Berikut adalah kondisi ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Presiden pada saat itu ialah Ir. Soekarno.

1. KELOMPOK 7
Kehidupan
EKONOMI INDONESIA
Pada masa DEMOKRASI TERPIMPIN

2. LATAR BELAKANG
Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara
kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam
menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh
dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis
dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor
menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik
dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

3. RUMUSAN MASALAH
1) Bagaimana sistem ekonomi pada
masa demokrasi terpimpin?
2) Apa yang menyebabkan kiris
ekonomi pada masa demokrasi
terpimpin?
3) Bagaimana cara pemerintah
mengatasi krisis ekonomi pada
masa demokrasi terpimpin?

4. Penyebabnya suramnya ekonomi
Indonesia pada Demokrasi
Terpimpin adalah penyelewengan
Dekret 5 Juli 1959 yaitu salah
satunya Manifesto Politik
Republik Indonesia.
Manifesto politik Republik Indonesia sebenarnya
merupakan pidato Presiden Soekarno pada 17
Agustus 1959 yang berjudul Pertemuan kembali
revolusi kita. Manifesto itu berisi tentang Undang
– Undang Dasar 1945, sosialisme Indonesia,
Demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan
kepribadian Indonesia (USDEK).
KRISIS EKONOMI

5. Kebijakan
….untuk menanggulangi krisis ekonomi

6. di bawah Kabinet Karya (Djuanda) maka
dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada
tanggal 15 Agustus 1959
 Dipimpin oleh Moh. Yamin
 Anggota 50 0rang
Pembentukannya tertuang dalam
Undang – Undag No. 8 Tahun 1958 dan
peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958.
Tugas Depernas
menyiapkan rancangan undang – undang pembangunan
nasional dan menilali penyelenggaraan pembangunan.
Hasil yang dicapai :
menyusun Rancangan Dasar Undang-Undang
Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan
tahun 1961 - 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan
Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.
A. Pembentukan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas)

7. Pada tahun 1963, Depernas dibanti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional
(Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.
Adapun tugas Bappenas adalah sebagai berikut :
• Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.
• Mengawasi pelaksanaan pembangunan.
• Menilai kerja mandataris MPRS.

8. B. Penurunan
Nilai Uang (Devaluasi)
Tujuan untuk membendung inflasi yang tetap
tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang
beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai
rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.
tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan
penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut :
• Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.
• Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00
• Semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00
dibekukan.
Usaha pemerintah tersebut tetap tidak
mampu mengatasi krisis ekonomi

9. Dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 1963 beserta 14
peraturan pokoknya.
Dekon dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi
Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum
Revolusi Indonesia.
Tujuan Dekon adalah untuk menciptakan
ekonomi yang bersifat nasional, demokratis
dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, untuk
mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia
dengan cara terpimpin.
C. Deklarasi Ekonomi
(DEKON)

10. Dalam pelaksanaanya dekon tidak mampu mengatasi dan
mengalami kegagalan dalam kesulitan ekonomi dan masalah inflasi
Adapun sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin yang berlandaskan Dekon
adalah :
• Penanganan masalah ekonomi tidak rasional bersifat politik dan tidak ada kontrol.
• Tidak adanya ukuran yang obyektif di dalam menilai sesuatu usaha
• Struktur ekonomi Indonesia mengarah kepada etatisme
• Bersifat ekonomi peraturan yang menjurus menjadi ekonomi anarchi.
• Pengeluaran negara bertambah besar karena prinsip-prinsip ekonomi diabaikan.
• Defisit dari tahun ke tahun meningkat 40 kali
• Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang baru yang menyebabkan inflasi semakin
membumbung tinggi.

11. D. Kebijakan Lain
Pemerintah
Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan
peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando
Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi
(Kesop).
Kotoe bergerak secara sentralistik untuk
mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan
dibentuk
Kesop adalah untuk meningkatkan sektor
perdagangan.

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
1. Sebagai akibat dari keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan sistem ekonomi terpimpin. Dalam pelaksanaannya berubah menjadi
“Sistem Lisensi”.
Dalam sistem ini orang-orang yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor
hanyalah orang-orang yang mendapat lisensi atau ijin khusus dari pemerintah.
2. Akibat dari susahnya mendapat bantuan tidak mudahnya untuk mendapatkan bantuan luar
negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem
ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).
Sistem Ekonomi

13. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem
ekonomi terpimpin.Presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian.
Pemusatan kegiatan perekonomian pada satu tangan ini berakibat penurunan
kegiatan perekonomian.
Perkembangan Ekonomi
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

14. Hal – hal yang dilakukan
Untuk menunjang perkembangan ekonomi
Indonesia.
 Devaluasi Mata Uang Rupiah
 Menekan Laju Inflasi
 Melaksanakan Pembangunan Nasional

15.  Penurunan
Nilai Uang (Devaluasi)
• Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan
pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka
inflasi.
• 13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan
uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1

16.  Menekan
Laju Inflasi
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 2 tahun 1959 peraturan untuk mengurangi
banyaknya uang yang beredar agae dapat memperbaiki
kondisi keuangan dan perekonomian negara.
Pemerintah melakukan likuiditas terhadap semua sektor.
Keadaan ini merupakan kesempatan yang baik untuk menertibkan
setiap kegiatan pemerintah dan swasta yang sebelumnya tidak
dapat dikendalikan.
Pada akhir tahun 1965, untuk pertama kalinya dalam
sejarah keuangan, Indonesia sudah habis
membelanjakan cadangan emas dan devisa, serta
memperlihatkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS.

17. Untuk melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan modal dan
tenaga ahli. Sementara Indonesia tidak memiliki cukup modal dan
tenaga ahli.Karena konfrontasi dengan Malaysia dan memasuhi
negara-negara Barat (Eropa Barat), maka bantuan modal dan
tenaga dari luar negeri sangat sulit diperoleh dan pembangunan sulit
untuk direalisasikan.
 Melaksanakan
Pembangunan Nasional

18. Hal yang menyebabkan macetnya pembangunan nasional adalah :
• Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran.
• Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New
Emerging Forces ) dan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa
pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.

19. Ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin berkaitan dengan dikeluarkannya Dekret
Presiden 5 Juli 1959. Sistem yang digunakan adalah Sistem Lisensi yaitu dimana para pelaku yang bisa
melakukan perekonomian hanyalah pihak yang sudah diberikan lisensi atau ijin khusus dari pemerintah.
Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah ekonomi pada masa Demokrasi
Terpimpin, antara lain:
1) Pembentukan Bappenas
2) Devaluasi Nilai Uang (Penurunan)
3) Deklarasi Ekonomi (Dekon)
4) Kebijakan Lain Pemerintah
Di dalam melaksanakan ekonomi terpimpin pemerintah lebih menonjolkan terpimpin-nya daripada
asas-asas ekonominya. Akibatnya ialah bahwa bidang kelembagaan ekonomi semakin terjerumus ke dalam
kebiasan yang unsur terpimpinnya lebih dominan daripada unsur ekonominya yang efisien. Pemusatan kegiatan
perekonomian pada satu tangan ini berakibat penurunan kegiatan perekonomian.
Kesimpulan

20. Thanks
FOR
ATTENTION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .