Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan dan masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Mencakup periode penjajahan oleh berbagai kekuatan kolonial, sistem ekonomi yang diterapkan, upaya-upaya untuk memulihkan ekonomi pascakemerdekaan, hingga program-program pembangunan ekonomi di bawah berbagai rezim.

1. SITI LUTFYAH
12140332
5P-AK

2. MASA SEBELUM
KEMERDEKAAN
MASA
ORDE
LAMA
MASA ORDE BARU
MASA
REFORMASI

3. MASA SEBELUM PROKLAMASI
Sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang
pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah
Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian
Indonesia tidak banyak mengalami perubahan
dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama
disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk
menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang
dapat diberlakukan kebijakan.

4. MASA SEBELUM PROKLAMASI
Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai
perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan
dibentuknyaVereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan
wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan
antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis
lain seperti EIC milik Inggris.
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara
lain meliputi:
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam
mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas
VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit

5. MASA SEBELUM PROKLAMASI
 Cultuur stelsel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun
1836 atas inisiatif Van Den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai
komoditi yang diminta di pasar dunia. Sistem tersebut sangat
menguntungkan Belanda namun semakin menyiksa pribumi. Sistem ini
merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan
penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan
menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-
gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah
ditentukan oleh pemerintah.
 Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi karena adanya desakkan
kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga
pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda
mengubah kebijakkan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan
agrarian yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan
tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang
tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Pada akhirnya,
sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan pribumi, tapi malah
menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang tidak
diperlakukan layak.

6. MASA SEBELUM PROKLAMASI
 Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah
hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan
menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent,
maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli
barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah
imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak
sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi
daerah pemasaran produk dari negara penjajah.
 Pemerintah militer Jepang menerapkan kebijakan pengerahan
sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang
dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan besar-
besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan
merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena
produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan
produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati
prioritas utama.

7. MASA ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang
disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946
pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri
mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan,
diantaranya :
 Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan
dalam jangka waktu 40 tahun.
 Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal
Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua muatan
dirampas oleh angkatan laut Belanda.
 Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan,
distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
 Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi
ungul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami
tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
 Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak
partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
 Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
 Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
 Sistem Ekonomi Ali-Baba

8. Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal
pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan
pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
 Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun
 Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan
wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan
ekonomi nasional
 Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran
Uni Indonesia-Belanda.
MASA ORDE LAMA
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

9. Sebagai akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Akibatnya adalah :
 Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di
bank diatas 25.000 dibekukan
 Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara
terpimpin
 Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
MASA ORDE LAMA
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

10. MASA ORDE BARU
 Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama.
Program pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan
keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat
pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata
pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan
sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila
 Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang,
tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan
kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan
berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan,
dan peradilan.
 Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras,
penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat
seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi,
dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil
menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.

11. MASA ORDE BARU
 Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan
ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar
kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta
penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan
menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi
dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan
pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial yang adil.
 Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat
rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari
ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk.
Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah
dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala
bidang, terutama ekonomi.

12. MASA REFORMASI
Masa Presiden BJ. Habibie ( 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999 )
Salah satu tugas penting Presiden Habibie adalah mendapatkan
kembali komunitas Negara-negara donor untuk program pemulihan
ekonomi. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan
ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah :
 Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui
pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
 Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
 Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp
10.000,00
 Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang
luar negeri
 Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
 Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan yang Tidak Shat
 Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

13. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid memliki karakteristik sebagai berikut :
 Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian
Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya
pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku
bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga
sudah mulai stabil.
 Hubungan pemerintah dengan IMF kurang baik
 Sosial dan Politik yang tidak stabil dan semakin parah yang
membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan
modal di Indonesia
 Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan
pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang
cenderung negative dikarenakan lebih banyaknya kegiatan
penjualan daripada kegiatan pebelian dalam perdagangan saham
di dalam negeri
MASA REFORMASI
Masa Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur (20 Oktober 1999-23
Juli 2001)

14. Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan
ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk
mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
 Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada
pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran
utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
 Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan
melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-
kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan
tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia
menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi
yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan
asing.
MASA REFORMASI
Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20
Oktober 2004)

15. Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi
subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial
yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin.
Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang
ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu,
yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah
kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober
2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar
dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti
agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
MASA REFORMASI
Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (20
Oktober 2004-Sekarang)

16. TERIMA KASIH