SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Akuntansi A – Reguler Malam
STIE MAHARDHIKA
2019-2020
Daftar Perusahaan adalah daftar catatan
resmi yang diadakan menurut atau
berdasarkan ketentuan Undang-undang dan
atau peraturan-peraturan pelaksanaannya,
dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan
oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh
pejabat yang berwenang dari kantor
pendaftaran perusahaan.
Perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap
dan terus-menerus dan
yang didirikan, bekerja
serta berkedudukan dalam
wilayah Negara Republik
Indonesia, untuk tujuan
memperoleh keuntungan
dan atau laba.
( UU No. 3 Tahun 1982 )
Perusahaan Negara yang
berbentuk Perusahaan
Jawatan (PERJAN)
Perusahaan kecil
perorangan bukan suatu
badan hukum atau suatu
persekutuan.
Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan
yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik
Indonesia termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan
serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk
mengadakan perjanjian.
Dikecualikan dari wajib daftar ialah:
”Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan”
(LN 1982-7, TLN No. 3214).
Undang-undang ini diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
• Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 05/INS/M/82, tentang ”Persiapan Pelaksanaan Undang-
Undang Wajib Daftar Perusahaan”
• Keputusan Menteri Perdagangan No. 285/Kp/II/85 tentang ”Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar
Perusahaan”
• Keputusan Menteri Perdagangan No. 286/Kp/II/85 tentang ”Penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib
Daftar Perusahaan”
• Keputusan Menteri Perdagangan No. 288/Kp/II/85 tentang ”Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Khusus Bagi
Perseroan Terbatas Yang menjual Sahamnya Dengan Perantaraan Pasar Modal”
Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD)
pasal 23
Para persero firma diwajibkan mendaftarkan
akta itu dalam register yang disediakan untuk
itu pada kepaniteraan raad van justitie
(pengadilan Negeri) daerah hukum tempat
kedudukan perseroan itu.
Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan
akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin
yang diperolehnya dalam register yang
diadakan untuk itu pada panitera raad van
justitie dari daerah hukum kedudukan
perseroan itu, dan mengumumkannya dalam
surat kabar resmi.
Kitab Undang-
Undang Hukum
Dagang (KUHD)
pasal 38
wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan
tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya sebagai
ketentuan khusus menyampingkan ketentuan
KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5
ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan
wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di
kantor pendaftaran perusahaan.
ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti
dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya
undang-undang tersebut maka hal-hal yang
berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam
pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta
perubahannya dengan Undang-Undang No. 4
tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag
No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999
tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No.
37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan
berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas
pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi
dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan
pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)
1982 1995
Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan
umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah :
1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-
undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan
resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan;
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus
menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau
bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan.
3. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu
jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh
setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.
Daftar Perusahaan bertujuan mencatat
bahan-bahan keterangan yang dibuat secara
benar dari suatu perusahaan dan merupakan
sumber informasi resmi untuk semua pihak
yang berkepentingan mengenai identitas,
data, serta keterangan lainnya tentang
perusahaan yang tercantum dalam Daftar
Perusahaan dalam rangka menjamin
kepastian berusaha ( Pasal 2 ).
Tujuan daftar perusahaan :
1. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu
perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain
tentang perusahaan.
2. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak
yangberkepentingan.
3. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.
4. Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia
usaha.
5. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.
Contoso
Pharmaceuticals
Daftar Perusahaan bersifat
terbuka untuk semua pihak.
Yang dimaksud dengan sifat
terbuka adalah bahwa Daftar
Perusahaan itu dapat
dipergunakan oleh pihak
ketiga sebagai sumber
informasi ( Pasal 3 ).
Setiap orang yang
berkepentingan dapat
memperoleh salinan atau
petikan resmi dari keterangan
yang tercantum dalam Daftar
Perusahaan tertentu, setelah
membayar biaya administrasi
yang ditetapkan oleh Menteri
Perdagangan.
Contoso Ltd.
Add a footer
10
Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik
atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau
dapat diwakilkan kepada orang lain dengan
memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan
dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik
berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila
salah seorang daripada mereka telah memenuhi
kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada
kewajiban tersebut.
Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu
perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara
Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah
Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang
ditugaskan memegang pimpinan perusahaan
berkewajiban untuk mendaftarkan ( Pasal 5 ).
Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi
formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri
pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
Menurut Pasal 9
Penyerahan formulir pendaftaran di lakukan pada kantor
pendaftaran perusahaan, yaitu :
a. di tempat kedudukan kantor perusahaan
b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor
pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan
perusahaan yang mempunyai wewenang untuk
mengadakan perjanjian.
Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat b pasal ini, pendaftaran
dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota
Propinsi tempat kedudukannya.
Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.
Sesuatu perusahaan dianggap mulai menjalankan
usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi
teknis yang berwenang (Pasal 10).
Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau
Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan
yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan
perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa
untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.
1. Nama perseroan
2. Merek perusahaan
3. Tanggal pendirian perusahaan
4. Jangka waktu berdirinya perusahaan
5. Kegiatan pokok dan kegiatan lain
dari kegiatan usaha perseroan
6. Izin-izin usaha yang dimiliki
7. Alamat perusahaan pada waktu
didirikan dan perubahan selanjutnya
8. Alamat setiap kantor cabang, kantor
pembantu, agen serta perwakilan
perseroan.
Umum
1. Modal dasar
2. Banyaknya dan nilai nominal
masing-masing saham
3. Besarnya modal yang ditempatkan
4. Besarnya modal yang disetor
5. Tanggal dimulainya kegiatan usaha
6. Tanggal dan nomor pengesahan
badan hukum
7. Tanggal pengajuan permintaan
pendaftaran
Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh
Setiap Pengurus dan Komisaris
Pada waktu
mendaftarkan,
pengurus wajib
menyerahkan
salinan resmi akta
pendirian
perseroan.
Akta Pendirian
Perseroan
Menurut Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H
1. Nama lengkap dengan alias-aliasnya
2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama
sekarang
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri
4. Alamat tempat tinggal yang tetap
5. Alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak
bertempat tinggal indonesia
6. Tempat dan tanggal lahir
7. Negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar
wilayah negara RI
8. Kewarganegaran pada saat pendaftaran
9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
dengan yang sekarang
10. Tanda tangan dan tanggal mulai menduduki jabatan
Mengenai Pengurus dan Komisaris
Menurut Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H
1. Nama lengkap dan alias-aliasnya
2. Setiap namanya dulu bila berlainan dengan
yang sekarang
3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri
4. Alamat tempat tinggal yang tetap
5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap
bila tidak bertempat tinggal di indonesia
6. Tempat dan tanggal lahir
7. Negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar
wilayah negara R.I
8. Kewarganegaraan
9. Jumlah saham yang dimiliki
10. Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
Mengenai Setiap Pemegang Saham
Disusun Oleh:
Niar Rif’atus S (18310058)
Laras Mei Purbianti (18310089)
Yuniar Nur Fadillah (18310100)
Happy Satrio (18310105)
Fadilatur Rohmawati (18310110)

More Related Content

What's hot

Tax Treaty Indonesia - Korea Selatan
Tax Treaty Indonesia  - Korea SelatanTax Treaty Indonesia  - Korea Selatan
Tax Treaty Indonesia - Korea SelatanRina Noviyanti
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingAyi Suwandi
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvsastri hasnur
 
Microsoft power point legalitas usaha
Microsoft power point   legalitas usahaMicrosoft power point   legalitas usaha
Microsoft power point legalitas usahaNdut Sitopijerami
 
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)untari setyowati
 
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usahaHubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usahaAjeng Pipit
 
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjangManajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjangDevy Sylvia Silaban
 
perpajakan internasional
 perpajakan internasional  perpajakan internasional
perpajakan internasional Asep suryadi
 
Temu 6-variable-costing
Temu 6-variable-costingTemu 6-variable-costing
Temu 6-variable-costingAni Andiyani
 
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBKERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBmas ijup
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAAry Efendi
 

What's hot (20)

Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
 
Pembayaran pajak
Pembayaran pajakPembayaran pajak
Pembayaran pajak
 
Tax Treaty Indonesia - Korea Selatan
Tax Treaty Indonesia  - Korea SelatanTax Treaty Indonesia  - Korea Selatan
Tax Treaty Indonesia - Korea Selatan
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses Costing
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
Hak Paten
Hak PatenHak Paten
Hak Paten
 
Perbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cvPerbedaan maaschap, fa dan cv
Perbedaan maaschap, fa dan cv
 
Anggaran perusahaan
Anggaran perusahaanAnggaran perusahaan
Anggaran perusahaan
 
Microsoft power point legalitas usaha
Microsoft power point   legalitas usahaMicrosoft power point   legalitas usaha
Microsoft power point legalitas usaha
 
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
 
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAANWAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usahaHubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
Hubungan kantor pusat dan cabang dan penggabungan badan usaha
 
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjangManajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
Manajemen keuangan bab 20 pendanaan jangka panjang
 
perpajakan internasional
 perpajakan internasional  perpajakan internasional
perpajakan internasional
 
Sumber Sumber Pendanaan
Sumber Sumber PendanaanSumber Sumber Pendanaan
Sumber Sumber Pendanaan
 
Temu 6-variable-costing
Temu 6-variable-costingTemu 6-variable-costing
Temu 6-variable-costing
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBKERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYA
 

Similar to Akuntansi A - Reguler Malam STIE MAHARDHIKA 2019-2020

Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaanUu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaanPurwani Handayani
 
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANUNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANIrmaLaurasiregar
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanEga Jalaludin
 
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Agung Kharisma
 
135273912 cara-pengurusan-siup-situ-dan-tdp
135273912 cara-pengurusan-siup-situ-dan-tdp135273912 cara-pengurusan-siup-situ-dan-tdp
135273912 cara-pengurusan-siup-situ-dan-tdpHusen Hidayatullah
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Indra Abdam Muwakhid
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanamanda lubis
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanppbkab
 
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakAlgamarputra
 
Pengatar bisnis informatika task3
Pengatar bisnis informatika task3Pengatar bisnis informatika task3
Pengatar bisnis informatika task3ilham bacht
 
Mendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasMendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasDua Dunia
 
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1Auliana Riztianti
 

Similar to Akuntansi A - Reguler Malam STIE MAHARDHIKA 2019-2020 (20)

Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaanUu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
Uu no. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
 
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANUNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaan
 
Uu 03 1982+Penj
Uu 03 1982+PenjUu 03 1982+Penj
Uu 03 1982+Penj
 
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
 
135273912 cara-pengurusan-siup-situ-dan-tdp
135273912 cara-pengurusan-siup-situ-dan-tdp135273912 cara-pengurusan-siup-situ-dan-tdp
135273912 cara-pengurusan-siup-situ-dan-tdp
 
Dasar hukum pt
Dasar hukum ptDasar hukum pt
Dasar hukum pt
 
Modul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaanModul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaan
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaan
 
Prosedur pendirian pt
Prosedur pendirian ptProsedur pendirian pt
Prosedur pendirian pt
 
Kewirausahaan
KewirausahaanKewirausahaan
Kewirausahaan
 
6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
 
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajakNomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
Nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
 
Pengatar bisnis informatika task3
Pengatar bisnis informatika task3Pengatar bisnis informatika task3
Pengatar bisnis informatika task3
 
Mendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasMendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatas
 
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata chapter1
 
Tips mengurus siup
Tips mengurus siupTips mengurus siup
Tips mengurus siup
 

Recently uploaded

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 

Akuntansi A - Reguler Malam STIE MAHARDHIKA 2019-2020

  • 1. Akuntansi A – Reguler Malam STIE MAHARDHIKA 2019-2020
  • 2. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. ( UU No. 3 Tahun 1982 )
  • 3. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Perusahaan kecil perorangan bukan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Dikecualikan dari wajib daftar ialah:
  • 4. ”Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan” (LN 1982-7, TLN No. 3214). Undang-undang ini diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu: • Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 05/INS/M/82, tentang ”Persiapan Pelaksanaan Undang- Undang Wajib Daftar Perusahaan” • Keputusan Menteri Perdagangan No. 285/Kp/II/85 tentang ”Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan” • Keputusan Menteri Perdagangan No. 286/Kp/II/85 tentang ”Penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan” • Keputusan Menteri Perdagangan No. 288/Kp/II/85 tentang ”Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Khusus Bagi Perseroan Terbatas Yang menjual Sahamnya Dengan Perantaraan Pasar Modal”
  • 5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23 Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 38
  • 6. wajib daftar perusahaan diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya sebagai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. ketentuan tentang PT dalam KUHD diganti dengan UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya undang-undang tersebut maka hal-hal yang berkenaan dengan PT seperti yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273) 1982 1995
  • 7. Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah : 1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang- undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi terdiri formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan; 2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, yayasan. 3. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan. 4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; 5. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.
  • 8. Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha ( Pasal 2 ). Tujuan daftar perusahaan : 1. Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan. 2. Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan. 3. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. 4. Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha. 5. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.
  • 9. Contoso Pharmaceuticals Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi ( Pasal 3 ). Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
  • 10. Contoso Ltd. Add a footer 10 Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan ( Pasal 5 ).
  • 11. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Menurut Pasal 9
  • 12. Penyerahan formulir pendaftaran di lakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu : a. di tempat kedudukan kantor perusahaan b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan; c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat b pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya.
  • 13. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang (Pasal 10). Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada KPP Tingkat II ditempat kedudukan perusahaan. Tetapi kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.
  • 14. 1. Nama perseroan 2. Merek perusahaan 3. Tanggal pendirian perusahaan 4. Jangka waktu berdirinya perusahaan 5. Kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan 6. Izin-izin usaha yang dimiliki 7. Alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya 8. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan. Umum 1. Modal dasar 2. Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham 3. Besarnya modal yang ditempatkan 4. Besarnya modal yang disetor 5. Tanggal dimulainya kegiatan usaha 6. Tanggal dan nomor pengesahan badan hukum 7. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan. Akta Pendirian Perseroan Menurut Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H
  • 15. 1. Nama lengkap dengan alias-aliasnya 2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri 4. Alamat tempat tinggal yang tetap 5. Alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal indonesia 6. Tempat dan tanggal lahir 7. Negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI 8. Kewarganegaran pada saat pendaftaran 9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang 10. Tanda tangan dan tanggal mulai menduduki jabatan Mengenai Pengurus dan Komisaris Menurut Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H 1. Nama lengkap dan alias-aliasnya 2. Setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri 4. Alamat tempat tinggal yang tetap 5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di indonesia 6. Tempat dan tanggal lahir 7. Negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I 8. Kewarganegaraan 9. Jumlah saham yang dimiliki 10. Jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham. Mengenai Setiap Pemegang Saham
  • 16. Disusun Oleh: Niar Rif’atus S (18310058) Laras Mei Purbianti (18310089) Yuniar Nur Fadillah (18310100) Happy Satrio (18310105) Fadilatur Rohmawati (18310110)