Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Perumusan Kebijakan Publik
Similar to Perumusan Kebijakan Publik (20)
More from nurul khaiva
More from nurul khaiva (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Perumusan Kebijakan Publik
- 2. PEMBENTUKAN KEBIJAKAN VS PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KEBIJAKAN (POLICY FORMATION) melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan yang luas, mempunyai perspektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya yang kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah. Pembentukan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang lekat di dalamnya.
- 3. PERUMUSAN KEBIJAKAN ANDERSON : Perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Sedangkan pembentukan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan (misal: aspek-aspek bagaimana masalah-masalah publik menjadi perhatian para pembentuk kebijakan, bagaimaan proposal kebijakan dirumuskan untuk masalah-masalah khusus, dan bagaimana proposal tersebut dipilih diantara berbagai alternatif yang saling berkompetisi.
- 4. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DUA FAKTOR YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN SUATU KEBIJAKAN: Pertama, mutu dari kebijakan dilihat dari substansi kebijakan yang dirumuskan. (Kebijakan yang masuk akal/ benar dan kebijakan yang dapat ditangani/ actionable) Kedua, dukungan terhadap strategi kebijakan yang dirumuskan. (Parlemen, masyarakat) Pertimbangan strategis juga menyertai pada bagaimana memperoleh dukungan dan legitimasi terhadap kebijakan. Dalam birokrasi pemerintahan, dukungan sering melekat dengan formalitas jabatan. Legitimasi kebijakan biasanya berimpit dengan legitimasi jabatan.
- 5. TEKNIK PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 1. Perumusan kebijakan yang bersifat rutin, perumusan kebijakan yang selalu berulang setiap priodenya. Ex: UU tentang APBN, 2. Perumusan kebijakan yang bersifat analogi. Perumusan kebijakan lain yang dipandang ada persamaannya (ex: persamaan lokasi, persamaan aspeknya, persamaan kondisi lingkungan sosial budayanya, dll) 3. Perumusan kebijakan yang bersifat kreatif. - Pendekatan dengan intuisi - Pendekatan dengan imajinasi - Pendekatan dengan derajat keseriusan (level of attention) - Pendekatan dengan penggabungan (synthesis) - Pendekatan dengan integrasi dan keselarasan
- 6. TAHAP-TAHAP DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Perumusan Masalah (defining Problem) Agenda Kebijakan Pemilihan Alternatif Kebijakan Penetapan Kebijakan
- 7. 1. PERUMUSAN MASALAH Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Bagaimana masalah publik didefinisikan akan sangat bergantung pada siapa yang merumuskan kebijakan (aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan)
- 8. 2. AGENDA KEBIJAKAN Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan (Legislatif, Executive, Yudikatif) Agenda pemerintah adalah menunjuk keadaan bahwa masalah publik tersebut telah direspon oleh organ-organ pemerintah untuk kemudian dilanjutkan dalam perancangan kebijakan publik yang diyakini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Agenda pemerintah menggambarkan rencana aktivitas pemerintah dalam satu masa tertentu, oleh badan tertentu dari institusi pemerintah.
- 9. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN Huntington, et.al., 1990:4) membatasi pengertian partisipasi sebagai “kegiatan warga negara biasa (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”. Jadi partisipasi hanya bersifat memberi pengaruh pada proses perumusan kebijakan yang dibuat pemerintah. Bentuknya bisa bersifat spontan, sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.
- 10. Sejauh mana sebuah kelompok berhasil memasukkan kepentingannya dalam agenda kebijakan? Ditentukan oleh salah satu dari keempat kemungkinan kombinasi berikut ini: 1. Organisasi yang rapi dengan kemampuan mengakses kepentingan. 2. Organisasi yang rapi tanpa kemampuan mengakses kepentingan. 3. Organisasi yang tidak rapi dengan kemampuan mengakses kepentingan 4. Organisasi yang tidak rapi tanpa ada kemampuan mengakses kepentingan.
- 11. Sikap pemerintah dalam proses penyusunan agenda kebijakan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi masyarakat, sifat masalah, sikap masyarakat dalam menerima perbedaan, dan informasi yang tersedia. Proses penyusunan agenda kebijakan dipengaruhi oleh sistem demokrasi yang hidup dalam suatu masyarakat dan tingkat partisipasi rakyat dalam proses kebijakan.
- 12. 3. PEMILIHAN ALTERNATIF KEBIJAKAN Merupakan Bagian yang penting dalam tahapan untuk menemukan pemecahan masalah. Biasanya pilihan–pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.
- 13. 4. PENETAPAN KEBIJAKAN (LEGITIMASI KEBIJAKAN) Tahapan yang paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penetapan kebijakan dapat berbentuk UU, Yurisprudensi, Keppres, dll. Penetapan kebijakan disahkan (dilegislasika) oleh pejabat yang berwenang. Untuk kebijkan undang- undang dibawa ke proses legislasi, yang secara yuridis telah diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 pasal 17 dan seterusnya.
- 14. AKTOR-AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN Negara Berkembang Struktur pembuatan kebijakan lebih sederhana Aktor perumus kebijakan cenderung dikendalikan oleh elite politik. Negara Maju Struktur pembuatan kebijakan lebih kompleks Setiap warga negara memiliki kepentingan terhadap kebijakan publik negaranya.
- 15. Dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau para pemeran serta (partisipant) dalam proses pembentukan kebijakan, bagian atau peran apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi Menurut CHARLES LINDBLOM aktor-aktornya bisa: warga negara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik, dan manajer dunia usaha.
- 16. AKTOR-AKTOR PERUMUSAN KEBIJAKAN Pemeransertaresmi •Agen-agen pemerintah (birokrasi)/ Badan- badan Administrasi •Eksekutif •Legislatif •Yudikatif Pemeransertatidak resmi •Kelompok kepentingan •Parpol •Warga Negara Individu
- 17. BADAN-BADAN ADMINISTRASI (AGEN-AGEN PEMERINTAH) Walaupun ada doktrin yang mengatakan bahwa badan-badan administrasi dianggap sebagai badan pelaksana, namun politik dan administrasi telah bercampur aduk menjadi satu juga sehingga badan- badan administrasi juga sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Badan-badan tersebut secara khas tidak hanya menyarankan undang-undang, tetapi juga secara aktif melakukan lobi dan menggunakan tekanan- tekanan dalam penetapan undang-undang.
- 18. PRESIDEN (EKSEKUTIF) Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam kmisi-komisi presidensial, maupun dalam rapat-rapat kabinet, bahkan ada yang terlibat secara personal dalam perumusan kebijakan. Terkadang presiden juga membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasihat yang terdiri dari warga negara swasta maupun pejabat-pejabat yang ditujukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usul-usul kebijakan.
- 19. LEMBAGA LEGISLATIF Lembaga ini bersama-sama dengan pihak eksekutif, memegang peranan yang cukup krusial di dalam perumusan kebijaksanaan. Setiap undang-undang menyangkut persoalan- persoalan publik harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Keterlibatan legislatif dalam perumusan kebijakan juga dapat dilihat dari mekanisme dengar pendapat, penyelidikan-penyelidikan dan kontak-kontak yang mereka lakukan dengan pejabat-pejabat administrasi, kelompok-kelompok kepentingan, dll.
- 20. LEMBAGA YUDIKATIF Lembaga ini mempunyai kekuasaan yang cuKup besar untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan. Misalnya melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang. Pada dasarnya, tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh cabang- cabang eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi ataukah tidak. Bahkan berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- 21. KELOMPOK-KELOMPOK KEPENTINGAN Perbedaan peran yang menyangkut keabsahan serta hubungan antara pemerintah dengan kelompok- kelompok kepentingan di setiap negara bergantung pada apakah negara tersebut demokratik ataukah otoriter, modern ataukah berkembang. Pada semua sistem tersebut, kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mereka berfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan, memberikan informasi mengenai sifat serta konsekuensi- konsekuensi yang mungkin timbul dari usul-usul kebijakan yang diajukan kepada pejabat-pejabat publik. Hal ini memberikan sumbangan yang berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan.
- 22. Oleh karena kelompok kepentingan memiliki keberagaman kepentingan yang terkadang bertentangan dengan isu kebijakan, maka pejabat pemerintah dituntut untuk mampu menyelaraskan kepentingan-kepentingan tersebut. Pengaruh kelompok kepentingan terhadap keputusan kebijakan ditentukan oleh banyak faktor (pandangan kelompok, ukuran anggota, keuangan, keterpaduan, kecakapan pemimpin kelompok, ada tidaknya persaingan oraganisasi, etc). Oleh karenanya, suatu kelompok kepentingan dapat saja efektif mempengaruhi keputusan kebijakan tertentu, namun tidak efektif mempengaruhi kebijakan yang lain.
- 23. PARTAI-PARTAI POLITIK Dalam masyarakat modern, parpol sering melakukan “agregasi kepentingan”. Partai- partai tersebut berusaha mengubah tuntutan- tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Meskipun parpol memiliki jangkauan yang luas dibandingkan dengan kelompok-kelompok kepentingan, namun mereka cenderung bertindak sebagai perantara daripada sebagai pendukung kepentingan-kepentingan tertentu.
- 24. WARGA NEGARA INDIVIDU Walaupun tugas pembentukan kebijakan pada dasarnya diserahkan kepada para pejabat publik, namun dalam beberapa hal para individu warga negara masih dapat berperan serta secara aktif dalam pengambilan keputusan. Di negara-negara dengan sistem otoriter, pemerintahnya tetap akan menaruh perhatian terhadap apa yang menjadi keinginan rakyat agar kekacauan sedapat mungkin diminimalkan, untuk menjaga keutuhan negara. Meskipun para warga negara tidak diizinkan terlibat secara langsung dalam pembentukan kebijakan.
- 25. CHARLES LINDBLOM menyatakan bahwa perbedaan yang paling menonjol antara rezim otoriter dengan rezim demokratik adalah bahwa dalam rezim demokratik para warga negara memilih para pembentuk kebijakan puncak dalam pemilihan-pemilihan yang murni.
- 26. Keterlibatan Masyarakat di Indonesia Pada UU NO. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan tidak disebutkan pelibatan publik sebagai pihak yang berkepentingan, baik sebagai user atau beneficiries. Pada pasal 53 menyebutkan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan ataupun pembahasan rancangan undang- undang dan rancangan peraturan daerah.”
- 27. NILAI-NILAI YANG BERPENGARUH DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN Apakah proses pembuatan keputusan yang dipilih oleh para pembuat keputusan (decision–makers) menganut model-model rasional komprehensive, inkremental, mix scanning, sistem, dsb, harus mempunyai landasan untuk melakukan pilihan-pilihan itu. Artinya, para decision-maker harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu untuk menetapkan pendekatan yang dipergunakan.
- 28. Kriteria atau nilai-nilai atau ukuran-ukuran seperti apa yang mempengaruhi para pembuat keputusan? JAMES ANDERSON meringkas nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan ke dalam kategori: 1. NILAI-NILAI POLITIK 2. NILAI-NILAI ORGANISASI 3. NILAI-NILAI PRIBADI 4. NILAI-NILAI KEBIJAKAN 5. NILAI-NILAI IDEOLOGI
- 29. NILAI-NILAI POLITIK Pembuat keputusan menilai alternatif- alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan parpolnya beserta kelompoknya (clientele group). Keputusan yang dibuat didasarkan kepada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan- tujuan partai atau tujuan kelompok kepentingan.
- 30. NILAI-NILAI ORGANISASI Organisasi-organisasi seperti badan-badan administratif menggunakan banyak imbalan (reward) dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota agar menerima dan bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan (pertimbangannya adalah keingingan melihat organisasi bisa terus hidup, memperbesar dan memperluas program-program dan kegiatan-kegiatan dan mempertahankan kekuasaannya dan hak-hak istimewanya.
- 31. NILAI-NILAI PRIBADI Usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi atau kedudukan sejarah seseorang merupakan kriteria keputusan.
- 32. NILAI-NILAI KEBIJAKAN Para pembuat keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan keuntungan, organisasi-organisasi atau pribadi, namun para pembuat keputusan mungkin bertindak dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat atau kepercayaan- kepercayaan mengenai apa yang merupakan kebijakan publik secara moral benar atau pantas.
- 33. NILAI-NILAI IDEOLOGI IDEOLOGI merupakan seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia yang disederhanakan dan merupakan pedoman bagi rakyat untuk melakukan tindakan. Ideologi terkadang masih merupakan sarana untuk merasionalkan dan melegitimasikan tindakan-tindakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
- 34. THANK’S for your Attention,,, See U next Chapter...