Dokumen tersebut membahas tiga paradigma administrasi publik, yaitu paradigma Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). OPA berfokus pada efisiensi dan rasionalitas, NPM memperkenalkan pendekatan bisnis ke sektor publik, sedangkan NPS menekankan partisipasi masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dalam kebijakan publik.

1. Demokrasi, Pembangunan dan
Perpajakan
Perpajakan dan pembangunan
bangsa
Endang Wirjatmi

2. Pengertian Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau
mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara)
atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut.

3. Pilar Demokrasi: Prinsip Trias
Politica
Eksekuti
f
Yudikatif legislatif
Kebijakan Publik
Endang Wirjatmi Trilestari
3 (Tiga)Jenis Lembaga Negara yang
Independen, sejajar. Kesejajaran &
Independensi untuk saling mengawasi dan
mengontrol: Prinsip Checks and Balances

4. • Demokrasi menempati posisi vital dalam
kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu
negara (umumnya berdasarkan konsep dan
prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara
yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacamtrias politica ini menjadi sangat
penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta
sejarah mencatat kekuasaan pemerintah
(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak
mampu untuk membentuk masyarakat yang adil
dan beradab, bahkan kekuasaan absolut
pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran
terhadap hak-hak asasi manusia.

5. Proses Kebijakan Publik Dalam
Perpajakan
K-2-3
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

6. Contents: Proses kebijakan
publik dalam Perpajakan
Paradigma Kebijakan Publik
Karakteristik Kebijakan Publik
Perbedaan Sektor Publik dan Profit
Kebijakan Sebagai Suatu Konsep
Pemahaman Administrasi Publik
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

7. APA ITU ADMINISTRASI PUBLIK
Penyelenggaraan semua kepentingan
publik dan masalah publik (public
interest dan public affairs) yang ada
pada suatu negara merupakan ruang
lingkup kegiatan administrasi publik.
Seperti diungkapkan oleh Caiden
(1982), administrasi publik merupakan
seluruh kegiatan administrasi untuk
segenap urusan publik (administration
for the public affairs) (Caiden,1982:7)
oleh penyelenggara negara
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

8. PARADIGMA ADMINISTRASI
PUBLIK
• Paradigma merupakan suatu konsep yang digunakan
oleh para ilmuwan untuk menjelaskan fenomena-
fenomena perkembangan ilmu atau cara pandang
untuk menganalisis fenomena social yang berkembang
di masyarakat
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
Dalam administrasi Publik terdapat 3
perkembangan Paradigma yang mempengaruhi
Perpajakan.
Paradigma OPA, memiliki
tiga pemikiran, yaitu :

9. I. Paradigma OPA memiliki tiga
pemikiran, yaitu :
Pertama, paradigma dikotomi yang dikemukakan
oleh Henry Fayol, memiliki dua kunci pokok yaitu :
Politik berbeda (distinct) dengan administrasi. Politik adalah arena
dimana kebijakan (policy) diambil sehingga administrasi tidak
berhak berada dalam arena tersebut. Administrasi hanya bertugas
mengimplementasikan (administered) kebijakan tersebut.
OPA juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip manajemen
ilmiah (scientific management) Frederick W. Taylor dan
manajemen klasik POSDCORB ciptaan Luther Gullick. Administrasi
negara harus berorientasi secara ketat kepada efisiensi. Semua
sumber daya (man, material, machine, money, method, market)
digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai prinsip efisiensi.
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

10. I. Paradigma OPA memiliki tiga
pemikiran, yaitu :
Kedua, manusia rasional (administratif) Herbert
Simon juga memberikan pengaruh terhadap OPA.
Menurut Simon, manusia dipengaruhi oleh
rasionalitas mereka dalam mencapai tujuan-
tujuannya. Rasionalitas yang dimaksud di sini
hampir sama dengan efisiensi yang
dikemukakan oleh aliran scientific management.
Manusia yang bertindak secara rasional ini
disebut dengan manusia administratif
(administrative man). Namun setiap manusia
mengalami bounded rationality behavior.
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

11. Paradigma OPA memiliki tiga
pemikiran, yaitu :
Ketiga, teori pilihan publik (public choice)
merupakan teori yang melekat dalam OPA.
Teori pilihan publik berasal dari filsafat manusia
ekonomi (economic man) dalam teori-teori
ekonomi. Menurut teori pilihan publik manusia
akan selalu mencari keuntungan atau manfaat
yang paling tinggi pada setiap situasi dalam
setiap pengambilan keputusan. Manusia
diasumsikan sebagai makhluk ekonomi yang
selalu mencari keuntungan pribadi melalui
serangkaian keputusan yang mampu
memberikan manfaat yang paling tinggi.
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

12. I. Paradigma OPA memiliki tiga pemikiran,
yaitu:
Denhardt dan Denhardt menguraikan karakteristik OPA sebagai berikut:
Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi
atau badan resmi pemerintah.
Kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat
politik.
Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan
kebijakan publik dan pemerintahan; mereka hanya bertanggung-jawab
mengimplementasikan kebijakan publik.
Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung-jawab
kepada pejabat politik (elected officials) dan dengan diskresi terbatas.
Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
Peranan administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip Planning,
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgetting.
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

13. The Old Public Administration
Dua ide Wilson, yaitu:
• Pertama, adalah perbedaan
antara politik ( pembuat kebijakan
) dan administrasi , dengan ide-ide
terkait akuntabilitas kepada
pemimpin terpilih dan kompetensi
netral pada bagian administrator.
• Kedua, ada kekhawatiran untuk
menciptakan struktur dan strategi
pengelolaan administrasi yang
mengizinkan publik untuk
bertindak dengan cara yang paling
efisien mungkin
Pemegang kekuasaan
diharapkan bertindak
netral dan professional.
Administrasi di luar politik.
Wilson mengakui bahwa tugas administrasi publik semakin meningkat, oleh
karenanya disarankan dijalankan seperti bisnis. "bidang administrasi adalah
bidang bisnis“. Untuk mengikuti model bisnis, Wilson menyarankan,
Pemerintah harus menetapkan otoritas eksekutif, mengendalikan dasarnya
organisasi hierarkis dan memiliki tujuan dan dapat dicapai seefisien mungkin.
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

14. II. Paradigma NPM
NPM memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor
publik, yaitu: pengukuran kinerja
prinsip-prinsip NPM mengacu kepada sekelompok ide dan praktik
kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor
privat (bisnis) pada organisasi sektor publik.
Melakukan perubahan dalam mengelola birokrasi dengan pendekatan-
pendekatan privat.pada organisasi publik
Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh
OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha.
Tokoh-tokohnya: E.S Savas, Margareth Theacher; Osborn & Gabler, Osborn
& Peter Platric
NPM menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor
swasta.
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

15. II. Paradigma NPM
pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta
Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi
tradisional dan menggantikannya dengan perhatian terhadap
kinerja atau hasil kerja.
Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan
membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja
lebih fleksibel.
Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas
sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang
jelas.
Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah
sehari-hari daripada netral.
Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja
keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui
birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sektor swasta.
Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

16. Administrasi Publik - Denhard
Mengajak kembali untuk
memperhatikan
kebutuhan masyarakat
yang menyerukan adanya
nilai demokrasi,
kewarganegaraan, dan
layanan untuk
kepentingan masyarakat
sebagai dasar normatif
dalam bidang
administrasi publik
menyediakan
kerangka kerja untuk
mengatur ide-ide
tentang prinsip-
prinsip, memberi
mereka nama,
bentuk, dan suara
yang kurang
dipercaya lagi
penegasan..
ke memajukan martabat
dan nilai pelayanan
publik, dan
menegaskan kembali nilai-
nilai demokrasi,
kewarganegaraan, dan
kepentingan umum sebagai
nilai-nilai unggul ilmu
pemerintahan
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari

17. III. Paradigma NPS
Akar teori NPS tentang demokrasi yang dikemukakan oleh
Dimock, Dahl dan Waldo. NPS berakar dari beberapa teori,
Teori tentang demokrasi kewarganegaraan. Perlunya
perlibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan
pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan
komitmen guna menghindari konflik. Dengan terjadi
peningkatan tuntutan pembaharuan kewarganegaraan
yang didasarkan pada kepentingan sispil, bukan
kepentingan diri sendiri dimana penduduk melakukan
kegiatan dalam demokrasi dengan memberikan konstribusi
untuk kebaikan masyarakat serta untuk pertumbuhan
mereka sebagai manusia yang aktif dan bertanggungjawab.
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
1

18. III. Paradigma NPS
Akar teori NPS tentang demokrasi yang dikemukakan oleh
Dimock, Dahl dan Waldo. NPS berakar dari beberapa teori,
Model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif
terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun
social trust, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata
pemerintahan yang demokratis. Dalam suatu komunitas
perlu adanya sebuagh filosofi pluralisme, sebuah sifat
terbuka bagi perbedaan pendapat. Komunitas didasarkan
pada kepedulian, saling percaya dan kerjasama, yang
disatukan oleh sebuah system yang kuat dan efektif bagi
komunikasi dan penyelesaian konflik..
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
2

19. III. Paradigma NPS
Akar teori NPS tentang demokrasi yang dikemukakan oleh
Dimock, Dahl dan Waldo. NPS berakar dari beberapa teori,
Teori organisasi humanis dan administrasi
negara baru; administrasi negara harus fokus
pada organisasi yang menghargai nilai-nilai
kemanusiaan (human beings) dan respon
terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan
isu-isu sosial lainnya.
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
3

20. III. Paradigma NPS
Akar teori NPS tentang demokrasi yang dikemukakan oleh
Dimock, Dahl dan Waldo. NPS berakar dari beberapa teori,
Administrasi negara postmodern; mengutamakan dialog
(dirkursus) terhadap teori dalam memecahkan persoalan
publik daripada menggunakan one best way perspective.
Dasar dari manajemen publik post-modern iniadalah ide
bahwa administasi publik mainstream seperti ilmu sosial
lainnya. Post-modernisme itu sangat kompleks dan
beragam, namun masalah yang dihadapkan saat ini
adalah karena hilangnya kemampuan kita untuk
mengungkapkan kenyataan atau fakta. Dalam perspektif
post-modern baik administrator maupun penduduk
harus terlibat sepenuhnya, tidak hanya berperan sebagai
individu tetapi juga sebagai partisipan.
Kebijakan Publik Endang Wirjatmi Trilestari
4