Hanya Sederhana

1. KEBIJAKAN POLITIK, SOSIAL BUDAYA
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
MASA ORDE BARU
(1966 - 1998)
Di Susun Oleh: XII.IPS.2
1. Ardya Ulviana (04)
2. Inez Novindriastuti (18)
3. Novyan Dewa (26)
4. Talitha Lintang P (30)

2. Masa Orde Baru Di Indonesia
Orde Baru merupakan sebutan bagi masa
pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde
Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada
era pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru
berlangsung dari tahun 1966 – 1998. Dalam jangka
waktu tersebut ekonomi Indonesia berkembang
pesat.

3. Latar belakang Lahirnya Orde Baru
1. Adanya keadaan yang buruk disebabkan tuntutan rakyat kepada
presiden dan pemerintah untuk membubarkan PKI beserta
organisasi masanya. Rakyat juga mengajukan TRITURA (Tiga
Tuntutan Rakyat) yang berisi :
- Pembubaran PKI beserta organisasi masanya
- Pembersihan Kabinet DWIKORA
- Penurunan harga-harga barang
2. Adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat yang dikeluarkan
Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Letnan Jenderal
Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk
mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan,
ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa
dan negara Republik Indonesia.

4. Kabinet Dwikora
Masa Demokrasi Terpimpin

5. Surat Perintah Sebelas Maret
(SUPERSEMAR)

6. KEBIJAKAN SOSIAL POLITIK
Masa Orde Baru
1. Membentuk Kabinet Ampera
Kabinet ini dibentuk dalam rangka memenuhi TRITURA. Tugas
utama kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi
dan stabilitas politik atau dikenal dengan nama Dwi Dharma
Kabinet Ampera. Program kabinet ini bernama Caturkarya Kabinet
Ampera,yaitu :
• memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan
pangan;
• melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti
tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
• melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk
kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No.
XI/MPRS/1966;
• melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme
dalam segala bentuk dan manifestasinya.

7. Kabinet Ampera
Masa Orde Baru

8. 2. Penataan Kehidupan Politik
a. Pembubaran PKI dan organisasi masanya
Dalam rangka menjamin keamanan,
ketenangan, serta stabilitas pemerintahan,
Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah
mengeluarkan kebijakan:
• Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang
diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966
• Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di
Indonesia
• Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang
menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September
1965.

9. Partai Komunis Indonesia

10. b. Pemilihan Umum
Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan
enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987,
1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama
masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh
mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Penyelenggaraan
Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah
menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan
dengan baik.
Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung,
umum, bebas, dan rahasia). Namun dalam kenyataannya Pemilu
diarahkan untuk kemenangan salah satu kontrestan Pemilu yaitu
Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu
1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di
mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar.
Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden
Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde
Baru presiden dipilih oleh anggota MPR

11. Peserta Pemilu Masa Orde Baru

12. c. Penyederhanaan Partai Politik
Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang
pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah
melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai- partai
politik menjadi tiga kekuatan social politik. Penggabungan partai-partai
politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology,
tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu
adalah:
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan
gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI
- Partai Demokrasi Pembangunan, yang merupakan gabungan
dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
- Golongan Karya, yang terdiri dari berbagai organisasi profesi

13. d. Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI
Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde
Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran
Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal
dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran
ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah
tentara pejuang dan pejuang tentara.

14. e. Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
Penataran P4 ini bertujuan membentuk
pemahaman yang sama mengenai demokrasi
Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang
sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional
akan terbentuk dan terpelihara.

15. 3. Penataan Politik Luar Negeri
a. Pemulihan Hubungan Dengan Malaysia
Dimulai dengan adanya Perjanjian Bangkok, yang
berisi :
• Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan
kembali keputusan yang telah mereka ambil
mengenai kedudukan mereka dalam Federasi
Malaysia.
• Pemerintah kedua belah pihak menyetujui
pemulihan hubungan diplomatik.
• Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan
dihentikan.

16. Pemulihan Hubungan Dengan Malaysia

17. b. Kembali Menjadi Anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia
kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi
anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa
banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama
menjadi anggota pada tahun 1955-1964.

18. c. Pembekuan Hubungan Dengan RRT
(Republik Rakyat Tiongkok)
Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintahan
Republik Indonesia membekukan hubungan
diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok
(RRT). Keputusan tersebut dilakukan karena RRT
telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia
dengan cara memberikan bantuan kepada G 30 S
PKI baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun
sesudah terjadinya pemberontakan tersebut.

19. d. Dibentuknya ASEAN
Negara Indonesia merasa perlu
mengadakan kerja sama luar negeri baik
regional maupun global. Secara Regional
hubungan kerja sama Indonesia dengan
negara-negara yang ada di kawasan Asia
Tenggara diwujudkan melalui organisasi
ASEAN.

20. e. Integrasi Timor Timur ke wilayah RI
Wilayah Timor Timur merupakan wilayah koloni
Portugis dan pada tahun 1975, terjadi kekacauan politik
yang melibatkan partai-partai politik disana., partai-partai
politik yang bertikai tidak dapat menyelesaikan
masalahnya . Hali ini diperparah pemerintah Portugis
meninggalkan Timor Timur. Untuk meredakan kekacauan
politik di Timor Timur, timbul keinginan dari rakyat Timor
Timur untuk bergabung dengan wilayah RI. Keinginan itu
disambut baik oleh pemerinytah Indonesia. Dan setelah
mengalami berbagai proses akhirnya wilayah Timor
Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia pada Juli
1976.

21. KEBIJAKAN SOSIAL
MASA ORDE BARU
1. Pembangunan Nasional
a. TRILOGI Pembangunan
Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan
pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi
Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari
kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua
lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi
yang stabil. Isi Trilogi Pembangunan adalah :
• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju
kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

22. Dan Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah
Orde Baru adalah:
• Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya
pangan, sandang dan perumahan.
• Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan
kesehatan
• Pemerataan pembagian pendapatan.
• Pemerataan kesempatan kerja
• Pemerataan kesempatan berusaha
• Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan,
khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
• Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
• Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

23. KEBIJAKAN BUDAYA
Masa Orde Baru
Dalam hal budaya dan aprsesiasi seni sastra,
pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang
sangat ketat. Berbagai sastrawan, budayawan,
bahkan Jurnalis mengalami pembredelan terhadap
karya-karya sastra mereka seperti Pramoedya Ananta
Toer dengan karya fenomenalnya yaitu Kwartet Pulau
Buru.

24. Pada Masa Orde Baru, perkembangan
teknologi menampakkan kemajuan, seperti :
a. Perkembangan Media Komunikasi Massa di
Indonesia
b. Dibangunnya Sistem Satelit Domestik (SKSD)
Palapa
c. Radio semakin berkembang
d. Televisi semakin berkembang

25. Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan
Masa Orde Baru
• Kelebihan :
a. Sukses program REPELITA (Rencana Pemabangunan Lima Tahun)
b. Sukses program KB (Keluarga Berencana)
c. Sukses Program Transmigrasi
d. Sukses memerangi buta huruf
e. Sukses Swasembada Pangan
f. Sukses Gerakan Wajib Belajar
g. Sukses Keamanan dalam Negeri
h. Sukses menarik investor asing menanamkan modal ke Indonesia
i. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme
j. Pendapatan Perkapita meningkat
k. Sukses Gerakan Orang Tua Asuh.

26. *Kelemahan :
1. Penyimpangan terhadap UUD 1945
- Sistem pemerintahan cenderung sentralisasi dan
gaya Militer
- Pengucilan / Penangkapan lawan politik
- Diskriminasi terhadap kaum tionghoa/China
- Ketimpangan Pembangunan di Jawa dan Luar
Jawa
- Kebebasan Pers dibatasi
- Penggunaaan kekerasan untuk menciptakan
keamanan
- Maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

27. Berakhirnya Pemerintahan
Masa Orde Baru
Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam
melaksanakan pembangunan ekonomi, harus
diakui sebagai satu prestasi Indonesia. Namun
keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde
Baru ternyata kurang diimbangi dengan
pembangunan mental pelaksana pemerintahan
aparat keamanan maupun pelaku ekonomi.
Klimaksnya pada pertengahan tahun 1997, KKN
(Korupsi, Kolusi, Nepotisme) merajalela.Utang
luar negeri dan swasta pun cukup banyak.

28. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden
Soeharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten
terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Tekad awal
munculnya Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Setelah Orde Baru memegang kekuasaan dan
mengendalikan pemerintahan, muncul keinginan untuk
terus mempertahankan kekuasaannya. Akhirnya
berbagai penyelewengan dilakukan. Penyimpangan dan
penyelewengan yang telah berlangsung lama itu
berbuah pada terjadinya krisis dalam berbagai bidang
antara lain : krisis politik, hukum, ekonomi, dan
kepercayaan masyarakat terhadap negara.

29. Untuk menyikapi krisis yang terjadi, Presuden
Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh
agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian
Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan
Reformasi, melakukan perubahan Kabinet, segera
melakukan Pemilu dan tidak bersedia kembali
dicalonkan menjadi wakil presiden.
Dalam perkembangannya, upaya pembentukan
Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat
dilakukan.
Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden
Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai
Presiden RI dan menyerahakn mandatnya kepada B.J
Habibi.

30. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA