deskripsi ringkas mengenai otonomi daerah

1.  OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN
KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN
PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN
MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1
AYAT 5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004)

2. 1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK
2. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI,
KEADILAN, DAN PEMERATAAN
3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA
PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH
DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI
4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT
5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS,
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT,
DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD

3.  ASAS DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK
MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN
PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA
MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4. 2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA
INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU. DAN
PADA HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI
URUSAN PEMERINTAH PUSAT
3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE BEWIND) :
YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMERINTAH DESA, ATAU DARI PEMERINTAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA / DESA,
ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
KEPADA PEMERINTAH DESA

5. Urutan Peundang-undangan :
1. UU No. 22 Tahun 1948
Otonomi Daerah dapat diartikan setiap
daerah dapat m engatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri.
2. UU No. 1 Tahun 1957
Otonomi daerah adalah daerah yang
mengatur dan mengurus segala rumah
tangga daerahnya kecuali urusan yang
oleh undang-undang ini diserahkan
kepada penguasa lain.

6. 3. UU No. 8 Tahun 1965
Desentralisasi ialah urusan pemerintah pusat sebagian atau seluruhnya
yang menurut pertimbangan pemerintahan pusat untuk diatur dan
diurus oleh daerah dengan pemerintah.
Otonomi daerah adalah pemerintah daerah berhak dan berkewajiban
mengurus rumah tangganya termasuk alat perlengkapannya serta
sumber pendapatannya.
4. UU No. 5 Tahun 1974
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari
pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan
rumah tangganya.
Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau
kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada
pejabat-pejabatnya di daerah.
Otonomi daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dangan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepda
pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat
atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang
menugaskannya.

7. 5. UU No. 22 Tahun 1999
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Dekosentrasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di
daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuaia dengan
peraturan perundang-undangan.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas
tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaanya
dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

8. 6. UU No. 32 Tahun 2004
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang , dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu.

9. Desentralisasi
Administrative
Decentralisation
Political Decentralisation

10.  Kekuasaan tidak lagi terpusat di Jakarta
 Kekuasaan relatif menyebar ke daerah
karena urusan pemerintahan ditransfer
ke daerah.
 Sebelum otonomi Executive Heavy
 Setelah otonomi Eksekutif dan Legislatif
setara
 Penguatan lembaga-lembaga di
masyarakat (NGO)—civil Society

11. HAK :
1. MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN
PEMERINTAH
2. MEMILIH PIMPINAN DAERAH
3. MENGELOLA APARATUR DAERAH
4. MEMUNGUT PAJAK DAERAH
5. MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA
YANG ADA DI DAERAH
6. MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN
LAIN YANG SAH
7. MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR
DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
(Ps. 21 UU No. 32 TH 2004)

12. 1. MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA
PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN
NASIONAL SERTA KEUTUHAN NKRI
2. MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
3. MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN
MASYARAKAT
4. MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN
5. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
6. MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN
7. DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH 2004)

13. 1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER DAN FISKAL NASIONAL
6. AGAMA

14. 1. MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI,
KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI, DAN
KERAGAMAN DAERAH
2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS,
OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG
JAWAB
3. OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN
PADA KABUPATEN / KOTA, SEDANGKAN
OTONOMI PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI
YANG TERBATAS

15. 4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI
DENGAN KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA
TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT, DAERAH
DAN ANTAR DAERAH
5. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN
DAERAH OTONOM SERTA DI DALAM
KABUPATEN DAN KOTA TIDAK ADA LAGI
WILAYAH ADMINISTRATIF
6. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN
FUNGSI LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI
ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
7. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA
PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI
UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN TERTENTU YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR

16.  Jerman (1980-an)
“Renewal of politics from below “ sebuah
gagasan yang menekankan pentingnya
pelembagaan partisipasi pubik dan bentuk
pembuatan keputusan publik dari bawah
(bottom up)
 Belanda (1990-an)
“The New Public Management (NPM)”
menekankan pengelolaan urusan-urusan
publik sebagaimana pengelolaan urusan-
urusan swasta.