TPAM III, AKTA B

1. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
NOMOR:
Pada hari ini, ......................... tanggal .........., pukul
................ ( )
Hadir dihadapan saya,………………………………… ……… Notaris di……………………dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian
akhir akta ini.
1. Nama lengkap………………….…, Tempat tanggal lahir…………………,Warga
Negara.……,Pekerjaan…………,Tempat tinggal di…………………., Nomor Induk
Kependudukan atau Nomor Kartu Tanda Penduduk……………………………..;
2. Nama lengkap……………………., Tempat tanggal lahir……………………,Warga
Negara.……,Pekerjaan…………,Tempat tinggal di…………………., Nomor Induk
Kependudukan atau Nomor Kartu Tanda Penduduk …………………………….;
3. Nama lengkap dan jabatan yang berwenang mewakili badan hukum ......
……………….., Tempat kedudukan ……………, Alamat lengkap badan
hukum………………,Nomor dan tanggal pengesahan badan hukum ……………
Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.
Para Penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan dalam
1
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan
akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang
berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas, sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1
1. Perseroan terbatas ini bernama “PT…………………………………”, (selanjutnya
disebut “Perseroan”), berkedudukan di……………………………
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas 2
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:3 …………………………
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a.
b.
c.
MODAL
PASAL 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp……………………terbagi atas .……………
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp…………….......…... .4
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor…………….% atau
sejumlah........…………saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp…………………………oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham
dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian
akhir, angka 1 sebelum penutup akta.
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

2. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut keperluan
Perseroan
dan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
(selanjutnya disebut “UUPT”).
SAHAM
PASAL 5
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas
nama.5
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.6
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif
saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan
ditandatangani oleh ….….….….… .7
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau
catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham
dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal
52 ayat (5) dan ayat (2) UUPT.
PENGGANTI SURAT SAHAM
PASAL 6
1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau hilang,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, biaya, dan
tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mutatis mutandis
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 7
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima
pemindahan atau kuasanya yang sah.8
2. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan
hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas
saham tidak diperkenankan.
3. Apabila karena warisan, perkawinan, atau sebab lain saham tidak lagi
menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maka
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang
bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan anggaran dasar
ini.9
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 8
1. Dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham, (selanjutnya
disebut “RUPS”) berarti RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya yang disebut
juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang anggota Direksi
atau lebin, 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan/atau 1
(satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
3. Dalam RUPS Tahunan:
a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan
Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 UUPT;
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

3. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
b. ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan
Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan
c. diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana
mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UUPT dan
anggaran dasar ini.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh
RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan mewakili
Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan.
TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS
PASAL 9
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan.10
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan
ketentuan Pasal 82 UUPT.
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir
dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan
suara bulat.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.11
5. Dalam hal Direktur Utama12 tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. 13
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
diantara mereka yang hadir dalam rapat.
8. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media elektronika sesuai
dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.
KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
PASAL 10
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan
ketentuan Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT.14
2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87,
Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT.15
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang
saham yang hadir dalam RUPS.
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dan
dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT.
DIREKSI
PASAL 11
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

4. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
anggota Direksi atau lebih.16 Dalam hal diangkat lebih dari seorang
anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
Direktur Utama.17
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu…………….……..….
tahun18 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan
ketentuan Pasal 106 UUPT.
4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun maka
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.
5. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun,
Dewan Komisaris mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118
UUPT. Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat
menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan
dan/atau anggaran dasar ini;
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 12
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan
segala tindakan mengenai kepengurusan dan/atau kepemilikan, dengan
pembatasan bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain
di dalam dan/atau di luar negeri,
harus dengan persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris.19
2. a. Direktur Utama20 berhak dan berwenang bertindak untuk
dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama21 tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perseroan.22
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi
yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
RAPAT DIREKSI
PASAL 13
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila
dipandang perlu oleh 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebin, 1
(satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

5. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan/atau 1 (satu) orang
anggota Dewan Komisaris atau lebih.23
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9
anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang
disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan
tempat rapat.
5 Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.24 Dalam hal Direktur
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang
hadir.25
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya
oleh
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi
hadir atau diwakili dalam rapat.26
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½
(satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.27
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat
yang akan menentukan.28
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
DEWAN KOMISARIS
PASAL 14
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau
lebih. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.29
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

6. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga
negara Indonesia30 yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu ..
……………. tahun31 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab
apapun maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;32
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan/atau
anggaran dasar ini;
d. meninggal dunia; atau
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 15
1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan
dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku
ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula
baginya.
RAPAT DEWAN KOMISARIS
PASAL 16
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi
rapat Dewan Komisaris.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN
PASAL 17
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris33 untuk mendapat persetujuan
Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan
paling lambat….….….….….hari34 sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan
Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

7. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember ….….….….….35
4. Direksi menyusun dan menyediakan laporan tahunan Perseroan serta
menyampaikan dan mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari
laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67,
dan Pasal 68 UUPT.
PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PASAL 18
1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan
ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku
Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.
KETENTUAN DAN KETERANGAN LAIN-LAIN
PASAL 19
1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran
Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.
2. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas menerangkan bahwa:
a. modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2
telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai
melalui kas Perseroan oleh para pendiri:
- tuan...….........…tersebut, sejumlah …..saham dengan
nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp………………………;
- tuan……........... tersebut, sejumlah …..saham dengan
nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp………………………;
- PT………………… Tersebut, sejumlah ….. saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp………………….……,
-sehingga seluruhnya berjumlah…….saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp……………………….;
b. menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan
Pasal
14 ayat 3 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:
-Direktur Utama :tuan ………, lahir di………….. pada tanggal…,
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di……………Nomor Induk Kependuduk atau
Nomor Kartu Tanda Penduduk:
……….....................................;
-Direktur :tuan ………, lahir di………….. pada
tanggal.…,
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di……………Nomor Induk Kependuduk atau
Nomor Kartu Tanda Penduduk:
……….....................................;
-Komisaris Utama :tuan ………, lahir di………….. pada
tanggal…,
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di……………Nomor Induk Kependuduk atau
Nomor Kartu Tanda Penduduk:
……….....................................;
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

8. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
-Komisaris : tuan ………, lahir di………….. pada tanggal…,
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di……………Nomor Induk Kependuduk atau
Nomor Kartu Tanda Penduduk:
…....................................…… .
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
DEMIKIANLAH AKTA INI
Dibuat dan diresmikan di…………………...................pada hari dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:
- Nama lengkap………........…Tempat tanggal lahir………………,Warga Negara
.…………....Tempat tinggal di…….............…Nomor Induk Kependudukan
atau Nomor Kartu Tanda
Penduduk:……......................................……; dan
- Nama lengkap….........………Tempat tanggal lahir………………,Warga Negara
.…………....Tempat tinggal di….............……Nomor Induk Kependudukan
atau Nomor Kartu Tanda
Penduduk:......................................…………,
keduanya pegawai kantor Notaris sebagai para saksi.
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
para saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris.
Lampiran Footnote:
1. Kalimat ini diperlukan jika penghadap mewakili badan hukum.
2. Apabila Perseroan didirikan untuk Jangka waktu terbatas harus
disebutkan dengan jelas berapa tahun misalnya Perseroan didirikan
untuk jangka waktu 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.
3. Maksud dan tujuan tidak boleh bertentangan dengan nama Perseroan
dengan memperhatikan ketentuan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 2005 serta Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007
dan peraturan perundang-undangan dari instansi teknis.
4. Dalam hal Perseroan menerbitkan pecahan saham harus disebutkan
terbagi atas…saham masing-masing dengan bernilai nominal saham
...............rupiah dan selanjutnya berlaku ketentuan Pasal 54 ayat
(2) UUPT.
5. Jika Perseroan mempunyai lebih dari klasifikasi saham agar diatur
mengenai masing-masingklasifikasi saham beserta hak yang melekat pada
masing-masing klasifikasi tersebut.
6. Ketentuan ayat ini tidak berlaku bagi Perseroan dalam rangka
penanaman modal asing dan Perseroan Terbuka. Kepemilikan saham dalam
ketentuan ayat ini juga harus memperhatikan ketentuan dalam UUPT dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya
sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan) dan dapat ditambah
persyaratan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota
Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Dalam hal anggaran dasar akan menentukan pembatasan persyaratan
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

9. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
pemindahan hak atas saham, berlaku ketentuan Pasal 57, Pasal 58, dan
atau Pasal 59 UUPT.
9. Lihat angka 6.
10. Anggaran dasar dapat pula menentukan “RUPS diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama
Perseroan”. Dalam hal tersebut harus disebutkan letak tempat kegiatan
usaha utama itu.
11. Lihat angka 17 selain itu sebagai alternative lain RUPS dapat
dipimpin
oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu).
12. Lihat angka 17.
13. Apabila ada jabatan Wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur
RUPS dipimpin oleh wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur.
14. Antara lain seperti yang termuat dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal
89
UUPT, dalam anggaran dasar ketentuan kuorum dapat diatur lebih besar
dari yang ditetapkan UUPT, kecuali ketentuan dalam Pasal 13, Pasal
14, Pasal 47, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 UUPT.
15. Lihat angka 14 Ketentuan persyaratan pengambilan keputusan dapat
diatur lebih besar dari yang ditetapkan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89,
dan Pasal 102 ayat (5) UUPT, kecuali ketentuan dalam Pasal 13, Pasal
14, Pasal 47, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 82 UUPT dan hal tersebut
harus dimuat dalam anggaran dasar.
16. Jika Perseroan menghendaki jumlah anggota Direksi yang pasti dalam
anggaran dasar dapat disebutkan langsung jumlahnya atau kemungkinan
lain dapat diatur paling sedikit berapa jumlahnya atau paling banyak
berapa jumlahnya. Harap diperhatikan ketentuan Pasal 92 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
17. Nama jabatan “Direktur Utama” adalah suatu alternatif dapat digunakan
nama jabatan lain misalnya, “Presiden Direktur” atau hanya
menyebutkan “Direktur I”.
18. Sebutkan jangka waktu tertentu misalnya 3 (tiga) tahun atau 5 (lima)
tahun atau sejak keputusan RUPS yang mengangkatnya sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) atau ke 5 (lima) dan
seterusnya.
19. Anggaran dasar dapat menentukan bahwa persetujuan tersebut harus
diberikan oleh RUPS. Bentuk perbuatan hukum Direksi yang perlu
dibatasi dan memerlukan persetujuan organ lain disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing Perseroan. Jika tidak diperlukan persetujuan
dari organ lain, kalimat “akan tetapi dengan pembatasan bahwa
untuk…dst” tidak perlu dirumuskan. Dalam hal anggaran dasar telah
menetapkan untuk perbuatan hukum tertentu harus mendapat persetujuan
dari Dewan Komisaris dan jika Dewan Komisaris menolak memberikan
persetujuan maka hal tersebut tidak dapat diajukan kepada RUPS untuk
meminta persetujuan tanpa mengubah anggaran dasar.
20. Lihat angka 17.
21. Lihat angka 17.
22. Ketentuan dalam huruf b ini adalah suatu alternative, dapat pula
diatur
alternative lain: misalnya “dalam hal Direktur Utama (Lihat angka 17)
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, 2(dua) orang anggota Direksi
lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan” atau alternative lain
sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™

10. Amethyst MK. TEKNIK PEMBUATAN AKTA (TPA III)
AKTA BADAN USAHA SEMESTER III
23. Jika Perseroan ingin menentukan jumlah yang lebih kecil daripada 1/10
(satu per sepuluh) maka jumlah tersebut wajib dicantumkan dalam
anggaran dasar, tetapi sesuai dengan ketentuan UUPT tidak boleh
menentukan dalam anggaran dasar jumlah minimal lebih besar dari 1/10
(satu per sepuluh).
24. Lihat angka 17.
25. Ketentuan ini adalah suatu alternatif, dapat pula diatur alternatif
lain:
misalnya anggaran dasar dapat menentukan rapat Direksi dipimpin oleh
“wakil Direktur Utama”, atau kemungkinan lain oleh “Direktur yang
usianya tertua”.
26. Ketentuan ini adalah suatu alternatif, dapat pula diatur alternatif
lain:
misalnya “apabila dalam rapat hadir atau diwakili oleh sedikitnya 2/3
(dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi”.
27. Ketentuan ini adalah suatu alternatif, dapat pula diatur alternatif
lain:
misalnya “apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota Direksi.
28. Ketentuan ini adalah suatu alternatif, dapat pula diatur alternatif
lain:
misalnya “Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,
usul keputusan dinyatakan sebagai ditolak”.
29. Nama jabatan “Komisaris Utama” adalah suatu alternatif dapat
digunakan nama jabatan lain misalnya, “Presiden Komisaris” atau
hanya menyebutkan “Komisaris I”.
30. Hal ini tidak berlaku bagi Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh
orang
asing.
31. Sebutkan jangka waktu tertentu misalnya 3 (tiga) tahun atau 5 (lima)
tahun.
32. Lihat angka 30.
33. Alternatif lain: “kepada RUPS”. Khusus bagi Perseroan Persero “kepada
RUPS” sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Agar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perseroan.
35. Ketentuan pada ayat ini adalah merupakan alternatif, dapat juga
ditentukan alternatif lain misalnya “tahun buku dimulai tanggal 1
(satu) April dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret
tahun berikutnya.
MANUNGGAL. B, SH | Perpustakaan Pribadi
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS ©2009 ™