Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk organisasi bisnis di Indonesia, termasuk perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, BUMN, serta kombinasi antar perusahaan."

1. Mergers & Acquisitions (M&As)
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Mergers & Acquisitions (M&As)
Modul I & II

2. I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Modul I
Gambaran Umum Korporasi (Enterprise)

3. Gambaran Umum Korporasi (Enterprise)
Dasar Hukum Organisasi Bisnis/Perusahaan di Indonesia:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel voor Indonesie)
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Bentuk-bentuk organisasi perusahaan:
Perusahaan Perseorangan
Persekutuan Firma
Perseroan Komanditer (Commanditer Vennootschap/CV)
Perseroan Terbatas
Koperasi
Yayasan
BUMN
Other derivative forms of corporation
1

4. Bentuk-Bentuk Organisasi Perusahaan
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan Persekutuan
Tidak – Berbadan Hukum
Spec:
Perusahaan adalah setiap
kegiatan usaha yang
dilakukan secara tetap/terus-
menerus dengan tujuan
untuk mencapai atau mencari
UU No. 8 th. 1997 (Dokumen Perusahaan):
Eenmanszaak/Sole Proprietorship
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
2
Berbadan Hukum
Spec:
Perseroan Terbatas (Tertutup)
Perseroan Terbatas (Terbuka)
Koperasi
Yayasan
BUMN
Spec:
Maatschap (Pers. Perdata)
Vennootschap onder eene firma (Firma)
Commanditaire vennootschap (CV)
untuk mencapai atau mencari
keuntungan/laba baik yang
dilaksanakan oleh orang
perseorangan maupun oleh
badan usaha baik badan
usaha yang tidak berbadan
hukum maupun badan usaha
yang berbadan hukum yang
didirikan dan berada di
wilayah RI.
Naamloze
Vennootschaap (NV)
cooperatie
Stichting

5. Perusahaan Perseorangan
Adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana pengelola
perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung
semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Pendirian perusahaan
perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya
didirikan oleh satu orang pengusaha saja.
Eenmanszaak/Sole Proprietorship
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Perusahaan perseorangan dibagi dalam 2 kelompok yaitu
1. Usaha Perseorangan Berizin :
memiliki izin operasional dari departemen teknis. Misalnya bila perusahaan perseorangan
bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti Tanda Daftar Usaha
Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Usaha Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin.
Misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang
kelontong, dsb.
3

6. Maatschap
Persekutuan Perdata
Adalah suatu persetujuan dimana dua orang/lebih mengikatkan diri untuk
memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan tujuan untuk membagi
keuntungan atau manfaat diperoleh daripadanya. Dapat berupa: Barang, Uang,
Tenaga, dan kerajinan
Hubungan intern antara para sekutu bersifat kontraktual
Hubungan Eksternnya (Hubungan antara seorang sekutu dengan pihak ketiga) hanya
mengikat sekutu yang mengikatkan diri tersebut, tetapi para sekutu lainnya dapat
terikat apabila :
Adanya pengukuhan terhadap peningkatan yang dilakukan kepada pihak
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Adanya pengukuhan terhadap peningkatan yang dilakukan kepada pihak
ketiga
Adanya kesan pertanggung jawaban sekutu
Adanya kuasa
Adanya manfaat bagi persekutuan
Pertanggung jawaban tergantung kepada jumlahnya sekutu dengan dan bagian masing-masing
sekutu dalam modal persekutuan (pro Rata) seperti : Kerjasama Lawyer, Dokter, Architect, etc.
Gerant Statutaire (Perjanjian Persekutuan dalam tindakan pengutusan kepada pihak ketiga atas
dasar akte pendirian persekutuan, Gerant Mandataire merupakan pemberian kuasa dari
persekutuan atas keperluan persekutuan atau memberikan mandat.
4

7. Vennootschap onder eene firma
Firma
Adalah setiap persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama
bersama, jadi dapat dikatakan firma adalah persekutuan perdata khusus
kekhususannya terletak pada :
Menjalankan perusahaan dengan mana bersama
Tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan
Menggunakan nama bersama
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Firma bukan merupakan badan hukum, meskipun syarat materil sudah terpenuhi
antara lain :
Adanya harta kekayaan terbesar
Adanya kepentingan atau tujuan tertentu
Adanya Pengurus
Syarat formal sebagai badan hukum tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya
pengesahan Menteri Kehakiman.
5

8. Commanditaire vennootschap
Persekutuan Komanditer
Adalah jenis persekutuan yang mirip dengan firma yang mempunyai dua jenis sekutu
yaitu sekutu komplementer dan komanditer. Merupakan persekutuan yang didirikan
oleh beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk
dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai
modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di
dalam persekutuan.
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
dalam persekutuan.
Sekutu komplementer (sekutu aktif/pengurus) yang dapat melakukan perbuatan
hukum atau mengadakan perikatan terhadap pihak ketiga.
Sekutu komanditer (Sekutu yang memasukkan modalnya saja kedalam persekutuan
(sekutu pasif/dibelakang layar).
Berbeda dengan firma, maka sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebesar
modal yang masuk dalam perseroan.
6

9. Naamloze Vennootschaap
Perseroan Terbatas
(Perseroan), adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
Perseroan mempunyai organ yang terdiri dari :
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang
tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan
paling lambat 6 bulan setelah tahun buku dan RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan.
Direksi
adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Komisaris
adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus
serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan Perseroan
7

10. Pros & Cons
Eenmanszaak/Sole Proprietorship
Kebaikan:
Mudah dibentuk dan dibubarkan
Bekerja dengan sederhana
Pengelolaannya sederhana
Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba
Kelemahan:
Maatschap-Firma
Kebaikan:
Prosedur pendirian relatif mudah
Mempunyai kemampuan finansial yang lebih
besar, karena gabungan modal yang dimiliki
beberapa orang
Keputusan bersama dengan pertimbangan
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Kelemahan:
Tanggung jawab tidak terbatas
Kemampuan manajemen terbatas
Sulit mengikuti pesatnya perkembangan
perusahaan
Sumber dana hanya terbatas pada pemilik
Risiko kegiatan perusahaan ditanggung
sendiri
Keputusan bersama dengan pertimbangan
seluruh anggota firma, sehingga keputusan-
keputusan menjadi lebih baik
Kelemahan:
Utang-utang perusahaan ditanggung oleh
kekayaan pribadi para anggota firma
Kelangsungan hidup perusahaan tidak
terjamin, sebab bila salah seorang anggota
keluar, maka firma pun bubar
8

11. Pros & Cons - cont’
Commanditaire Vennootschap
Kebaikan:
Pendiriannya relatif mudah
Modal yang dapat dikumpulkan lebih
banyak
Kemampuan untuk memperoleh kredit
lebih besar
Manajemen dapat didiversifikasikan
Naamloze Vennootschaap
Kebaikan:
Kelangsungan hidup perusahaan terjamin
Terbatasnya tanggung jawab, sehingga tidak
menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi
maupun kekayaan keluarga pemilik
Saham dapat diperjual belikan dengan relatif
mudah
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Manajemen dapat didiversifikasikan
Kesempatan untuk berkembang lebih
besar
Kelemahan:
Tanggung jawab tidak terbatas
Kelangsungan hidup tidak terjamin
Sukar untuk menarik kembali
investasinya
mudah
Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah
dipenuhi, sehingga memungkinkan
perluasan usaha
Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan
lebih efisien
Kelemahan:
Biaya pendiriannya relatif mahal
Rahasia tidak terjamin
Kurangnya hubungan yang efektif antara
pemegang saham
9

12. Establishment’s Comparation
Perseorangan Persekutuan
Tidak berbadan Hukum Berbadan
Hukum
Eenmanszaak Maatschap Firma CV Naamloze
Cara Pendirian Tidak diatur dalam
KUHD ataupun
KUHPerdata
Perjanjian, bisa
lisan atau akte
otentik-1618
16 , 18, dan 22 1 § 1
7 § 1 & 2
Pendaftaran Tidak perlu Tidak harus Harus didaftarkan di Kepaniteraan 9 § 1
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
10
Pendaftaran Tidak perlu
didaftarkan
Tidak harus
didaftarkan
Harus didaftarkan di Kepaniteraan
PN-23, 24
9 § 1
29
Pengesahan Tidak perlu
Pengesahan
Tidak perlu
didaftarkan
Tidak memerlukan pengesahan -
27
30 § 1
Tanggung
Jawab
Intern Tidak terbatas All for one –
1637/1639
(3rd party bind)
1624 sd. 1641 ~Firma, pada
sekutu
komanditer
tanggung
jawabnya
Terbatas- 19,
20, dan 21
3 § 1
Extern Tidak terbatas All for one –
1642/1644
1642 sd. 1645 92, 97, 98 , dan
99
114, 115, 117,
dan 118
148
Berakhirnya Tidak diatur dalam
KUHD
1646 26, 31
1646
142 § 1

13. State Owned Company
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha
apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali
ditentukan lain berdasarkan undang-undang
Modal BUMN ada 2 kemungkinan:
1. Seluruh modal persero dimiliki oleh negara
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
1. Seluruh modal persero dimiliki oleh negara
2. Sebagian modal persero (paling sedikit 51%) dimiliki oleh negara dan sebagian
modal lainnya dimiliki oleh swasta
Ciri-ciri utama BUMN adalah:
Profit oriented
Legal status : owned its name and capital, legally bind agreement, covenant, etc with other parties
Vital services (Public services)
To perform legal acts, sued or sue
State owned capital, and can be obtained loans debt securities
Spec: PT. Telkom Indonesia, PT. KA-Indonesia, PT. Rajawali Indonesia, etc
11

14. Perseroan Terbatas
Dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu:
1. Klasifikasi Perseroan Terbatas atas dasar diperjualbelikannya saham di Bursa Efek
Perseroan Terbatas Tertutup
adalah PT yang saham-sahamnya tidak diperjual-belikan di Bursa Efek
Perseroan Terbatas Terbuka
adalah PT yang sahamnya sudah diperjual-belikan di Bursa Efek dan
perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah go public.
Limited Liability Company- Classification
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
2. Klasifikasi PT berdasarkan asal mula penanaman modal yaitu:
PT. PMDN
PT. PMA
PT. Non PMA/PMDN
3. Klasifikasi PT berdasarkan ada tidaknya kelompok usaha yaitu:
Holding Company:
Full Holding Company
Quasy Holding Company
Non Holding Company
Subsidiary Company
Affiliated Company
12

15. Limited Liability Company- Combination
Kombinasi perusahaan (biasanya PT) merupakan suatu bentuk ‘mutual cooperation’
antara perusahaan-perusahaan dengan tujuan:
1. Perusahaan berskala kecil, umumnya mempunyai pasar terbatas dan tidak
mempunyai kemampuan menguasai pasar yang luas
2. Kuantitas bahan baku yang dibeli perusahaan kecil relatif sedikit sehingga harga
belinya menjadi mahal. Akibatnya harga jual produknya menjadi mahal
3. Supply bahan baku untuk perusahaan kecil tidak terus menerus sedangkan jumlah
yang diinginkan pemasok tetap berkesinambungan
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
yang diinginkan pemasok tetap berkesinambungan
4. Keinginan untuk bersaing dengan barang-barang impor yang sering kali mempunyai
harga jual relatif murah
5. Untuk dapat mempergunakan teknologi baru yang efisien, efektif serta dapat
menciptakan barang-barang baru, sehingga biaya penelitian yang sangat mahal
dapat ditanggung bersama
6. Keinginan untuk menguasai mata rantai (mulai dari bahan baku, produksi, sampai
pemasaran) dari satu atau beberapa jenis produk sehingga dapat menguasai pasar
produk tersebut
7. Mengurangi pengaruh konjungtur (pertukaran naik turunnya kemajuan dan kemunduran
ekonomi yang terjadi secara berganti-ganti )
13

16. Limited Liability Company- Integration
1. Integrasi Vertikal-Integral
(Integrasi ke Hulu dan Hilir) adalah suatu bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam
kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda
spec: Perusahaan penghasil bahan baku bergabung dengan produsen pengolah bahan baku,
disebut integrasi ke hulu/penggabungan vertikal dan kebalikannya disebut integrasi ke
hilir/penggabungan integral
Tujuan dari penggabungan Vertikal-Integral adalah:
Untuk kesinambungan perolehan pasokan bahan baku
Untuk mengendalikan pasar barang jadi dalam hal pasokan, kualitas dan harga
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Untuk mengendalikan pasar barang jadi dalam hal pasokan, kualitas dan harga
2. Integrasi Horisontal-Paralelisasi
adalah bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada
jalur/tingkat yang sama, misalnya dalam pengolahan bahan baku, dengan tujuan menekan
persaingan, Penggabungan semacam ini juga dapat terjadi antara perusahaan barang/jasa yang
menggunakan bahan sejenis.
Tujuan penggabungan Horisontal-Paralelisasi adalah:
Mengurangi kelebihan kapasitas
Menekan biaya distribusi
Memperluas pasar
14

17. Limited Liability Company- Specialty
Pengkhususan Perusahaan adalah kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada
fase atau aktivitas tertentu saja, sedangkan aktivitas lainnya diserahkan kepada
perusahaan luar. Pengkhususan perusahaan dapat dibedakan menjadi:
1. Spesialisasi yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri pada kegiatan
menghasilkan satu jenis produk saja, misalnya khusus menghasilkan pakaian olah
raga saja, atau bergerak di bidang jasa transportasi darat saja
2. Diferensiasi yaitu pengkhususan pada fase produksi tertentu, misalnya perusahaan
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
2. Diferensiasi yaitu pengkhususan pada fase produksi tertentu, misalnya perusahaan
penanaman, perusahaan penggilangan padi dan perusahaan penjual beras.
15

18. Limited Liability Company- Concentrate/Condense
1. Trust
Trust merupakan suatu bentuk kerjasama perusahaan secara horisontal untuk
membatasi persaingan, maupun rasionalisasi dalam bidang produksi dan penjualan
2. Holding Company
Holding Company/Perusahaan Induk yaitu perusahaan yang berbentuk
Corporation yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan
lain.
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
3. Kartel
Kartel adalah bentuk kerjasama perusahaan-perusahaan dengan produksi barang
dan jasa sejenis yang didasarkan perjanjian bersama untuk mengurangi
persaingan, Jenis-jenis kartel:
a. Kartel bersyarat (kondisi)
b. Kartel harga
c. Kartel produksi
d. Kartel daerah
e. Kartel Pembagian laba
f. Etc.
16

19. 4. Sindikasi
Adalah bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu
proyek. Sindikasi juga dapat melakukan perjanjian sindikasi untuk memusatkan penjualan
pada satu lokasi tertentu, disebut sindikasi penjualan.
5. Concern
Concern adalah suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horisontal maupun
vertikal dari sekumpulan perusahaan Holding. Concern dapat muncul sebagai akibat dari satu
perusahaan yang melakukan perluasan usaha secara horisontal ataupun vertikal melalui
pendirian perusahaan baru.
Dengan concern, dapat lebih mudah melakukan rasionalisasi seperti halnya:
Limited Liability Company- Concentrate/Condense – cont’
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Dengan concern, dapat lebih mudah melakukan rasionalisasi seperti halnya:
6. Joint Venture
Merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa
perusahaan yang berdiri sendiri.
7. Trade Association
yaitu persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan
tujuan memajukan para anggotanya dan bukan mencari laba.
Contoh: APKI (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman
Indonesia)
7. Gentlement’s Agreement
Persetujuan beberapa produsen dalam daerah penjualan dengan maksud mengurangi
persaingan diantara mereka
17

20. Limited Liability Company- Terms for Mergers & Acquisitions
1. Consolidation ~ Amalgamation
adalah penggabungan beberapa perusahaan yang semula berdiri sendiri-sendiri menjadi satu
perusahaan baru dan perusahaan lama ditutup
2. Merger
Jenis-jenis merger:
Merger Vertikal
Merger Horisontal
Merger Konglomerasi
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Merger Konglomerasi
3. Acquisition
adalah pengambilalihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan
yang mengambil alih menjadi holding sedangkan perusahaan yang diambil alih menjadi anak
perusahaan dan tetap beroperasi seperti sendiri tanpa penggantian nama dan kegiatan
4. Derivative Mergers:
Triangular Merger
Reverse Triangular Merger
5. Strategic Alliance
adalah kerja sama antara dua atau lebih perusahaan dalam rangka menyatukan keunggulan
yang mereka miliki untuk menghadapi tantangan pasar dengan catatan kedua perusahaan
tetap berdiri sendiri-sendiri
18

21. Limited Liability Company- Evolution to cooperation
A Spectrum of InterFirm Cooperation
Spot Markets
Oligopolistic Competition (Implicit Collusion)
Trade/Industry Assosiations
Contractual or Condition Cartels
Type or Standards Cartels
Environmental Safety
Product Quality Processes
Patent or Patent-Licensing Cartels
Calculation Cartels
Discounting Cartels
Tender Cartels
Customer Cartels
Specialization Cartels
Markets ........
Private Self-
Regulation .....
(Associations)
Procedural
Low Internalization
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Adapted from Wolfgang Korndörfer, Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre (Wiesbaden, 1988), pp.
128-132; Wilfried Feldenkirchen, "Concentration
Process," pp. 113-115.
19
Specialization Cartels
Territorial Cartels
Quota Cartels
Convention or Gentlement’s Agreements
Price Cartels
Syndicates
Import/Export Cartels
Rationalization Cartels
Recession Cartels
Emergency or Structural Crisis
Cooperative Marketing/Purchasing Arrangements
Long-Term Contracts
Networks
Enterprise Groups
Sub-Contractors
Non-Equity Strategic Alliances
Equity-Based Joint Venture
Firms
Cartels ..........
Hierarchies ...
Illegal
Hard-Core
Industrial/
Social Policy
High Internalization
Regulation

22. Limited Liability Company- Compare with Competition
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Source: Jeffrey M. Perloff, Microeconomics, 3rd Ed., 2004, p. 435
20

23. Type of Businesses (perdagangan, industri, dsb)
Scope of Businesses
The Parties involved
Risk ownership
Accountability limit (company's debts)
Investment
Profit Sharing
Some considerations:
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Profit Sharing
Time period (company’s stint)
Regulation relates
Country Risk Factor (in case of Cross Border)
Security exchange (in case of Public)
Etc.
Respective market
Competitors
Other administrative considerations
21

24. I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Modul II
Tata Kelola Perusahaan
Governance - Risk Management - Compliance

25. Tata Kelola Perusahaan Governance - Risk Management - Compliance
Dasar Implementasi Tata Kelola Perusahaan (Wide Ent. Management):
Good Corporate Governance
Enterprise Risk Management
Legal/Regulatory Compliance
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom

26. Basic Concept GRC
3. Risk Management:
Risk Identification
Risk Assessment
Risk Response
MIS & Early Warning System
Key Risk/Performance
Indicators
4. 3. Financial:
2. Enterprise Risk Management
1. Good Corporate Governance
Structure
Pillar
Process
Legal/Regulatory Compliance
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
4. 1. Strategic:
Strategic Risk Management
Risk Review
Regulatory
Technology
Investment
Risk Review
4. 2. Operation:
Revenue Assurance
Fraud Management
Business Interruption (SAS-OH
SAS-BCM-Insurance)
Project Risk Management
Legal & Compliance
Business Process Compliance
4. 3. Financial:
Liquidity
Foreign Exchannge
Interest rate
Financing
ROA
ROI
Governance, Risk Management, and Compliance or GRC is the umbrella term covering an
organization's approach across these three areas. Being closely related concerns, governance, risk
and compliance activities are increasingly being integrated and aligned to some extent in order to
avoid conflicts, wasteful overlaps and gaps.

27. Basic Concept Good Corporate Governance
The Owner / Shareholder
The Board of Directors
The CEO
Governance:
The way the owner control
the use of the assets (through
the CEO)
The CEO uses the assets
God:
Vision
Factually, people who run
The Business
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
The Corporation
Executives
Managers
Employees
Running Business
Managements
Vision
Hope
Leadership

28. Corporate Governance
OWNER
Financial Advisor
Institution Investor
Fund Manager
IPO
Sale the ownership
Buy-back the ownership
Why it moved (shifted) to the right?
Why it moved back to the left?
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
CEO CEO
OWNER
Fund Manager
Board of Directors
IPO
EXECUTIVES
MANAGERS
EMPLOYEES
They only care in
term of
proffesional
duty/assignment
Day to day-Business

29. Corporate Governance – How it works
DIFUSE STOCK OWNERSHIP
US vs. (EU and Japan/Asia)
US Equity ownership shares (liquid market)
EU & Asia Large equity & loan investment
CONTRACTUAL THEORY OF THE FIRM
There is rights & obligations for every stakeholder
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
There is rights & obligations for every stakeholder
Minimizing Agency problem:
Auditing system
Bonding Assurance
Changes in organization system
DIVERGENT INTEREST OF STAKEHOLDER (Include Goverment & Society as a whole)
Separation of:
Ownership by shareholder
Control by management

30. Corporate Governance – How it works, cont’
INTERNAL CONTROL MECHANISMS
To balance interest of multiple stakeholder
US ?
EU & Asia ?
ROLE OF BOD
Theoritically, monitoring by BOD, means deal with some problems of
corporate governance.
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
corporate governance.
If underperform (healthy industry) its easy to recognise
If underperform (all industry suffer) harder to to find
COMPOSITION OF BOD
Its widely believed, that outside directors are better to conduct monitor
Usually from academic communities or business practitioner
New CEO from outside more advantageous

31. Corporate Governance – How it works, cont’- 1
COMPENSATION OF BOD
Compensation increase with responsibility
Compensation is significant motivating factor Stock option program
EVALUATING BOD
Recommendation from “Best & Worst Board”
Performance achievement
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Performance achievement
OWNERSHIP CONCENTRATION
Stock ownership program create power (BOD) to guarantee his position
Study:
0% - 5% Performance increase
5% - 25% Deteriorated (Mature)
> 25% Stagnant (it may decline slowly)

32. Corporate Governance – How it works, cont’- 2
FINANCIAL POLICY & OWNERSHIP CONCENTRATION
Be aware of shares repurchase by debt
Insider group (include BOD) doesn’t sell its shares by debt
EXECUTIVE COMPENSATION
To achieve alignment of interest
Reduce conflict of interest (owner vs. Manager), tightly tied with
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Reduce conflict of interest (owner vs. Manager), tightly tied with
performance
Elasticity of executive pay (waging) ~ 0.3% of tatal capital
OUTSIDE CONTROL MECHANISMS
Stock price & top management changes
Public pension fund CALPERS, TIAA-CREF, etc
Proxy Contests:
Dissident group to obtain BOD representation (Appointment)
Waging proxy contests leakage of information
Incumbent vs. Proxy

33. Corporate Governance – How it works, cont’- 3
M&As MARKET FOR CONTROL
Too many corporations are target of takeover
Too many corporation are intent to make offer
Poor performance corporation would be “a beautiful landscape” for other
superiors
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
ALTERNATIVE GOVERNANCE SYSTEM
Such as EU, Japan/Asia Corporation Cross Holding
Though, it works well on favorable environment
On difficult environment it sucks!
BOC too dummy for a proffesional & isn’t adequately right person
Incompetent BOD
CEO isn’t independent & he does an outgoing leader

34. Enterprise Risk Management
No risk – No return
Risiko harus sejalan dengan return yang diperkirakan akan didapat
Risiko dapat dikelola dan dikurangi dampaknya bila terjadi
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Risk Management adalah:
– good management
– avoiding losses
– increasing returns

35. Enterprise Risk Management, cont’
“the chance of something happening that will have an impact upon objectives.”
(The Australian/New Zealand Standard for Risk Management)
“the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of
objectives”
(COSO ERM Framework)
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
“any event which is likely to adversely affect the ability of the organization to
achieve the defined objectives”
(Method 123)
“the possibility of suffering injury, damage or loss or uncertainty about achieving
a certain outcome”
(Martin C. Leinweber - Managing Director CERMAS, Risk and the Audit Committee)

36. Enterprise Risk Management, cont’ –1
Investor-investor besar percaya bahwa perusahaan yang menerapkan
ERM layak memiliki saham dengan harga premium.
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
EY Global Risk Survey of 441 Corporate CEOs, CFOs and Financial Executives, March 2006

37. Compliance
Protection
Optimization
Value Creation
Enterprise Risk Management, cont’ –2
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
Public Relation
Compliance
PT.Telkom Indonesia – ERM Maturity guideline, 2011

38. Corporate Compliance
Compliance programs are formal systems of policies and procedures adopted
by corporations and other organizations that are designed to detect and to
prevent violations of law by employees and other agents and to promote
ethical business cultures.
Compliance means comply with the rules (conforming to a rule), i.e. a
specification, policy, standard or law. Corporate compliance describes the
Objective that corporations or public agencies aspire to in their efforts to
ensure that all employees are aware of and take steps to comply with
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
ensure that all employees are aware of and take steps to comply with
relevant laws and regulations.
Due to the increasing number of regulations and need for operational
transparency, organizations are increasingly adopting the use of
consolidated and harmonized sets of compliance controls.
This approach is used to ensure that all necessary governance
requirements can be met without the unnecessary duplication of effort
and activity from resources.

39. Corporate Compliance - International Compliance
Int’l Corporate Compliance, are formal systems of policies and procedures
adopted by corporations and other organizations that are entitled
Globally.
There are numerous reasons for companies to consider implementing
international compliance programs or expanding their domestic programs to
locations abroad, including:
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
locations abroad, including:
(1) the globalization of the world’s economy;
(2) the increasing importance of U.S. laws applied outside the United States
Anti-trust provisions, Corporate Laws, etc.
(3) The various of laws of other countries; and
(4) the availability of guidance from nongovernmental organizations that
support corporate compliance efforts.

40. Corporate Compliance - Compliance in the USA
Corporate scandals and breakdowns such as the Enron case of reputational risk in 2001
have highlighted the need for stronger compliance and regulations for publicly listed
companies. The most significant regulation in this context is the Sarbanes-Oxley Act
developed by two U.S. congressmen, Senator Paul Sarbanes and Representative
Michael Oxley in 2002 which defined significant tighter personal responsibility of
corporate top management for the accuracy of reported financial statements.
Compliance in the USA generally means compliance with laws and regulations. These
laws can have criminal or civil penalties or can be regulations. The definition of what
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
laws can have criminal or civil penalties or can be regulations. The definition of what
constitutes an effective compliance plan has been elusive. Most authors, however,
continue to cite the guidance provided by the United States Sentencing Commission in
Chapter 8 of the Federal Sentencing Guidelines.
On October 12, 2006, the U.S. Small Business Administration re-launched Business.gov
which provides a single point of access to government services and information that
help businesses comply with government regulations.
There are a number of other regulations such as GLBA, FISMA, Joint Commission and
HIPAA. In some cases other compliance frameworks (such as COBIT) or standards (NIST)
inform on how to comply with the regulations.

41. In general corporate compliance in Indonesia is shaped by Law No. 40 of 2007 on
Limited Liability Companies and Law No. 8 of 1997 on Corporate Documents and
other anti-bribery and anti-corruption legislation.
These laws oblige companies in Indonesia to, among others, maintain their
books and accounts in a manner that is in line with the accounting standards
prevailing in Indonesia although they do not specify how transactions should be
recorded in a company’s books.
Corporate Compliance - Compliance in Indonesia
I N Wisnu Wardhana-M&As-IMTelkom
recorded in a company’s books.
In terms of sound business practice, alongside the anti-bribery legislation, the
government, in cooperation with representatives of the business community and
the public, has also been issuing guidelines on good corporate governance, e.g.
on whistle-blowing system, bribe-free business and anti-corruption.
Baker & McKenzie discusses how Indonesia is catching up with the global trend
of fighting corruption through various laws.