HBL 3, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Bentuk Badan Usaha Perseoan Terbatas, Universitas Mercu Buana, 2018.

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Bentuk Badan Hukum, Perseroan
Terbatas
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
FEB Akuntansi
03
1A2323EL Riny Triana Savitri
Abstract : Kompetensi
Aspek Hukum Bentuk Badan
Usaha, Perseroan Terbatas
Mahasiswa harus dapat
menjelaskan definisi dan bentuk
Badan Usaha sebagaimana
diatur dalam kode komersial
Indonesia baik Entitas
perorangan maupun sekutu dan
dapat menjelaskan definisi

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Perseroan terbatas sebagaimana
diatur dalam Undang – Undang
No. 40 tahun 2007 dan tanggung
jawab hukum kepada Perseroan
Terbatas
Daftar Isi
Pengertian Badan Usaha
Orang” (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan
kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan
perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya
kecakapan hukum (rechsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoedgheid). Dua
macam Subyek Hukum dalam pengertian hukum adalah :
1. Natuurlijke Persoon (natural person) yaitu manusia pribadi (Pasal 1329
KUHPerdata).
2. Rechtspersoon (legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 1654
KUHPerdata).
3. Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, rechtspersoon.
Selain diterjemahkan sebagai badan hukum, beberapa sarjana menerjemahkan
istilah rechtpersoon menjadi purusa hukum, awak hukum, dan pribadi hukum.
Namun istilah yang resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan
di Indonesia adalah badan hukum. Salah satu contoh penggunaan istilah badan hukum
dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas yang menentukan:
4. "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalarn saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan
pelaksanaannya".
Wikipedia : Badan Usaha
adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau
keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada
kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara
perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Berdasarkan materinya Badan Hukum dibagi atas :
1. Badan Hukum Publik (publiekrecht) yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan
hukum publik atau badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau
aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum/publik, seperti
hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum international dan
lain sebagainya. Contoh : Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia.
2. Badan Hukum Privat (privaatrecht) yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar
hukum perdata atau hukum sipil atau perkumpulan orang yang mengadakan kerja
sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan Hukum Privat yang bertujuan Provit
Oriented (contoh : Perseroan Terbatas) atauNon Material (contoh : Yayasan). Di
Indonesia bentuk-bentuk badan usaha (Business organization) beranekaragam dan
sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah Belanda.
Macam-Macam Bentuk Badan Usaha :
Bentuk usaha yang ada di Indonesia banyak sekali. Namun yang lebih sering di
jumpai adalah bentuk usaha seperti pedagang dan PT. Pedagang itu seperti pedagang asongan
yang sering kita jumpai di dalam bus ataupun di tepi jalan dekat lampu merah dan terminal,
pegadang kaki lima yang berada di suatu mkawasan pasar, pedagang “klontongan” yang
berada di mana-mana dengan menjual berbagai keperluan sehari-hari. Sedangan untuk PT
biasanya berada di dalam suatu kawasan yang cukup luas dimana isi nya penuh dengan
deretan PT. Namun selain dari itu juga terdapat beberapa macam bentuk badan usaha seperti :
• Perusahaan Perseorangan
• Firma (fa)
• Perseroan Komanditer (CV) Commanditaire Vennootschap
• Perseroan Terbatas (PT)
• Koperasi
1. Perusahaan perseorangan
perusahaan perseorangan ini merukapan suatu badan usaha yang dimiliki oleh satu
orang dan orang tersebut yang menanggung seluruh resiko secara pribadi. Orang tersebut
juga biasanya memiliki kedudukan sebagai direktur atau manajer. Karena perusahaan ini
milik sendiri maka apabila ada kekurangan dalam biaya akan dibayarkan dengan harta milik
pribadi. Namun ada pula keuntungan yang didapat dari perusahaan perseorangan ini adalah :
Pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit.
Perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki
modal dan bidang usaha yang terbatas.
Tidak terlalu memerlukan akta formal (akta notaris), sehingga pemilik tidak perlu
mengeluarkan biaya yang berlebihan.
Memilki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan baik menentukan arah perusahaan atau

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.
Dalam hal peraturan, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan
jenis ini, sehingga pemilik bebas melakukan aktivitasnya.
Dalam hal pajak pemilik tidak perlu membayar pajak perseroan, walaupun semua pendapatan
harus bayar pajak perorangan.
Semua keuntungan menjadi dan dimiliki oleh pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh
pemilik.
Sementara itu keterbatasan atau kerugian perusahaan perorangan antara lain dalam hal:
Permodalan
Lebih sulit memperoleh modal yang artinya jika perusahaan ini ingin mendapatkan tambahan
modal atau investasi dari perbankan relatif sulit, terutama untuk jumlah yang besar.
Ikut tender
Perusahaan perseorangan relatif sulit mengikuti tender karena kesulitan dalam memenuhi
persyaratan kelengkapan dokumen dan jumlah dana yang tersedia.
Tanggung jawab
Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara
penuh.
Kelangsungan hidup
Biasanya kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat. Hal ini disebabkan
sulitnya mencari pengganti pemilik perusahaan apabila pemilik meninggal dunia, sehingga
terjadi kefakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir.
Sulit berkembang
Perusahaan akan sulit berkembang jika menggunakan badan hukum perseorangan. Hal ini
dikarenakan kesulitan dalam mengelola usaha yang hanya berada dalam satu tangan.
Sehingga jika ingin memperbesar perusahaan harus mengubah badan hukumnya terlebih
dahulu.
Administrasi yang tidak terkelola secara baik
Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan perseorangan tidak megelola administrasinya
secara baik, sehingga dokumentasi dari setiap transaksi sulit untuk dicari. Bahkan terkadang
setiap transaksi tidak didukung dengan dokumen yang seharusnya dibutuhkan.
2. Firma (fa)

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Firma merupakan sebuah perusahaan yang didirikan minimal dua orang atau lebih.
Untuk mendirikannya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan akta resmi atau akta
dibawah tangan. Untuk akta resmi itu prosesnya harus sampai di berita negara. Sedangkan
untuk akta di bawah tangan prosesnya tidak sampai sana. Kepemimpinannya dipegang
sepenuhnya oleh pemilik sekaligus bertanggung jawab terhadap segala resiko yang mungkin
timbul.
Mendirikan perusahaan bentuk firma lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan
perorangan. Keuntungan dengan pendirian perusahaan dalam bentuk firma antara lain:
Untuk mendirikan firma relatif mudah, tidak memerlukan persyaratan yang berat. Namun jika
dibandingkan dengan perusahaan perseorangan lebih sedikit berat kerena dalam firma perlu
kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma.
Dalam pendirian firma tidak terlalu memerlukan akta formal, karea dapat menggunakan akta
dibawah tangan (tidak formal).
Lebih mudah memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih mempercayainya. Apalagi
jika firma tersebut didirikan dengan akta resmi dan juga tidak terlalu banyak peraturan
permerintah yang mengatur.
Lebih mudah berkembang karena dipegang lebih dari satu orang, sehingga lebih terbuka
terhadap berbagai pendapat atau kritikan untuk kemajuan usaha.
Adapun kerugian jika memilih perusahaan dalam bentuk badan hukum Firma adalah:
Pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang yang dimilikinya.
Apabila salah satu pihak pemilik firma meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka akan
mengancam kelangsungan hidup perusahaan.
Kesulitan dalam peralihan kepemimpinan karena berbagai kepentingan para pihak yang
terlibat dan juga sering terjadi konflik kepentingan sehingga dapat mengancam kemajuan
usahanya.
Kesulitan dalam menghimpun dana untuk jumlah besar, serta mengikuti tender dalam jumlah
tertentu.
3. Perseroan komanditer (CV)
Komanditier atau Commanditaire Vennootshcap lebih sering disingkat dengan CV
mrupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan kepercayaan. CV merupakan salah satu
bentuk usaha yang dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan
modal yang terbatas. CV merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum dan kekayaan
para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.
Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab
atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi
modal. Tanggung jawab setuku komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang
ditanamkan dalam perusahaan. Jadi, sekutu yang terdapat dalam CV ada 2 yaitu sekutu
komanditer (sekutu pasif) dan sekutu komplementer (sekutu aktif).
Perusahaan perseroan Komanditer dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
jawab atas segala resiko atau kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai pada
penggunaan harta pribadi. Adapun sekutu pasif hanya menyetorkan sejumlah dana, namun
tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan.
Karateristik badan usaha CV:
CV didirikan minimal 2 orang, dimana salah satu pihak bertindak sebagai Persero
Komplementer (Persero Aktif) yaitu persero pengurus yang menjabat sebagai direktur,
sedangkan yang lainnya bertindak sebagai Persero Komanditer (Persero Pasif).
Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas perseroan.
Dengan demikian, apabila terjadi kerugian maka persero aktif yang bertanggung jawab secara
penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk menggantikan kerugian.
Adapun untuk persero komanditer, karena dia hanya bisa bertindak selaku sleeping patner,
maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.
Keuntungan dalam mendirikan perseroan Komanditer adalah:
Untuk mendirikan CV untuk saat ini relative lebih sulit, karena memerlukan syarat yang
cukup banyak dibandingkan dengan firma. Pendirian CV harus melalui akta notaris dan
didaftarkan di Departemen Kehakiman.
Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat bisnis kecil dan menegah,
sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan.
CV lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih mempercayainya.
Lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya
oleh sekutu lainnya.
CV lebih fleksibel, karena tanggung jawab terbatas hanya pada sekutu Komanditer sedangkan
yang mengurus perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas hanya sekutu
komplementer.
Pengenaan pajak hanya satu kali, yaitu pada badan usaha saja. Pembagian keuntungan atau
laba yang diberikan kepada sekutu Komanditer tidak lagi dikenakan pajak penghasilan.
Adapun kerugian jika memilih perusahaan dalam pentuk CV antara lain:
Maka tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab pribadi apabila sekutu komanditer
menjadi sekutu aktif.
Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar.
Sementara itu untuk mendirikan CV tidak diperlukan syarat yang berat. Adapun persyarata
pendirian CV adalah sebagai berikut:
Pendirian CV disyaratkan oleh dua orang, dengan menggunakan akta notaris dan
menggunakan bahasa Indonesia.
Pada pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke notaris adalah adanya
persiapan mengenai: nama CV yang akan digunakan, tempat kedudukan CV, siapa saja yang
bertindak sebagai persero aktif, dan persero diam, maksud dan tujuan pendirian CV serta
dokumen persyaratan yang lain.

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
CV tersebut didaftarkan pada pengadilan negeri setempat serta membawa perlengkapan
berupa: SKPD (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan NPWP atas nama CV yang
bersangkutan, guna memperkuat kedudukan CV.
4. Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak
digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum
seperti ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya.
Kelebihannya antara lain luasnya badan usaha yang dimiliki, kebebasan bergerak dalam
berbagai bidang usaha serta tanggung jawab yang dimiliki terbatas hanya kepada modal yang
disetorkan.
Berikut ciri utama dari perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:
Kewajiban terhadap pihak luar, terbatas hanya kepada modal yang disetorkannya. Artinya,
jika perusahaan menanggung utang, maka kewajiban pemilik hanya terbatas kepada modal
yang disetorkan. Oleh karena itu harta pribadi tidak ikut dijaminkan untuk membayar
kewajiban tersebut.
Kemudahan alih kepemilikan, artinya jika seseorang memegang saham perusahaan tersebut
kemudian ingin menjualnya dengan berbagai sebab, maka dengan mudah dapat
dipindahtangankan atau dijual ke pihak lain.
Usia PT tidak terbatas, artinya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas memiliki usia
yang tidak terbatas, selama masih mampu untuk beroperasi walaupun pemilik atau
manajemennya meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh pemilik saham lainnya.
Kemampuan untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar, artinya jika perusahaan
ingin memperoleh modal dalam jumlah yang besar, maka dengan mudah pihak kreditor untuk
mempercayainya.
Kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis atau bidang usaha maupun
wilayah operasinya lebih luas dan beragam.
Persyaratan mendirikan perseroan terbatas sesuai dengan undang-undang PT, yakni:
Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa
Indonesia.
Setiap pendirian Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
Pada saat peleburan, tidak berlaku ketentuan yang tertera pada ayat (2).
Perseroan memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri
mengenai pengesahan badan hukum perseroan.
Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham kurang dari dua
orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut
pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang
lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
Apabila telah melampaui waktu enam bulan, pemegang saham tetap kurang dari dua orang,
maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat
membubarkan perseroan tersebut.
Ketentuan yang tertera pada ayat (1), (5), dan (6) tidak berlaku bagi:
a.Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
b.Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Pasar Modal.
Dalam praktiknya modal perseroan terbatas terdiri dari:
Modal Dasar (Authorized Capital)
Modal dasar terdiri dari atas seluruh nilai nominal saham dan merupakan modal pertama kali
dan tertera dalam akta notaris pada saat perseroan terbatas tersebut didirikan.
Modal ditempatkan atau dikeluarkan (Issued Capital)
Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan oleh pemegang saham. Besarnya
modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar.
Modal Sektor (Paid-Up Capital)
Merupakan modal yang harus disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya paling sedikit
25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetorkan penuh. Modal ditempatkan dan
disetorkan penuh dengan dibuktikan dengan penyetoran yang sah.
5. Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan
mensejahterakan para anggotanya, walaupun dalam praktiknya koperasi juga melayani
kepentingan umum.
Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas
kekeluargaan.
Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya. Kemudian koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat dan pemerintah sesuai dengan Undang-
Undang Koperasi, yaitu:

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat.
Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian
nasional dengan koperasi sebagai saka guru.
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan
usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta atas dasar asas kekeluargaan adalah sebagai berikut:
Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang.
Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi.
Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar
sekurang-kurangnya:
Daftar Nama Pendiri
Nama dan Tempat Kedudukan
Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha
Ketentuan Mengenai Keanggotaan
Ketentuan Mengenai Rapat Anggota
Ketentuan Mengenai Pengelolaan
Ketentuan Mengenai Permodalan
Ketentuan Mengenai Jangka Waktu Berdirinya
Ketentuan Mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha
Ketentuan Mengenai Sanksi
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh
pemerintah.
Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta
pendirian koperasi
Pengesahan akta diberikan paling lama tiga bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan
Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Keuntungan mendirikan PT
Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang
dimiliki. Apabila hutang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang
tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.
Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh
perseroan terbatas.
Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:
Kewajiban terbatas.
Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban
untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak
dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini
mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko, tetapi kewajiban
terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
Masa hidup abadi.
Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat
atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek
yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap
dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam
periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang
tidak akan mengumpulkan biaya feudal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika
pemilik tanah meninggal.
Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga
memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat,
efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan
pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Perseroan Terbatas
Kelemahan PT
Kerumitan perizinan dan organisasi.
Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT
juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Dengan besarnya
perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan
dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih
formal dan berkesan kaku.
PT merupakan subyek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak.
Dividen atau laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dikenakan pajak lagi
sebagai pajak pendapatan. Tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan.
Biasanya untuk PMA (Penanaman Modal Asing), sedikit lebih rentan terhadap situasi dan
kondisi sosial, politik dan keamanan suatu negara.
Rahasia perusahaan dapat diakses secara umum.
Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkan.
Harta perusahaan terpisah secara manajemen dengan harta pemegang saham.

11. 11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Adanya kemungkinan nepotisme karena pimpinan perusahaan dipilih oleh pemegang saham
terbesar.
Jenis-Jenis PT di Indonesia
Perseroan Terbatas (PT) Tertutup
PT Tertutup adalah suatu PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang
tertentu, tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya para pemegang saham
berasal dari keluarga sendiri atau sahabat. Surat sahamnya dituliskan dengan “atas nama”.
Perseroan Terbatas (PT) Terbuka
PT Terbuka adalah PT yang saham – sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang.
Sehingga setiap orang bisa ikut ambil bagian dalam permodalan perusahaan. Saham – saham
PT terbuka biasanya ditulis dengan “atas tunjuk” sehingga mudah dipindah tangankan dengan
menjualnya ke pihak lain.
Perseroan Terbatas (PT) Kosong
PT Kosong adalah PT yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, hanya tinggal
namanya saja. Dikarenakan PT ini masih terdaftar, maka PT ini dapat dijual untuk
diusahakan lagi. Umumnya PT Kosong menanggung utang yang sulit dibayar tanpa menjual
seluruh saham-sahamnya.
Perseroan Terbatas (PT) Asing
PT Asing adalah PT yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di
tempat itu serta memiliki tempat kedudukan di luar negeri.
Perseroan Terbatas (PT) Domestik
PT Domestik adalah PT yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam
negeri, serta mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.
Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan
PT Perseorangan adalah PT dengan keadaan dimana hanya terdapat satu orang
pemegang saham yang juga menjadi direktur perusahaan tersebut.
Contoh:
PT. Djarum
PT. Gudang Garam
PT. Indofood, Tbk.
PT Unilever Indonesia Tbk.
PT Astra International Tbk.

12. 12 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Syarat Pendirian PT
Syarat umum pendirian perseroan terbatas:
 Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang.
 Fotokopi KK penanggung jawab / direktur.
 Nomor NPWP penanggung jawab.
 Pas foto penanggung jawab ukuran 3X4 (2 lembar berwarna).
 Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan.
 Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha.
 Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung
perkantoran.
 Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di
lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta.
 Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah
permukiman.
 Membuat BPJS Ketenagakerjaan untuk PT, dapat dibuat secara online.
 Siap disurvei.
Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:
Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1).
Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.
Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7
ayat 2 dan ayat 3).
Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7
ayat 4).
Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32
dan pasal 33).
Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3).
Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia,
kecuali PT PMA.
Cara Mendirikan PT
Saat ini di dalam membuat PT, pemerintah semakin mempermudah di dalam melakukan
pendirian Perseroan Terbatas ini. Mengenai Prosedur dan cara pendirian PT sebagai berikut:
1. Persiapan Modal untuk mendirikan PT
Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT),
mengenai Modal dasar PT adalah sebesar Rp 50 Juta dengan setoran minimal 25% sebagai
modal untuk PT tersebut. Persyaratan yang tertulis di Undang-undang ini terkadang menjadi
kendala atau masalah bagi pengusaha yang ingin mendirikan PT. Beberapa di antara mereka
ingin mendirikan PT namun memiliki Modal yang pas-pasan, padahal mereka sudah sadar
akan pentingnya mendirikan PT yang merupakan badan Hukum.

13. 13 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Kemudian akhirnya Pemerintah mempermudah kita semua, Pemerintah mengeluarkan Aturan
baru bahwa besarnya modal dasar pendirian PT tergantung kesepakatan dari pendirinya. Hal
ini juga telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 tentang
Perubahan Modal dasar PT. Walaupun begitu persyaratan modal ini hanya berlaku untuk para
UMKM saja.
2. Menentukan Domisili Usaha
Setelah Modal sudah kita tentukan, saatnya kita menentukan Domisili usaha kita. hal ini
untuk kita mendapatkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Namun beberapa
dari pengusaha juga terbentur dengan keadaan dana yang belum cukup untuk menyewa ruang
kantor. Karena terdapat Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Padahal SKDP ini sangat penting untuk
mendapatkan NPWP, TDP, SIUP atau Izin usaha lainnya.
Oleh karena itu solusi yang bisa di ambil adalah menggunakan Virtual Office. Virtual Office
merupakan opsi yang lebih hemat untuk usaha yang ingin berdomisili di Jakarta. Memang
berbeda Persyaratan Domisili di tiap daerah. Jika anda berada di Tangerang dan Bogor, anda
bisa menggunakan Rumah sebagai domisili Usaha anda sampai batasan tertentu. Sedangkan
di Depok anda harus menggunakan bangunan dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
bukan rumah tinggal. Tak jarang ada yang diminta Undang-Undang Gangguan (HO) sebagai
persyaratan tambahan.
3. Menentukan Bidang Usaha sesuai KBLI
KBLI ini kepanjangan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini merupakan
seperti adanya Klasifikasi di dalam menentukan Jenis Usaha yang nanti digunakan untuk
melihat kode bidang usaha. Dan nanti Kode Bidang usaha ini akan dimuat di dalam SIUP dan
juga TDP.
Biasanya tiap Pemerintah daerah sudah mempermudah kita dalam hal ini. Pemerintah
membuat Bentuk sederhana dari Kode KBLI ini untuk dijadikan rujukan dalam mengurus
izin usaha di daerah berangkutan. Informasi online tentang KBLI.
4. Membuat BPJS Ketenagakerjaan untuk PT
Di dalam mengurus BPJS Ketenagakerjaan kita bisa melakukannya dengan Online. Hal ini
tentunya bisa lebih menghemat waktu dan lebih cepat dibanding kita harus mengurusnya
secara Offline. BPJS Ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu persyaratan di dalam
mengurus Surat Izin lainnya, Seperti SKDP. Informasi online BPJS.
5. Membuat NPWP Direktur dan NPWP Perusahaan.
Untuk membuat PT, Anda juga harus mengurus NPWP, baik untuk direktur ataupun
perusahaan. NPWP yang dimiliki Direktur PT harus sudah dalam format terbaru, tahun 2015,
yaitu adanya NIK KTP direktur yang bersangkutan di Kartu NPWP Pribadinya. Begitu juga
terdapat alamat yang tertera di NPW pribadi tersebut. Selain itu juga Direktur PT yang
bersangkutan sebaiknya tidak memiliki tunggakan pajak.
6. Pembuatan SIUP dan TDP

14. 14 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Untuk membuat kedua surat izin ini, sekarang sudah semakin dipermudah. Saat ini kita bisa
ajukan pembuatan SIUP dan TDP secara Online. Dengan hanya sekali login dan mengisi
Formulir Online anda bisa mendapatkan SIUP dan TDP ini sekaligus. Sistem Informasi
Perusahaan Online
Dafar Pustaka
( Yugi Al, 2018 ) https://www.eduspensa.id/bentuk-bentuk-badan-usaha/ ( 14 Juli 2018, 17:00 )
( Cindyhernawan, 2013 ) https://cindyhernawan7.wordpress.com/2013/11/06/macam-macam-
bentuk-badan-usaha/ ( 14 Jul 21018i, 17:00 )
( Anonim, 2017 ) https://www.pinterpandai.com/pengertian-dan-contoh-pt-perseroan-terbatas/ ( 14
Juli 2018, 17: 00 )