Ekonomi Sektor Publik

1. Materi Kuliah
Ekonomi Sektor Publik
( Ekonomi Politik )
Disampaikan oleh :
Ferizaldi, S.E.M.Si
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Malikussaleh
2019

2. Pertemuan I
Pengertian, defenisi konsep
a. Pengertian Ekonomi Politik ( Ekonomi Sektor Publik ) :
 Ekonomi adalah ilmu secara sistematis mempelajari tingkah laku
manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya
yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu ( Adam Smith )
 Publik adalah masyarakat
 Ekonomi Publik/Politik, Adalah Ilmu Mengenai Relasi Ekonomi Dalam
Makna Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Dengan Yang Dipengaruhi
Oleh Kebijakan Negara ,Kekuasaan Dan Politik Dan Pengaruh
Lingkungan Dominan Lainnya.
 Walaupun Begitu Pengertian Ekonomi Politik Punya Makna Yang Sangat
Luas. Ia Bahkan Menyangkut Relasi Sosial, Pengembangan Teknologi ,
Hukum Yang Berpengaruh Terhadap Ekonomi ( mas’ud said )
b. Perbedaan Konsep :
 Ilmu Ekonomi (Ansich), mempelajari pemenuhan kebutuhan manusia,
produksi, konsumsi dari perspektif penggunaan modal ekonomis seperti
tanah, tenaga kerja dan proses produksi dan distribusi melalui pasar.
 Ekonomi Politik meletakkan Ekonomi sebagai pergumulan antara kebijakan
negara, politik, hukum, lingkungan sosial dan ideologi politik dengan proses
ekonomi konvesional
 Politik Ekonomi, Political economy is most commonly used to refer to
interdisciplinary studies that draw on economics, law and political science in
order to understand how political institutions, the political environment and
capitalism influence each other. (Ekonomi politik paling umum digunakan
untuk merujuk pada studi interdisipliner yang mengacu pada ekonomi, hukum
dan ilmu politik untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga politik,
lingkungan politik dan kapitalisme saling mempengaruhi.)
c. Hubungan antara Administrasi Publik denganEkonomi Politik ( Ekonomi
Sektor Publik)
Perkembangan Ilmu Administrasi Publik menurut Eran Vigoda (2002)
sebagaimana dikutip dalam Thoha ( 2002:60) menyatakan bahwa bersumber
tiga disiplin ilmu sebagai inti atau “core sources” dari ilmu administrasi publik
yaitu, Political science dan policy analysis Sosiologi dan cultural studies
Manajemen organisasi dan business science termasuk di dalamnya ilmu
perilaku organisasi dan human resources atau dapat disebut sebagai the
human side of public system. Tahapan selanjutnya mengerucut ke pada dua
konsentrasi, Kebijakan Publik dan Manajemen Publik.

3. Kebijakan publik terfokus pada proses pembuatan keputusan dan
pelaksanaanya. Sedangkan Manajemen publik berorientasi pada manajemen
yang diterapkan dalam sektor publik yang pada intinya merupakan
pengelolaan sebuah pelaksanaan kebijakan di sektor publik. Kebijakan publik
merupakan disiplin ilmu yang mempelajari proses pembuatan keputusan atau
proses memilih, mengesahkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi
kebijakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu
 Politics is a process by which groups of people make decisions. Politik, segala
sesuatu yang berkaitan dengan negara dan kehidupan warga negara. Politik, segala
sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam negara.
 As political scientist Harold Lasswell said, politics is "who gets what, when and
how." Politik itu berkisar pada gejala dan proses siapa mendapat apa, kapan dan
bagaimana cara memperolehnya.
Sedangkan Ilmu Ekonomi banyak membicarakan bagaimana aktor aktor dalam negara
(sebagai produsen, konsumen maupun penyalur) berinteraksi sehingga dalam
kacamata ekonomi akan didapat angka siapa mendapat apa dan bagaimana.

4. Pertemuan II dan III
Sistem dan Teori Ekonomi
Part.1. Sistem Ekonomi
1. Definisi Sistem Ekonomi .
Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa
diproduksi atau what, how, and whom.
Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai strategi suatu negara untuk mengatur kehidupan
ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran.
2. Faktor-faktor Sistem Ekonomi
Sistem Ekonomi dalam suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan
eksternal.
Faktor internal yang membedakan sistem ekonomi suatu negara dengan negara lainnya antara
lain :
 Ideologi negara
 Sistem politik
 Sistem pemerintahan
 Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat negara tersebut.
Faktor eksternal yang mempengaruhi sistem ekonomi antara lain :
 Sistem ekonomi yang dianut suatu negara
 Sosial budaya luar negeri
 Politik dunia internasional
3. Jenis-jenis Sistem Ekonomi
a) Sistem Ekonomi Tradisional
Pada sistem ekonomi tradisional orang bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan
pokok. Tujuan utama nya adalah mempertahankan tradisi yang terjadi turun menurun. Ciri-
ciri :
 teknologi masih sederhana
 kegiatan usaha ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok
 kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan sesuai kebiasaan
 masih memakai sistem barter
b ) sistem ekonomi luberal-kapitalis
Sistem ekonomi leiberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang
besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan
individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Secara garis besar,
ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah sebagai berikut :

5. 1. Adanya pengakuan yang luas terhadap hak pribadi
2. Praktek perekonomian di atur menurut mekanisme pasar
3. Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan (profile motife)
c) Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistis
Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah kebalikannya, dimana sumber daya
ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut
sistem ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam
menjalankan dan memajukan perekonomian.
Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, dimana semua alat produksi adalah
milik bersama (negara) dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan
kebutuhan masing-masing.
 Sistem Ekonomi Campuran (mixed ekonomi)
Sistem ekonomi campuran ini adalah merupakan kombinasi ‘logis’ dari ketidaksempurnaan
kedua sistem ekonomi diatas. Selain resesi dunia tahun 1930-an telah menjadi bukti ketidak
sanggupan sistem liberalis, lengah gorbachev dan bubarnya kelompok negara-negara
komunis, menjadi bukti pula kerapuhan sistem etatisme.
Sistem campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut,
diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan
pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan sperti ini, banyak
negara kemudian memilih sistem ekonomi capuran ini.
Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia
Part.2. Sistem Ekonomi Indonesia
 Sistem Demokrasi Ekonomi (Orde Baru)
 Sistem Ekonomi Kerakyatan (Reformasi)
A. Sistem Demokrasi Ekonomi/ Ekonomi Pancasila
Sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD
1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di
bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
Landasan
 Idiil : Pancasila
 Konstitusional : UUD 1945
Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

6. 4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan
lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada
lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta
mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan masyarakat.
7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya
dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-Ciri Negatif hal-hal yang harus dihindarkan.
 1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling
menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa
lain
 2) Sistem etatisme; Negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta
mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor
negara.
 3) Monopoli; Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok yang merugikan
masyarakat
B. Sistem Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999,
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian
Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998.
Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan
ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan
perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :
1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang
sehat.
2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas
hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Indonesia
Terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu
perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Sebuah sistem ekonomi
akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula
dalam mencapai tujuannya. Sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi juga sangat
dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

7. Pemerintah (BUMN)
Pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan
konsumsi, produksi, dan distribusi.
1. Kegiatan Konsumsi
Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya
saat menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan
pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentu saja pemerintah
akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya.
Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya.
Contoh-contoh lain mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah, seperti
memberi gaji kepada pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.
2. Kegiatan Produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan
negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN
dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero
(Perusahaan Perseroan). Pelaksanaan peran BUMN diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir
di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur,
pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan
perdagangan serta konstruksi.
Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini:
1. Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara
efektif dan efisien.
3. Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
4. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
3. Kegiatan Distribusi
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi.
Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang
yang telah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya
pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin
melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu
masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh
pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar maka akan mempengaruhi
banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan
pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat
penting.

8. Pemerintah Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap
jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka
melaksanakan peranannya tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan
berikut ini.
1. Kebijaksanaan dalam dunia usaha Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha,
pemerintah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.
1. Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur tentang Usaha Perbankan.
3. Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara agar tidak menderita
kerugian, seperti Perum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos Indonesia, Perjan
Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian.
2. Kebijaksanaan di bidang perdagangan
Di bidang perdagangan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa kebijaksanaan
ekspor dan kebijaksanaan impor. Pemerintah menetapkan kebijakan ekspor dengan tujuan
untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningkatkan daya saing terhadap barang-barang
luar negeri
3. Kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat Kebijaksanaan pemerintah dalam
mendorong kegiatan masyarakat mencakup hal-hal berikut ini.
1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.
2. Kebijaksanaan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani.
3. Kebijaksanaan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.
Swasta (BUMS)
BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha
yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba
sebesar-besarnya. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai
kebijaksanaan. Kebijaksanaan pemerintah ditempuh dengan beberapa pertimbangan berikut
ini.
1. Menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha mencapai
kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
2. Terbatasnya modal yang dimiliki pemerintah untuk menggali dan mengolah sumber
daya alam Indonesia sehingga memerlukan kegairahan usaha swasta.
3. Memberi kesempatan agar perusahaan-perusahaan swasta dapat memperluas
kesempatan kerja.
4. Mencukupi kebutuhan akan tenaga ahli dalam menggali dan mengolah sumber daya
alam.
Perusahaan-perusahaan swasta sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di
Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.

9. 1. Membantu meningkatkan produksi nasional.
2. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
3. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
4. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
5. Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
6. Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
7. Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.
Koperasi
Dalam UU No. 25 Tahun 1992, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan
atas asas kekeluargaan. Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan
arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya.
Koperasi Indonesia mempunyai beberapa landasan berikut ini.
1. Landasan idiil: Pancasila.
2. Landasan struktural: UUD 1945.
3. Landasan operasional: UU No. 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART).
4. Landasan mental: kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. UU No. 25 Tahun 1992
pasal 2
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi
seperti berikut ini.
1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosial mereka.
2. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.
Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa
perangkat organisasi koperasi terdiri dari :
1. Rapat anggota
2. Pengurus
3. Pengawas
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri atas
modal sendiri dan modal pinjaman :

10. 1. Modal Sendiri Koperasi
1. Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan
oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok
tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2. Simpanan wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan wajib
dibayar oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan
wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
3. Dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha.
Dana cadangan digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup
kerugian koperasi.
4. Hibah, yaitu sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam
upayanya turut serta mengembangkan koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada
anggota selama koperasi belum dibubarkan.
2. Modal pinjaman koperasi
Modal pinjaman dapat berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari koperasi lainnya,
pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sumber pinjaman lainnya yang sah.
III. KESIMPULAN
Sistem ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan yang berdampak pada
kehidupan masyarakat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sistem ekonomi
yang dianut banyak Negara memang berbeda-beda, sesuai dengan falsafah hidup Negara
yang bersangkutan. Sistem ekonomi Indonesia dijiwai dan diarahkan oleh Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, khusunya pasal 33 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.
Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideology
Pancasila, yang didalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi
yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan
dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerinah.