Perseroan terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan melalui perjanjian dan memiliki modal terbagi dalam saham, diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan, dan pendirian perseroan membutuhkan akta notaris yang disahkan oleh menteri hukum. Organ perseroan meliputi RUPS, direksi, dan dewan komisaris yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang tertentu dalam pengelolaan dan pengawasan perseroan.

1. Pengertian Perseroan Terbatas
PERSEROAN TERBATAS adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas (UUPT). Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggap
layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri,
memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan.
Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata
cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan
pemeriksaan nama PT yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan
Anggaran Dasar oleh Menteri.
Sebagai persekutuan modal, kekayaan PT terdiri dari modal yang seluruhnya terbagi dalam
bentuk saham. Para pendiri PT berkewajiban untuk mengambil bagian modal itu dalam
bentuk saham – dan mereka mendapat bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal.
Tanggung jawab para pemegang saham terbatas hanya pada modal atau saham yang
dimasukkanya ke dalam perseroan (limited liability). Segala hutang perseroan tidak dapat
ditimpakkan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas
modal saham para pemegang saham itu yang disetorkan kepada perseroan.
Pendirian PT dilakukan berdasarkan perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian, pendirian PT
harus dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling berjanji untuk mendirikan perseroan,
dan mereka yang berjanji itu memasukan modalnya ke dalam perseroan dalam bentuk saham.
Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia – notaris
yang dimaksud adalah notaris yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili perseroan. Agar
sah menjadi Badan Hukum, akta notaris itu harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM
RI.
Modal Perseroan Terbatas
Modal Perseroan Terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal
Disetor.
Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan
tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal Dasar bukan merupakan modal riil
perusahaan karena belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan – hanya dalam batas tertentu
untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat
menentukan kelas perusahaan.
Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan
modalnya ke dalam perseroan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena
belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal
saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan.
Modal Disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-
benar disetorkan kedalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar

2. menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut UUPT, Modal Ditempatkan harus
telah disetor penuh oleh para pemegang saham.
Organ Perseroan Terbatas
Organ PT berarti organisasi yang menyelenggaran suatu Perseroan Terbatas, yaitu yang
terdiri dari Rapat Umum pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.
Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki
kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki
kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak di serahkan kepada Direksi maupun Dewan
Komisaris. Wewenang tersebut meliputi penetapan dan perubahan Anggaran Dasar
perseroan, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan
laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan
Dewan Komisaris, penetapan mengenai penggabungan dan peleburan serta pengambilalihan
perseroan, serta penetapan pembubaran perseroan.
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk
kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam
menjalankan pengurusan tersebut Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama
perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksi biasanya dibantu oleh
Manajemen.
Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar perseroan serta memberikan nasihat kepada
Direksi. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris berwenang
memeriksa pembukuan perseroan serta mencocokkannya dengan keadaan keuangan
perseroan. Sesuai kewenangannya tersebut, Dewan Komisaris juga berhak memberhentikan
Direksi jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (Legal Akses).