1. KELEMBAGAAN DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI

2. Pengertian Kelembagaan
• Kelembagaan berkaitan dengan proses, kelembagaan merujuk kepada upaya
untuk mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi sehingga mereka bisa
melakukan kegiatan transaksi.
• Kelembagaan berkosentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan
struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antarpelakunya
• Ekonomi kelembagaan selalu bertujuan untuk menciptakan representasi yang
menyeluruh dari proses ekonomi, baik di dalam maupun bagian sistem sosial yang
kompleks dan interaksi yang terjadi di dalamnya. (Kapp)

3. Neo Klasik VS Ekonomi Kelembagaan
• Pandangan NEOKLASIK menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya
apapun karena pembeli memiliki informasi yang sempurna dan penjual saling
berkompetisi sehingga menghasilkan harga yang rendah.
• Tetapi dunia nyata faktanya adalah sebaliknya, di mana informasi, kompetisi,
sistem kontrak, dan proses jual beli-ASIMETRIS. Biaya-beli bisa sangat
ASIMETRIS. Inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi, yang sekaligus bisa
didefinisikan sebagai biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan
pemaksaan pertukaran.

4. Perbandingan Ekonomi Neoklasik dan
Ekonomi Kelembagaan
Elemen
Ekonomi Neoklasik
Ekonomi Kelembagaan
Pendekatan
Materealisitis
Idealistis
Satuan Observasi
Komoditas dan Harga
Transaksi
Tujuan Individu
Diri Sendiri (Self-Interest)
Diri Sendiri dan Orang lain
Hubungan dengan Ilmu – Ilmu
Sosial yang lain
Hanya Ilmu ekonomi
Hampir semua ilmu sosial
Konsep Nilai
Nilai dalam pertukaran
Nilai dalam penggunaan
Konsep ekonomi
Mirip ilmu – ilmu alam
Pendekatan budaya
Data
Kebanyakan kuantitatif
Kebanyakan kualitatif
Sistem
Tertutup
Terbuka
Peranan
Memberikan pilihan
Merekomendasikan pilihan

5. Delapan Aspek Ekonomi Kelembagaan
1. Ekonomi kelembagaan cenderung menekankan pada proses evolusioner melalui
penolakannya terhadap teori ekonomi Neoklasik yang percaya terhadap mekanisme
penyesuaian otomatis (Automatic Adjusment Mechanism) lewat perubahan – perubahan
dalam sistem harga
2. Ahli – ahli kelembagaan menolak pandangan Neoklasik mengenai pasar bebas dan pasar
yang efesien (free and efficient market). Mereka mengutamakan pandangan tentang
eksistensi kelembagaan yang mengandalikan adanya tindakan kolektif dari individu –
individu di dalam masyarakat

6. Lanjutan…..
3. Ide penting yang dibuat ekonom kelembagaan adalah faktor teknologi tidaklah
“given”. Teknologi merupakan proses perubahan yang berkesinambungan dan
hal itu menyebabkan perubahan penting pula. Dengan pandangan itu, teknologi
bisa menentukan ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya fisik (physical
resources)
4. Ahli kelembagaan mengkampanyekan pandangan yang menyatakan bahwa
sumber daya dialokasikan melalui struktur kelembagaan yang bermacam –
macam dan dalam beragam hubungan kekuasaan yang hidup di masyarakat.
Faktanya di NSB sebagian besar sumber daya hanya dipegang oleh elite lokal
dan di dalam kantor para politisi (political offices). Bahkan sering kali terjadi
kolusi antara elite usahawan lokal dan pemegang kekuasaan terhadap proses
alokasi sumberdaya negara.

7. Lanjutan…….
5. Teori kelembagaan merupakan nilai (value) yang tidak melihat harga – harga
relatif (relative prices) namun nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur
sosial dan perilaku
6. Kultur dan kekuasaan menentukan cara bagaimana individu berperilaku. Individu
– individu diikat oleh masyarakat melalui norma-norma dan nilai – nilai sehingga
mereka cenderung bertindak secara kolektif dari pada individual. Pandangan ini
tentu
mereduksi
keyakinan
ekonomi
memaksimalkan kepentingan pribadi
neoklasik
tentang
perilaku
untuk

8. Lanjutan…..
7.Ahli ekonomi kelembagaan lebih :pluralis atau demokratis dalam orientasinya”.
Dia menyatakan bahwa pandangan neoklasik kerap kali menerima struktur
seperti apa adanya dan berdasarkan hal itu menganggap struktur sosial dan
kekuasaan juga telah ada dengan sendirinya
8. Ekonom kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandang yang
menyeluruh dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif
multidisipliner

9. Tiga Kelompok Utama Penentu Daya Saing
Negara Versi Michael Porter
Key for Factor driven
economies
Key for Efficiency-driven
economies
Key for Innovation driven
economies
Insititusi
Pelatihan dan
pendidikan tinggi
Perusahaan
berpengalaman
Infrastruktur
Keseimbangan pasar
(barang, tenaga
kerja, keuangan)
Inovasi
Makroekonomi
Kesiapan teknologi
Kesehatan dan
pendidikan

10. Biaya Transaksi
Biaya
transaksi
muncul
karena
terjadinya kegiatan ekonomi di antara
pelaku ekonomi yang ada dalam
masyarakat.

11. Jenis Transaksi (Bromley 1989)
1. Transaksi Komoditas
Sebagian besar teori ekonomi terkait dengan hubungan komoditas, yaitu mengenai pembelian
dan penjualan barang dan jasa. Domain ini disebut transksi komoditas.
2. Transkasi Kelembagaan.
Domain kedua adalah mengenai pengembangan keteraturan, struktur, stabilitas, dan prediksi
proses pasar yang teratur dimana komoditas bergerak. Domain ini adalah domain mengenai
transaksi atas aturan main yang disebut transaksi kelembagaan (institusi).

12. Oliver Williamson
Menyederhanakan biaya transaksi dalam bisnis.
1.
Analisis biaya-biaya yang timbul akibat adanya kontrak (eksplisit/implisit) dalam
dunia bisnis. Kontrak sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan.
2.
Kelembagaan menentukan karakter dan besaran biaya transaksi. Setiap perusahaan
menginginkan biaya yang rendah.
3.
Harga pertama-tama menentukan, tetapi kemudian yang menentukan adalah
transaksi kelembagaan.

13. Bagaimana biaya transaksi
terjadi dalam kegiatan
ekonomi masyarakat
Indonesia?

14. Biaya Transaksi di Negara sedang Berkembang
• Biaya ekonomi riil sering kali sulit ditentukan karena informasi yang tidak
lengkap
• Biaya transaksi menjadi tinggi
• Interest aktor ekonomi sangat tinggi memegang peranan daripada elemen harga
• Aktor ekonomi cenderung mencari pengaruh pada kekuatan-kekuatan politik
sehingga dapat memonopoli dan cenderung memelihara monopoli tersebut.
• Biaya ekonomi ditambah biaya rent seeking cenderung tinggi

15. Permasalahan Kelembagaan di Era Otonomi
Daerah (Indonesia)
1. Kuatnya semangat memungut retribusi, pajak maupun pungutan lainnya dengan
kurang memperhatikan pelayanan public yang optimal
2. Rendahnya akuntabilitas pemerintahan daerah ataupun DPRD

16. Modal Sosial (Sosial Capital)
• Modal sosial sebagai agregat sumber daya actual ataupun potensial yang diikat
untuk mewujudkan jaringan yang awet (durable) sehingga melembagakan
hubungan persahabatan (acquitance) yang saling menguntungkan (Bourdie-1980).
• Modal sosial sebagai sumber daya yang diraih oleh pelakunya melalui struktur
sosial yang spesifik, kemudian digunakan untuk memburu kepentingannya, dimana
modal sosial tersebut diciptakan lewat perubahan – perubahan dalam hubungan
antarpelakunya (Baker-2000)

17. Lanjutan……
• Modal sosial sebagai seperangkat elemen structural sosial yang mempengaruhi relasi
antar manusia dan sekaligus sebagai input atau argument bagi fungsi produksi dan
manfaat (Schiff-1999)
• Modal sosial adalah teman, kolega dan lebih umum kontak lewat siapapun yang
membuka peluang bagi pemanfaatan modal ekonomi dan sosial (Burt-1997)
• Modal sosial dapat ditentukan sebagai akumulasi beragam tipe dari sosial, psikologi,
budaya, kelembagaan dan asset yang tidak terlihat yang mempengaruhi perilaku
kerjasama (Uphoff-1999)

18. Lanjutan…..
• Modal sosial sebagai gambaran organisasi sosial. Seperti jaringan
dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja
sama yang paling menguntungkan (Putnam-1995)

19. 4 Cara pandang modal sosial (Woolcock &
Narayan-2000)
1. Pandangan komunitarian
• Pandangan ini menyamakan modal sosial dengan organisasi local, seperti klub, asosiasi dan
kelmpok – kelompok sipil
• Komunitarian menganggap modal sosial sebagai sesuatu yang secara inheren baik dan memandang
eksistensinya selalu bernilai positif bagi kesejahteraan komunitas
• Pandangan ini menyertakan seluruh anggotanya memetik keuntungan
• Cara pandang ini diakui telah memberikan kontribusi yang besar dalam membantu analiss tentang
kemiskinan dengan memusatkan ikatan sosial sebagai instrument untuk membantu kaum miskin
mengelola resiko dan kerentanan

20. Pandangan jaringan/ jejaring
• Pandangan ini menghubungkan dua level, sisi atas (upside) dan sisi bawah (downside), yang
menekankan pentingnya asosiasi vertical dan horizontal di antara orang – orang dan relasinya dengan
entitas organisasi lain, seperti kelompok komunitas dan perusahaan.
• Konsep ini mengoperasikan dua sifat penting modal sosial yaki sebagai ikatan dan jembatan.
• Dikatakan sebagai ikatan karena kekuatan hubungan di dalam komunitas data memberikan sebuah
identitas dan tujuan bersama kepada setiap keluarga dan komunitas
• Dikatan sebagai jembatan bermakna adanya kelemahan ikatan antarkomunitas seperti keragaman
sosial yang dipicu perbedaan agama, kelas, etnisitas, gender dan status sosial ekonomi, dimana
ikatan horizontal yang kuat dapat menjadi basis bagi kepentingan sectarian dalam arti sempit

21. Pandangan Kelembagaan
• Pandangan ini berargumentasi bahwa vitalitas jaringan komonitas dan
masyarakat sipil merupakan produk sistem politik, hukum dan lingkungan
kelembagaan.
• Perspektif kelembagaan menganggap kapasitas kelompok-kelompok sosial untuk
melakukan aksi menurut kepentingan kolektifnya tergantung pada mutu
kelembagaan foral dimana kelompok tersebut tinggal

22. Pandangan Sinergi
• Pandangan ini kurang lebih berupaya untuk mengintegrasikan konsep jejaring dan kelembagaan
• Pelopor pandangan ini, menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat/warga
negara didasarkan atas prinsip komplementaritas dan kelekatan.
• Komplementaritas merujuk pada hubungan yang saling menguntungkan antara public dengan
privat dan diwujudkan dalam kerangka kerja legal yang melindungi hak-hak asosiasi, misalnya
kamar dagang memfasilitasi pertukaran antara asosiasi komunitas dan kelompok-kelompok bisnis
• Semnetara itu, kelekatan mengacu kepada sifat dan luas iktan yang dapat menghubungkan warga
negara dengan pejabat publik