KEBIJAKAN PUBLIK

1. KONSEPAKTUAL KEBIJAKAN
PEMERINTAH
Dewi Hartati
13102153

2.  Mengapa perlu dilakukan reformulasi kebijakan?
 Aktualisasi kebijakan pemerintah ditemukan dalam
naskah apa?
 Kebijakan sebagai pernyataan kehendak atas pilihan
alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan yang
dibangun atas dasar pengaturan kehendak, dalam
aktualisasinya dirumuskan ke dalam bentuk aturan
perundang-undangan. Secara hierarkis aturan
tersebut berlaku sesuai keperluan kebijakan dalam
garis hubungan kewenangan kelembagaan.
BAB II

4. 1. Mengapa perlu dikatakan
reformulasi kebijakan?
 Proses adalah suatu rangkaian
kegiatan yang diketahui awal
(starting point nya) tetapi
tidak pernah diketahui kapan
berakhirnya kegiatan. Apalagi
bagi proses perumusan
kebijakan, ia bermula dari isu
dan akan berakhir dengan isu
baru yang berlangsung secara
terus menerus dalam
dinamika perubahan
lingkungan dan kemauan
politik, kepentingan sosial
ekonomi, serta kehendak
kelompok sasaran.
 masalahnya dalam varian
paradigma yang berbeda yang
artinya masalah dapat terjadi
pada perumusan namun
setelah dicarikan jalan
pemecahannya akan muncul
masalah dalam paradigma
implementasi, demikian pula
bisa muncul pada paradigma
evaluasi. Contoh: isu
bersumber dari kehendak
otoritas karena inisiatif dan
karena prakarsa, dapat pula
dari dampak keberlakuan
sesuatu kebijakan.
Bersambung…

5. 3. Mengapa dilakukan perubahan
yang bersifat kontinu terhadap suatu
kebijakan?
 masalah yang sifatnya kontinuitas. Contohnya: masalah
penerimaan PNS. Ia bermula dari isu kebutuhan atas kekurangan
pegawai negeri, setelah dilakukan pengangkatan melahirkan
dalam anggaran pembiayaan karena kurang tersedianya dana
anggaran sehingga melahirkan isu baru dalam penggunaan
anggaran antara lain terserapnya anggaran untuk pegawai
negeri daripada anggaran untuk pembangunan, dari isu pun
akan melahirkan isu diperlunya moratorium pengangkatan
kepegawaian, dan ini pun melahirkan masalah baru dalam dunia
tenaga kerja berupa pengangguran yang terdidik. Isu
berkesinambungan demikian inilah yang disebut masalah
kebijakan.

6.  Kebijakan sebagai pernyataan kehendak atas pilihan
alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan
yang dibangun atas dasar pengaturan kehendak,
dalam aktualisasinya dirumuskan ke dalam bentuk
aturan perundang-undangan. Secara hierarkis
aturan tersebut berlaku sesuai keperluan kebijakan
dalam garis hubungan kewenangan kelembagaan.
Aktualisasi kebijakan pemerintah
ditemukan dalam naskah apa?

7.  Gambarkan signifikan tingkat kebijakan, bentuk aktualisasi kebijakan dan
tingkat otoritas kelembagaan pelaku kebijakan
 Proses kebijakan pada tahapan perumusan memperlihatkan adanya sistem
input output proses, jelaskan apa isi dari proses pada tahapan perumusan!
 Tiga sub sistem pada tahapan perumusan jika dikaji berdasarkan teori
sistem input, proses, dan output, dapat dideskritif sebagai berikut:
 Sub sistem stakeholder terdiri pelaku perumus yang terdiri dari publik
sebagai pengisu yang bisa mungkin terdiri dari anggota dan kelompok
masyarakat, seorang dan atau sekelompok warga, seorang dan
kelompok penduduk, sebagai rakyat dari suatu kawasan tertentu dalam
wilayah negara, sebagai suatu atau beberapa kelompok kepentingan,
para ilmuwan, para media massa, pemerintah sebagai pemegang
otoritas baik dalam kapasitas jabatan maupun dalam kapasitas
kelembagaan.

8.  ada tiga tingkat kebijakan yang selalu ada dalam
aktualisasi kebijakan yang berlangsung yaitu : kebijakan
strategis, kebijakan taktis operasional, kebijakan teknis
operasional.
 Kebijakan strategis adalah kebijakan yang dicirikan oleh
sejumlah ketidakpastian dan berorientasi ke masa depan.
Di sinilah dituntut kemampuan suatu kebijakan untuk
dapat menyesuaikan tuntutan lingkungan yang berubah
dan berbeda, sebagaimana keberlakuan sesuatu undang
undang di tingkat pemerintahan pusat, peraturan daerah di
tingkat pemerintahan daerah.
Bagaiamanakah proses aktualisasi kebijakan berlansung dalam
suatu sistem kebijakan pada setiap tingkat kebijakan yang terjadi?

9. Penampialan
kebijakan pemerintah

10.  Penampilan suatu kebijakan seperti kebijakan pemerintah dapatlah
dilihat dan dipahami dari berbagai sisi keberadaan aspek atau
variabelnya. Sebutkan aspek atau variabel untuk melihat dan
memahami penampilan kebijakan (pemerintah)!
 Unsur pelaku kebijakan adalah unsur yang melakukan komitmen.
Siapakah yang dimaksud dengan pelaku kebijakan dalam konteks
kebijakan pemerintah?
 Azas dan teori sebagai kriteria yang dijadikan dasar pengaturan
didalam rumusan dan dalam pelaksanaan kebijakan.
 Azas dan teori yang diperlukan atau yang harus dijadikan atau
yang harus dijadikan dasar dari pesimis deskresi
PENAMPILAN KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN

11.  Apakah diperlukan azas dan teori dari disiplin ilmu
lainnya seperti ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu
hukum dan ilmu ekonomi?
 Norma digunakan sebagai pertimbangan. Sebutkan
kemungkinan norma yang dapat digunakan sebagai
landasan pengaturan sekaligus sebagai daya kekuatan
berlakunya!

12.  Sejumlah faktor yang selalu mempengaruhi komitmen ketika
dilakukan perumusan demikian pula ketika dilakukan
perumusan demikian pula ketika dilakukan implementasi.
Sebutkan!
 Faktor lingkungan, budaya politik dan sosial ekonomi
 Apakah publik sebagai kelompok sasaran digolongkan sebagai
pelaku kebijakan?
 Sebutkan macam polarisasi kebijakan! Kemukakan contoh!
 Sebutkan 3 gaya penetapan yang signifikan dengan gaya
kepemimpinan!

13. TERIMA KASIH