Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik Indonesia yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan demokrasi. Sistem politik Indonesia menganut sistem multipartai dan memperkenankan pluralisme kepentingan dalam pemilihan umum dan perwakilan."
3. 3
Rakyat INDONESIA: multietnik, ras, agama,
dan lain-lain
BERDAULAT
JAMINAN HAK ASASI MANUSIA
Sistem multipartai dan
Pluralisme perwakilan
kepentingan
Sistem multipartai dan
Pluralisme perwakilan
kepentingan
Sistem multipartai dan
Pluralisme perwakilan
kepentingan
KONTESTASI PEMILU
PRESIDENDPR-RIDPD-RI
MPR-RI
MAHKAMAH
KONSTITUSI
BPK MA
Undang-undang
PERS
Judicial Review
NEGARA HUKUM
5. Konsolidasi demokrasi
Regularitas: rutinitas dan kesinambungan
dalam mekanisme berdemokrasi
Semua pihak menikmati manfaat dari
mekanisme demokrasi yang dijalankan:
output yang adil, transparan, mereduksi
ketimpangan
6. 6
Negara Pembangunan Otoriter Orde Baru
Tekanan Keterbukaan
Kemerosotan dan Krisis
Transisi Demokrasi
Merosot Mandeg Mantap
Disintegrasi Otokrasi Cacat Berakar Kuat
7. 25/03/2018MK dan Kesbangpol Prov. Jawa Timur
7
Prakondisi Sosial dan Ekonomi
Masyarakat Sipil
Kenegaraan
Hak Sipil Kebebasan
Politik
C B
D E
Akuntabilitas Kekuasaan
Horizontal Efektif
Rezim
pemilihan
A
Konsep Demokrasi Mengakar
8. 25/03/2018MK dan Kesbangpol Prov. Jawa Timur
8
Gejolak Politik Reformasi
Liberalisasi-Demokratisasi
Konstitusionalisasi/Amandemen
Loyal Semi-Loyal Tak-Loyal
Efektivitas Defektivitas
9. Peringkat Ukuran
dan sebab-akibat
Objek observasi Asumsi penyebab
Dasar-dasar perilaku
Perilaku yang bisa
diobservasi: fakta kontra
fakta
Institusi bergantung
pada aktor. Perilaku
masa lalu merupakan
alat prediksi
Dasar-dasar sikap
Perspektif partisipan:
strategi, norma, dan
persepsi
Sikap merupakan alat
prediksi perilaku
Dasar-dasar struktural
Konteks struktural:
ekonomi, sosial, dan
institusi
Konteks (insentif dan
halangan) membentuk
aktor dan sikap
Pengukuran Konsolidasi Demokrasi [Schedler, 2001]
10. Dimensi
Aspek
penilaian
Elemen Kondisi
Prosedural
Aturan hukum
(rule of law, output
keputusan, dan
implementasi
berdasa supremasi
hukum)
Akuntabilitas:
vertikal dan
horizontal
Persamaan dalam
penegakan hukum
Supremasi negara
hukum
Independensi
lembaga peradilan
Informasi
Penyebaran nilai
demokratis dan
liberal
Tradisi birokrasi
Partisipasi
Kompetisi politik
Struktur perantara
Substansial
Hormat terhadap
hak dan capaian
kebebasan
Implementasi
progresif
persamaan politik,
sosial, ekonomi
Hak-hak sipil,
politik, dan sosial
Persamaan formal
dan substansial