Keputusan untuk mengubah UUD 1945 Menurut pasal 37 UUD 1945, utuk mengubah UUD 1945 harus memnuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota majelis yang hadir. 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
  • 12. d. Keputusan untuk menetapkan GBHN Demokrasi tidak langsung dengan sistem perwakilan merupakan demokrasi yang dijalankan melalui beadan-badan perwakilan rakyat. Salah satu contohj pelaksanaan pengambilan keputusan yang sesuai dengan demokrasi Pancasila yaitu pelaksanaan pemilu tahun 2004 secara luber dan jurdil.