Dokumen tersebut membahas berbagai perspektif yang digunakan untuk memahami negara Orde Baru di Indonesia, termasuk negara yang kuat, state-qua-state, bureaucratic polity, bureaucratic patrimonial, bureaucratic pluralism, bureaucratic authoritarian, pendekatan struktural, dan restricted pluralism.

1. Perspektif-Perspektif Tentang
Orde Baru

2. Memahami Negara Kuat
• Apabila dilihat dari perspektif hubungan
negara dan masyarakat, negara Orde Baru itu
kuat (ordinat) dan kekuatan-kekuatan yang
ada di dalam masyarakat itu lemah (sub-
ordinat). Negara adalah pengontrol kekuatan-
kekuatan yang ada di dalam masyarakat;
• Tetapi, bagaima memahami realitas semacam
itu, para Indonesianis memiliki perspektif yang
tidak sama.

3. The State-Qua-State
• Benedict Anderson (1983) merupakan
Indonesianis yang menempatkan negara sebagai
aktor utama di dalam Orde Baru;
• Dia mencoba menganalisis kebijakan-kebijakan
yang dibuat oleh Orde Baru;
• Negara memiliki kepentingan sendiri di dalam
proses pembuatan kebijakan-kebijakan itu;
• Kepentingan-kepentingan negara tidak paralel
dengan kepentingan-kepentingan yang ada di
dalam masyarakat;

4. • Menurut Anderson, negara modern Indonesia
pada masa Orde Baru memiliki karaketristik:
melayani entitasnya sendiri dan mencapai
kepentingan-kepentingan itu atas ‘baiaya’ dari
berbagai kelompok kepentingan yang ada di
dalam masyarakat;
• Negara Orde Baru dikatakan Anderson rakus,
menikmati sumber-sumber yang ada;
• Konstruksi negara Orde Baru semacam itu
merupakan keberlanjutan dari negara pada masa
kolonial, di mana kebijakan-kebijakan
merupakan refleksi kepentingan negara dan
bukan kepentingan masyarakat;
• Kekuasaan negara sendiri ada di tangan militer.

5. Bureaucratic Polity
• Konsep bureaucratic polity dipakai oleh Karl D. Jackson
(1978). Konsep ini dipinjam dari Fred Riggs yang
menjelaskan fenomena di Thailand pada 1950an dan
1980an;
• Bureaucratic polity sendiri dibatasi sebagai ‘a system in
which a limited group of senior bureaucrats, technocrats,
and military officers participate in authoritative decision
making’;
• Proses pembuatan keputusan, termasuk proses pengaruh
mempengaruhi, hanya melibatkan sekelompok kecil orang
di Jakarta, yaitu para elite yang ada di birokrasi dan militer;
• Di Indonesia, ‘bureaucratic polity’ mulai terjadi sejak
diberlakukannya UU Darurat Sipil, yang memungkinkan
militer memiliki pengaruh kuat.

6. Bureaucratic Patrimonial
• Konsep yang mirip yang dipakai untuk menjelaskan negara Orde
Baru adalah ‘bureaucratic patrimonial’. Hal ini, misalnya, terlihat
dari tulisan Harold Crouch (1978);
• Istilah ‘bureaucratic patrimonial’ sendiri berasal dari Max Weber,
untuk menggambarkan pentingnya peran ‘pribadi’ (personal) di
dalam pengelolaan birokrasi (negara);
• Esensi dari model ‘bureucratic patrimonial’ adalah bahwa
penguasa memiliki peran yang sangat penting, seperti halnya
penguasa-penguasa tradisional; dan penguasa memberlakukan
prinsip reward and punishment terhadap para elite di sekitarnya.
• Para penguasa itu memperoleh dukungan dari para elite di
sekitarnya. Para elite etrbangun atas sistem patronase. Karena itu
klik kelompok elite juga terlihat;
• Persaingan antar elite bukan atas isu-isu substantif di dalam
kebijakan-kebijakan, melainkan atas dasar reward and
punishment.

7. Bureaucratic Pluralism
• Konsep ‘bureaucratic pluralism’ dikenalkan oleh Donald
Emmerson (1976);
• Dia tidak setuju terhadap penjelasan Anderson yang
memahami negara Orde Baru sebagai entitas yang
monolitik; Dia juga tidak setuju dengan model
bureaucratic polity dan patrimonial yang lebih
menekankan pada persaingan personal di seputar
penguasa.
• Dalam pandangan Emmerson, proses politik di Indonesia
pada dasarnya tidak monolitik; ada pluralitas di dalamnya;
• Proses pembuatan keputusan juga melibatkan perdebatan
substantif mengenai isu-isu yang diperdebatkan;
• Meskipun demikian, dia juga mengakui bahwa proses
politik masih bercorak elitis dan tidak melibatkan
kekuatan-kekuatan yang ada di luar negara.

8. Bureaucratic Authoritarian
• Konsep ‘bureaucratic authoritarian’ dipakai oleh
Dwight King (1977) untuk menjelaskan negara Orde
Baru.
• Konsep ini dipinjam dari Guillermo O’Donnell tentang
fnomena di negara-negara di Amerika Latin pada
1960an dan 1970an. Dalam pandangan O’Donnell,
karakteristik diktaktor pada lembaga-lembaga politik
itu bukanlah warisan penguasa lama, melainkan dalam
ranga untuk membangun sistem kapitalis;
• Kekuasaan negara, termasuk penggunaan kekerasan,
ada di tangan para elite militer dan birokarsi;
• Sementara itu, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam
masyarakat dikeluarkan dari arena proses politik.

9. • Bureaucratic authoritarian dipakai oleh King
untuk menjelaskan fenomena otoritarianisme
yang berbasis militer;
• Tetapi, berbeda dengan otoritarianisme pada
umumnya, bureaucratic aurhoritarian mencoba
menjelaskan fenomena itu melalui penglihatan
adanya komitmen suatu negara untuk menjadi
bagian dari sistem kapitalisme.
• Para birokrat dan teknokrat merupakan aktor
kunci di dalam melakukan pembangunan
ekonomi. Sementara itu, militer, berperan
untuk menjaga stavilitas dan keamanan.

10. • Ketika dikaitkan dengan perspektif state-
society relations, strategi yang dipakai
oleh negara Orde Baru adalah melalui
korporatisme negara (state corporatism);
• Di dalam korporatisme negara, sistem
perwakilan dikendalikan oleh negara.
Eksistensi dan kepentingan kekuatan
masyarakat dikendalikan;
• Dengan demikian, ada proses
‘pengeluaran’ kekuatan-kekuatan itu dari
proses pembuatan keputusan.

11. Pendekatan Struktural
• Indonesianis yang memperkenalkan
pendekatan ini adalah Richard Robison (1978);
• Dalam memahami negara Orde Baru, Robison
mencoba menggunakan analisis kelas, yaitu
munculnya kelas borjuis di dalam masyarakat
kapitalis;
• Pertanyaan yang diajukan adalah sejauhmana
kelas ini cukup mampu mempengaruhi proses
politik;

12. • Menurut Robison, di negara Orde Baru, kelas kapitalis
telah mulai tumbuh. Tetapi, kelas ini tidak cukup kuat
mempengaruhi kebijaka-kebijakan;
• Negara, dalam pandangan dia, memiliki posisi ‘otonomi
relatif’, di mana negara memiliki kepentingannya
sendiri, tetapi masih tidak lepas dari kepentingan dari
kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat,
termasuk kepentingan kelas kapitalis;
• Konsep negara otonom dipinjam dari konsep Marx
tentang negara Prancis yang dipimpin Napolion
Bonaparte;
• Negara tidak dikendalikan oleh kepas tertentu, tetapi
negara memiliki kepentingan untuk menjaga
keberlangsungan sistem, termasuk sistem kapitalisme.

13. Restricted Pluralism
• Konsep restructed pluralism diperkenalkan oleh
William Liddle (1985);
• Dalam pandangan Liddle, kekuatan negara Orde Baru
tidak monolitik, dan hanya melibatkan aktot-aktor
yang berkaitan dengan negara;
• Kekuatan-kekuatan yang ada di luar negara juga
masih memiliki interaksi dengan kekuatan negara;
• Meskipun demikian, pengaruh kekuatan kelompok-
kelompok di luar negara itu terbatas.