SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Perbandingan
Sistem Administrasi
Negara
Gandung Ismanto
PropertyofGandungIsmanto
Mengapa perlu perbandingan SAN?
 Masalah utama a.n: Jika kebijakan harus dijalankan dan sumber
daya yang dimiliki terbatas, maka cara apakah yang paling efektif
sehingga sumberdaya yang ada dapat mencapai tujuan negara
yang seluas-luasnya?
 Kita tidak dapat membuat analisa terhadap sebuah sistem a.n tanpa
adanya `model` tentang bagaimana sebuah sistem administrasi itu
berjalan
 Model adalah gambaran abstrak yang kita anggap memiliki
kesamaan dengan dunia nyata
 Model diperlukan untuk menjelaskan fenomena kajian
 Model dasar administrasi menganggap bahwa perbedaan struktur
a.n ikut ditentukan oleh konstitusi dan kontrol lembaga-lembaga
politik
PropertyofGandungIsmanto
 Konstitusi dan lembaga-lembaga politik akan menentukan `hukum`
dan `aturan` bagi a.n.
 Di bawah kontrol lembaga-lembaga politik a.n./birokrasi bertugas
melaksanakan kebijakan2 yang telah ditetapkan oleh lembaga
politik (catt: ingat dikotomi politik dan a.n)
 Oleh karena itu wilayah kajian PSAN perlu memperhatikan aspek-
aspek di luar SAN, terutama dimensi filosofis yang mendasari SAN
suatu negara.
 Sebelum menganalisis sebuah SAN, perlu dipahami beberapa
aspek teoritis sbb:
1. model adm substantif dan model adm formal
2. teori deskriptif dan preskriptif
3. SAN merupakan sebuah sistem
PropertyofGandungIsmanto
Model Administrasi
Model administrasi
subtantif
mengandaikan wujudnya
proses-proses
administratif tanpa
mensyaratkan wujudnya
lembaga-lembaga adm
formal (ex: Kelurahan,
Kecamatan, Departemen
dll)
Model administrasi formal
Mengandaikan wujudnya
proses administratif yang
dijalankan oleh lembaga-
lembaga adm formal
yang selama ini dikenal
(catt: ingat konsep birokrasi rasional weber)
PropertyofGandungIsmanto
 Masyarakat dapat memiliki perilaku-perilaku administrasi (adm subtantif) seperti
kerjasama, gotong royong, mengatur komunitas, menciptakan keadilan dalam
komunitas dll, tanpa perlu memiliki biro/ lembaga-lembaga administratif formal
 Masyarakat bisa hidup tanpa adanya a.n tetapi tidak bisa hidup tanpa administrasi
subtantif
 Setiap masy/ negara punya sistem adm masing-masing
 Untuk memahami sistem administrasi sebuah negara kita perlu pahami praktek-
praktek a.n yang berlaku di negara tsb, bukan mengandaikan wujudnya model
administrasi formal seperti yang ada di negara2 barat ke dalam setiap negara
yang dikaji
 Kekurangan atau ketiadaan suatu lembaga administrasi formal dalam suatu masy
bukan berarti masy tsb memiliki kelemahan pada administrasi subtantif (ex. Tidak
adanya Undang-Undang dalam suatu masy tradisional tidak berarti hilangnya
perlindungan hukum bagi masy yang telah memiliki hukum adat yang sejenis. Atau
tidak dimilikinya sertifikat tanah bukan berarti menghilangkan hak ulayat yang
dimiliki seseorang atas tanah leluhurnya)
 Maka dalam konteks PSAN, persoalannya bukan perbandingan administrasi
birokrasi vs administrasi tradisional tetapi adalah bagaimana memahami SAN
yang benar-benar ada (administrasi substantif) di dalam suatu negara?
PropertyofGandungIsmanto
Teori-teori Dalam Administrasi
Negara
 Teori preskriptif
 Toeri deskriptif
 Sebagian teori administrasi negara lebih menekankan pada aspek
preskripsi daripada deskripsi. Ex: teori2 administrasi formal
mensyaratkan wujudnya efisiensi pelaksanaan kebijakan sebagai
tujuan normatif, atau kekuasaan harus sesuai dengan
tanggungjawab, komunikasi harus dua arah, dll
 Teori preskriptif tidak hanya menjelaskan apa yang sekarang ada
tetapi juga apa yang seharusnya ada
 Padahal sebenarnya kita tidak dapat membuat penilaian tentang
apa yang seharusnya dilakukan tanpa memiliki analisis dan
pemahaman deskriptif yang menyeluruh tentang apa yang terjadi
sekarang (teori deskriptif)
 Kecenderungan untuk menerima teori2 preskriptif tersebut karena
kurangnya model-model atau teori2 alternatif (perlunya
pengembangan teori2 deskriptif)
PropertyofGandungIsmanto
 Dalam masy prismatik kita berupaya menemukan dua struktur.
Strukutr dengan fungsi manifes dan struktur dengan fungsi laten
 Pada masy prismatik sering ditemukan gerak adm yang plin-pan.
Struktur adm adalah baru (adopsi dari luar) tetapi proses2 adm yang
ada ternyata dijalankan oleh struktur2 yang lama
PropertyofGandungIsmanto
Comparative Philosophy of Public
Adm.
The Sophist
Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al Gazali, Al
Kindi, Ibnu Batuta, Al Batani, Al
Khawarizmi, Omar Kayyam, Ibnu
Qurra, Al Razi, Ibnu Haiyan, Al
Haytam, Ibnu Zuhr, Al Baitar, dll
Thales, Anaximander, Heraclitus, Epicurus, Pythagoras, Parmenides, Democritus,
Anaximenes, Xenophanes, Anaxagoras, Empedocles, Zeno, dll (VI-IV BC)
(Justinus,
Tertullianus,
Aris,
Athanasianus,
Agustinus
Patristic III-V)
“Father” of Western
Philosophy (IV-III BC)
Versus
(Abelardus, Anselmus, Albertus Magnus,
Aquinas, Bacon, Ockham
Scholastic (IX-XII; XII, XIII)
PropertyofGandungIsmanto
Comparative Paradigm
Ancient OPA NPM NPS
• < Abad 19
• Kapitalisme,
Kolonialisme,
Liberalisme
•
• s.d 1970
• Birokrasi
• T&M Study
• Behavioral
Approach
• 1970-2003
• Principles of
Adm.
• Reinventing
Govt.
• 2003- …..
• Democracy,
transparency,
accountability
PropertyofGandungIsmanto
Reinventing Government
Perspective
Result oriented
Competitive &
Mission driven
goverment
Steering rather
than rowing
Earning rather
than spending
Participation and
Teamwork
Values of
Reinventing
Government
Empowering rather
than serving
Prevention rather
than cure
Market oriented
Customer driven
government
Osborne & Gaebler, 1993
PropertyofGandungIsmanto
New Public Services
Values
1
3
6
5
2
Seek the public
Interest
Serve Citizen, not
customer
Serve rather than
steer
Value citizenship over
entrepreneurship
Recognize that
accountability isn’t
simple
4
7
Think Strategically, act
democratically
Value people not
just productivity
Denhardt & Denhardt, 2007

More Related Content

What's hot

Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Siti Sahati
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRITri Widodo W. UTOMO
 
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanPerubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanDadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi PembangunanDadang Solihin
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMSiti Sahati
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriKebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriRandy Wrihatnolo
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial LainnyaPosisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnyavirmannsyah
 

What's hot (20)

Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
 
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma KepemerintahanPerubahan Paradigma Kepemerintahan
Perubahan Paradigma Kepemerintahan
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriKebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial LainnyaPosisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
Posisi Ilmu Administrasi Negara Dengan Ilmu Sosial Lainnya
 

Similar to Perbandingan Sistem Administrasi Negara

Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPPembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPTransmission Music Group
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanSri Suwanti
 
Resume birokrasi indonesia
Resume birokrasi indonesiaResume birokrasi indonesia
Resume birokrasi indonesiaYasirecin Yasir
 
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxPertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxHidayatulJumaah
 
tugas ringkasan materi formil dan materil htn.docx
tugas ringkasan materi formil dan materil htn.docxtugas ringkasan materi formil dan materil htn.docx
tugas ringkasan materi formil dan materil htn.docxssuser5e0088
 
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanKeterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
 
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilModul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilSri Suwanti
 
teori administrasi publik
teori administrasi publikteori administrasi publik
teori administrasi publikTatiJaningsih
 
Kuliah Minggu Ke 2,Map Ugm
Kuliah Minggu Ke 2,Map UgmKuliah Minggu Ke 2,Map Ugm
Kuliah Minggu Ke 2,Map Ugmbethayudha
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxBokuDaYo
 
Bab ii sistem_pemerintahan
Bab ii sistem_pemerintahanBab ii sistem_pemerintahan
Bab ii sistem_pemerintahanShefira Yuga
 
Budaya birokrasi
Budaya birokrasiBudaya birokrasi
Budaya birokrasivirmannsyah
 
Budaya birokrasi
Budaya birokrasiBudaya birokrasi
Budaya birokrasivirmannsyah
 
vdocuments.net_materi-analisis-sosial.ppt
vdocuments.net_materi-analisis-sosial.pptvdocuments.net_materi-analisis-sosial.ppt
vdocuments.net_materi-analisis-sosial.pptkasman13
 
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUMSOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUMUnivers
 

Similar to Perbandingan Sistem Administrasi Negara (20)

Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STPPembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
Pembaharuan pemerintah daerah BY ORNES KOGOYA S.STP
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
 
Resume birokrasi indonesia
Resume birokrasi indonesiaResume birokrasi indonesia
Resume birokrasi indonesia
 
Teori ilmu-hukum
Teori ilmu-hukumTeori ilmu-hukum
Teori ilmu-hukum
 
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptxPertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
Pertemuan 2; KONSEP DAN TEORI BIROKRASI.pptx
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
tugas ringkasan materi formil dan materil htn.docx
tugas ringkasan materi formil dan materil htn.docxtugas ringkasan materi formil dan materil htn.docx
tugas ringkasan materi formil dan materil htn.docx
 
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanKeterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi Pembangunan
 
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosilModul 4 pemerintah sbg sistem sosil
Modul 4 pemerintah sbg sistem sosil
 
teori administrasi publik
teori administrasi publikteori administrasi publik
teori administrasi publik
 
Kuliah Minggu Ke 2,Map Ugm
Kuliah Minggu Ke 2,Map UgmKuliah Minggu Ke 2,Map Ugm
Kuliah Minggu Ke 2,Map Ugm
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
 
Bab ii sistem_pemerintahan
Bab ii sistem_pemerintahanBab ii sistem_pemerintahan
Bab ii sistem_pemerintahan
 
Budaya birokrasi
Budaya birokrasiBudaya birokrasi
Budaya birokrasi
 
Budaya birokrasi
Budaya birokrasiBudaya birokrasi
Budaya birokrasi
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
vdocuments.net_materi-analisis-sosial.ppt
vdocuments.net_materi-analisis-sosial.pptvdocuments.net_materi-analisis-sosial.ppt
vdocuments.net_materi-analisis-sosial.ppt
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUMSOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI SUBSTANSI HUKUM
 
Book Review.docx
Book Review.docxBook Review.docx
Book Review.docx
 

More from Siti Sahati

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukSiti Sahati
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuSiti Sahati
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuSiti Sahati
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Siti Sahati
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategySiti Sahati
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Siti Sahati
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSiti Sahati
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSiti Sahati
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Siti Sahati
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifSiti Sahati
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikSiti Sahati
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis KependudukanSiti Sahati
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaSiti Sahati
 
Measuring Human Development
Measuring Human DevelopmentMeasuring Human Development
Measuring Human DevelopmentSiti Sahati
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiSiti Sahati
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis TransekSiti Sahati
 

More from Siti Sahati (20)

Mobilitas Penduduk
Mobilitas PendudukMobilitas Penduduk
Mobilitas Penduduk
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
Konsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen MutuKonsep Dasar Manajemen Mutu
Konsep Dasar Manajemen Mutu
 
Gugus Kendali Mutu
Gugus Kendali MutuGugus Kendali Mutu
Gugus Kendali Mutu
 
Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI)
 
Blue Ocean Strategy
Blue Ocean StrategyBlue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy
 
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)
 
Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen MutuSistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu
 
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen MutuSejarah Perkembangan Manajemen Mutu
Sejarah Perkembangan Manajemen Mutu
 
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)Quality Assurance (Jaminan Mutu)
Quality Assurance (Jaminan Mutu)
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa Produktif
 
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi PublikTantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
Tantangan dan Kesempatan Perilaku Organisasi Publik
 
Stress Kerja
Stress KerjaStress Kerja
Stress Kerja
 
Analisis Kependudukan
Analisis KependudukanAnalisis Kependudukan
Analisis Kependudukan
 
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di IndonesiaProspek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
Prospek dan Tantangan Smart City Di Indonesia
 
Measuring Human Development
Measuring Human DevelopmentMeasuring Human Development
Measuring Human Development
 
Analisis SWOT
Analisis SWOTAnalisis SWOT
Analisis SWOT
 
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang LokasiAnalisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
Analisis Daya Dukung dan Jenjang Lokasi
 
Analisis Transek
Analisis TransekAnalisis Transek
Analisis Transek
 
Photo Mapping
Photo MappingPhoto Mapping
Photo Mapping
 

Recently uploaded

Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 

Recently uploaded (20)

Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 

Perbandingan Sistem Administrasi Negara

  • 2. PropertyofGandungIsmanto Mengapa perlu perbandingan SAN?  Masalah utama a.n: Jika kebijakan harus dijalankan dan sumber daya yang dimiliki terbatas, maka cara apakah yang paling efektif sehingga sumberdaya yang ada dapat mencapai tujuan negara yang seluas-luasnya?  Kita tidak dapat membuat analisa terhadap sebuah sistem a.n tanpa adanya `model` tentang bagaimana sebuah sistem administrasi itu berjalan  Model adalah gambaran abstrak yang kita anggap memiliki kesamaan dengan dunia nyata  Model diperlukan untuk menjelaskan fenomena kajian  Model dasar administrasi menganggap bahwa perbedaan struktur a.n ikut ditentukan oleh konstitusi dan kontrol lembaga-lembaga politik
  • 3. PropertyofGandungIsmanto  Konstitusi dan lembaga-lembaga politik akan menentukan `hukum` dan `aturan` bagi a.n.  Di bawah kontrol lembaga-lembaga politik a.n./birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan2 yang telah ditetapkan oleh lembaga politik (catt: ingat dikotomi politik dan a.n)  Oleh karena itu wilayah kajian PSAN perlu memperhatikan aspek- aspek di luar SAN, terutama dimensi filosofis yang mendasari SAN suatu negara.  Sebelum menganalisis sebuah SAN, perlu dipahami beberapa aspek teoritis sbb: 1. model adm substantif dan model adm formal 2. teori deskriptif dan preskriptif 3. SAN merupakan sebuah sistem
  • 4. PropertyofGandungIsmanto Model Administrasi Model administrasi subtantif mengandaikan wujudnya proses-proses administratif tanpa mensyaratkan wujudnya lembaga-lembaga adm formal (ex: Kelurahan, Kecamatan, Departemen dll) Model administrasi formal Mengandaikan wujudnya proses administratif yang dijalankan oleh lembaga- lembaga adm formal yang selama ini dikenal (catt: ingat konsep birokrasi rasional weber)
  • 5. PropertyofGandungIsmanto  Masyarakat dapat memiliki perilaku-perilaku administrasi (adm subtantif) seperti kerjasama, gotong royong, mengatur komunitas, menciptakan keadilan dalam komunitas dll, tanpa perlu memiliki biro/ lembaga-lembaga administratif formal  Masyarakat bisa hidup tanpa adanya a.n tetapi tidak bisa hidup tanpa administrasi subtantif  Setiap masy/ negara punya sistem adm masing-masing  Untuk memahami sistem administrasi sebuah negara kita perlu pahami praktek- praktek a.n yang berlaku di negara tsb, bukan mengandaikan wujudnya model administrasi formal seperti yang ada di negara2 barat ke dalam setiap negara yang dikaji  Kekurangan atau ketiadaan suatu lembaga administrasi formal dalam suatu masy bukan berarti masy tsb memiliki kelemahan pada administrasi subtantif (ex. Tidak adanya Undang-Undang dalam suatu masy tradisional tidak berarti hilangnya perlindungan hukum bagi masy yang telah memiliki hukum adat yang sejenis. Atau tidak dimilikinya sertifikat tanah bukan berarti menghilangkan hak ulayat yang dimiliki seseorang atas tanah leluhurnya)  Maka dalam konteks PSAN, persoalannya bukan perbandingan administrasi birokrasi vs administrasi tradisional tetapi adalah bagaimana memahami SAN yang benar-benar ada (administrasi substantif) di dalam suatu negara?
  • 6. PropertyofGandungIsmanto Teori-teori Dalam Administrasi Negara  Teori preskriptif  Toeri deskriptif  Sebagian teori administrasi negara lebih menekankan pada aspek preskripsi daripada deskripsi. Ex: teori2 administrasi formal mensyaratkan wujudnya efisiensi pelaksanaan kebijakan sebagai tujuan normatif, atau kekuasaan harus sesuai dengan tanggungjawab, komunikasi harus dua arah, dll  Teori preskriptif tidak hanya menjelaskan apa yang sekarang ada tetapi juga apa yang seharusnya ada  Padahal sebenarnya kita tidak dapat membuat penilaian tentang apa yang seharusnya dilakukan tanpa memiliki analisis dan pemahaman deskriptif yang menyeluruh tentang apa yang terjadi sekarang (teori deskriptif)  Kecenderungan untuk menerima teori2 preskriptif tersebut karena kurangnya model-model atau teori2 alternatif (perlunya pengembangan teori2 deskriptif)
  • 7. PropertyofGandungIsmanto  Dalam masy prismatik kita berupaya menemukan dua struktur. Strukutr dengan fungsi manifes dan struktur dengan fungsi laten  Pada masy prismatik sering ditemukan gerak adm yang plin-pan. Struktur adm adalah baru (adopsi dari luar) tetapi proses2 adm yang ada ternyata dijalankan oleh struktur2 yang lama
  • 8. PropertyofGandungIsmanto Comparative Philosophy of Public Adm. The Sophist Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al Gazali, Al Kindi, Ibnu Batuta, Al Batani, Al Khawarizmi, Omar Kayyam, Ibnu Qurra, Al Razi, Ibnu Haiyan, Al Haytam, Ibnu Zuhr, Al Baitar, dll Thales, Anaximander, Heraclitus, Epicurus, Pythagoras, Parmenides, Democritus, Anaximenes, Xenophanes, Anaxagoras, Empedocles, Zeno, dll (VI-IV BC) (Justinus, Tertullianus, Aris, Athanasianus, Agustinus Patristic III-V) “Father” of Western Philosophy (IV-III BC) Versus (Abelardus, Anselmus, Albertus Magnus, Aquinas, Bacon, Ockham Scholastic (IX-XII; XII, XIII)
  • 9. PropertyofGandungIsmanto Comparative Paradigm Ancient OPA NPM NPS • < Abad 19 • Kapitalisme, Kolonialisme, Liberalisme • • s.d 1970 • Birokrasi • T&M Study • Behavioral Approach • 1970-2003 • Principles of Adm. • Reinventing Govt. • 2003- ….. • Democracy, transparency, accountability
  • 10. PropertyofGandungIsmanto Reinventing Government Perspective Result oriented Competitive & Mission driven goverment Steering rather than rowing Earning rather than spending Participation and Teamwork Values of Reinventing Government Empowering rather than serving Prevention rather than cure Market oriented Customer driven government Osborne & Gaebler, 1993
  • 11. PropertyofGandungIsmanto New Public Services Values 1 3 6 5 2 Seek the public Interest Serve Citizen, not customer Serve rather than steer Value citizenship over entrepreneurship Recognize that accountability isn’t simple 4 7 Think Strategically, act democratically Value people not just productivity Denhardt & Denhardt, 2007