2. Disusun oleh :
Bella Juliasari
Dian Mardiana
Rhossyana Fauziah
Rinandita Anniyah
Sulastri
Tiara Fitri M
3. Pada tanggal 16 dan 17 oktober 1945,
lembaga pembantu dan penasihat presiden,
yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP),
mengadakan sidang pertamanya yang
bertempat di Balai Muslimin, Jalan Kramat
Raya, Jakarta. Sidang di pimpin Kasman
Singodimejo. Dalam sidang ini Soekarno
diwakili oleh Moh.Hatta .
4. Pelaksanaan sidang ini dilatarbelakangi adanya
petisi yang diajukan Sultan Sjahrir, yang berisi
desakan perubahan sistem pemerintahan. Sjahrir
lebih memilih sistem parlementer, bukan
presidensil. Menurutnya, selain karena kekuasaan
presiden terlalu besar melalui sistem presidensial,
setidaknya dalam praktiknya waktu itu, sistem
parlementer diyakini lebih cocok untuk kondisi
Indonesia yang memiliki beragam
ideologi,paham, serta pandangan politiknya
5. Sidang pertama KNIP ini berjalan sangat gaduh.
Meskipun begitu, sebagaimana sudah di
rencanakan, pokok utama perdebatan
menyangkut wewenang KNIP. Dalam suasana
yang gaduh itu KNIP berhasil merekomendasikan
perluasan tugas dan wewenangnya, yang
tercermin dalam MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN
NOMOR X tertanggal 16 oktober 1945.
11. Isi maklumat tersebut adalah “ Bahwa komite
nasional Indonesia pusat, sebelum terbentuknya
MPR dan DPR, diserahi kekuasaan legislatif dan
ikut menetapkan Garis-garis haluan negara,
serta pekerjaan KNIP sehari-hari berhubungan
dengan gentingnya dijalankan oleh sebuah
badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan
yang bertanggung jawab kepada Komita
Nasional Indonesia Pusat.”
12. Sejak di terbitkannya maklumat tersebut,terjadi
perubahan mendasar menyangkut
kedudukan,tugasserta wewenang KNIP. Lembaga
ini diserahi kekuasaan legislatif dan ikut
menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara
(GHBN) dan bukan lagi sebagai pembantu atau
penasihat presiden. Dengan maklumat tersebut
pula, kekuasaan presiden dibatasi, yaitun hanya
dalam bidang eksekutif saja.
13. Pada tanggal 17 Oktober 1945 sidang dilanjutkan
dipimpin Latuharyhary. Agenda utama sidang
adalah mendengarkan pidato Soekarni. Soekarni
mengusulkan agar perjuangan Republik Indonesia
menjadi lebih revolusioner. Katanya: “ KNIP harus
mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab
dan birokrasi bertele-tele harus dihapuskan
dalam sistem kerja KNIP.“ Meskipun ada usaha
dari Sartono dan Latuharyhary untuk memblela
pimpinan KNIP lama.
14. LANJUTAN :
dan pemerintah, sebagian besar anggota sidang
setuju agar pimpinan KNIP lama mengundurkan diri
dan diganti oleh yang baru.
Saat itu nama Sutan Sjahrir dan Amir Syariffudin
di tonjolkan sebagai pimpinan baru. Oleh para
anggota KNIP Sutan Sjahrir di daulat sebagai
ketua BP-KNIP, sebagaimana di amanatkan di
maklumat wakil presiden nomor X.
15. Maka agenda kedua Sutan Sjahrir dalam rangka
menetapkan sistem parlementer adalah
mendorong pembentukan partai-partai politik
sebanyak-banyaknya sebagai sarana penyebaran
aspirasi dan paham yang berkembang di
masyarakat.
16. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari
KNIP dan di setujui pemerintah dengan di
keluarkannya Maklumat Pemerintahan No.3
tanggal 3 November 1945 tentang anjuran
pembentukan partai politik, dengan syarat :
partai-partai politik itu “hendaknya memperkuat
perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan
dan menjamin keamanan masyarakat.”
17. Maklumat tersebut langsung di sambut dengan
berdirinya banyak partai politik sejak bulan
November 1955 sampai bulan Januari 1946. Pada
saat yang sama, kondisi social-politik Republik
Indonesia masih sangat mencekam. Di Surabaya
misalkan, TKR dan pemuda berjuang mengusir
pasukan sekutu.
18. Partai-partai Politik yang dibentuk antara bulan
November 1945 sampai Januari 1946
1. Masyumi ( Majelis Syuro Muslimin Indonesia ),
berdiri 7 November 1945, Di pimpin oleh
Dr.Sukirman Wirjosanjoyo
2. PKI berdiri padtanggal 7 November 1945, di pimpin
oleg Moh.Yusuf
3. PBI ( Partai Buruh Indonesia), berdiri tanggal 8
november 1945, dipimpin Nyono
19. 4. PRJ ( Partai Rakyat Jelata) berdiri 8 November 1945,
dipimpin oleh Sutan Dewanis
5. Parkindo ( Partai Kristen Indonesia ) BERDIRI 10
November 1945 dpimpin oleh Probowinoto
6. Parsi ( Partai Sosialis Indonesia) berdiri 10
November 1945, dipimpin oleh Amir Syariffudi
7. Paras ( Partai Rakyat Sosialis) berdiri pada tanggal
20 November 1945, di Pimpin oleh Sutan Sjahrir.
Parsi dan Paras kemudian bergabung menjadi
partai sosialis yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir,
Amir Syariffudin. Dan Oei Hwee Goat, pada bulan
Desember 1945
20. 8. PKRI (Partai Katholik Indonesia) berdiri 8
Desember 1945, dipimpin oleh I.J Kasimo
9. Permai ( Persatuan Rakyat Marhaen ) berdiri 17
Desember 1945, didirikan oleh J.B Asia
10. PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri tanggal 29
Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Joyosukarto
21. Di tengah-tengah pendirian berbagai partai politik
itu, pada tanggal 11 November 1945, BP-KNIP
mengusulkan agar menteri bertanggung jawab
kepada Badan Perwakilan Rakyat yang menurut
sistem sementara adalah Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP). Usulan ini di setujui
pemerintah tanggal 14 November 1945.
Maklumat ini menandai lahirnya sistem
parlementer dan berakhirnya sistem presidensial
22. Pada tanggal yang sama pula, yaitu 14 November,
Sutan Sjahrir diangkat oleh KNIP sebagai perdana
mentri sementara sambil menunggu pemilihan
umum yang direncanakan pada bulan januari 1946.
Dengan demikian, kekuasaan eksekutif resmi
berada di tangan perdana menteri, legilatif berada
di tangan KNIP, dan presiden berkedudukan sebagai
kepala negara yang bertanggung jawab kepada
KNIP.
23. Selanjutnya Pemilu yang di jadwalkan pada bulan
Januari 1946 tidak jadi di selenggarakan. Ada dua
faktor penyebab kegagalan penyelenggaraan pemilu
1946: 1). Pemeintahan baru belum siap, termasuk
dalam hal perangkat undang-undang pemilu.
2). Kondisi keamanan negara belum stabil akibat
konflik internal antar kekuatan politik serta
gangguan dari luar (Sekutu dan NICA). Para
pemimpin masih disibukkan dengan urusan
konsolidasi
24. Meskipun demikian, tanpa melalu proses pemilu,
sejarah mencatat Sutan Sjahrir tiga kali diberi mandat
oleh presiden Soekarno untuk membentuk
pemerintahan dan menjadi perdana menterinya. Ia
digantikan oleh Amir Syariffudin ( 3 Juli 1947- 29
Januari 1948). Setelah itu kembali ke kabinet Hatta I
yang bercorak presidensil (29 Januari 1948- 04 Agustus
1948). Disusul Kabinet Darurat (PDRI), Yang
berlangsung dari tanggal 19 desember 1948 sampai
dengan 13 juli 1949, dan kabinet Hatta II yang bercorak
prsidensil ( 04 agustus-20 agustus 1949).
25. Kabinet pada masa awal
kemerdekaan
NAMA KABINET MASA BERLANGSUNG
Kabinet Presidensil I 2 September 1945 - 14 November 1945
Kabinet Sjahrir I 14 November 1945 - 12 Maret 1946
Kabinet Sjahrir II 12 Maret 1946 – 20 Oktober 1946
Kabinet Sjahrir III 20 Oktober 1946 – 27 Juni 1947
Kabinet Amir I 3 Juli 1947 – 11 November 1947
Kabinet Amir II 11 November 1947 – 29 Januari 1948
Kabinet Hatta I (presidensil) 29 Januari 1948 – 4 Agustug 1948
Kabinet Darurat (PDRI) 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Kabinet Hatta II (Presidensil) 4 Agustus – 20 Agustus 1949
